Connect with us

NASIONAL

Tak hanya Bangun Infrastruktur, DPR Bersama Pemerintah Fokus Bangun Sumber Daya Manusia

Published

on

BANJARBARU KALSEL – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan di akhir masa bakti periode 2014-2019, DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tidak hanya meninggalkan legacy berupa pembangunan fisik, seperti infrastruktur saja. Tetapi, juga bertekad meninggalkan legacy pembangunan sumber daya manusia yang tangguh sebagai titik pijak Indonesia melompat lebih tinggi.

“Kerjasama pemerintah dengan DPR RI, walaupun ada dinamika, tapi tetap terjalin baik. Di periode awal 2014 sampai 2015 fokus melakukan penguatan pondasi kebangsaan, dilanjutkan percepatan pembangunan di tahun 2016, dan pemerataan pembangunan di tahun 2017. Untuk 2018 sampai 2019, DPR RI dan pemerintah sepakat membangun sumber daya manusia,” ujar Bamsoet saat melantik Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Kalimantan Selatan periode 2019-2024, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (05/03/19).

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Walikota Banjarbaru sekaligus Ketua Depidar SOKSI Kalimantan Selatan Nadjmi Adhani, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Heri Purnama, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Anggota Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini memaparkan, pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk melengkapi pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan dari Sabang sampai Merauke. Ada tiga sektor utama yang menunjang pembangunan sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang anggaran telah menaikan anggaran ketiga sektor tersebut. Didalamnya ada peran 51 anggota SOKSI dari 91 anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.

“Anggaran sektor pendidikan dinaikan dari Rp 444,1 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 492,5 triliun di APBN 2019. Sektor kesehatan dari Rp 111 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 123,1 triliun di APBN 2019, dan sektor perlindungan sosial dari Rp 161,5 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 200,8 triliun di APBN 2019,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, besarnya anggaran yang digelontorkan ke berbagai pos kementerian dan lembaga tersebut harus diawasi bersama. DPR RI tak bisa sendirian dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Butuh partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti SOKSI.

Lebih jauh Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, SOKSI tak hanya bisa berperan mengawasai jalannya roda pemerintahan di tingkat pusat. Pengurus SOKSI yang berada di berbagai kabupaten/kota hingga provinsi, seperti di Kalimantan Selatan, juga bisa menjadi mitra kerja aktif pemerintah daerah setempat.

“Otonomi daerah memberikan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dukungan dan partisipasi organisasi masyarakat seperti SOKSI akan membuat proses check and balances semakin menguat. Sehingga, mudah untuk mewujudkan good and clean governance,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melihat Kalimantan Selatan punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tak hanya melalui tambang, seperti minyak bumi, intan, platina, batu bara, emas, bijih besi dan nikel. Namun juga ada keanekaragaman seni serta budaya, didukung eksotisme alam yang luar biasa.

“Semuanya bisa semakin dikembangkan jika didukung sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesional dan produktif. Disinilah peran dan kontribusi SOKSI dibutuhkan,” tutur Bamsoet.

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya yang berada di angkatan kerja, Wakil Ketua Umum KADIN ini mendukung langkah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat seribu Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas, seperti di pondok pesantren maupun komunitas lainnya. SOKSI Kalimantan Selatan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa bersinergi memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan ketrampilan angkatan kerja di Kalimantan Selatan.

“Program ini sebagai pengejawantahan dari amanat konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Baik di dalam maupun di luar negeri sesuai keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan,” urai Bamsoet.

Tak hanya fokus kepada masalah ketenagakerjaan, Dewan Pakar KAHMI ini tak hentinya mengingatkan bahwa tahun ini bangsa Indonesia sedang mengalami ujian yang luar biasa. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang sudah di depan mata hampir menguras energi semua pihak.

“Jangan sampai berbagai capaian yang telah kita torehkan sebagai bangsa yang beradab menjadi luluh lantah akibat kampanye politik yang saling menjatuhkah. Sikut sana sini hanya demi ambisi kekuasaan. Ini tidak boleh terjadi,” pungkas Bamsoet. (dwi)

NASIONAL

KH Ma’ruf Amin Akui Kemajuan Pemerintahan Dalam Memberantas Korupsi

Published

on

Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin mengatakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Dirinya menilai banyaknya pihak yang ditangkap bukan karena korupsi merajalela.

“Penindakan korupsi di Indonesia sampai saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun ada orang mengatakan karena banyaknya yang ditangkap menunjukkan banyaknya korupsi. Padahal itu justru karena bagusnya sistem penindakan, bukan karena banyaknya korupsi,” ujar Ma’ruf Amin. Selasa, (19/3/2019).

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara  seminar publik dengan tema, “Strategi Pemberantasan Korupsi untuk Kembalikan Uang Negara”, yang diselenggarakan oleh Seknas Jokowi dan Master C19 Portal KMA di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menganggap pemberantasan korupsi saat ini jauh lebih baik.

“Dulu tidak ada, atau jarang yang ditangkap, karena penegakan hukum lemah, penindakan hukumnya itu belum sebaik seperti sekarang. Ini saya kira yang mesti dipahami,” terangnya.

Ma’ruf Amin menyadari pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya menyoroti upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” kata Kyai Ma’ruf Amin.

Ismarilda Priadi ketua Panitia sekaligus Bendahara Umum Seknas Jokowi dalam laporan panitia menyatakan tujuan dari seminar publik ini adalah untuk  mentransformasi kerja nyata pemerintahan, memperkuat kinerja para penegak hukum dan memperkuat peraturan perundang–undangan pemberantasan korupsi yang mengatur kejelasan dan mekanisme pengembalian kerugian keungan negara akibat tindak pidana korupsi. 

Ismarilda Priadi menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat upaya pengembalian uang negara belum maksimal. Salah satunya adalah keterbatasan fungsi dan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum.

M. Yamin Ketua Umum Seknas Jokowi dalam sambutannya menyambut baik terselengaranya acara ini dan mengatakan, penegakan hukum terhadap korupsi melalui tindak pidana korupsi adalah upaya untuk salah satunya memprioritaskan pengembalian kerugian negara untuk dimanfaatkan bagi pemenuhan kesejahteraan bangsa.  

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” tutup M. Yamin. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Legislator PDI Perjuangan Realisasikan Jembatan Gantung di Desa Mabung Nganjuk

Published

on

Nganjuk – Sore tepi sungai widas desa Mabung, warga menyambut kedatangan Henky Kurniadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi V Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan meresmikan Jembatan Gantung.

Henky menceritakan bahwa, jembatan tersebut menelan biaya Rp 3,5 milyar dengan bentang 83 meter dan lebar 1,8 meter menghubungkan kecamatan Baron dan Gondang kabupaten Nganjuk.

Bermula dari keluhan masyarakat Mabung yang sebelumnya menggunakan perahu tambang untuk menyebrangi sungai pada tahun 2018 direspon oleh Henky Kurniadi yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI membidangi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan telah diselesaikan pada awal 2019.

“Jembatan ini akan dinamai sebagai jembatan ‘Amanah’, dimaksudkan seorang pemimpin harus memiliki jiwa amanah untuk dapat merealisasikan keinginan warga,” tegas Henky. Minggu, (17/3/2019).

“Jembatan Gantung ini bermanfaat bagi ekonomi warga Mabung yang didominasi petani,” imbuh Putut Priyanto selaku Kepala Desa (Kades) Mabung.

Dalam peresmian juga dihadiri Suwarsi yang juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nganjuk dari Fraksi PDI Perjuangan), Satiran (Mantan Kades Mabung), perwakilan Kementerian PUPR dan Forum Kominkasi Pimpinan Kecamatan (Forkompicam). (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Rakernas IMORI Ke-VII, Ardian Aji : Olahraga Sebagai Pemersatu Bangsa

Published

on

Surabaya – Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) mengadakan deklarasi pemilu damai di Tugu Pahlawan Surabaya. Dalam serangkaian agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke VII yang diadakan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Imori dari seluruh Indonesia. Isi pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia dalam Deklarasi Pemilu Damai yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Imori, Burhanudin pada hari Minggu, (10/3/2019) yakni :

1. Menjadi garda terdepan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 17 April 2019.

2. Ikut serta mensukseskan terselenggaranya Pemilu pada tanggal 17 April 2019 dengan aman, damai, dan kondusif.

3. Ikut serta menangkal berita hoax yang berkembang dimasyarakat

4. Apapun pilihan politiknya, olahraga tetap menjadi pemersatu bangsa. 

“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam menyambut dan mensukseskan Pemilu pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Antusias pengunjung Tugu Pahlawan Surabaya sangat luar biasa dalam menandatangani petisi pemilu damai ini,” tuturnya.

Senada dengan Burhanudin, Ketua Pelaksana Rakernas Imori ke VII, Ardian Aji Pranata menjelaskan bahwa, dengan adanya kegiatan ini bertujuan untuk mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam mengawal berjalannya pemilu dengan baik.

“Dan menegakkan persatuan bangsa tanpa membeda-bedakan pilihan. Seperti tema yang kita canangkan sejak awal yaitu olahraga sebagai pemersatu bangsa,” tegas Mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan (Ikor) Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Unesa tersebut. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending