Connect with us

NASIONAL

Terima Dukungan Gubernur Bali Maju Caketum IMI, Bamsoet Dorong Pembangunan Sirkuit F1 di Bali

Published

on

BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendapatkan dukungan dari Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk menjadi Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) periode 2020-2024. Sebelumnya, dukungan juga sudah datang dari 24 Pengurus Provinsi (Pengprov) IMI.

“Dukungan Gubernur Bali melengkapi dukungan 24 Pengprov IMI dari seluruh Indonesia yang telah disampaikan sebelumnya. Insya Allah dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan menjadi modal kuat untuk memajukan olahraga bermotor di Indonesia,” ujar Bamsoet usai bertemu Gubernur Bali I Wayan Koster di Bali bersama para ketua IMI Provinsi se-Indonesia , Jumat (20/11/20).

Dewan Pembina IMI 2016-2020 ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dirinya juga mendorong dibuatnya sirkuit Formula 1 (F1) dan MXGP di Bali. Sebagai tujuan destinasi wisata yang sudah mendunia dengan keunggulan wisata alam dan budaya, Bali juga punya potensi besar untuk dikembangkan menjadi wisata otomotif. 

“Karenanya, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali perlu mulai membuat rencana strategis membangun Sirkuit F1. Tak perlu menggunakan uang APBN atau APBD secara penuh, pembangunan sirkuit bisa dilakukan dengan menggandeng investor. IMI siap menjembataninya,” kata Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, negara tetangga di skala ASEAN saja sudah memiliki sirkuit untuk balapan F1. Antara lain Malaysia dengan Sirkuit Sepang, Singapura dengan Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, dan Vietnam dengan Sirkuit Jalan Raya Hanoi.

“Sebagai negara terbesar dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, maupun kekuatan ekonomi, Indonesia sepatutnya sudah bisa membuat sirkuit F1. Saya usulkan pembangunannya lebih tepat di Bali. Selain karena kondisi sosial masyarakat yang mendukung, para pecinta F1 rasanya juga tak akan keberatan datang ke Bali. Mereka bisa datang menonton keseruan balapan, setelah itu menikmati berbagai destinasi wisata alam dan budaya di Bali,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Motor Besar Indonesia (MBI) ini memaparkan, penyelenggaraan F1 di berbagai negara bisa mendatangkan keuntungan hingga triliunan rupiah. Sebagai contoh, perusahaan akuntan global PricewaterhouseCoopers memperkirakan Azerbaijan mendapatkan keuntungan ekonomi mencapai USD 506 juta dollar atau sekitar Rp 7 trilun selama empat tahun menyelenggarakan F1.

“Selain keuntungan ekonomi, prestise atau kebanggaan sebagai sebuah bangsa juga akan hadir. Dengan adanya sirkuit F1, industri olahraga nasional juga akan semakin meningkat. Para generasi muda juga akan semakin serius menekuni profesi atlet, karena ada kejelasan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

NASIONAL

Fraksi NKRI Apresiasi Kinerja Kepolisian Kawal Larangan Mudik Lebaran

Published

on

By

JAKARTA – Jelang lebaran tahun 2021 tersebar spanduk himbauan dan seruan larang mudik yang berlogo Polri dan bergambar Kapolri Listyo Sigit Prabowo di wilayah Jabotabek. Usut punya usut, yang membuat himbauan itu bukan dari pihak Polri. 

Dalam spanduk itu ada himbauan dan seruan pemerintah melarang masyarakat melakukan mudik lebaran tahun 2021 kembali seperti tahun 2020 lalu. Seperti tertulis dalam spanduk itu, larangan mudik untuk menjaga keselamatan bersama.

Dalam spanduk itu, tak tertulis siapa yang memasangnya. Sepintas lalu, pihak kapolri yang memasangnya. Usut punya usut Forum Advokasi dan Kajian Strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fraksi NKRI). Lembaga itu dipimpin Ketua Umum Tajuddin Kabbah. 

Kembali ke spanduk. Pada spanduk tertulis seruan mentaati Protokol Kesehatan (Proses) untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19. 

“Utamakan keselamatan sendiri dan keluarga dari penularan Covid-19,” seruan dalam spanduk itu yang diambil di jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/5/2021).

“Wasoada!! Tsunami Covid-19. Jangan samapi Prokes dilanggar. Virus menyebar. Angka kematian meningkatkan. Mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan,” himbuhnya. 

Saat dikonfirmasi, Sekjen Fraksi NKRI Rusdi Anwar mengaku pihaknya sengaja memasang spandu tersebut di sejumlah Jakarta dan sekitarnya agar masyarakat tidak melakukan mudik sesuai seruan pemerintah. 

“Kita di Fraksi NKRI memang berinisiatif membuat itu, semoga yang baca, mau mudik tidak jadi mudik demi keselamatan keluarga dan diri sendiri,” kata Rusdi saat dihubungi via telepon, Sabtu (8/5/2021).

Bagi Rusdi, larangan mudik pemerintah harus didukung seluruh pihak termasuk organisasi kemasyarakatan. Alasan itu Fraksi NKRI membuat himbauan tersebut berlatar belakang Polri. 

“Mengingat, pihak yang menegakan himbauan Presiden Jokowi itu adalah Polri. Tanpa ada tindakan tegas dari Polri melarang masyarakat mudik, maka himbauan Jokowi tidaklah bermakna,” jelas Rusdi. 

Alumni aktivis HMI ini mendukung sikap tegas kepada masyarakat yang nekat mudik, meski sudah dilarang. 

“Kalau perlu polisi mencegah pemudik pulang ke kampung di jalan-jalan tikus, di mana jalan itu biasanya tidak terdeteksi oleh Pak Polisi,” ujarnya. 

Sebagai informasi, sejak diberlakukan larangan mudik 6 hingga 7 Mei 2021. Di hari kedua penerapan aturan ini, ribuan mobil dikabarkan telah diputar balik oleh pihak kepolisian, Polda Metro Jaya.

Dari pukul 00.00 WIB kemarin hinggal pukul 12.00 WIB siang tadi total sudah 1.070 kendaraan diputar balik. Dan angka itu terus bertambah. 

“Kami mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang terus bekerja 24 jam hingga hari lebaran, dan kerja polisi kita tetap kita harapkan pasca shalat Idul Fitri. Biasanya, banyak masyarakat yang mudik setelah shalat Idul Fitri,” pungkas Rusdi. (HMS)  

Continue Reading

NASIONAL

Sebut Bipang Babi Bisa Dipesat Umat Muslim, Kiai Maman Minta Presiden Evaluasi Tim Komunikasi Istana

Published

on

By

Jakarta. “Fitri itu kembali suci. Bipang itu babi. Masa Idul Fitri pesan online Goreng Babi”, cuit KH. Maman Imanulhaq mengkritisi pidato Presiden Jokowi.

“Saya sangat menyayangkan statemen Jokowi yang menyebut Bipang Ambawang sebagai salah satu kuliner yang perlu dipesan lewat online saat Lebaran yang saat ini tidak boleh mudik”, ujar Mantan Direktur TKN Jokowi Amin ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengaku terkejut bagaimana mungkin dalam konteks ucapan lebaran, himbauan jangan mudik dan oleh-oleh khas lebaran sangat tidak etis Presiden malah menyebutkan makanan yang haram dikonsumsi umat Islam.

BIPANG Ambawang, adalah goreng babi yang terkenal lezat. Tapi apapun jenis kulinernya, yang berbahan bahkan ada unsur babinya itu adalah haram. Tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dipakai.

Kiai Maman meminta Presiden mengevaluasi Tim komunikasi. Hal yang sensitif seperti ini jangan sampai merusak reputasi Presiden.

“Pembuat brief dan teks dalam pidato Presiden adalah pihak yang paling bertanggung jawab”, tegas tokoh Muda NU ini. (MM) 

Continue Reading

NASIONAL

Bamsoet Ingatkan Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, penerapan Demokrasi Pancasila yang dibangun dari akar tradisi dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, belum sepenuhnya terealisasi. Terlihat Indeks Demokrasi Indonesia, yang selama kurun waktu antara tahun 2009 hingga 2020 telah mengalami penurunan 4 kali pada periode tahun 2010, tahun 2012, tahun 2015, dan tahun 2016. 

“Laporan Indeks Demokrasi 2020 oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) juga mencatat turunnya Indeks Demokrasi di Indonesia, dari skor 6.48 di tahun 2019 menjadi 6.3 di tahun 2020. Menempatkan Indonesia di peringkat ke-64 dari 167 negara dunia. Skor 6.3 merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat keempat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina,” ujar Bamsoet dalam acara Focus Group Discussion (FGD) ‘Masa Depan Demokrasi Pancasila, Urgensi Revisi UU ITE’, di Komplek Majelis, Jakarta, Kamis (6/5/21). 

FGD yang diselenggarakan MPR RI bersama Brain Society Center (BS Center) ini turut mengundang sejumlah tokoh sebagai narasumber, antara lain Anggota DPD RI Prof. Jimly Ashiddiqie, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Slamet Uliandi, serta Dewan Pakar BS Center Dr. Alfan Alfian. Hadir juga para pembahas lainnya, antara lain Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi, Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia, Direktur LP3ES Dr. Fajar Nursahid, dan Ketua Umum PB HMI Reihan Ariatama. 

Anggota DPD RI Prof. Jimly Ashiddiqie memaparkan, kemunduran demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lainnya. Gejalanya dipengaruhi berbagai faktor. Antara lain kekuatan China yang mendorong kebijakan mengutamakan ekonomi daripada demokrasi, munculnya gejala kekerasan keagamaan, rasisme, dan diskriminasi politik berdasarkan SARA, berkembangnya praktik perpanjangan masa jabatan pemerintahan maupun praktik demokrasi tanpa pergantian kekuasaan serta adanya praktik benturan kepentingan antara bisnis dan politik. 

“Ditambah menguatnya gejala deinstitusionalisasi politik yang tidak sejalan dengan upaya pembangunan Demokrasi Pancasila. Terlihat dari maraknya buzzer, hingga aktivitas pejabat publik di media sosial yang justru tidak bisa membedakan mana ranah privat dan ranah jabatan. Sehingga melahirkan komunikasi publik yang justru tidak membantu proses pelembagaan sistem demokrasi yang berkualitas dan berintegritas,” papar Jimly.

Dr. Alfan Alfian juga menyoroti pelaksanaan kebebasan berpendapat yang mengalami berbagai kendala, sehingga menyebabkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Tidak heran jika publik ramai menyuarakan revisi UU ITE. 

“Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara kampiun demokrasi, menjadi contoh bagi berbagai negara dunia lainnya. Kita masih lebih baik dibanding Amerika Serikat yang masih sibuk menghadapi politik identitas. Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan, kita juga sukses memadukan demokrasi dengan kemajemukan,” papar Alfan Alfian. 

Para narasumber juga menyoroti hasil riset Microsoft dalam Digital Civility Index 2021, yang mengindikasikan tingkat kesopanan warganet Indonesia kian rendah. Berada di peringkat ke-29 dari 32 negara. Faktor yang memperburuk adalah berita bohong (hoax) dan penipuan di internet (47 persen), ujaran kebencian (27 persen), serta diskriminasi (13 persen). 

“Laporan Digital Report 2021 dari Hootsuite dan We Are Social memperkirakan pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jika tidak diikuti dengan etika yang baik dan bijak dalam bermedia sosial, semakin menambah buram potret Demokrasi Pancasila. Karenanya, jangan sampai ada lagi interaksi di media sosial berujung pada saling lapor ke Polisi dengan memanfaatkan pasal-pasal karet yang ada di UU ITE,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending