Connect with us

HUKUM

Tepis Kepemilikan Lokasi IKN sebagai Tanah Negara, Kerabat Kesultanan Kutai Hadirkan Bukti Baru

Published

on

TENGGARONG – Keluarga Besar dan Kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura tampaknya tidak main-main dengan persoalan kepemilikan lahan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang diklaim pemerintah sebagai tanah milik negara. Terbaru, 6 pemangku hibah membeberkan sejumlah bukti baru atas kepemilikan lahan Kesultanan Kutai Kartanegara yang diklaim menjadi milik pemerintah.

Melalui salah satu anggota kuasa hukumnya, 6 Pemangku Hibah Grand Sultan, Muhammad Marwan memaparkan, pengakuan atas kepemilikan tanah milik kerabat kesultanan tertuang dalam surat Pengadilan Negeri Tenggarong yang berisikan Surat Ketua Pengadilan Daerah Tingkat II Kutai nomor: W.1.8 PCHT.10-76-A/1997.

Di situ menyebutkan, memandang sangat perlu adanya penetapan kepemilikan tanah adat keluarga besar Kesultanan Kerajaan Kutai Kartanegara/Grand Sultant sebagai jaminan perlindungan hukum bagi setiap ahli warisnya.

“Selain itu, hak kepemilikan yang sah juga tercantum di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no: 05/lhn-1960, Pasal 20, ketentuan konversi Pasal 18 (Grand Sultant) tanggal 24-9-1960, terkait dengan hukum adat, dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria no: 03 tahun 1962,” jelas Marwan, Minggu (8/11/19).

Selain itu, pengakuan atas hak kepemilikan tanah itu, tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai nomor: HUK-898/C-43/Ahr080/1973 tentang Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Keluarga Besar Grand Sultan. Di situ menyatakan, hak kepemilikan hibah tanah adat Kesultanan Kutai serta isi kandung buminya, meliputi Muara Wahau dan sekitarnya, Bentian Besar dan sekitarnya, Land dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, hak kepemilikan tanah adat itu juga meliputi Sangkulirang, Bontang, Sangatta, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Long Pahangai, Long Iram, Tabang, S.Seluwang, Samboja dan sekitarnya, serta meliputi wilayah kesultanan se-Kabupaten Tingkat II Kutai.

“Seluruh tanah itu masuk dalam hak milik keluarga Kesultanan Koetai Kartanegara dengan kepala ahli waris pemangku hibah nama Sultan Mohd Alimoeddin din Sultan Mohd Soelaiman bin Sultan Mohd Shalihoeddin (Adji Imboet) Kerajaan Koetai Kartanegara,” bebernya.

Hutan Adat Diakui, Kenapa Hak Kerajaan Tidak?

Jika negara mengklaim adanya kepemilikan atas hutan adat dan hutan hak, yang menjadi pertanyaan Marwan selaku kuasa hukum 6 Pemangku Hibah Grand Sultan, lalu mengapa pemerintah pusat maupun Pemerintah Kaltim menganggap tidak ada tanah yang jadi hak Kesultanan Kutai. Sementara eksistensi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sudah sangat jelas secara historis.

Jika merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 35/PUU-X/2012 tentang putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam amar putusan poin 1.2, Pasal 1 angka 6, Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sudah jelas mengatur adanya hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Kemudian di poin 1.3, Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan, penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Putusan itu diperkuat dalam surat edaran Menteri Kehutanan nomor: SE.1/Menhut-11/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 35/PPU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2016. Termasuk dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, Pasal 5 Ayat (1) mengatur, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara, hutan adat, dan hutan hak.

“Pertanyaannya, kalau hutan adat saja diatur, mengapa yang menjadi hak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tidak diakui pemerintah. Apalagi sebelumnya Gubernur Kaltim Isran Noor bahwa semua tanah yang ada di lokasi IKN adalah milik negara. Padahal itu nyata-nyata adalah milik kerabat Kesultanan Kutai,” imbuhnya.

Ada 120 Ribu Hektare Tanah Kesultanan Diklaim Negara

Marwan menyebutkan, setidaknya terdapat lahan seluas 120 ribu hektare milik kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura yang disebut diklaim pemerintah sebagai tanah milik negara. Lahan itu terbentang di daerah Sepaku dan Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serta di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

“Semua itu merupakan tanah warisan Kesultanan Kutai kepada 6 pemangku hibah grand sultan. Masyarakat yang memegang hak pakai atas beberapa tanah milik kerabat Kesultanan Kutai, memberikan respons baik saat kami mendata tanah-tanah itu. Mereka bahkan memberikan surat atas pelepasan hak garap (kelompok tani),” sebutnya.

Lebih lanjut, saat ini 6 pemangku kerabat grand sultan sedang menyiapkan proses hukum atas klaim Gubernur Kaltim Isran Noor atas lahan IKN sebagai tanah milik negara. Rencana untuk melangkan somasi terhadap Pemerintah Kaltim pun sedang dipertimbangkan pihaknya.

“Kami sedang membuat surat terbuka (untuk menuntut kepemilikan lahan kerabat kesultanan di IKN) dari para ahli waris yang masih mempunyai hak. Nantinya, kami akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kaltim untuk membahas persoalan ini,” tuturnya.

Marwan menambahkan, jika nantinya dari berbagai upaya persuasif yang dilakukan 6 pemangku hibah grand sultan tidak direspons secara baik oleh pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Kaltim, maka pihaknya tidak akan sungkan-sungkan membawa persoalan klaim lahan tersebut ke ranah hukum. Dia merasa yakin dapat memenangkan perkara itu jika di bawah ke meja hukum, karena pihaknya memiliki semua bukti dan dokumen pendukung.

“Kami mempunyai semua dokumen yang dibutuhkan. Dari putusan MA, Pengadilan, serta Badan Pertanahan Nasional yang mengakui keberadaan tanah hibah dari para ahli waris grand sultan. Kalau memang diperlukan, kami akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Internasional,” tegasnya.[]

HUKUM

Syarief Hasan: Kami Ingin RUU HIP Didrop dari Prolegnas 2020 atau Diberhentikan

Published

on

By

JAKARTA – Banyak pihak meminta Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak dilanjutkan. Termasuk politisi senior Partai Demokrat Syarif Hasan berharap RUU HIP dihentikan. Bahkan Syarief meminta RUU HIP itu dikeluarkansaja dari program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR RI tahun 2020.

“Saya tetap berkeinginan sesuai arahan dari ketum (ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan seperti yang diterangkan ketua fraksi di DPR bahwa Demokrat menginginkan RUU HIP itu didrop dari prolegnas 2020 diberhentikan,” ujar Syarief saat webinar bertema ‘Bedah Tuntas RUU HIP’, Jakarta, Jumat (26/6/2020) lalu seperti dikutip detikcom.

Pada kesempatan itu, Syarief menegaskan Pancasila yang ada saat ini sudah final, tak perlu diutak-atik. Namun, Wakil Ketua MPR RI itu berharap penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat perlu dijalankan secara bersama-sama.

Syarief menyoroti kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP.  Syarief menduga adanya konspirasi di balik RUU HIP itu. Alasnnya, di BPIP sudah cukup diatur dalam perpres.

Ia juga menduga, tak tertutup kemungkinan melalui RUU ini BPIP disamakan kedudukannya dengan DPR untuk mensosialisasikan pancasila di tengah masyarakat.

“Yang paling menjadi fokus perhatian kita di sini ternyata mereka membuka ruang kepada BPIP ini akan diangkat menjadi dilindungi UU. Seperti kita ketahui BPIP dibentuk melalui perpres. Nah, dari situ mereka mengatakan bahwa kalau dengan adanya perpres itu tidak kuat sehingga mereka menginginkan juga memiliki UU sendiri,” terang Syarief.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa terus memegang nilai-nilai pancasila dari kehidupan sehari-hari. Mengingat Pancasila sudah menjadi satu kesatuan dari jadi diri bangsa.

“Mari kita hidup berbangsa dan bernegara dengan satu kesatuan dengan falsafah Pancasila yang sudah final dan Insya Allah dengan Pancasila sudah membuktikan kepada kita bahwa dengan Pancasila kita bisa hadapi tantangan baik tantangan internal maupun luar,” lanjutnya.

“Nah kalau kita lihat RUU HIP ini sepertinya isi RUU sepertiga berisi bagaimana peran dan fungsi BPIP, saya melihat ternyata ini ada satu konspirasi tertentu. Sebab, dari pengalaman sebelumnya peran BPIP itu sebenarnya tidak perlu diatur di UU tetapi cukup melalui perpres karena BPIP seperti pengalaman kita dulu,” ungkap Syarief.

Ia juga membeberkan terkait kedudukan BPIP dalam RUU HIP tersebut. Baginya, BPIP ingin menjadi lembaga seperti DPR dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

“Itu dibentuk dan bahkan dibubarkan melalui perpres, nah itu yang tidak mereka kehendaki dengan demikian kami melihat mereka ingin berikan BPIP menjadi satu lembaga yang ingin sama-sama dengan DPR untuk melakukan sosialisasi Pancasila. Ini ada konspirasi tertentu, berkepentingan BPIP menjadi salah satu pemikiran mereka sehingga RUU HIP ini dilanjutkan,” terangnya. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe: Saya Maklumi Langkah Kapolri Mencabut Maklumat Penanganan Covid-19

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung keputusan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis yang telah mencabut maklumat secara resmi  tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Di mana pencabutan maklumat yang bernomor MAK/2/III/2020 yang terbit 19 Maret 2020 lalu. Dalam maklumat itu diatur terkait Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak.

“Saya memaklumi langkah Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19,” jelas Habib Aboe pada wartawan Bela Rakyat, Sabtu (27/6/2020).

Dalam telegram itu menyebutkan bahwa adaptasi kebiasaan baru itu dilakukan di daerah-daerah yang berkategori zona hijau dan zona kuning di wilayah masing-masing.

Tak hanya itu, isi dalam telegram itu menyebutkan seluruh jajaran Kepolisian tetap diingatkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih tetap dilakukan di daerah-daerah yang masih dalam zona oranye atau daerah dengan risiko atau daerah yang memiliki risiko penyebaran masih tinggi terhadap Covid-19.

“Sepertinya ini mengikuti kebijakan pemerintah yang menuju new normal. Namun saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan bijak. Jangan sampai ada efuria yang dapat membuat second wave dari Covid-19,” harap Habib Aboe.

Sebagaimana kita diketahui, Presiden Joko Widodo terus mengingatkan kepada masyarakat, meski diberlakukan new normal. Namun, harus tetap menjalankan standar protokol kesehatan secara ketat dan sangat disiplin.

Apalagi, lanjut Habib Aboe, Polri terus meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 ini.  Polri telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus atas risiko penyebaran second wave Covid-19 ini di Indonesia.

“Kenyataan di lapangan masih banyak zona merah, bahkan saya dengar ada yang sampai hitam. Tentunya ini gak bisa sembarangan, protokol kesehatan harus dipatuhi, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang. Keberhasilan kita melawan pesebaran Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan kita,” jelas politisi senior PKS ini.

Oleh karenanya, mintanya, di cabutnya Maklumat Kapolri bukan berarti kita semua bebas mengumpulkan massa.

“Saya minta Polri berkoordinasi dengan para Kepala Daerah yang sekaligus ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” sambung politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Menurut Habib Aboe, Kebijakan-kebijakan derah yang mereka buat harus selalu disusun oleh Polri. Termasuk penertipan jaga jarak di tempat umum.

“Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraab tertib masyarakat,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Bamsoet Apresiasi Penundaan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi serta mendukung langkah pemerintah yang menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), sehingga bisa meredam berbagai pro kontra yang timbul di masyarakat. Terlebih saat ini suasana kebatinan bangsa Indonesia sedang fokus menghadapi pandemi Covid-19, seyogyanya seluruh konsentrasi pemerintah dan berbagai elemen bangsa juga ditujukan kesana.

“Agar tak menimbulkan berbagai syakwasangka maupun persepsi negatif di masyarakat, ada baiknya DPR dan pemerintah menyerap aspirasi publik dengan mendatangi berbagai organisasi masyarakat yang mewakili berbagai suara publik. Dari mulai Ormas keagamaan seperti PBNU, Muhammadiyah, PGI, Walubi, Matakin, KWI, serta PHDI. Maupun ormas kebangsaan seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, dan lainnya, serta para tokoh dan intelektual. Sehingga berbagai kalangan masyarakat bisa memahami urgensi perlunya kelahiran RUU HIP tersebut,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (17/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menekankan, berbagai kritik maupun pandangan tentang RUU HIP yang beredar di masyarakat, harus mampu diserap pemerintah bersama DPR RI dengan bijaksana melalui dialog terbuka sehingga timbul saling kesepahaman. Pandangan Muhammadiyah maupun Ormas lainnya tentang RUU HIP yang dianggap malah akan mendegradasi Pancasila, misalnya, tak boleh dinafikan begitu saja. Melainkan harus didengar dan dipelajari lebih dalam.

“Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4. Dalam jenjang norma hukum, pembukaan UUD NRI 1945 merupakan norma fundamental yang menjiwai seluruh materi muatan dalam batang tubuh UUD NRI 1945, karenanya menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian pandangan bahwa ideologi Pancasila tidak dapat dirumuskan menjadi Undang-Undang, karena akan mendegradasi Pancasila dan nilai-nilainya, bisa dipahami karena pandangan tersebut bukanlah pandangan yang bisa dimentahkan begitu saja. Apalagi langsung ditolak mentah-mentah. Perlu ada kajian lebih jauh melibatkan berbagai ahli hukum tata negara, sehingga kita tak salah langkah,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyampaikan, jika RUU ini masih akan dilanjutkan dengan perubahan yang fundamental dan substansial, dirinya sebagai pimpinan MPR akan ikut mengawal.

“Saya satu pandangan dengan Menhan Prabowo Subianto, saat kami pimpinan MPR bertemu di kantor Kemenhan pekan lalu. Kalau untuk memperkuat kedudukan BPIP, tidak masalah. Asal tidak mendegradasi Pancasila sebagai ideologi,” jelas Bamsoet.

Dewan pakar KAHMI ini menjelaskan, pandangan dirinya dan Prabowo Subianto sama dalam memberikan dukungan akan hadirnya payung hukum untuk lembaga BPIP dalam sebuah undang-undang yang sifatnya teknis, hanya mengatur tentang Pedomaan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh BPIP. Bukan Undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila seperti yang ada sekarang.

“Oleh karena itu saya berharap, dari pihak Pemerintah dalam DIM yang akan disusunnya setelah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat, juga dapat mengembalikan atau merubah substansi muatan hukum RUU HIP yang ada saat ini kembali menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, tanpa tafsir-tafsir lain yang telah menjadi konsesus kebangsaan dan kesepakatan para pendiri bangsa,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga merespon positif pandangan pemerintah tentang perlunya pencantuman TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 ke dalam konsiderans RUU tentang Pembinaan Ideologi Pancasila mendatang, jika tahapan legislasi sudah sampai pada pembahasan dengan pemerintah. Pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final karena berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

“Dengan demikian tidak akan ada lagi praduga dari berbagai kalangan bahwa RUU Pembinaan Ideologi Pancasila tak mengindahkan pelarangan komunisme yang bisa membuka ruang bagi bangkitnya komunisme. Permasalahan komunisme seharusnya sudah selesai dan tak perlu menjadi momok jika semua pihak menghormati konsensus kebangsaan yang ditetapkan melalui TAP MPR tersebut,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending