Connect with us

HUKUM

Terindikasi Bermotif Bisnis Pribadi, Forum Indonesia: Copot PPK Wilayah Bali

Published

on

Ketua Forum Indonesia, Hikma Ma'ruf Asli saat memberikan dukungan pada Novel Baswedan

JAKARTA – Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil (Forum Indonesia) kembali melontarkan pernyataan adanya indikasi kuat pengaturan tender proyek oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah Bali terkait proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali.

Sebelumnya, Forum Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan terkait kasus tersebut.

“Data yang kami dapatkan dari beberapa sumber di lapangan menunjukkan adanya upaya mengarahkan dimenangkan oleh PT. Sanur Jaya Utama dalam lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah itu”, kata Ketua Forum Indonesia, Hikma Ma’ruf Asli di Jakarta, kamis (20/2/2020).

Lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali di bawah koordinasi Balai Jalan Wilayah 8 menurut Ma’ruf, sarat kepentingan bisnis dari PPK proyek tersebut.

“Kami memiliki sejumlah data yang menunjukkan adanya kedekatan khusus dan saling menguntungkan secara imbal balik antara PPK dan PT. Sanur Jaya Utama. Salah satunya, kami mendapat informasi bahwa oknum tersebut memiliki usaha penjualan material dan usaha paving block,” ungkapnya.

Terkait hal itu, selaku Ketua Forum Indonesia, Ma’ruf mendesak dihentikannya semua proses lelang itu dan mengganti oknum PPK tersebut.

“Semestinya semua proses lelang itu dihentikan dan oknum PPK diganti untuk mencegah penyimpangan lebih jauh yang dapat merugikan keuangan negara,” tandas Ma’ruf.

Bukan hanya PPK, pihak kontraktor juga menurutnya sudah harus di black list. Sebab bukan saja telah berusaha menang dengan cara curang melainkan juga tidak memiliki kualifikasi yang baik untuk pekerjaan itu.

Beberapa catatan Forum Indonesia yang ditunjukkannya memperlihatkan bahwa PT. Sanur Jaya Utama memiliki track record kurang baik. Antara lain pernah di denda karena pekerjaan melewati batas waktu. Pekerjaan jembatan di Ampenan mendapat protes serta pekerjaan di Batam merenggut korban nyawa pekerjanya.

Bahkan Ma’ruf menengarai, PT. Sanur Jaya Utama sekitar beberapa tahun terakhir sepertinya hanya broker pekerjaan proyek karena tak memiliki kualifikasi SKN (Sisa Kemampunyan Nyata) sesuai PERKA LKPP No 09/2018 dan SE PUPR no 10/2018

Belum lagi menurut data yang dimilikinya, perusahaan tersebut tak memiliki peralatan memadai.dalam pekerjaan proyek sebesar yang dimenangkannya dalam proses lelang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ma’ruf menjelaskan bahwa dari 6 paket pekerjaan jalan di biayai APBN 2020 Kementrian PUPR sebanyak 4 paket dimenangkan satu nama perusahaan kontraktor berdasarkan pengumuman hasil lelang di halaman LPSE, yaitu PT. Sanur jaya utama.

Ma’ruf mengatakan, empat paket di Provinsi Bali itu, pertama preservasi jalan klungkung-penelokan,sakah-ubud,teges-istana presiden, pagu anggaran Rp. 29.756.314.000 .Kedua preservasi jalan sp. Cokroaminoto-kosamba, sp tohpati – nusa dua,jimbaran – uluwatu. Pagu anggaran sebesar RP23.547.249.000.

Ketiga, preservasi jalan sp. kediri bts kota singaraja,mengwitani – dalam kota denpasar. pagu anggaran sebesar RP11.891.987.000.

Keempat, preservasi jalan dalam kota singaraja-kubutambahan-bts.kota amlapura.pagu anggaran sebesar rp. 40.878.932.000. Sehingga total pagu yang di kuasai sebesar RP106.074.482.000.

“Kami masih telusuri juga bahwa ada dugaan kuat group yang sama di Bali menguasai beberapa paket pekerjaan juga di NTB atau di balai jalan 9,” tutup maaruf.

HUKUM

Senator Ini Nilai Jabatan Kapolri Idham Azis Perlu Dipertimbangkan untuk Dapat Perpanjangan

Published

on

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Abdul Rachman Thaha (ART) menilai, Kapolri Idham Aziz perlu mendapatkan pertimbangan khusus untuk di perpanjang jabatannya sebagai orang nomor satu di Polri.

ART beralasan, Idham Azis memiliki kemampuan dan komitmen yang sangat tinggi untuk melakukan perbaikan di tubuh Polri.

“Yang lebih penting lagi adalah sehingga dapat membantu secara kinerja-kinerja Presiden Jokowi kedepan di bidang hukum,” kata ART dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Selain itu, Senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) ini menilai, peran Idham Azis dalam memperbaiki citra Polri sangat signifikan dan banyak membawa perubahan.

“Dengan kepemimpinan seorang Idham Azis bahwa komitmennya untuk memperbaiki citra dari pada Polri sudah sangat bagus dan banyak membawa perubahan,” ujar dia.

Selain itu, selama kepemimpinan Idham Azis, Kamtibmas di setiap daerah memberikan dampak positif dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat.

Menurutnya, Polri bisa meredam masalah dengan cara-cara persuasif dan mampu menyelesaikan konflik di setiap daerah dengan baik. “Beliau juga dibantu oleh Kapolda setempat yang selalu mengikuti perintahnya dengan baik,” jelas ART.

Kemudian, kondusifnya suasana saat Pandemi Covid-19 saat ini tak terlepas dari peran penting Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis.

“Dimana kita lihat saat ini situasi dan kondisi sangat memprihatinkan warga kita dengan adanya pandemi virus corona 19, tapi Polri mampu melakukan giat-giat sosial untuk meredam masyarakat.

“Salah satunya Kapolri meminta jajarannya sampai pelosok untuk melakukan pembagian sembako, baik bagian timur dan barat saya mengikuti perkembangan yang di lakukan oleh Polri, karena kebetulan saya berada di komite I DPD RI yang melakukan pengawasan Langsung untuk Bidang Hukum,” imbuhnya.

Continue Reading

HUKUM

Syarief Hasan: Kami Ingin RUU HIP Didrop dari Prolegnas 2020 atau Diberhentikan

Published

on

By

JAKARTA – Banyak pihak meminta Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak dilanjutkan. Termasuk politisi senior Partai Demokrat Syarif Hasan berharap RUU HIP dihentikan. Bahkan Syarief meminta RUU HIP itu dikeluarkansaja dari program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR RI tahun 2020.

“Saya tetap berkeinginan sesuai arahan dari ketum (ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan seperti yang diterangkan ketua fraksi di DPR bahwa Demokrat menginginkan RUU HIP itu didrop dari prolegnas 2020 diberhentikan,” ujar Syarief saat webinar bertema ‘Bedah Tuntas RUU HIP’, Jakarta, Jumat (26/6/2020) lalu seperti dikutip detikcom.

Pada kesempatan itu, Syarief menegaskan Pancasila yang ada saat ini sudah final, tak perlu diutak-atik. Namun, Wakil Ketua MPR RI itu berharap penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat perlu dijalankan secara bersama-sama.

Syarief menyoroti kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP.  Syarief menduga adanya konspirasi di balik RUU HIP itu. Alasnnya, di BPIP sudah cukup diatur dalam perpres.

Ia juga menduga, tak tertutup kemungkinan melalui RUU ini BPIP disamakan kedudukannya dengan DPR untuk mensosialisasikan pancasila di tengah masyarakat.

“Yang paling menjadi fokus perhatian kita di sini ternyata mereka membuka ruang kepada BPIP ini akan diangkat menjadi dilindungi UU. Seperti kita ketahui BPIP dibentuk melalui perpres. Nah, dari situ mereka mengatakan bahwa kalau dengan adanya perpres itu tidak kuat sehingga mereka menginginkan juga memiliki UU sendiri,” terang Syarief.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa terus memegang nilai-nilai pancasila dari kehidupan sehari-hari. Mengingat Pancasila sudah menjadi satu kesatuan dari jadi diri bangsa.

“Mari kita hidup berbangsa dan bernegara dengan satu kesatuan dengan falsafah Pancasila yang sudah final dan Insya Allah dengan Pancasila sudah membuktikan kepada kita bahwa dengan Pancasila kita bisa hadapi tantangan baik tantangan internal maupun luar,” lanjutnya.

“Nah kalau kita lihat RUU HIP ini sepertinya isi RUU sepertiga berisi bagaimana peran dan fungsi BPIP, saya melihat ternyata ini ada satu konspirasi tertentu. Sebab, dari pengalaman sebelumnya peran BPIP itu sebenarnya tidak perlu diatur di UU tetapi cukup melalui perpres karena BPIP seperti pengalaman kita dulu,” ungkap Syarief.

Ia juga membeberkan terkait kedudukan BPIP dalam RUU HIP tersebut. Baginya, BPIP ingin menjadi lembaga seperti DPR dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

“Itu dibentuk dan bahkan dibubarkan melalui perpres, nah itu yang tidak mereka kehendaki dengan demikian kami melihat mereka ingin berikan BPIP menjadi satu lembaga yang ingin sama-sama dengan DPR untuk melakukan sosialisasi Pancasila. Ini ada konspirasi tertentu, berkepentingan BPIP menjadi salah satu pemikiran mereka sehingga RUU HIP ini dilanjutkan,” terangnya. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe: Saya Maklumi Langkah Kapolri Mencabut Maklumat Penanganan Covid-19

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung keputusan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis yang telah mencabut maklumat secara resmi  tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Di mana pencabutan maklumat yang bernomor MAK/2/III/2020 yang terbit 19 Maret 2020 lalu. Dalam maklumat itu diatur terkait Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak.

“Saya memaklumi langkah Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19,” jelas Habib Aboe pada wartawan Bela Rakyat, Sabtu (27/6/2020).

Dalam telegram itu menyebutkan bahwa adaptasi kebiasaan baru itu dilakukan di daerah-daerah yang berkategori zona hijau dan zona kuning di wilayah masing-masing.

Tak hanya itu, isi dalam telegram itu menyebutkan seluruh jajaran Kepolisian tetap diingatkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih tetap dilakukan di daerah-daerah yang masih dalam zona oranye atau daerah dengan risiko atau daerah yang memiliki risiko penyebaran masih tinggi terhadap Covid-19.

“Sepertinya ini mengikuti kebijakan pemerintah yang menuju new normal. Namun saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan bijak. Jangan sampai ada efuria yang dapat membuat second wave dari Covid-19,” harap Habib Aboe.

Sebagaimana kita diketahui, Presiden Joko Widodo terus mengingatkan kepada masyarakat, meski diberlakukan new normal. Namun, harus tetap menjalankan standar protokol kesehatan secara ketat dan sangat disiplin.

Apalagi, lanjut Habib Aboe, Polri terus meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 ini.  Polri telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus atas risiko penyebaran second wave Covid-19 ini di Indonesia.

“Kenyataan di lapangan masih banyak zona merah, bahkan saya dengar ada yang sampai hitam. Tentunya ini gak bisa sembarangan, protokol kesehatan harus dipatuhi, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang. Keberhasilan kita melawan pesebaran Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan kita,” jelas politisi senior PKS ini.

Oleh karenanya, mintanya, di cabutnya Maklumat Kapolri bukan berarti kita semua bebas mengumpulkan massa.

“Saya minta Polri berkoordinasi dengan para Kepala Daerah yang sekaligus ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” sambung politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Menurut Habib Aboe, Kebijakan-kebijakan derah yang mereka buat harus selalu disusun oleh Polri. Termasuk penertipan jaga jarak di tempat umum.

“Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraab tertib masyarakat,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending