Connect with us

NASIONAL

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Dirumuskan

Published

on

Jakarta – Indonesia menduduki peringkat ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Selain memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perkawinan anak juga memengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dalam upaya menekan angka perkawinan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) mengadakan workshop “Rumusan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah” yang menghadirkan praktik – praktik terbaik dari beberapa daerah terkait upaya perkawinan anak. Sehingga nantinya daerah-daerah lain di Indonesia dapat mengadopsi upaya pencegahan perkawinan anak.

“Siapapun calon pengantinnya, baik salah satu, maupun kedua mempelai yang masih berusia anak, merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang postif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dari segi pendidikan, pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah dibawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Jika usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak tersebut harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka ia harus bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga mereka akan mendapatkan upah yang rendah juga,” pungkas Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin. Jumat, (16/11).

Peneliti sekaligus dosen Universitas Paramadina, Suraya mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, antara lain ekonomi keluarga, utang keluarga yang dibebankan pada anak perempuan yang dianggap sebagai aset, pendidikan rendah, pendapatan rendah, interpretasi agama dan keluarga, serta stereotip pada anak perempuan. Fenomena lainnya yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak adalah tingginya tingkat kehamilan di kalangan perempuan muda.

Berbagai upaya dan strategi perubahan telah dilakukan Kemen PPPA sejak 2010. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kemen PPPA bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) adalah melakukan pendokumentasian praktik terbaik terkait pencegahan perkawinan anak di 5 kabupaten di Indonesia, yakni Rembang, Gunung Kidul, Lombok Utara, Maros, dan Pamekasan. Kelima kabupaten tersebut terpilih karena berbagai alasan, diantaranya mampu menekan masalah perkawinanan anak, memiliki angka perkawinan anak yang rendah dan praktik terbaik dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Hasil pendokumentasian memperlihatkan bahwa kelima kabupaten tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam mencegah perkawinan anak, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Kabupaten Rembang, Gunung Kidul dan Lombok Utara menjadikan program pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu prioritas daerah dan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sekaligus diperkuat oleh kelompok perlindungan anak yang dibentuk dari level desa hingga kabupaten. Prioritas tersebut juga didukung dalam pengalokasian anggaran kegiatan perangkat daerah hingga desa. Kabupaten Rembang juga telah mengambil langkah koordinasi PUSPAGA dan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Rembang.

“Terobosan yang sangat baik juga dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan sebagai daerah religius dengan jumlah pesantren yang cukup banyak. Tokoh agama ikut menjadi aktor penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Beberapa pesantren juga menambah satu tahun masa pembelajaran untuk menyelesaikan kitab yang berisi tentang pembelajaran keluarga. Sedangkan Kabupaten Maros terus berusaha mendorong kebijakan daerah terhadap perlindungan anak.

“Sudah menjadi tugas kita semua untuk memutus lingkaran setan perkawinan anak. Perkuatlah upaya – upaya saling berbagi pengalaman – pengalaman terbaik upaya pencegahan perkawinan anak dan jadikanlah hal tersebut sebagai benteng pertahanan untuk menyelamatkan IPM, serta perempuan dan anak secara keseluruhan. Kemen PPPA bersama UNFPA akan mengembangkan langkah lebih lanjut dengan membuat rumusan strategi model pencegahan perkawinan anak menggunakan berbagai pendekatan dan praktik terbaik yang telah dilakukan kelima daerah tersebut. Kami berharap rumusan strategi model tersebut sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan pendekatan setiap daerah di Indonesia untuk dapat diadopsi,” tutup Lenny. (ari)

NASIONAL

Ketua MPR: Nilai Pancasila Tak Lekang Walau di Tengah Pandemi Covid-19

Published

on

By

JAKARTA – PERINGATAN hari lahir Pancasila pada hari ini walau berlangsung dalam suasana pandemi covid-19, namun Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa tetap menjadi landasan kukuh bagi semangat rakyat dalam menghadapi serangan musuh yang tak terlihat namun mematikan, yakni virus vovid-19.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Pancasila akan selalu dan tetap relevan, kendati zaman terus berubah dan peradaban terus berkembang. Sistem nilai yang terkandung pada lima sila Pancasila itu universal, dan semua sistem nilai itu diadopsi beragam bangsa.

‘’Tak terbantahkan bahwa Sila Ketuhanan, Sila kemanusiaan dan Sila keadilan sosial sudah diterima dan dipraktikan sebagai sistem nilai universal. Semua bangsa juga selalu berusaha memperkokoh persatuan masing-masing demi menjaga dan merawat eksistensi. Demikian pula dengan Sila kerakyatan yang telah banyak dipraktikan untuk menjaga sekaligus memelihara tantanan hidup berbangsa dan bernegara. Musyawarah-mufakat mampu menyelesaikan berbagai perselisisihan di dalam kehidupan umat manusia,’’ ujar Bamsoet, Senin (1/6) di Jakarta.

Artinya, lima Sila Pancasila telah menginspirasi sekaligus menjadi sumber kekuatan serta sumber Kebijaksanaan. Karena itu, Ketua MPR mengajak generasi Milenial terus merawat Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia, dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan tuntunan hidup dalam keberagaman.

Ketua MPR juga mendorong komunitas pendidik untuk mengenalkan, mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai lima sila Pancasila kepada generasi Z sebagai bekal dan kekuatan mereka merawat eksistensi Indonesia di masa depan.

Ketua MPR menambahkan, 1 Juni 2020 hari ini menandai 75 tahun tegaknya Pancasila sebagai pemersatu dan sumber kekuatan bangsa, sehingga Indonesia mampu merawat keberagaman suku, ras, agama dan budaya, serta merawat persatuan rakyat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga pulau Rote. Karena kekuatan dan insipirasi Pancasila itulah bangsa Indonesia dihormati dan disegani oleh bangsa lain.

Selama 75 tahun itu, Pancasila telah mengalami beberapa kali ujian dan cobaan. Dan, oleh kokohnya kesepakatan semua elemen bangsa, Pancasila tak pernah bisa digoyahkan. Sebaliknya, Pancasila tetap tegak sebagai filosofi kebangsaan NKRI hingga kini. Semua upaya merongrong Pancasila itu sudah tercatat lengkap dalam sejarah dan dapat dipelajari oleh generasi Milenial dan Generasi Z.

Dalam konteks kekinian, jelas mantan Ketua DPR RI ini, terkait pandemi covid-19 yang telah melanda dunia termasuk Indonesia, tepat 75 tahun yang lalu Bung Karno dalam pidatonya mengatakan Negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong. Gotong royong yang dimaksudkan adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bahu-membahu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.

Semangat dan nilai-nilai gotong royong yang dikobarkan Bung Karno itulah yang saat ini sangat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Ada perasaan senasib dan sepenanggungan yang muncul spontan melalui berbagai aksi dalam membantu antara sesama warga. Begitu juga ketaatan rakyat membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai virus covid-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah.

Lebih jauh Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, bahwa dalam setiap perubahan zaman dan perkembangan peradaban, akan selalu ada tantangan atau akan ada upaya merongrong Pancasila. Kecenderungan ini harus diwaspadai generasi milenial dan genersai Z.

Pada dekade 60-an, upaya komunisme menggeser Pancasila gagal. Pada dekade terkini, ada upaya menggusur Pancasila dengan sistem nilai lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM) dan hakekat demokrasi.

‘’Untuk itu, Saya mengajak generasi milenial dan generasi Z untuk terus merawat dan mempraktikan nilai lima sila Pancasila dalam kebihinekaan kita. Orang muda Indonesia harus berani dan tegas menolak sistem nilai lain yang tidak demokratis dan melanggar prinsip-prinsip HAM,’’ pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Panitia Diskusi UGM Diancam Dibunuh Habib Aboe: Saya Yakin, Ada Pihak Ketiga Memancing di Air Keruh

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait pembatalan diskusi yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Habib Aboe mengecam adanya ancaman pembunuhan sehingga oleh panitia kegiatan itu dibatalkan.

Sebagai informasi, rencananya diskusi bertajuk Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan itu sedianya akan digelar secara daring kemarin Jumat (29/05/2020) tepatnya pukul 14.00 WIB.

Kegiatan itu dibatalkan atas kesempatan panitia yang sebelumnya panitia telah berkoordinasi dengan pembicara.

Pertimbangannya, karena situasi dan kondisi dinilai tidak kondusif. Bahkan, menurut panitia,  panitia diskusi sempat mendapat ancaman.

“Saya sangat mengutuk adanya pengancaman yang dilakukan terhadap panitia diskusi ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’,” tegas Habib Aboe.

“Saya mendengar ada ancaman pemanggilan oleh Kepolisian, ancaman mengenakan pasal makar, hingga ancaman pembunuhan. Akibatnya diskusi tersebut dibatalkan, ini termasuk pemberangusan mimbar akademik,” sambung Habib Aboe.

Menurut Habib Aboe pengancaman seperti ini sangat berbahaya untuk forum akademik, karena akan memberangus kegiatan diskusi dan penumbuhan wacana.

“Tentunya hal ini sangat membahayakan untuk negara demokrasi, karena para akademisi di bungkam dengan berbagai ancaman. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus disikapi dengan serius,” terang Politisi senior PKS ini.

Habib Aboe tidak percaya aparat melakukan ancaman serius itu. Sementara FH UGM perlu untuk melindungi segenap civitas akademika, termasuk semua yang terlibat di dalam kegiatan itu, terlebih dengan terjadinya intimidasi, teror, dan ancaman yang ditujukan kepada pihak-pihak di dalam kegiatan tersebut, termasuk keluarga yang terlibat dalam acara itu.

“Saya yakin, ada pihak ketiga yang memancing di air yang keruh. Tidak mungkin aparat mengirim acaman dengan pola demikian. Karenanya, saya minta Polda DIY memberikan atensi serius tergadap persoalan ini. Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mengusut dan memproses secara hukum mereka yang menjadi dalang pengancaman tersebut,” jelasnya. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Panitia Diskusi di UGM Diancam, Habib Aboe: Ini Pemberangusan Mimbar Akademik

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait pembatalan diskusi yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Habib Aboe mengecam adanya ancaman pembunuhan sehingga oleh panitia kegiatan itu dibatalkan.

Sebagai informasi, rencananya diskusi bertajuk Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan itu sedianya akan digelar secara daring kemarin Jumat (29/05/2020) tepatnya pukul 14.00 WIB.

Kegiatan itu dibatalkan atas kesempatan panitia yang sebelumnya panitia telah berkoordinasi dengan pembicara.

Pertimbangannya, karena situasi dan kondisi dinilai tidak kondusif. Bahkan, menurut panitia,  panitia diskusi sempat mendapat ancaman.

“Saya sangat mengutuk adanya pengancaman yang dilakukan terhadap panitia diskusi ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’,” tegas Habib Aboe.

“Saya mendengar ada ancaman pemanggilan oleh Kepolisian, ancaman mengenakan pasal makar, hingga ancaman pembunuhan. Akibatnya diskusi tersebut dibatalkan, ini termasuk pemberangusan mimbar akademik,” sambung Habib Aboe.

Menurut Habib Aboe pengancaman seperti ini sangat berbahaya untuk forum akademik, karena akan memberangus kegiatan diskusi dan penumbuhan wacana.

“Tentunya hal ini sangat membahayakan untuk negara demokrasi, karena para akademisi di bungkam dengan berbagai ancaman. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus disikapi dengan serius,” terang Politisi senior PKS ini.

Habib Aboe tidak percaya aparat melakukan ancaman serius itu. Sementara FH UGM perlu untuk melindungi segenap civitas akademika, termasuk semua yang terlibat di dalam kegiatan itu, terlebih dengan terjadinya intimidasi, teror, dan ancaman yang ditujukan kepada pihak-pihak di dalam kegiatan tersebut, termasuk keluarga yang terlibat dalam acara itu.

“Saya yakin, ada pihak ketiga yang memancing di air yang keruh. Tidak mungkin aparat mengirim acaman dengan pola demikian. Karenanya, saya minta Polda DIY memberikan atensi serius tergadap persoalan ini. Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mengusut dan memproses secara hukum mereka yang menjadi dalang pengancaman tersebut,” jelasnya. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending