Connect with us

HUKUM

Syarief Hasan: Kami Ingin RUU HIP Didrop dari Prolegnas 2020 atau Diberhentikan

Published

on

JAKARTA – Banyak pihak meminta Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak dilanjutkan. Termasuk politisi senior Partai Demokrat Syarif Hasan berharap RUU HIP dihentikan. Bahkan Syarief meminta RUU HIP itu dikeluarkansaja dari program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR RI tahun 2020.

“Saya tetap berkeinginan sesuai arahan dari ketum (ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan seperti yang diterangkan ketua fraksi di DPR bahwa Demokrat menginginkan RUU HIP itu didrop dari prolegnas 2020 diberhentikan,” ujar Syarief saat webinar bertema ‘Bedah Tuntas RUU HIP’, Jakarta, Jumat (26/6/2020) lalu seperti dikutip detikcom.

Pada kesempatan itu, Syarief menegaskan Pancasila yang ada saat ini sudah final, tak perlu diutak-atik. Namun, Wakil Ketua MPR RI itu berharap penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat perlu dijalankan secara bersama-sama.

Syarief menyoroti kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP.  Syarief menduga adanya konspirasi di balik RUU HIP itu. Alasnnya, di BPIP sudah cukup diatur dalam perpres.

Ia juga menduga, tak tertutup kemungkinan melalui RUU ini BPIP disamakan kedudukannya dengan DPR untuk mensosialisasikan pancasila di tengah masyarakat.

“Yang paling menjadi fokus perhatian kita di sini ternyata mereka membuka ruang kepada BPIP ini akan diangkat menjadi dilindungi UU. Seperti kita ketahui BPIP dibentuk melalui perpres. Nah, dari situ mereka mengatakan bahwa kalau dengan adanya perpres itu tidak kuat sehingga mereka menginginkan juga memiliki UU sendiri,” terang Syarief.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa terus memegang nilai-nilai pancasila dari kehidupan sehari-hari. Mengingat Pancasila sudah menjadi satu kesatuan dari jadi diri bangsa.

“Mari kita hidup berbangsa dan bernegara dengan satu kesatuan dengan falsafah Pancasila yang sudah final dan Insya Allah dengan Pancasila sudah membuktikan kepada kita bahwa dengan Pancasila kita bisa hadapi tantangan baik tantangan internal maupun luar,” lanjutnya.

“Nah kalau kita lihat RUU HIP ini sepertinya isi RUU sepertiga berisi bagaimana peran dan fungsi BPIP, saya melihat ternyata ini ada satu konspirasi tertentu. Sebab, dari pengalaman sebelumnya peran BPIP itu sebenarnya tidak perlu diatur di UU tetapi cukup melalui perpres karena BPIP seperti pengalaman kita dulu,” ungkap Syarief.

Ia juga membeberkan terkait kedudukan BPIP dalam RUU HIP tersebut. Baginya, BPIP ingin menjadi lembaga seperti DPR dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

“Itu dibentuk dan bahkan dibubarkan melalui perpres, nah itu yang tidak mereka kehendaki dengan demikian kami melihat mereka ingin berikan BPIP menjadi satu lembaga yang ingin sama-sama dengan DPR untuk melakukan sosialisasi Pancasila. Ini ada konspirasi tertentu, berkepentingan BPIP menjadi salah satu pemikiran mereka sehingga RUU HIP ini dilanjutkan,” terangnya. (HMS)

HUKUM

Bamsoet Apresiasi Polri Berhasil Menangkap Djoko Tjandra dan Minta Aparat Buru Buron Koruptor Lain

Published

on

By

BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Kabareskrim Listio Sigit dan jajaran Polri menangkap serta membawa kembali buronan koruptor Djoko Tjandra. Terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali ini dibekuk saat bersembunyi di Malaysia. Setelah kasus Djoko Tjandra, Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu bersinergi memburu puluhan buron koruptor lainnya.

‘’Menangkap dan membawa kembali buron Djoko Tjandra patut diapresiasi karena hal itu membuktikan pimpinan Polri berhasil mengatasi berbagai hambatan. Termasuk hambatan internal, dalam tugas mencari dan menangkap buronan kakap yang lari atau bersembunyi di luar negeri. Namun, keberhasilan menangkap Djoko Tjandra belum cukup untuk memuaskan rasa keadilan bersama. Karena publik masih mencatat ada puluhan buronan koruptor yang belum ditangkap aparat penegak hukum,’’ ujar Bamsoet di Bali, Jumat (31/7/21).

Masyarakat masih ingat Djoko Tjandra menghilang serta terus bersembunyi sejak awal tahun 2000-an. Kendati berstatus buron, dia diketahui bebas keluar masuk Indonesia. Djoko Tjandra mendapatkan keleluasaan itu karena ada oknum aparat penegak hukum yang berkonspirasi dengannya. Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetio, sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus perbantuan pelarian Djoko Tjandra.

“Penetapan tersangka seorang Brigjen hingga penangkapan Djoko Tjandra, menjadi angin segar dalam mewujudkan kepolisian yang semakin profesional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selanjutnya tinggal menunggu proses persidangan, sehingga kasus tersebut bisa dituntaskan dan hukum ditegakan,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR dan mahtan Ketua DPR RI ini mengajak masyarakat mengawasi proses hukum terhadap Djoko Tjandra dan berbagai orang disekitarnya yang diduga membantu pelariannya ke Malaysia. Mengingat bola penegakan hukum selanjutnya akan berada di pengadilan, yang tak bisa disentuh ataupun di intervensi presiden maupun kekuasaan lainnya.

“Partisipasi rakyat sangat penting dalam melakukan pengawasan di peradilan. Sehingga bisa meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan kekuasaan kehakiman. Jangan sampai kepolisiannya sudah bekerja keras, malah dimentahkan di pengadilan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini juga mengapresiasi kerjasama pemerintah dan kepolisian Malaysia yang mendukung proses penangkapan Djoko Tjandra. Kejadian ini menjadi bukti betapa hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara, yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi, bisa memudahkan proses penegakan hukum terhadap berbagai buronan.

“Indonesia harus memperluas lagi perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara lainnya, khususnya Singapura yang terkenal menjadi surga persembunyian buronan asal Indonesia. Sehingga bisa semakin mempersempit celah para buron melarikan diri ke luar negeri,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

HUKUM

HMI Cabang Kuantan Singingi Tuntut Pemerintah Cabut HGU PT DPN

Published

on

Kuantan Singingi – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuantan Singingi bersama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kuantan Singingi (APMK) menggelar aksi damai menuntut pemerintah mencabut Hak Guna Usaha PT Duta Palma Nusantara dan bebaskan 5 pejuang tanah ulayat di depan Kantor Bupati, DPRD, Kejari, dan Polres Kuantan Singingi. Bahkan, PT. DPN dinilai banyak melakukan kesalahan terhadap masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Perlu Kajian Akademik terkait Relevansi Perlu Tidaknya BPIP Diatur Melalui UU

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah yang terkesan terburu buru merubah RUU HIP menjadi RUU BPIP. Di mana Pemerintah lewat Menko Polhukam secara resmi mengajukan perubahan atas RUU HIP menjadi RUU BPIP yang disampaikan di Gedung Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7/2020).

Syarief memandang langkah Pemerintah menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah membaca aspirasi dan protes masyarakat secara lebih mendalam.

“Permasalahan RUU HIP tidak terletak pada nama atau nomenklatur undang-undangnya, akan tetapi terletak pada latar belakang, proses, dan hampir keseluruhan substansi RUU HIP yang sangat jelas bermasalah,” tegas Syarief pada wartawan, Jumat (17/07/2020).

Ketidakmampuan ini memang sangat jelas ditunjukkan Pemerintah. Sebab, lanjutnya, Pemerintah hanya menolak dua poin dalam RUU HIP. Pertama, absennya TAP MPRS No XXV Tahun 1966 dan kedua, munculnya istilah Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP.

“Respon Pemerintah yang hanya menolak dua poin dalam RUU HIP telah mengesampingkan poin atau pasal bermasalah lainnya,” ungkap Syarief Hasan.

Aggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berpandangan bahwa Pemerintah seharusnya menolak secara keseluruhan RUU HIP ini. Sebab, hampir secara keseluruhan RUU ini memiliki muatan bermasalah yang dapat mendegradasi dan mendistorsi nilai-nilai Pancasila.

“Sampai Pemerintah menyampaikan sikap resminya, yang terpenting adalah saat ini DPR tidak atau belum menerima sama sekali kajian akademik dari Pemerintah yang menjadi syarat diajukannya suatu RUU sebagai bahan untuk disebarkan ke publik dan bahan pembahasan .Ini menunjukkan pula bahwa pemerintah tidak menyeriusi penolakan terhadap RUU HIP,”, sebut Syarief.

RUU HIP dan RUU BPIP, adalah dua hal yang berbeda sehingga Syarief Hasan memandang bahwa langkah ini tidak perlu dilakukan sekarang. Sebab, BPIP telah memiliki payung hukum yakni Perpres No. 7 Tahun 2018.

“Pengubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP melalui UU justru kontraproduktif di tengah penolakan keras terhadap RUU ini,” ungkap Syarief.

Menurutnya, penguatan BPIP melalui UU juga mesti dikaji lebih mendalam dan tidak bisa short cut atau jalan pintas seakan kejar tayang dan ini juga menjadi pertanyaan.

Selain itu kita sering melihat relevansi BPIP hari ini yang sering membuat pernyataan yang kontraproduktif dan penguatan BPIP dapat juga menjadi alat kekuasaan baru dalam menafsirkan Pancasila yang bisa mendistorsi Pancasila. Perlu kajian mendalam relevansi BPIP sehingga BPIP tidak seperti BP7 di masa lalu yang malah menjadi sensor berlebihan, bukan perekat kebangsaan,” ungkap Syarief.

Ditambahkan bahwa Pemerintah dan DPR RI mesti lebih berhati-hati dan matangd alam mengambil sikap.

“Tanpa UU saja, BPIP telah menimbulkan banyak kontroversial di masyarakat. Apalagi jika dikuatkan lewat UU maka akan berpotensi menimbulkan masalah baru. Yang paling penting hari ini adalah kajian akademik dibutuhkan terkait relevansi BPIP dan perlu tidaknya BPIP diatur melalui UU dan sebaiknya dilakukan oleh lembaga independent /universitas UI misalnya,” jelasnya.

゛Untuk itu sebelum ada kajian akademik tersebut sebaiknya RUU BPIP ini ditunda pembahasannya,゛tutup Syarief Hasan. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending