Connect with us

EKONOMI

Sri Mulyani Bertanggung Jawab atas Krisis Keuangan RI Akibat Diberlakukan Perppu 1/2020 Menjadi UU

Published

on

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR Hermanto mengatakan Sri Mulyani bertanggung jawab atas krisis keuangan akibat diberlakukannya Perppu No. 1/2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“Bila tidak lagi mampu mengatur keuangan negara, Sri Mulyani lebih baik mundur saja dari jabatan Menteri Keuangan,” papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan menanggapi pernyataan Sri Mulyani belum lama ini yang menyebutkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bakal melebar hingga 6,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp. 1.028,6 triliun.

Menurutnya, defisit anggaran hingga 6,72 persen mengindikasikan Pemerintah gagal menyusun APBN pada masa covid-19. Padahal Pemerintah telah melakukan tiga kali refocusing dan relokasi anggaran dengan prinsip pemotongan dan penghematan. “Pemotongan dan penghematan anggaran telah dilakukan, mengapa kok masih defisit juga ?”, tanya legislator dari FPKS ini.

Hal tersebut, lanjutnya, menandakan Pemerintah gagal menterjemahkan dan menjabarkan amanat yang terkandung dalam UU Nomor 2/2020.

“Lalu pertanyaan yang mendasar adalah darimana sumber dana untuk menutupi defisit tersebut ?,”tanyanya lagi.

Hermanto memprediksi, defisit 6,72 persen akan menjadi sumber krisis keuangan dan ekonomi nasional yang dapat menghadirkan krisis multidimensional.

“Pemerintah harus mewaspadai akan munculnya krisis sosial karena belum teratasinya wabah covid-19. Krisis sosial dapat berdampak pada krisis politik,” ucapnya.

Namun Hermanto berharap krisis multidimensional tidak terjadi. Hal tersebut bisa diusahakan sepanjang Pemerintah terbuka dan demokratis dalam menyusun APBN.

“Menerapkan prinsip good governance, menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini. (Joko)

EKONOMI

Usulan Syarief Hasan terkait Stimulus Ekonomi dan Penundaan Pembayaran Kredit UMKM dan Koperasi Direspon Pemerintah

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengungkapkan tepatnya pada tanggal 3 Mei 2020 lalu pernah menghimbau kepada Pemerintah agar pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) dan Koperasi yang terkena dampak pandemi Covid-19 atau virus Corona diberikan stimulus ekonomi.

“Antara lain bantuan kredit dan penundaan cicilan pembayaran kredit sampai Corona virus berakhir,” kata Syarief kepada wartawan, Selasa (12/5/2020) malam.

Ternyata gagasannya itu mendapatkan tanggapan positif dari Menteri keuangan RI Sri MuLyani di sidang Patipurna DPR RI setelah disetujuinya PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang Undang tadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Untuk diketahui, dalam pidato Sri Mulyani terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 (KEM-PPKF) Rapat Paripurna DPR digelar Selasa tadi, Sri menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan berada di kisaran 4,5%-5,5%, inflasi 2.0%-4,0%, kemudian nilai tukar Rupiah 14.900 serta harga minyak mentah US$ 40-50 per barrel.

Dijelaskan pula oleh Syarief, bahwa sebagian anggaran dari Rp 70 Triliun akan dipergunalan antara untuk stimulus ekonomi dan penundaan pembayaran kredit bagi UMKM dan Koperasi.

“Harapan kita dan Rakyat agar realisasi kebijakan ini jangan ditunda tunda dan pihak Bank pelaksana agar mempermudah kebijakan ini dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tepat sasaran,” jelas politisi senior Partai Demokrat itu.

Menurutnya, sejatinya kerangka pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 nanti mesti memproritaskan pada sektor UMKM dan sektor Informal lainya dengan alokasi pembiayaan modal kerja dengan skema bunga 0%, apalagi paparan pemerintah dalam postur maktro fiskal 2021 menempatkan investasi di posisi terpuruk antara 0,1-0,4.

“Bila kebijakan ini terlaksana dengan baik, maka peran para pelaku UMKM 60 juta dan Koperasi lebih 200.000 units akan signifikant membangun kembali ekonomi Indonesia sehingga minimal dapat bertahan sekitar 3.0 % tahun ini dan naik menjadi 4% tahun 2021,” pungkas Syarief. (HMS)

Continue Reading

EKONOMI

‘Saya Sudah Minta Pemerintah Berhati-hati jika Ingin Cetak Uang Baru Rp600 Trilliun’

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan kembali meminta pemerintah berhati-hati jika ingin mencetak uang baru sebanyak Rp600 triliun. Baginya, cetak uang sebanyak itu akan menganggu sistem ekonomi nasional.

“Saya sebelumnya sudah meminta agar Pemerintah berhati-hati bila ingin mencetak uang baru Rp 600 Trilliun karena sangat akan mendorong meningkatkan inflasi serta menurunkan daya beli rakyat,” kata Syarief pada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Sebelumnya, Syarief memberi saran kepada pemerintah karena uang baru akan mendorong inflasi yang tinggi dan membuat rakyat semakin kehilangan daya beli dari dampak parah Covid-19.

Apalagi, lanjut Syarief, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemik Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Mengingat aturan itu, membolehkan pemerintah mencetak uang baru.

Saran Syarief itu ternyata ditanggapi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjoyo bahwa BI tidak akan melaksanakan kebijakan tersebut karena bukan seperti itu kebijakan moneter.

“Kini kembali kepada Pemerintah, kami imbau lagi agar harus lebih hati-hati karena mungkin kebijakan yang akan ditempuh menaikkan defisit APBN diatas 3 % ( diizinkan Perppu no 1 2020) atau apakah Pemerintah akan mencari Utang Baru?? Sekarang saja utang sudah lebih dari Rp 6000 Trilliun berarti utang rakyat Indonesia akan semakin meningkat tajam,” jelas politisi senior Partai Demokrat ini.

“Artinya Debt Ratio Indonesia akan meningkat tajam bisa mencapai 60-70% dan tentunya akan mendapatkan response negatif dari investor dan pasar karena kemampuan untuk membayarnya diragukan. Sebagai catatan Debt Ratio di Era SBY sudah turun dari 56 % menjadi 24 %. Dan kini sudah naik lagi ke 30 persen,” sambung Syarief.

Menurut Syarief, salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah lakukan realokasi anggaran proyek-proyek infrastruktur, realokasi anggaran calon ibukota baru dan penghematan anggaran secara terukur dan transparan dan akuntabel.

“Kini pengawasan penggunaan anggaran sulit dilakukan oleh legislatif karena penyusunannya pun tanpa sepengetahuan legislatif,” ujarnya.

Syarief mengungkapkan, rakyat ingin setiap penggunaan anggaran untuk menjamin kepentingan kesehatan dan ekonomi Rakyat yang harus menjadi prioritas dan langsung membantu rakyat seperti bantuan BLT dan bantuan sosial lainnya, bukan dalam bentuk pelatihan seperti kasus Rp 5.6 Trilliun.

“Tentunya Pemerintah akan melakukan langkah apapun baik strategi kebijakan Fiskal maupun moneter yang akan ditempuh untuk melanjutkan pembangunan karena sudah didukung Perppu. Harapan kita agar Pemerintah harus extra hati-hati dan jangan terlalu membebani rakyat yang kini sudah semakin sulit dan terdampak pandemi Covid-19. Utamakan program kepentingan kesehatan rakyat dan tentunya persiapan untuk economy recovery pasca Covid-19,” papar Syarief. (HMS)

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet Minta Pemerintah Tambah Anggaran Penanganan Covid-19

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah meningkatkan anggaran penanganan Covid-19 dari sekitar Rp 436,1 triliun menjadi Rp 1.600 triliun atau sekitar 10 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dana tersebut bisa dipecah menjadi Rp 400 triliun untuk kesehatan, Rp 600 triliun untuk jaminan sosial dan Rp 600 triliun untuk stimulus ekonomi. Usulan serupa juga sudah disampaikan KADIN Indonesia kepada Presiden Joko Widodo.

“Angka tersebut sangat realistis, berkaca kepada berbagai negara lain yang juga mengalokasikan sekitar 10 persen PDB untuk penanganan Covid-19. Singapura, misalnya, mengalokasikan sekitar Rp 688,85 triliun atau 12 persen dari PDB. Jerman Rp 13.125 triliun (10 persen PDB), Jepang Rp 16.308 triliun (20 persen PDB), maupun Amerika Serikat Rp 32.800 triliun (10 persen PDB). Sedangkan Indonesia sejauh ini baru mengalokasikan sekitar 2,5 persen dari PDB,” ujar Bamsoet saat mengisi acara Seminar Online, ‘Bertahan di tengah Pandemi Covid-19’, melalui teleconference dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (30/4/20).

Seminar Online ini diselenggarakan The Grove Suites dari Grand Aston Group. Turut hadir General Manager The Grove Suites Freddy Triono, Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association Arya Pering, serta direksi dan managemen The Grove Suites.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mendorong pemerintah daerah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di berbagai daerah melakukan kerjasama dengan managemen perhotelan untuk menjadikan hotel sebagai tempat berisitirahat para dokter dan tenaga kesehatan. Selain bisa memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para dokter dan tenaga kesehatan, juga turut membantu aktifitas ekonomi hotel tetap berjalan. Sehingga meminimalisir terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perhotelan.

“Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada 9 April 2020, setidaknya sebanyak 1.542 hotel telah menyetop operasionalnya untuk sementara. Agar kehidupan para karyawan hotel yang dirumahkan tetap terjamin, selain perhatian dari pihak hotel sendiri juga perlu ada perhatian dari pemerintah melalui bantuan sosial. Karenanya spektrum penerima bantuan sosial harus diperluas, bukan hanya kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, namun juga kepada saudara-saudara kita yang profesinya terhenti terkena imbas Covid-19,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, karena pergerakan orang sangat terbatas, okupansi hotel otomatis menurun tajam. Managemen bisa mentransformasikan hotel sebagai tempat isolasi mandiri bagi para warga dengan tetap mendapatkan hospitality prima. Berikan jaminan kepada warga bahwa dengan mengisolasi diri di hotel, terjamin keseterilan dari mulai makanan, sarana dan prasarana hingga para staf karyawannya.

“Managemen hotel juga bisa bekerjasama dengan pengemudi ojek online untuk menjual secara delivery food and beverage mereka. Sehingga chef dan staf kitchen tetap bisa bekerja. Masyarakat pasti tergoda untuk mencicipi hidangan hotel di rumah, apalagi dengan iming-iming promo diskon besar-besaran. Sehingga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kreatifitas, aktifitas ekonomi tak boleh mati,” tutur Bamsoet.

Mengakhiri sesi seminar online, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini tak lupa memberikan motivasi dan penyemangat kepada para peserta yang notabene bekerja di sektor perhotelan. Dirinya mengingatkan pentingnya harapan yang akan membuat hari ini menjadi lebih mudah untuk dijalani. Kelak disaat pandemi Covid-19 berakhir, aktifitas pariwisata sebagai salah satu penyumbang terbesar devisa negara, dengan perhotelan sebagai penunjangnya, akan cepat pulih. Mengingat masyarakat sudah haus akan hiburan, menuntaskan kerinduan dengan liburan.

“Jika kita percaya bahwa hari esok akan lebih baik, kita dapat menguasai hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlarut dalam kesedihan, pasti ada rencana indah untuk membayar semua air mata. Sebagaimana panah yang hanya bisa dilepaskan dengan menariknya terlebih dahulu, ketika hidup menarikmu kembali, itu berarti kamu meluncurkan sesuatu yang luar biasa,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending