Connect with us

NASIONAL

Tahun 2020, Bamsoet: Generasi Milenial dan Generasi Z, harus  Lebih Bersemangat Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Published

on

MAROKO – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo optimis memasuki tahun 2020, dinamika politik Indonesia akan menapak jauh lebih baik. Sebab, modal dasar untuk mewujudkan stabilitas nasional dan ketertiban umum, yakni persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa, telah dimulai dan terus berproses.

“Memang, di beberapa tempat seperti Papua masih saja muncul kasus-kasus yang merefleksikan terganggunya persatuan dan kesatuan. Namun, insiden-insiden bernuansa diskriminasi itu tidak menimbulkan kegelisahan yang berlebihan. Demikian juga dengan berbagai masalah hukum seperti Kasus Jiwasraya, Garuda, Omnibus Law, BPJS dan lain-lain yang mulai satu persatu diselesaikan serta Pilkada Serentak 2020,” ujar Bamsoet dari Maroko, Selasa (31/12/19).

Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan, gejala disharmoni atau masyarakat yang terpolarisasi sudah terlihat dan dirasakan selama kurang lebih satu dekade terakhir. Gejala itu kemudian semakin menguat sejak sebelum dan sepanjang tahun politik 2019.

“Menyikapi gejala itu, negara dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, termasuk para tokoh agama, terus berupaya merekat persatuan dan kesatuan. Sehingga, diyakini bahwa di kemudian hari, perilaku diskriminatif tidak akan mendapatkan tempat di negara ini,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mencatat, salah satu langkah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa ditunjukan dengan sangat bagus oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemenang Pilpres 2019. Presiden Jokowi bersama para pendukungnya menyadari bahwa kemenangan di Pilpres 2019 tidak boleh menambah persoalan bagi bangsa, baik sekarang maupun di kemudian hari. Tidak pula kemenangan itu boleh menggoreskan luka baru bagi mereka yang merasa kalah.

“Kemenangan itu haruslah menjadi solusi. Selain, menyembuhkan, serta menjadi sumber kekuatan yang mempersatukan dan merawat keberagaman. Menyatukan kembali warga bangsa yang terpolarisasi menjadi yang paling utama. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat harus diupayakan dengan tulus dan penuh kesungguhan. Sikap kebangsaan tersebut berhasil diperlihatkan oleh Presiden Jokowi dan para pendukungnya,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, upaya Presiden Jokowi mengakhiri polarisasi masyarakat, juga ditunjukan saat menggodok formasi kabinet. Kejutan dan juga sangat menggembirakan karena Prabowo bersedia masuk dalam Kabinet Indonesia Kerja.

“Rivalitas keduanya yang begitu sengit di ajang Pilpres 2019 diakhiri dengan cara yang sangat elegan. Demi kepentingan negara dan bangsa yang jauh lebih besar dan strategis, kedua sosok itu mewujudkan kebersamaan dan mengabdi kepada negara,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai kebersamaan Jokowi-Prabowo dalam pemerintahan sekarang, mencerminkan niat tulus keduanya untuk mengakhiri polarisasi masyarakat. Keduanya mendorong seluruh elemen bangsa untuk merajut lagi persatuan dan kesatuan demi terwujudnya stabilitas nasional dan ketertiban umum.

“Mewujudkan dua faktor ini sangat penting. Tidak hanya demi kenyamanan semua warga negara, tetapi juga untuk merawat citra bangsa dan negara dalam pergaulan antar-bangsa,” tutur Bamsoet.

Namun, Dewan Pakar KAHMI ini juga mengingatkan, bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, hingga persoalan pertahanan dan keamanan. Bahkan, karena Indonesia kaya akan sumber alam, ada kekuatan asing yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa agar bisa meruntuhkan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

“Hanya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa yang bisa mengeliminasi niat-niat jahat itu. Di tahun mendatang, harus ada dorongan kepada seluruh anak bangsa, khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z, agar  lebih bersemangat merajut persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

HMI Pro Perkaderan Tak Akui Affandi Ismail

Published

on

PERNYATAAN SIKAP

Tentang hasil Kongres HMI ke-XXXII di Kendari

Kongres HMI ke-XXXII di Kendari merupakan pertemuan HMI Cabang se-Indonesia untuk membahas internal HMI, eksternal HMI, dan pemilihan Ketua Umum PB HMI untuk estafeta kepemimpinan HMI. Namun, hasil pemilihan Formatur PB HMI Periode 2020-2022 yang dimenangkan Sdr. Affandi Ismail dari HMI Cabang Makassar cacat administrasi, karena Sdr. Affandi Ismail tidak pernah menjadi Pengurus HMI Cabang Makassar dan Tidak Lulus Senior Course. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Nilai Cacat Hukum

Published

on

Jakarta – Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Manindaklanjuti hal tersebut, Komisi Informasi lalu membentuk Tim Seleksi sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016, bahwa Tim Seleksi melakukan perekrutan anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang salah satunya tugasnya adalah melakukan perekrutan, pendaftaran dan penyeleksian calon anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi.

Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui Nomor : 01/TIMSEL-KIP/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019 mengumumkan Pendaftran Seleksi Calon Anggota Komsi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2020 – 2024, secara tertulis TIM SELEKSI dengan susunan adalah ; Henri Subagiyo, SH., M.H sebagai ketua, Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si sebagai Sekretaris dan anggota adalah Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si, Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum, Gede Narayana, S.E., M.Si.

Setelah melalui proses pengumanan, secara normatif Tim Seleksi bekerja mulai proses Test Potensi yang melahirkan 40 peserta untuk mengikuti tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara, untuk menghasilkan 15 orang yang diajukan untuk mengikuti tahap pembuatan makalah untuk dilakukan wawancara di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses yang telah berjalan tersebut, kami berpandangan bahwa terdapat permasalahan terutama mulai dari tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara. Permasalahan terkait proses tersebut adalah :

1.Tim Seleksi telah melanggar pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor No. 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa tahap wawancara dilakukan oleh Seluruh Timsel dan Bukan Orang yang tidak termasuk dalam SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam setiap pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi.

Realitasnya, dalam tahap wawancara hari pertama kamis, tanggal 20 Februari 2020, SEKRETARIS TIMSEL bernama Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si TIDAK HADIR sama sekali, disisi oleh RAIDES dan hari kedua jum’at tanggal 21 Februari 2020, yang bersangkutan hanya hadir setengah hari, lalu selanjutnya diisi kembali oleh RAIDES yang TIDAK tercantum dalam nama-nama TIM SELEKSI.

2. Penundaan Jadwal Pengumuman hasil seleksi psikotes dan wawancara merupakan bentuk pelanggaran dari TIM SELEKSI sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa hasil tahap wawancara dilakukan 5 (lima) hari kerja setelah itu diumumkan 2 (dua) hari setelah mendapatkan hasil wawancara.

3. Seluruh TIM SELEKSI tidak menghadiri sama sekali tahap Psikotes dan Dinamika Kelompok.

4. Tidak mengumumkan hasil Tahap Psikotes, Dinamika Kelompok dan Wawancara pada (dua) Media Elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut sesuai Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016. Hal ini ditujukan atas hasil Pemberitaan Media Trans, tanggal 7 Maret 2020, disebutkan hanya di Webside Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, untuk mengaksesnyapun dalam kondisi error.

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, dengan ini kami menuntut :

1. Meminta Kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk MEMBATALKAN proses seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dikarenakan CACAT HUKUM.

2. Meminta Gubernur Untuk membubarkan TIM SELEKSI dan membentuk TIM SELEKSI yang baru untuk melaksanakan tahap wawancara calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta hingga akhir.

3. Meminta Komisi I DPR – RI untuk memanggil Seluruh Anggota Komisi Informasi Pusat termasuk Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Saudara Gede Narayana, S.E., M.Si, terkait proses seleksi yang CACAT HUKUM.

4. Meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberhentikan saudari Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si dari jabatannya Sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang diduga tidak menjalankan tugas secara profesional dan cenderung melakukan maladministrasi, dimana saat tahap Wawancara TIDAK PROFESIONAL dan tidak menghadiri proses wawancara tersebut dan digantikan oleh RAIDES.

5. Meminta Ombudsman untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terkait maladministrasi yang berlangsung pada saat proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

6. Menuntut Komisi Informasi Pusat untuk membentuk Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran KODE ETIK yang dilakukan oleh Seluruh TIM SELEKSI termasuk saudara Gede Narayana, S.E., M.Si selaku Ketua Komisi Informasi Pusat merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Demikian tuntutan kami, agar menjadi perhatian.

JAKARTA, 7 MARET 2020

TERTANDA :
PESERTA CALON SELEKSI KOMISI INFORMASI DKI JAKARTA

1. Imam Mustafa
2. Abdul Muin
3. Ahmad Syukri
4. Dedi Poltak Tambunan
5. Muhammad Ikbal
6. Moch Sidik
7. Saryono Noto
8. Prianda Anatta
9. Agus Taufikqurrohman
10. Ferry Iswan

Continue Reading

NASIONAL

Gegara Banjir Ansor DKI Minta Anies Baswedan Mundur

Published

on

By

JAKARTA – Banjir yang melanda Jakarta beberapa kali beberapa bulan terakhir ini jadi bola panas yang menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah.

Bagi Pemprov DKI, banjir tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga terjadi di beberapa wilayah pulau Jawa. Yang jadi masalah, saat Saefullah berujar bahwa kondisi banjir tersebut dinikmati saja.

“Jadi dinikmati saja, itu soal manajemen, tubuh kita dua per tiga persen air, sering keluar air, di kepala di mata, harus ada manajemennya,” ujar  Saefullah yang juga pria asli Betawi itu berseloroh.

Dengar tanggapan Sekda terkait bajir Jakarta itu, Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta geram. Ketua Ansor DKI Jakarta Abdul Azis angkat suara dan meminta Pemprov DKI tidak hanya melakukan pencitraan. Menurut Abdul bahwa Pemprov DKI tak melakukan antisipasi sehingga banjir kembali terjadi.

Ansor pun berjanji akan seruduk Balai Kota untuk meminta Anies Baswedan dan Saefullah mundur. Karena keduanya tak memperlihatkan kinerja yang baik.

“Dari banjir di Jakarta GP ANSOR DKI meminta Gubernur DKI dan Sekda fokus penanganan banjir bukan pencitraan, ” kata Abdul Azis pada Lintas Parlemen, Selasa (3/3/2020).

Abdul Azis meminta Pemprov DKI, dalam penangan pasca banjir harus lebih serius dilakukan. Mengingat Gubernur dan Sekda belum ada keseriusan menangani dan mengantisipasi banjir.

“Daerah-daerah banjir dari hasil pantauan darr Ansor DKI belum ada yang menyentuh langsung ke masyarakat DKI,” ujarnya.

Abdul Azis memcontohkan, banyak warga yang terjangkit penyakit pasca banjir. Kali belum Dinormalisasi. Dan anggaran untuk penanganan banjir juga tidak maksimal padahal sangat penting.

“Banjir kemarin membuktikan Pemprov DKI tidak melakukan apa-apa dalam mengantispasi banjir,” tegasnya.

Untuk itu, Ansor memimta Pemprov DKI mampu menyiapkan sarana dan prasarana pasca banjir.

Abdul Azis juga berjanji,  akan melakukan seruduk ke Balai Kota bersama-sama semua Cabang Ansor se-DKI untuk meminta mundur Gubernur dan Sekda.

“Kami akan demo untuk meminta mundur Gubernur dan Sekda,” pungkasnya. (Jodira)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending