Connect with us

RAKYAT

Terima Majelis Rakyat Papua Barat, Bamsoet: Revisi UU Otonomi Khusus Papua Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong agar dalam melakukan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, salah satu hasil akhirnya bisa menempatkan UU tersebut sebagai lex specialis. Sehingga berbagai ketentuan yang berada di dalamnya, tak bisa dikalahkan oleh berbagai ketentuan dalam undang undang lainnya. Mengingat dalam praktik implementasinya selama ini, UU Otsus Papua seringkali bertabrakan dengan undang-undang lainnya. Sehingga menyebabkan kerancuan dan kebingungan.

“Revisi UU Otsus yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI dilakukan untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapatkan dana otonomi khusus. Sekaligus memastikan pembangunan tetap meningkat. Bagaimana teknisnya, semua akan dibahas dalam revisi UU Otsus Papua. Karena itu, masyarakat Papua dan Papua Barat melalui Majelis Rakyat Papua bersama MPR RI For Papua akan mengawalnya. Sehingga UU Otsus Papua bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” ujar Bamsoet usai menerima Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), di MPR RI, Jakarta, Senin (19/10/20).

Turut hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Hidayat Nur Wahid. Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai (Ketua Komite II DPD RI), Sekretaris MPR RI For Papua Filep Wamafma (anggota DPD RI), dan anggota MPR RI For Papua Robert Kardinal (anggota Komisi X DPR RI). Sementara dari MRPB yang hadir antara lain Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga MRPB Yulianus Thebu, serta pimpinan Kelompok Pokja Adat, Agama, dan Perempuan MRPB.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, MPR RI For Papua telah menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri untuk berperan sebagai fasilitator sekaligus komunikator yang menjembatani berbagai kepentingan masyarakat Papua dan Papua Barat. Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR RI memiliki kepentingan agar berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat selalu melibatkan berbagai kelompok elemen masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2020 menunjukan tindakan nyata Presiden Joko Widodo dalam memajukan Papua dan Papua Barat. Yakni dengan menginstruksikan kementerian/lembaga negara mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, dengan mengedepankan Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek pembangunan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, salah satu wujud konkrit Inpres tersebut adalah adanya ketentuan pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua. Pendekatan pola pembangunan juga dikedepankan dengan kearifan lokal, khususnya terhadap tujuh wilayah adat di Papua Barat yang terdiri dari Lapago, Meepago, Animha, Saireri, Mamta, Domberai, serta Bomberai.

“Untuk mengimplementasikan Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 20/2020 untuk membentuk Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Tim Koordinasi terdiri dari Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana. Wakil Presiden KH Maruf Amin ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ditunjuk menjadi Ketua Harian. Sedangkan Tim Pelaksana dipimpin pejabat tingkat madya Bappenas,” terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, keberadaan Presiden dan Wapres adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keberadaan Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah menunjukan bahwa Presiden Joko Widodo tak main-main dalam membangun Papua dan Papua Barat.

“MPR RI For Papua akan selalu melibatkan MRPB untuk menjadi salah satu bagian yang turut aktif dalam proses pembangunan di Papua dan Papua Barat. Fokusnya adalah untuk memastikan keterlibatan masyarakat Papua dan Papua Barat. Sekaligus memaksimalkan peran dan fungsi MRPB,” pungkas Bamsoet. (dwi)

RAKYAT

Bamsoet Ajak Pertahankan Desa Sebagai Lumbung Pangan Nasional

Published

on

By

CIANJUR – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan selama ini sektor pertanian selalu diidentikkan dengan kehidupan desa yang tak jarang dipandang ‘sebelah mata’. Padahal, sektor pertanianlah yang menopang kehidupan manusia. Kini seiring perkembangan zaman, berbagai desa telah tumbuh menjadi sentra perekonomian dalam skala kecil dan menengah (UMKM), disamping tetap menjalankan peran sebagai ‘lumbung pangan’ nasional.

“Dengan sedikit sentuhan teknologi dan peningkatan kompetensi serta kapasitas sumberdaya manusia, pemerintah sedang menggalakan program pengembangan potensi desa menjadi Dewa (desa wisata agro), Dewi (desa wisata industri), dan Dedi (desa digital),” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mekar Makmur, Desa Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (1/12/20).

Turut hadir antara lain Kapolres Cianjur AKBP Mochammad Rifai, Camat Cianjur Tom Dani Mardiat, Sekdis Pertanian Kabupaten Cianjur Iwan Setiawan, Kepala Desa Mekarsari Ujang Rahmat dan Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Mekarsari, Wilman Solihin.

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini memandang, dengan potensi sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia, peluang pengembangan sektor pertanian bersama industri kecil dan menengah di desa masih terbuka lebar. Gotong royong antara petani dengan pelaku UMKM desa akan memberikan konstribusi besar dalam mendorong bangkitnya perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Menjadikan semakin banyak desa tumbuh menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan teknologi.

“Saat ini memang masih banyak generasi muda yang terlanjur terbuai oleh impian hidup enak di kota, namun pada akhirnya menemukan kekecewaan. Maka dengan pengembangan potensi desa, saya yakin slogan ‘tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia’, bukanlah hal mustahil untuk diwujudkan. Sehingga, menjadi magnet yang menarik minat generasi muda untuk kembali ke  desa. Membangun daerahnya dan mengoptimalkan berbagai peluang yang ada,” urai Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, seiring upaya pengembangan potensi desa, desa akan menjadi kawasan terbuka bagi masuknya berbagai pengaruh dunia luar. Termasuk di dalamnya globalisasi dan kemajuan teknologi. Untuk itu, nilai-nilai kearifan lokal harus tetap dijaga dan dilindungi, agar tidak tergeser dan tersisihkan oleh laju roda zaman.

“Kita tentu tidak menginginkan pengembangan potensi desa malah menjadi pintu masuk atas lunturnya kearifan lokal, tergerusnya semangat kegotongroyongan, dan terkikisnya wawasan kebangsaan, karakter, dan jati diri ke-Indonesiaan. Karena itulah, MPR RI senantiasa konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada seluruh elemen bangsa,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, Empat Pilar MPR RI terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus kebangsaan yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa.

“Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini juga selaras dengan visi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. Dengan visi tersebut, MPR RI sebagai lembaga negara dengan kewenangan tertinggi, yaitu sebagai pembentuk Konstitusi, diharapkan dapat terus menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta aspirasi masyarakat dan daerah,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

RAKYAT

Sultra Darurat Agraria, PB HMI MPO Sebut Banyak Indikatornya

Published

on

By

KabaRakyat.com | KENDARI – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI-MPO) Periode 2020-2022 nyatakan Sulawesi Tenggara sebagai daerah darurat agraria. (lebih…)

Continue Reading

RAKYAT

Safari di Sukabumi, Maman Imanulhaq Minta Koalisi Bersih Menangkan Paslon Abu Bakar-Sirojudin

Published

on

By

SUKABUMI – Anggota Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq meminta agar seluruh Pendukung dan Relawan Paslon Koalisi Bersih, yakni Paslon nomor 3 Abu Bakar Sidik dan Sirojudin merapatkan barisan untuk memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten Sukabumi.

Demikian Arahan Maman dalam pertemuan terbatas dg Timses Koalisi Bersih pada Sabtu (27/11).

Maman juga meminta agar menggerakkan relawan berbasis TPS.

“Kuasai TPS, tempatkan relawan di TPS-TPS dan pastikan seluruh simpatisan pemilih kita terdaftar di TPS agar bisa mencoblos”, katanya.

Maman yakin Koalisi Bersih ini akan memenangkan pertarungan Pilkada Sukabumi, karena
merupakan pasangan baru yg mengusung visi penciptaaan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan inovatif.

“Dengan jargon Harmoni, yakni : Harum, Agamis, Responsif, Maju, Optimis, Nasionalis dan Indah, kita yakin Sukabumi akan maju dan beradab”, paparnya.

Pasangan Abu Bakar Sidik -Sirojudin yang didukung oleh Partai PKB, PDI-P dan PPP, melalui PKB menawarkan program kartu, yakni kartu wirausaha, kartu guru ngaji, dan kartu nelayan-petani.

“Tolong sosialiasikan kartu-kartu tersebut ke masyarakat secara massif’, pinta anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PKB.

Hadir mendampingi Maman Imanulhaq, Wakil Ketua DPW PKB yang juga Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan. (MM)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending