Connect with us

NASIONAL

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Dirumuskan

Published

on

Jakarta – Indonesia menduduki peringkat ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Selain memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perkawinan anak juga memengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dalam upaya menekan angka perkawinan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) mengadakan workshop “Rumusan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah” yang menghadirkan praktik – praktik terbaik dari beberapa daerah terkait upaya perkawinan anak. Sehingga nantinya daerah-daerah lain di Indonesia dapat mengadopsi upaya pencegahan perkawinan anak.

“Siapapun calon pengantinnya, baik salah satu, maupun kedua mempelai yang masih berusia anak, merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang postif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dari segi pendidikan, pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah dibawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Jika usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak tersebut harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka ia harus bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga mereka akan mendapatkan upah yang rendah juga,” pungkas Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin. Jumat, (16/11).

Peneliti sekaligus dosen Universitas Paramadina, Suraya mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, antara lain ekonomi keluarga, utang keluarga yang dibebankan pada anak perempuan yang dianggap sebagai aset, pendidikan rendah, pendapatan rendah, interpretasi agama dan keluarga, serta stereotip pada anak perempuan. Fenomena lainnya yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak adalah tingginya tingkat kehamilan di kalangan perempuan muda.

Berbagai upaya dan strategi perubahan telah dilakukan Kemen PPPA sejak 2010. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kemen PPPA bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) adalah melakukan pendokumentasian praktik terbaik terkait pencegahan perkawinan anak di 5 kabupaten di Indonesia, yakni Rembang, Gunung Kidul, Lombok Utara, Maros, dan Pamekasan. Kelima kabupaten tersebut terpilih karena berbagai alasan, diantaranya mampu menekan masalah perkawinanan anak, memiliki angka perkawinan anak yang rendah dan praktik terbaik dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Hasil pendokumentasian memperlihatkan bahwa kelima kabupaten tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam mencegah perkawinan anak, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Kabupaten Rembang, Gunung Kidul dan Lombok Utara menjadikan program pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu prioritas daerah dan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sekaligus diperkuat oleh kelompok perlindungan anak yang dibentuk dari level desa hingga kabupaten. Prioritas tersebut juga didukung dalam pengalokasian anggaran kegiatan perangkat daerah hingga desa. Kabupaten Rembang juga telah mengambil langkah koordinasi PUSPAGA dan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Rembang.

“Terobosan yang sangat baik juga dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan sebagai daerah religius dengan jumlah pesantren yang cukup banyak. Tokoh agama ikut menjadi aktor penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Beberapa pesantren juga menambah satu tahun masa pembelajaran untuk menyelesaikan kitab yang berisi tentang pembelajaran keluarga. Sedangkan Kabupaten Maros terus berusaha mendorong kebijakan daerah terhadap perlindungan anak.

“Sudah menjadi tugas kita semua untuk memutus lingkaran setan perkawinan anak. Perkuatlah upaya – upaya saling berbagi pengalaman – pengalaman terbaik upaya pencegahan perkawinan anak dan jadikanlah hal tersebut sebagai benteng pertahanan untuk menyelamatkan IPM, serta perempuan dan anak secara keseluruhan. Kemen PPPA bersama UNFPA akan mengembangkan langkah lebih lanjut dengan membuat rumusan strategi model pencegahan perkawinan anak menggunakan berbagai pendekatan dan praktik terbaik yang telah dilakukan kelima daerah tersebut. Kami berharap rumusan strategi model tersebut sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan pendekatan setiap daerah di Indonesia untuk dapat diadopsi,” tutup Lenny. (ari)

NASIONAL

Hasil Pleno DPP KNPI: Kongres KNPI XV Dipindahkan ke Jakarta 18-21 Desember 2018

Published

on

By

Jakarta – Kongres KNPI XV yang sedianya digelar di Aceh digelar 15-18 Desember 2018 dipindahkan ke Jakarta menjadi tanggal 18-21 Desember 2018. Hal itu sesuai rapat pleno DPP KNPI malam ini di Hotel Sopyan, Menteng, Jakarta (13/12/2018).

“Mempertimbangkan banyak hal, maka Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang digelar tanggal 15-18 Desember 2018 di Provinsi Aceh menjadi tanggal 18-21 bulan ini (Desember 2018). Adapun tempatnya bisa dilaksanakan Jakarta dan sekitarnya. Tergantung rapat besok antara SC dan OC (panitia kongres),” jelas Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus membacakan keputusan Kongres Aceh didampingi Sekjen DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab dan Ketua Panitia Kongres KNPI XV Nevi Nevi Ervina.

Sebagai informasi, Kongres Aceh 2015 dan amanat Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) Pemuda/KNPI di Kota Batam, Provinsi Riau, 28-30 September 2018 lalu memutuskan Aceh sebagai tuan rumah. Tapi sayang, Aceh ‘belum siap’ menyelenggarakan ajang tersebut.

Padahal, pada Rapimpurna itu, Aceh bersedia menjadi tuan rumah kongres berikutnya seperti kesepakatan Kongres Papua tahun 2015 lalu. Aceh mengalahkan beberapa provinsi lainnya yang juga bersedia menjadi tuan rumah Kongres XV Pemuda/KNPI 2018.

“Kita tak bisa mundur lagi (Kongres KNPI). Karena cara kita ini harus dilaksanakan di bulan ini. Kita tidak bisa menunggu komunikasi semua pihak, termasuk dari pemerintah Aceh dan Pengurus KNPI Aceh. Maka waktunya akan bergeser terus,” papar Rifai yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini.

“Saya minta ke kawan-kawan untuk ‘Satu Nafas’, ‘Satu Energi’ dan ‘Satu Kebahagiaan’. Mari menuju kongres ini dengan enerji yang kuat bersama. Kita tak putus putus asa kongres digelar,” sambung Rifai.

Kongres KNPI kali ini, mempertemukan dua kandidat kuat yakni Noer Fajriyansyah yang pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai PDIP di Pemilu 2014 dengan Haris Pratama yang kader Partai Golkar.

Dua kubu dalam satu koalisi, PDIP dan Golkar, akan saling bertarung untuk memperebutkan kursi KNPI-1. Kebetulan, Fajry dan Haris adalah alumni HMI.

Sementara kandidat yang ketiga yakni Jackson Andre William Kumaat. Adalah Jackson putra daerah Sulawesi Utara menjadi calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI. Kans Jackson cukup terbuka lebar.

Pihak Jackson menyampaikan, ada sekitar 40 OKP nasional dan hampir 10 DPD se-Indonesia sudah menyatakan dukungan, agar Jackson sapaannya memimpin organisasi pemuda ini selama 3 tahun ke depan. (Jodira)

 

Continue Reading

NASIONAL

Ketua DPR: Penggunaan Aplikasi DPR NowTerus Meningkat

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) senang rakyat Indonesia semakin peduli terhadap kehidupan politik. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya pengguna aplikasi DPR NOW!. Sejak diluncurkan pada Agustus 2018 lalu, jumlah pengunduh aplikasi melonjak dari 517 menjadi 7.670 hingga pertengahan Desember 2018.

“Tercatat pada periode 1 September-10 Desember 2018, terdapat 180 aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi DPR NOW!. Masih ada 27 aduan yang ditolak karena bersifat ‘spam’, tidak ada data maupun dobel aduan. Saya harap masyarakat dalam menyampaikan aduannya bisa lebih terinci lagi. Sehingga kita mudah untuk tindaklanjuti,” ujar Bamsoet saat melaporkan hasil kinerja DPR NOW! pada Penutupan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2018-2019, di Jakarta, Kamis (13/12/18).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini memaparkan, dibandingkan alat kelengkapan dewan lainnya, Komisi II DPR RI paling banyak menerima pengaduan dengan jumlah 31 aduan. Disusul Komisi III dengan 22 aduan, dan Komisi I dan Komisi X  dengan 20 aduan.

“Sebagian besar aduan yang masuk ke Komisi II terkait dengan status tenaga honorer. Sedangkan di Komisi III sebagian besar tentang RUU KUHP yang minta segera disahkan. Aduan ke Komisi I tentang kejelasan nasib RUU Penyiaran, dan pada Komisi X banyak yang menyarankan DPR RI mendorong mall-mall tidak hanya membuat berbagai toko maupun wahana permainan, namun juga membuat perpustakaan,” papar Bamsoet.

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, berbagai aduan yang masuk ke aplikasi DPR NOW! merupakan big data yang sangat bermanfaat. Setiap aduan yang masuk ditabulasi untuk kemudian didistribusikan kepada komisi maupun kementerian terkait agar bisa segera ditindaklanjuti.

“Melalui big data inilah kita bisa mengetahui dan memperlajari perilaku masyarakat. Saya harap masyarakat selalu berpartisipasi aktif, terutama untuk mengajak keluarga dan sahabatnya mengunduh serta menggunakan aplikasi DPR NOW!. Aktifnya rakyat dalam kehidupan politik bisa mendorong DPR RI bekerja lebih baik lagi,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Ribka Tjiptaning, Rieke Dyah Pitaloka, Emil Dardak hingga Putih Soekarno Masuk Pengurus Baru DPP Pemuda Demokrat

Published

on

By

Solo – Kongres Pemuda Demokrat Indonesia di Asrama Haji Donohudan Boyolali telah berakhir dini hari tadi (9/12/18). Dari kongres itu menghasil sejumlah catatan di antaranya, terpilihnya Fandi Utomo sebagai ketua umum.

Dari Rapat Formatur hingga dini hari yang dipimpin ketum terpilih Fandi Utomo telah menyepakati beberapa nama pengurus.

Salah satu anggota formatur Iwan Hendrawan yang juga Ketua Panitia Nasional Kongres Pemuda Demokrat mengatakan, berdasarkan rekomendasi dan usul dari DPC dan DPD Pemuda Demokrat Se- Indonesia telah disepakati komposisi pengurus.

“Ya kami telah sepakati komposisi pengurus DPP Pemuda Demokrat Indonesia periode 2018-2024 yang nanti akan di bacakan dalam sidang pleno terakhir Kongres sekaligus di Lantik,” ujar Iwan, Ahad (9/12/2018).

Dari hasil rapat formatur yang dibacakan Fandi Utomo terdapat Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) yang diisi Ribka Tjiptaning (Anggota DPR RI) dan Ketua Umum Demisioner H.Fachruddin.

Sedangkan untuk jajaran Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) terdapat nama Sekjend Demisioner Endro S Yahman yang juga adalah Anggota Komisi II DPR RI.

Selain itu, ada nama Baharudin Farawowan yang juga adalah Ketua Umum Geomaritim Indonesia, ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Putih Soekarno (Cucu Bung Karno) dan Rieke Dyah Pitaloka.

Untuk Sekretaris Jenderal (Sekjend) dijabat oleh Iwan Hendrawan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu. Dan jabatan untuk Bendahara Umum (Bendum) diisi Budi Teguh Tenaga Ahli Anggota DPR RI. (BP)

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending