Connect with us

NASIONAL

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Dirumuskan

Published

on

Jakarta – Indonesia menduduki peringkat ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Selain memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perkawinan anak juga memengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dalam upaya menekan angka perkawinan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) mengadakan workshop “Rumusan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah” yang menghadirkan praktik – praktik terbaik dari beberapa daerah terkait upaya perkawinan anak. Sehingga nantinya daerah-daerah lain di Indonesia dapat mengadopsi upaya pencegahan perkawinan anak.

“Siapapun calon pengantinnya, baik salah satu, maupun kedua mempelai yang masih berusia anak, merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang postif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dari segi pendidikan, pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah dibawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Jika usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak tersebut harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka ia harus bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga mereka akan mendapatkan upah yang rendah juga,” pungkas Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin. Jumat, (16/11).

Peneliti sekaligus dosen Universitas Paramadina, Suraya mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, antara lain ekonomi keluarga, utang keluarga yang dibebankan pada anak perempuan yang dianggap sebagai aset, pendidikan rendah, pendapatan rendah, interpretasi agama dan keluarga, serta stereotip pada anak perempuan. Fenomena lainnya yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak adalah tingginya tingkat kehamilan di kalangan perempuan muda.

Berbagai upaya dan strategi perubahan telah dilakukan Kemen PPPA sejak 2010. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kemen PPPA bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) adalah melakukan pendokumentasian praktik terbaik terkait pencegahan perkawinan anak di 5 kabupaten di Indonesia, yakni Rembang, Gunung Kidul, Lombok Utara, Maros, dan Pamekasan. Kelima kabupaten tersebut terpilih karena berbagai alasan, diantaranya mampu menekan masalah perkawinanan anak, memiliki angka perkawinan anak yang rendah dan praktik terbaik dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Hasil pendokumentasian memperlihatkan bahwa kelima kabupaten tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam mencegah perkawinan anak, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Kabupaten Rembang, Gunung Kidul dan Lombok Utara menjadikan program pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu prioritas daerah dan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sekaligus diperkuat oleh kelompok perlindungan anak yang dibentuk dari level desa hingga kabupaten. Prioritas tersebut juga didukung dalam pengalokasian anggaran kegiatan perangkat daerah hingga desa. Kabupaten Rembang juga telah mengambil langkah koordinasi PUSPAGA dan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Rembang.

“Terobosan yang sangat baik juga dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan sebagai daerah religius dengan jumlah pesantren yang cukup banyak. Tokoh agama ikut menjadi aktor penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Beberapa pesantren juga menambah satu tahun masa pembelajaran untuk menyelesaikan kitab yang berisi tentang pembelajaran keluarga. Sedangkan Kabupaten Maros terus berusaha mendorong kebijakan daerah terhadap perlindungan anak.

“Sudah menjadi tugas kita semua untuk memutus lingkaran setan perkawinan anak. Perkuatlah upaya – upaya saling berbagi pengalaman – pengalaman terbaik upaya pencegahan perkawinan anak dan jadikanlah hal tersebut sebagai benteng pertahanan untuk menyelamatkan IPM, serta perempuan dan anak secara keseluruhan. Kemen PPPA bersama UNFPA akan mengembangkan langkah lebih lanjut dengan membuat rumusan strategi model pencegahan perkawinan anak menggunakan berbagai pendekatan dan praktik terbaik yang telah dilakukan kelima daerah tersebut. Kami berharap rumusan strategi model tersebut sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan pendekatan setiap daerah di Indonesia untuk dapat diadopsi,” tutup Lenny. (ari)

NASIONAL

Ikalibels Jakarta Santuni Yatim dan Dhuafa

Published

on

Jakarta – IKALIBELS Terus Bergerak Bermanfaat Lewat Santunan Anak Yatim Di Bulan Ramadhan

Berbagi rezeki di Bulan Suci Ramadhan merupakan kewajiban setiap insan untuk berbagi khususnya Santunan Anak Yatim dan Duafa Di Bulan Ramadhan.

Ketua Panitia Atang Kusnaidi, mengatakan Kegiatan sosial bertema bukber dan Santunan Anak Yatim, sekalian kami Merajut Tali Silaturahmi Serta Saling Berbagi antara keluarga Alumni IKA LIBELS.

“terlaksananya kegiatan ini merupakan partisipasi dan donasi keluarga IKALIBELS lintas angkatan.”, paparnya, di kantor DPP Ikalibels Jakarta, Minggu (19/05/2019)

Sedangkan Ketua Umum Ikalibels
H. Dadang Tompro mengatakan, Saya mengapresiasi kegiatan ini. Selain menyambung tali silaturahmi alumni, juga dapat memupuk rasa sosial. Saya berharap kegiatan ini dapat terus diselenggarakan setiap tahunnya.”

“Saya merasa senang kegiatan bisa berjalan lancar dan menambah kekompakan antar angkatan IKALIBES Jakarta yang telah  ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini,” tuturnya

Dalam kesempatan ini, selain Wakil Kepala SMAN 15 Sagam, Pembina Ikalibels Jakarta Joelioes Joesoef, juga Walikota Jakarta Utara yg diwakilkan oleh Kepala Bagian Kesra Darmawan secara simbolis menyerahkan santunan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kabag Kesra Jakarta Utara Darmawan menyampaikan, bahwa Walikota sangat berapresiasi terhadap program santunan ini, apalagi Ikalibels Jakarta adalah organisasi perkumpulan/komunitas alumni satu satunya di Jakarta yg memiliki legalitas administrasi organisasi yg lengkap :

*1. Punya Legalitas Kemenhumham RI*

*2. Memiliki Pendaftaran Hak Merk/Hak Patent Kemenhumham RI*

*3. Memiliki Pendaftaran sebagai Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol*

*4. Memiliki Surat Ijin Usaha Menengah Kecil yg direferensikan oleh Disparbud DKI Jakarta*

*5. Memiliki Surat MoU Bhakti sosial terprogram dengan PMI Jakarta Utara, dan segera menyusul untuk membuat MoU dengan UMKM dalam usaha pengembangan usaha mikro dan kreatif*

Untuk itu diharapkan sesuai undang undang yang berlaku agar organisasi/perkumpulan/komunitas alumni atau lainnya dapat dihimbau oleh Suku Badan Kesbangpol atau Sudin Pendidikan untuk memiliki sprt Ikalibels Jakarta ini agar secara organisasi jelas visi misi, azas dan tujuannya, tambah Darmawan.

Dalam acara tersebut diawali temu kangen para alumni lintas angkatan dan juga peserta yang hadir sekitar 400 orang di dalam acara ini, mulai dari undangan tiap angkatan, para yatim piatu dari tiap alumni, dhuafa serta para pengisi acara.

Selain itu itu turut juga hadirWakil Kepala SMAN 15 Sagam, Pembina Ikalibels Jakarta Joelioes Joesoef, juga Walikota Jakarta Utara yg diwakilkan oleh Kepala Bagian Kesra Darmawan secara simbolis menyerahkan santunan tersebut.

Continue Reading

NASIONAL

Firman Soebagyo Ajak Rakyat Bersabar Tunggu KPU Umumkan Hasil Pemilu 2019

Published

on

By

PATI – Politisi Senior Partai  Golkar Firman Soebagyo (FS) mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu yang telah berjuang agar penyelenggaran pemilu serentak 2019 berjalan sukses.

Meski demikian, FS yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini menilai masih banyak yang harus dibenahi. Mengingat di sejumlah tempat di tanah air, sesuai laporan yang ada, masih banyak pelanggaran.

“Walaupun dengan keterbatasan waktu dan padatnya agenda yang harus dilakukan penyelenggara alhamdulillah pemilu telah terselenggara lancar, aman dan damai, tidak seperti yang diprediksi banyak orang sebelumnya bahwa pemilu akan terjadi kekacauan, keributan dan lain sebagainya,” jelas FS seperti disampaikan pada wartawan, Sabtu (27/4/2019).

Untuk itu, politisi asal Pati ini menyampaikan, sebagai bangsa yang besar, rakyat Indonesia patut bersyukur dan menghargai karena ternyata bangsa ini sudah menyadari dan memahami apa arti demokrasi dan apa maksud dan tujuan Pemilu ini.

“Kita juga sadar bahwa dalam penyelenggaraan pemilu 2019 ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, namun secara umum kita harsus jujur bahwa penyelanggaraan Pemilu sudah berjalan dengan lacar walaupun banyak menelan korban baik yang sakit maupun meninggal akibat kelelahan dalam menjalankan tugas yang berat ini,” terangnya.

“Marilah kita semua besarkan jiwa dengan segala kekurang dan ketidak sempurnaan ini kedepan dapat kita perbaiki dan sempurnakan bersama baik dari sisi regulasi dan penyelenggaraannya. Tidak ada segala seuatu yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Alloh,” papar FS.

Tak lupa juga FS mengajak kepada rakyat Indonesia untuk bersyukur atas capaian tersebut.

“Kepada saudara sebangsa dan setanah air pemilu 17 April 2019 telah usai dan semua penyelenggaraannya telah berjalan dengan tertib, aman dan damai. Dan kita bangsa yang besar patut menyampaikan rasa terima kasih kpd penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu, Polri dan TNI yang bertugas untuk pengamanan,” ungkap FS.

“Kami sebagai elemen politik juga menghimbau kepada tokoh masyarakat hendaknya semua bersabar menunggu perhitungan dan pengumuman resmi yang telah diberikan mandat oleh UU sebagai penyelenggara Pemilu yang baru saja diselenggarakan ini,” pinta FS.

Juga, lanjutnya, warga masyarakat tak perlu saling memprovokasi melalui penyebaran baik vidio dan Youtube yang saling memprovokasi satu dengen yang lain justru akan dapat mememcah belah persatuan, kesatuan dan keutuhan bagsa ini.

“Mari kita saling meghormati dan menghargai perbedaan karena inilah esensi demokrasi adalah kalau ada perbedaan dan kalau tidak ada perbedaan itu namanya otoriter dan kita akan kembali seperti masa lalu. Bangsa ini harus maju dan tantangan kita sebagai bangsa semakin besar dan konsekwensi dari globalisasi politik dan ekonomi,” tegas FS.

Bagi politisi asal Dapil Jawa Tengah III iji, kemajuan teknologi membuat dunia ini serasa semakin sempit, semakin terbukanya informasi.

“Maka kalau kita tidak hati-hati dan waspada kita akan terbawa arus kegelapan dan kesalah pahaman yg fatal dan merugikan kita sendiri. Mari kita tegakkan kedaulan kita sebaagai bangsa yang besar melalui pemilu yang sudah berjalan karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kerja keras dan hasil perjuangannya sendiri. Saya yakin kita bisa,” pungkas FS.  (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

PB HMI : Apresiasi Kerja Keras TNI-Polri dalam Mengawal Pemilu 2019

Published

on

Jakarta –Pada kesempatan ini, PB HMI ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyampaikan rasa syukur yang mendalam kehadirat Illahi Rabbi.

“Karena proses konsolidasi demokrasi di negara kita tercinta Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan yang ditandai dengan angka partisipasi pemilih yang mencapai hingga 80% lebih,” ucap Abdul Rabbi Syahrir selaku Bendahara Umum PB HMI melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Jumat, (19/4/2019).

Selanjutnya terkait hasil pemilu 2019, Rabbi mengatakan, sebagai warga negara yang baik marilah sama-sama kita menghormati proses yang sedang berjalan dengan menyerahkan keputusan yang bersifat final dan mengikat kepada KPU.

“Karena KPU sebagai lembaga yang legitimate dan kalau ada sesuatu yang dinilai janggal selama proses pemilu berlangsung serahkan dan laporkan kepada pihak berwenang,” tegas dia.

Tidak lupa juga, PB HMI sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara yang mengedepankan  netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

“Dan apresiasi juga terkhusus kepada TNI-Polri yang telah bekerja keras mengawal pesta demokrasi ini sehingga proses pemilu 2019 berjalan lancar, aman dan damai serta mampu menjaga suasana Kamtibmas tetap kondusif,” ujarnya.

Terakhir, PB HMI menghimbau kepada seluruh kader HMI se-nusantara dan seluruh masyarakat Imdonesia untuk turut serta mengawal keberhasilan proses konsolidasi demokrasi ini agar menghasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas dan bermartabat. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending