Connect with us

NASIONAL

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Dirumuskan

Published

on

Jakarta – Indonesia menduduki peringkat ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Selain memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perkawinan anak juga memengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dalam upaya menekan angka perkawinan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) mengadakan workshop “Rumusan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah” yang menghadirkan praktik – praktik terbaik dari beberapa daerah terkait upaya perkawinan anak. Sehingga nantinya daerah-daerah lain di Indonesia dapat mengadopsi upaya pencegahan perkawinan anak.

“Siapapun calon pengantinnya, baik salah satu, maupun kedua mempelai yang masih berusia anak, merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang postif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dari segi pendidikan, pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah dibawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Jika usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak tersebut harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka ia harus bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga mereka akan mendapatkan upah yang rendah juga,” pungkas Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin. Jumat, (16/11).

Peneliti sekaligus dosen Universitas Paramadina, Suraya mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, antara lain ekonomi keluarga, utang keluarga yang dibebankan pada anak perempuan yang dianggap sebagai aset, pendidikan rendah, pendapatan rendah, interpretasi agama dan keluarga, serta stereotip pada anak perempuan. Fenomena lainnya yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak adalah tingginya tingkat kehamilan di kalangan perempuan muda.

Berbagai upaya dan strategi perubahan telah dilakukan Kemen PPPA sejak 2010. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kemen PPPA bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) adalah melakukan pendokumentasian praktik terbaik terkait pencegahan perkawinan anak di 5 kabupaten di Indonesia, yakni Rembang, Gunung Kidul, Lombok Utara, Maros, dan Pamekasan. Kelima kabupaten tersebut terpilih karena berbagai alasan, diantaranya mampu menekan masalah perkawinanan anak, memiliki angka perkawinan anak yang rendah dan praktik terbaik dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Hasil pendokumentasian memperlihatkan bahwa kelima kabupaten tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam mencegah perkawinan anak, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Kabupaten Rembang, Gunung Kidul dan Lombok Utara menjadikan program pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu prioritas daerah dan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sekaligus diperkuat oleh kelompok perlindungan anak yang dibentuk dari level desa hingga kabupaten. Prioritas tersebut juga didukung dalam pengalokasian anggaran kegiatan perangkat daerah hingga desa. Kabupaten Rembang juga telah mengambil langkah koordinasi PUSPAGA dan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Rembang.

“Terobosan yang sangat baik juga dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan sebagai daerah religius dengan jumlah pesantren yang cukup banyak. Tokoh agama ikut menjadi aktor penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Beberapa pesantren juga menambah satu tahun masa pembelajaran untuk menyelesaikan kitab yang berisi tentang pembelajaran keluarga. Sedangkan Kabupaten Maros terus berusaha mendorong kebijakan daerah terhadap perlindungan anak.

“Sudah menjadi tugas kita semua untuk memutus lingkaran setan perkawinan anak. Perkuatlah upaya – upaya saling berbagi pengalaman – pengalaman terbaik upaya pencegahan perkawinan anak dan jadikanlah hal tersebut sebagai benteng pertahanan untuk menyelamatkan IPM, serta perempuan dan anak secara keseluruhan. Kemen PPPA bersama UNFPA akan mengembangkan langkah lebih lanjut dengan membuat rumusan strategi model pencegahan perkawinan anak menggunakan berbagai pendekatan dan praktik terbaik yang telah dilakukan kelima daerah tersebut. Kami berharap rumusan strategi model tersebut sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan pendekatan setiap daerah di Indonesia untuk dapat diadopsi,” tutup Lenny. (ari)

NASIONAL

Hari Ulang Tahun TVONE ke-11: Semoga Terus Menemani Rakyat Indonesia

Published

on

By

JAKARTA – Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengucapkan selamat kepada TVONE yang memasuki usia ke-11 tahun. Habib Aboe ingin TVONE terus berkarya untuk rakyat.

“Sebelumnya saya menyampaikan selamat Atas Hari Ulang Tahun yang ke 11 untuk TV One, semoga terus dapat menemani masyarakat Indonesia, menjadi stasiun TV terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarkat, terus menghadirkan inspirasi untuk bangsa dan meneguhkan persatuan NKRI,” jalas Habib Aboe Bakar

Habib Aboe menyampaikan, apa yang dilakukan oleh TVONE hari ini nyaris sempurna, Bang Karno dan teman-teman menyajikan keanekaragaman para anak bangsa dalam satu panggung.

Hari ini seolah, lanjutnya, TVONE mengcapture taman bunga nusantara dalam satu panggung. Sejumlah siaran TVONE berwarna Indonesia karena seluruh aliran politik dan agama dihadirkan dalam program tv tersebut.

“Yang hadir disini beragam, punya banyak pemikiran, memiliki beragam sudut pandang, namun semua duduk bersama dalam satu forum,” terang Habib Aboe.

Habib Aboe menjelaskan, keberagaman adalah kondisi alamiah dari bangsa ini, karenanyalah kita sudah punya slogan Bhineka Tunggal Ika sejak zaman kerajaan dahulu. Ini adalah norma leluhur yang sampai saat ini sangat relevan untuk bangsa dan negara.

“Saya ingin mengingatkan, saat ini kita kerap kali mengedepankan pentingnya keberagaman tanpa menyadari pentingnya persatuan. Jadi jangan kita hanya mempromosikan kebhinekan namun meninggalkan ketunggal ikaan. Ini adalah asset bangsa ini yang harus dipertahankan untuk keberlangsungan NKRI,” terang Habib Aboe.

Continue Reading

NASIONAL

Sengaja Tak Ikut Jumpa Pers Bersama Jokowi, Ketum PB HMI Tegaskan Independensi HMI

Published

on

Jakarta – Organisasi terbesar mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali merayakan hari ulang tahunnya yang ke-72. Acara perayaan tersebut berlangsung di kediaman Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Akbar Tandjung.

Pada perayaan ulang tahun ini juga turut dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, yang datang ke lokasi acara sekitar pukul 19.30 WIB.

Akbar Tanjung mengatakan dalam sambutannya, bahwa kader HMI memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan mengutip pemikiran cendekiawan muslim yang juga aktivis HMI, Nurcholish Madjid (alm), Ia menegaskan bahwa dalam diri kader-kader HMI melekat dua nilai, yaitu nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

“Nurcholis Madjid mengatakan, nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan seperti dua sisi mata uang yang sama, yang tidak bisa dipisahkan,” terangnya. Selasa, (05/2/2019).

Namun tidak seperti biasanya, Ketua Umum PB HMI, Saddam al Jihad, memilih untuk tidak melakukan jumpa pers bersama dengan Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut lantaran untuk menjaga independensi HMI terutama di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pilpres 2019.

“Saya sebagai Ketua Umum PB HMI, menegaskan bahwa HMI sebagai putera bangsa menjunjung tinggi sebagai Insan Pemersatu Bangsa dan menegaskan bahwa HMI menjaga Independensinya,” pungkasnya bersama puluhan Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI. 

Dalam kesempatan itu pula, R. Saddam Al Jihad mengajak kader HMI dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menyambut tahun politik ini dengan kegembiraan dan penguatan gagasan keindonesiaan yang utuh.

“Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak kepada seluruh kader HMI dan masyarakat Indonesia secara umum untuk menyambut tahun politik ini dengan memperkukuh kesatuan sosial kita, memperkuat gagasan nasionalisme kita, agar kita dapat bersatu secara utuh di bawah naungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

Selain perayaan hari ulang tahun HMI, acara ini juga dihelat sebagai ungkapan syukur atas gelar pahlawan nasional bagi Lafran Pane. Lafran Pane dianugerahi gelar pahlawan pada 2017 melalui Keputusan Presiden RI Nomor: 115/TK/Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. 

Lafran Pane adalah tokoh pergerakan pemuda dan memprakarsai pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 5 Februari 1947. 

Terlihat sejumlah tokoh dan pejabat negara yang hadir pada acara ulang tahun dan syukuran tersebut, antara lain Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Natsir, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. 

Selain itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Di Pemilu 2019, KAHMI dan PJ Ketum PB HMI Dukung Jokowi-Ma’ruf

Published

on

Jakarta – Dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 terus berdatangan. Dukungan terbaru disampaikan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan HMI.

Dukungan disampaikan langsung Ketua Majelis Pembina KAHMI Akbar Tanjung dan didampingi Arya Kharisma sebagai PJ (Penanggung Jawab) Ketua Umum PB HMI bersama Presiden Jokowi. Alasannya, agar Jokowi dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirintisnya dalam empat tahun sebelumnya.

“Semoga Pak Jokowi dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirintisnya. Kalau setuju tolong diaminkan,” tuturnya dalam acara HUT ke-72 HMI dan syukuran penetapan Lafran Pane sebagai Pahlawan Nasional di kediamannya, Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, Selasa (5/2/2019).

Akbar Tanjung menilai, komitmen pembangunan yang dilakukan Jokowi selaras dengan tujuan HMI. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI, Pasal 4 salah satu poinnya adalah adil dan makmur.

Komitmen Jokowi dalam keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat, menurut politikus senior Partai Golkar (Golongan Karya) ini, sudah terbukti. Deretan contohnya adalah banyaknya pembangunan di daerah mulai dari Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Bahkan, mantan ketua DPR ini menganggap, Jokowi merupakan Presiden yang paling konsisten dalam pembinaan Pancasila. Buktinya, dia mencontohkan, adalah dengan dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Beliau juga terbukti mampu menciptakan kerukunan antar-hidup beragama dalam negara,” tegas pria kelahiran Sorkam, Sibolga ini.

Pada Pilpres 2019, Jokowi berduet dengan Ma’ruf Amin sebagai pasangan nomor urut 01. Mereka akan berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pasangan nomor urut 02. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending