Connect with us

HUKUM

Sudah 700 Hari Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Selesai Temukan Pelaku Penyiraman

Published

on

Jakarta – 700 hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Novel Baswedan terjadi. Hingga kini polisi belum juga bisa mengungkap siapa pelaku dan dalang dibalik penyiraman air keras tersebut pada 11 April 2017.

Dalam menyikapi hal tersebut, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) menyampaikan sikap dengan melakukan longmarch dan aksi demontrasi di setiap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. 

“Hari ini kami melakukan aksi di tiga titik yaitu kantor DPP PDIP, DPP Demokrat, dan DPP PPP untuk mendesak para Ketua Umum Partai Politik (Parpol) agar menyampaikan ke fraksi-fraksinya yang ad di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi III untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dan mempertanyakan perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel. Bahkan ada dugaan keterlibatan Jendral Polisi dalam kasus tersebut,” ungkap Abd. Rahmatullah Rorano Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI). Jumat, (05/4/2019).

Rorano menambhkan, selama proses pengungkapan kasus ini berjalan, terdapat berbagai macam kejanggalan. Salah satunya ialah rilis sketsa wajah terduga pelaku yang berbeda antara Markas Besar (Mabes) Polri & Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Selain itu beberapa terduga pelaku yang ditangkap tetapi kemudian di bebaskan.

“Desakan ini bukan hanya untuk Parpol, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo agar tegas dan komitmen dalam penegakan hukum sebagaimana nawacita yang selama in beliau sampaikan di berbagai forum publik. 

Sehingga apabila dalam proses kedepannya aksi ini tidak mendapat respon, maka kami meminta Presiden Jokowi segera untuk mencopot Kapolri,” tegasnya. (ari)

HUKUM

Bakornas LKBHMI PB HMI Minta Polri Usut Tuntas Kasus Novel dan Skandal Buku Merah

Published

on

Jakarta – Terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK terhadap Novel Baswedan yang diduga melibatkan Jendral Polisi dan skandal buku merah. 

Bakornas LKBHMI PB HMI pada Jumat petang pukul 18.47 WIB melakukan aksi simbolik dengan memberikan “keranda kematian” sebagai bentuk keprihatinan terhadap instusi penegak hukum yang hingga kini belum juga mampu mengungkap dua kasus besar tersebut.

“Aksi ini sebagai tindak lanjut dari aksi Bakornas LKBHMI PB HMI, sebelumnya di setiap DPP Partai politik,” terang Abdul Rahmatullah Rorano (Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI) pada keterang tertulisnya yang diterima di media ini. Jumat, (12/4/2019).

Oleh sebab itu, LKBHMI mendesak agar Kapolri harus tegas dan transparan dalam menuntaskan dua kasus tersebut sehingga menghilangkan stigma publik yang sebagian besar menganggap kedua kasus tersebut cenderung dipolitisasi, apalagi di tahun politik ini. 

Selain itu, terdapat beberapa tuntutan LKBHMI PB HMI diantaranya : (1) Meminta Pimpinan Parpol agar mendesak Fraksi-Fraksi Parpol di DPR RI khususnya di Komisi III untuk segera memanggil Kapolri guna mempertanyakan kasus novel yang diduga melibatkan Jendral Polisi.

Selain itu memanggil KPK untuk mempertanyakan skandal kasus buku merah yang sampai hari in juga belum menemukan Titik terang. 

(2) Mendesak Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi terhadap Polri sebagai bentuk komitmen dalam penegakkan hukum sebagaimana nawacita yang selama ini beliau sampaikan di berbagai forum publik.

Lanjut Rorano, karena dua kasus ini punya kecenderungan mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. LKBHMI PB HMI meminta isu tersebut menjadi concern para pemangku kepentingan. 

“Desakan ini akan terus kami suarakan dan ikut serta mengawal hingga tuntas dan transparan. Dalam beberapa hari kedepan kami juga akan melakukan diskusi secara terbuka untuk kedua kasus tersebut,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Menyimpang, Dana Desa Aeng Panas Sumenep Tak Kunjung Selesai

Published

on

Sumenep – Lambannya pengerjaan proyek dana desa tahun anggaran 2018 di desa Aeng Panas, kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep yang ditengarai tidak tepat waktu dan diduga telah menyimpang dari prosedur yang ada kini semaki memanas.  

Pasalnya dari dua item kegiatan tahun anggaran 2018 tersebut selain pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu, juga administrasi dari dua kegiatan tersebut menjadi persoalan yang baru, dikarenakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari dua kegiatan tersebut selesai terebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan.   

Aktifis Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur), Wani, mengecam salah fatal ketika kegitan 2018 dikerjakan tahun 2019, lebih-lebih jika SPJ sampai deselasikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. 

“Jadi itu sudah salah total karena selain peksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu,  tambah fatal lagi ketika SPJ itu bisa selesai terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan, jadi itu kan sudah ngawur dan pastinya itu sudah ada kerja sama antar pihak desa, pihak pendamping dan yang lainnya,  karena tidak mungkin hal itu bisa sampai terjadi ketika tidak ada kerja sama antar kelembagaan tersebut,” tegas Wani melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Rabu, (20/3/2019).

Pihaknya juga mengecam, seluruh pihak yang berwenang dalam hal kegiatan dana desa di desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, untuk bersama-sama mempertanggung jawabkan hal itu.

Terpisah, Arif Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) kecamatan Pragaan ketika dimintai komentarnya via telepon, membenarkan bahwa, kegiatan di desa Aeng Panas tersebut memang program tahun anggaran 2018 namun memang baru dilaksanakan pada bulan 2 tahun 2019, dan ia pun mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut memang selesai terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2018 berkisar pada bulan Desember tahun 2018.

“Ia mas pengerjaan Dana Desa (DD) di desa Aeng Panas yang dua titik itu SPJnya memang sudah selesai sekitar bulan Desember 2018 dan pekerjaannya memang baru dikerjakan 2019 ini, namun mohon maaf mas itu diluar sepengetahuan saya, karena saya tidak hanya memantau yang desa Aeng Panas mas, tapi juga ada desa yang lain, jadi itu merupakan keteledoran saya,” ungkapnya melalui via telepon.

Namun berbeda dengan Rofik Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, pihaknya mengaku kegiatan di dua titik di desa Aeng Panas tersebut memang dikerjakan pada bulan 2  tahun 2019 namun berkaitan dengan SPJ dari dua titik kegitan tersebut menurutnya belum selesai.

Padahal sebelumnya, Arif Pendamping Desa (PD) kecamatan paragaan Saat dikonfirmasi oleh wartawan TeraDesa.com melalui via teleponnya mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut sudah selesai pada Desember 2018 (sebelum pekerjaan dilakukan).

Selain itu, dilansir dari pernyataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD)  kabupaten Sumenep, Masuni menyampaikan bahwa pada awal bulan Maret 2019, hanya ada empat desa saja di kabupaten sumenep ini yang belum menyetorkan SPJ, namun desa Aeng Panas tidak termasuk dari empat desa yang belum menyetorkan SPJ terdebut. (ari)

Continue Reading

HUKUM

LKBHMI PB HMI Akan Laporkan PT Daka Grup

Published

on

Jakarta –LKBHMI PB HMI akan melaporkan PT Daka Grup ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena melakukan aktivitas pertambangan ilegal.

Perusahaan yang beroperasi di desa dingin, kecamatan Lasolo Kepulauan, kabupaten Konawe Utara provinsi Sulwesi Tenggara (Sultra) akan dilaporkan karena dalam melakukan aktiviatas penambangan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang mana hal itu merupakan syarat bagi perusahaan dalam melakukan penambangan dikawasan hutan milik negara.

“Jadi, perusahaan tersebut, walaupun belum memiliki izin, namun telah beberapa kali melakukan pengapalan, tidak hanya sampai disitu, perusahaan ini juga tidak mempunyai izin penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jadi, memang perusahaan ini telah nyata-nyata dan menginjak-injak aturan yang ada,” ungkap La Ode Erlan selaku Seketaris Umum Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Sekum Bakornas LKBHMI PB HMI) melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Selasa, (02/4/2019).

Aktifitas pertambangan yang dilakukan dikawasan hutan milik negara tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan hutan, melanggar UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan. 

“Jadi, sudah sangat jelas bahwa aktifitas pertambangan tidak bisa dilakukan tanpa adanya izin terlebih dahulu,” tegas La Ode.

Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) 43/2008 pasal 2 peraturan menteri kehutanan nomor: P.43/Menhut-II//2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan yang mengatur bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar izin Menteri.

“Akibat dari aktifitas pertambangan ini telah terjadi pencemaran lingkungan yang mana limbah beracun tersebut sudah berserakan di bibir pantai boedingin kecamatan la solo kabupaten konawe utara,” imbuhnya.

La Ode menambahkan bahwa, perusahaan yang tidak mengantongi IPPKH sebagai mana diatur dalam pasal 78 ayat 6 Undang-Undang (UU) Kehutanan dapat diberi sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar.

“Jadi, pemerintah daerah jangan coba bermain-main dan mencoba menutup-nutupi aktifitas pertambangan ini, karena kami mendapat informasi ada tokoh elit Sultra yang menjadi aktor intelektual ilegal mining tersebut,” tandasnya. (ari)

Continue Reading
Advertisement
TEKNOLOGI36 menit ago

Lambat Tangani Polemik BPD, Kadis PMD dan Camat di Buton Diminta Mundur Lintasparlemen, BUTON – Polemik Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Manuru, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang pasti. Hal itu dapat dilihat belum ada kepastian mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia pemilihan BPD Manuru. “Bupati diminta agar mencopot Kadis PMD dan Camat Siotapina karena lambat menangani polemik pemiihan BPD Manuru,” kata Pemerhati Pemerintahan Desa Kabupaten Buton, Muhammad Risman kepada Lintasparlemen.com, Kamis (30/5/2019) malam. Risman meminta agar Bupati Buton segera memanggil Kepala PMD dan Camat Siotapina untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan tersebut sebelum nantinya bisa menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan. “Masalah ini sudah lama di suarakan dan ini juga sebagai peringatan kepada Bupati Buton agar lebih fokus memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan di desa,  Bupati jangan juga hanya melantik tetapi di harapkan segala proses yang di laksanakan oleh bawahanya di perhatikan jika ada kesalahan maka harus di tindak karena jangan sampai merugikan pemerintahan terutama La Bakry sebagai Bupati Buton,” ujarnya. Menurut Risman, persoalan tersebut terkesan diabaikan oleh Kadis PMD, Awaluddin dan Camat Siotapina, La Rahadi. Sebab, polemik pemilihan BPD Manuru yang diduga cacat hukum itu hingga kini belum juga ditindaklanjuti. “Sehingga saya meminta ketegasan Bupati Buton untuk mencopot Kepala DPMD dan Camat Siotapina jika tidak menyelesaikan permasalahan pemilihan BPD Manuru,” tegasnya. Risman menduga lambatnya penanganan persoalan tersebut dikarenakan Kadis PMD dan Camat Siotapina tidak memahaminya tupoksinya. Ia juga menduga pada persoalan itu ada indikasi keberpihakan instansi terkait dalam hal ini DPMD dan Camat Siotapina. “Dan itu berbahaya. Maka saya meminta kepada Bupati Buton harus tegas bila perlu copot mereka karna dampaknya akan kepada pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan La Bakry sebagai Bupati,” pintanya. (La Ode Ali)

NASIONAL1 minggu ago

Ikalibels Jakarta Santuni Yatim dan Dhuafa

NASIONAL1 bulan ago

Firman Soebagyo Ajak Rakyat Bersabar Tunggu KPU Umumkan Hasil Pemilu 2019

POLITIK1 bulan ago

Ramalan DPP KNPI Terbukti: Jokowi Terpilih Kembali

HUKUM1 bulan ago

Bakornas LKBHMI PB HMI Minta Polri Usut Tuntas Kasus Novel dan Skandal Buku Merah

NASIONAL1 bulan ago

PB HMI : Apresiasi Kerja Keras TNI-Polri dalam Mengawal Pemilu 2019

NASIONAL1 bulan ago

DPP Gelar Nusantara Apresiasi Kinerja TNI-Polri

POLITIK1 bulan ago

Quick Count Unggul, Seknas Jokowi : Rakyat Masih Ingin Jokowi Melanjutkan Pemerintahan

RAGAM1 bulan ago

Sertifikat Tanah 12 Desa di Lampung Dibantu Seknas Jokowi dan Mappan

POLITIK1 bulan ago

Vote Indeknews.com, Tri Agus Bayususeno atau TAB Duduki Posisi Kedua

NASIONAL1 minggu ago

Ikalibels Jakarta Santuni Yatim dan Dhuafa

TEKNOLOGI36 menit ago

Lambat Tangani Polemik BPD, Kadis PMD dan Camat di Buton Diminta Mundur Lintasparlemen, BUTON – Polemik Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Manuru, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang pasti. Hal itu dapat dilihat belum ada kepastian mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia pemilihan BPD Manuru. “Bupati diminta agar mencopot Kadis PMD dan Camat Siotapina karena lambat menangani polemik pemiihan BPD Manuru,” kata Pemerhati Pemerintahan Desa Kabupaten Buton, Muhammad Risman kepada Lintasparlemen.com, Kamis (30/5/2019) malam. Risman meminta agar Bupati Buton segera memanggil Kepala PMD dan Camat Siotapina untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan tersebut sebelum nantinya bisa menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan. “Masalah ini sudah lama di suarakan dan ini juga sebagai peringatan kepada Bupati Buton agar lebih fokus memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan di desa,  Bupati jangan juga hanya melantik tetapi di harapkan segala proses yang di laksanakan oleh bawahanya di perhatikan jika ada kesalahan maka harus di tindak karena jangan sampai merugikan pemerintahan terutama La Bakry sebagai Bupati Buton,” ujarnya. Menurut Risman, persoalan tersebut terkesan diabaikan oleh Kadis PMD, Awaluddin dan Camat Siotapina, La Rahadi. Sebab, polemik pemilihan BPD Manuru yang diduga cacat hukum itu hingga kini belum juga ditindaklanjuti. “Sehingga saya meminta ketegasan Bupati Buton untuk mencopot Kepala DPMD dan Camat Siotapina jika tidak menyelesaikan permasalahan pemilihan BPD Manuru,” tegasnya. Risman menduga lambatnya penanganan persoalan tersebut dikarenakan Kadis PMD dan Camat Siotapina tidak memahaminya tupoksinya. Ia juga menduga pada persoalan itu ada indikasi keberpihakan instansi terkait dalam hal ini DPMD dan Camat Siotapina. “Dan itu berbahaya. Maka saya meminta kepada Bupati Buton harus tegas bila perlu copot mereka karna dampaknya akan kepada pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan La Bakry sebagai Bupati,” pintanya. (La Ode Ali)

Kategori

Topik Terkini

Trending