Connect with us

NASIONAL

Survey Y-Publica, Yahya Zaini Posisi Ke-2 di Dapil Jatim VIII

Published

on

Jakarta – Survey elektabilitas Caleg (Calon Legislatif) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) VIII yang meliputi daerah Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Madiun.

Y-Publica menempatkan Muhammad Yahya Zaini dari Partai Golongnan Karya (Golkar) pada urutan kedua dengan capaian 6,6 % di bawah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebesar 10,6 %.

Pada survey tersebut fenomena melambungnya elektabilitas Caleg pendatang baru dibanding petahana menjadi indikator masyarakat Jatim VIII menginginkan perubahan yang lebih signifikan.

Sejumlah wajah baru caleg pendatang selain Yahya Zaini yang akan diprediksi lolos ke Senayan. Misalnya, artis Denada yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh elektabilitas 5,1%. Kemudian Andro Rohmana Putra dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) peroleh 4,1 % dan Marsda (Purn) Warsono dari PDIP peroleh 3,9 %.

“Berangkat keluarga artis, Denada maju nyaleg bersama ibunya Emilia Contessa hanya beda dapil,” terang Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam siaran pers di Jakarta. Rabu, (13/3/2019).

Caleg pendatang selain Yahya Zaini yang berpeluang lolos adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Henky Kurniadi (6,5%), dan mantan calon Walikota Madiun Harryadin Mahardika (6,3%).

“Tidak semua caleg petahana mampu mempertahankan elektabilitas, beberapa di antaranya kemungkinan tidak akan terpilih lagi. Namun masih ada 27,1% yang belum menentukan pilihan,” ungkap Rudi.

Survei Y-Publica dilakukan pada tanggal 21-30 Januari 2019 di dapil Jatim VIII yang mendapat alokasi 10 kursi. Sementara itu responden sebanyak 800 orang mewakili tiap kecamatan menggunakan sampel dipilih secara acak bertingkat, dengan margin of error 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. (ari)

NASIONAL

KH Ma’ruf Amin Akui Kemajuan Pemerintahan Dalam Memberantas Korupsi

Published

on

Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin mengatakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Dirinya menilai banyaknya pihak yang ditangkap bukan karena korupsi merajalela.

“Penindakan korupsi di Indonesia sampai saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun ada orang mengatakan karena banyaknya yang ditangkap menunjukkan banyaknya korupsi. Padahal itu justru karena bagusnya sistem penindakan, bukan karena banyaknya korupsi,” ujar Ma’ruf Amin. Selasa, (19/3/2019).

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara  seminar publik dengan tema, “Strategi Pemberantasan Korupsi untuk Kembalikan Uang Negara”, yang diselenggarakan oleh Seknas Jokowi dan Master C19 Portal KMA di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menganggap pemberantasan korupsi saat ini jauh lebih baik.

“Dulu tidak ada, atau jarang yang ditangkap, karena penegakan hukum lemah, penindakan hukumnya itu belum sebaik seperti sekarang. Ini saya kira yang mesti dipahami,” terangnya.

Ma’ruf Amin menyadari pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya menyoroti upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” kata Kyai Ma’ruf Amin.

Ismarilda Priadi ketua Panitia sekaligus Bendahara Umum Seknas Jokowi dalam laporan panitia menyatakan tujuan dari seminar publik ini adalah untuk  mentransformasi kerja nyata pemerintahan, memperkuat kinerja para penegak hukum dan memperkuat peraturan perundang–undangan pemberantasan korupsi yang mengatur kejelasan dan mekanisme pengembalian kerugian keungan negara akibat tindak pidana korupsi. 

Ismarilda Priadi menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat upaya pengembalian uang negara belum maksimal. Salah satunya adalah keterbatasan fungsi dan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum.

M. Yamin Ketua Umum Seknas Jokowi dalam sambutannya menyambut baik terselengaranya acara ini dan mengatakan, penegakan hukum terhadap korupsi melalui tindak pidana korupsi adalah upaya untuk salah satunya memprioritaskan pengembalian kerugian negara untuk dimanfaatkan bagi pemenuhan kesejahteraan bangsa.  

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” tutup M. Yamin. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Legislator PDI Perjuangan Realisasikan Jembatan Gantung di Desa Mabung Nganjuk

Published

on

Nganjuk – Sore tepi sungai widas desa Mabung, warga menyambut kedatangan Henky Kurniadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi V Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan meresmikan Jembatan Gantung.

Henky menceritakan bahwa, jembatan tersebut menelan biaya Rp 3,5 milyar dengan bentang 83 meter dan lebar 1,8 meter menghubungkan kecamatan Baron dan Gondang kabupaten Nganjuk.

Bermula dari keluhan masyarakat Mabung yang sebelumnya menggunakan perahu tambang untuk menyebrangi sungai pada tahun 2018 direspon oleh Henky Kurniadi yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI membidangi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan telah diselesaikan pada awal 2019.

“Jembatan ini akan dinamai sebagai jembatan ‘Amanah’, dimaksudkan seorang pemimpin harus memiliki jiwa amanah untuk dapat merealisasikan keinginan warga,” tegas Henky. Minggu, (17/3/2019).

“Jembatan Gantung ini bermanfaat bagi ekonomi warga Mabung yang didominasi petani,” imbuh Putut Priyanto selaku Kepala Desa (Kades) Mabung.

Dalam peresmian juga dihadiri Suwarsi yang juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nganjuk dari Fraksi PDI Perjuangan), Satiran (Mantan Kades Mabung), perwakilan Kementerian PUPR dan Forum Kominkasi Pimpinan Kecamatan (Forkompicam). (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Rakernas IMORI Ke-VII, Ardian Aji : Olahraga Sebagai Pemersatu Bangsa

Published

on

Surabaya – Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) mengadakan deklarasi pemilu damai di Tugu Pahlawan Surabaya. Dalam serangkaian agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke VII yang diadakan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Imori dari seluruh Indonesia. Isi pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia dalam Deklarasi Pemilu Damai yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Imori, Burhanudin pada hari Minggu, (10/3/2019) yakni :

1. Menjadi garda terdepan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 17 April 2019.

2. Ikut serta mensukseskan terselenggaranya Pemilu pada tanggal 17 April 2019 dengan aman, damai, dan kondusif.

3. Ikut serta menangkal berita hoax yang berkembang dimasyarakat

4. Apapun pilihan politiknya, olahraga tetap menjadi pemersatu bangsa. 

“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam menyambut dan mensukseskan Pemilu pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Antusias pengunjung Tugu Pahlawan Surabaya sangat luar biasa dalam menandatangani petisi pemilu damai ini,” tuturnya.

Senada dengan Burhanudin, Ketua Pelaksana Rakernas Imori ke VII, Ardian Aji Pranata menjelaskan bahwa, dengan adanya kegiatan ini bertujuan untuk mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam mengawal berjalannya pemilu dengan baik.

“Dan menegakkan persatuan bangsa tanpa membeda-bedakan pilihan. Seperti tema yang kita canangkan sejak awal yaitu olahraga sebagai pemersatu bangsa,” tegas Mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan (Ikor) Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Unesa tersebut. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending