Connect with us

POLITIK

Ternyata Prabowo Subianto Itu NU Tulen

Published

on

Oleh: Tony Rosyid, Masyarakat Peduli Sosial Politik

Isunya kenceng. Terutama di kalangan Nahdliyyin. Bahwa Prabowo itu Wahabi. Prabowo mau mengubah sistem negara jadi khilafah. Wow, serem banget.

Dan setiap pemilu, isunya serem-serem. Makin deket pemilu, makin serem. Malah ada yang ekstrem. Tidak hanya ekstrem kanan seperti Wahabi dan khilafah. Tapi juga ekstrem kiri seperti isu PKI. Bahkan sontoloyo dan gerenduwo juga dapat panggung. Yang terakhir ini paling serem. Tapi, gak mutu. Pakai banget.

Kenapa isu Wahabi dan khilafah yang diangkat? Sebab, Wahabi itu identik dengan “tuduhan bid’ah”. NU selalu jadi sasaran dan korban. Dengan isu Wahabi, warga NU alergi. Mereka tak akan milih calon presiden Wahabi.

Kenapa isu khilafah? Khilafah dianggap oleh NU sebagai ancaman terhadap NKRI. Maka, khilafah adalah musuh NU. Siapapun calon yang teridentifikasi sebagai pengusung khilafah, NU tak akan memilihnya.

Dua isu itu dianggap efektif untuk menjauhkan pemilih NU dari Prabowo. Karenanya, terus menerus disosialisakan ke publik, terutama warga Nahdliyyin. Oleh siapa? Tentu oleh pihak yang tak ingin Prabowo menang. Apakah ini negative campaign atau black campaign? Bergantung. Jika benar, itu negative campaign. Jika fitnah, itu black campaign.

Apakah benar Prabowo Wahabi? Apakah Prabowo juga berencana mengubah sistem negara jadi khilafah? Pertanyaan ini memang agak aneh dan ganjil. Kenapa? Karena ditujukan kepada seorang tentara. Meski ganjil, isunya tetap kencang.

Dua isu inilah yang menginspirasi seorang kiai sepuh NU untuk melakukan klarifikasi. Tabayun.

Tabayun, adalah bagian dari etika berpolitik dan berbangsa. Tanpa tabayun,, hanya fitnah dan kegaduhan yang akan diberi ruang untuk terus diproduksi. Karena itu, apa yang dilakukan kiai sepuh NU ini tidak hanya tepat, tapi juga efektif untuk merasionalisasi cara berpikir publik. Terutama warga Nahdliyyin.

Tradisi tabayun, mestinya tidak hanya berlaku pada Prabowo. Seharusnya berlaku juga pada pasangan Jokowi-Ma’ruf. Agar politik kita elegan dan terhormat. Tidak melahirkan calon pemimpin dari fitnah. Juga tidak dari pencitraan.

Jokowi dihajar isu PKI. Perlu klarifikasi terkait dengan identitas orang tuanya. Terabaikannya janji-janji politik Jokowi, juga mesti ada tabayun. Fitnah, atau fakta? Yang sekarang lagi santer adalah mobil Esemka. Kapan diproduksi? Mesti jelas. Bulan Oktober yang dijanjikan sudah lewat. Juga tentang ekonomi. Apakah betul negara sedang kesulitan ekonomi sehingga BBM naik, tol naik dan TDL naik? Jangan berhenti di isu. Karena rawan fitnah. Mesti diklarifikasi. Tabayun. Biar clear.

Apa yang diinisiasi oleh Kiai sepuh NU untuk melakukan klarifikasi kepada Prabowo adalah langkah yang bijak. Nama Kiai sepuh ini adalah K.H.M.Hasib A Wahab. Trah pendiri NU. Pengasuh pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Soal NU, secara kultural, kiai satu ini punya otoritas untuk mewakili. Beliau bertanya kepada Prabowo. Secara langsung. Gentle.

Mohon maaf Pak Prabowo, kata Kiai Hasib sebelum memberi pertanyaan. Islam yang Pak Prabowo anut itu Islam apa? Islam moderat atau Islam radikal sebagaimana Islam Wahabi? Ini pertanyaan mendasar. Syarat utama seseorang bisa dapat dukungan NU.

Didampingi Sandi, Prabowo menjawab: Islam yang saya anut itu Islam moderat seperti NU, Kiai. Saya juga suka melakukan ziarah kubur, suka dengan shalawatan, suka dengan tahlilan sebagaimana yang diajarkan para Kiai NU. Jawaban Prabowo tegas. Spontan, tanpa ada keraguan. Apa adanya, dan tak dibuat-buat.

Bagi Kiai Hasib, itu belum cukup. Kiyai Hasib pun bertanya kembali. Kalau terpilih menjadi presiden, apakah Pak Prabowo akan mengganti sistem negara/pemerintahan dengan sistem khilafah? Isu ini beredar dan menakut-nakuti kami. Apa jawab Prabowo?

“Saya ini tentara Pak Kiai. Saya sudah didoktrin oleh TNI untuk menjaga dan berpegang pada Pancasila dan NKRI. Saya seorang nasionalis dan agamis. Isu itu gak benar dan hoax, kata Prabowo.

Dua isu ini, yaitu khilafah dan Wahabi, memang agak sulit bisa menyerang Prabowo. Mengingat Prabowo adalah seorang TNI. Menyerang Prabowo anti NKRI akan kehilangan argumentasinya. Susah mencari korelasinya. Isunya gak tepat.

Khilafah itu perjuangan HTI. HTI tidak berpolitik. Sekarang ada kabar HTI “lagi mau” belajar berpolitik. Melalui PBB. Sementara pimpinan PBB, Yusril Ihza Mahendra merapat ke Jokowi-Ma’ruf. Dan cukup rajin mengkritik Prabowo-Sandi. Nah, pertanyaan khilafah malah nantinya bisa menyasar ke Jokowi-Ma’ruf yang didukung Yusril, lawyer HTI.

Pertanyaan Kiai Hasib nampaknya sengaja diajukan agar publik melek. Punya nalar yang benar dalam merespon isu-isu hoax yang masif dan produktif menjelang pilpres ini. Sekaligus menegaskan jangan sampai lahir dan terpilih seorang presiden dengan isu-isu partisan, apalagi pencitraan. Ini strategi cerdas Kiai Hasib.

Pertanyaan Kiai Hasib ke Prabowo sesungguhnya hanya sebagai sarana. Tujuannya? Mencerdaskan publik, terutama warga NU. Agar mereka bernalar terbuka, obyektif dan rasional. Bicara data, bukan atas dasar like and dislike. Itu tak sehat.

Tak berhenti disitu, Kiai Hasib mengajukan satu pertanyaan lagi. Yang ini lebih politis dan strategis. Apakah ada jaminan dari Pak Prabowo untuk kementerian agama diberikan kepada kader NU? Apa jawab Prabowo? Saya sudah tandatangani di pengajian dengan pesantren di Situbondo (K.H. Cholil As’ad Syamsul Arifin), bahwa jabatan menteri agama akan diserahkan kepada kader NU.

Siapa dia? Misteri. Belum bisa sebut nama. Mekanismenya biasanya diserahkan kepada para sesepuh Kiai NU. Lukman Hakimkah? Sepertinya tidak. Atau Romahurmuziy? Ah, ada-ada aja. Cak Imin? Allahu A’lam.

Kiai Said Agil Siraj, ketua PBNU boleh jadi akan ikut terlibat menentukan siapa kader NU yang akan jadi menteri agama. Hanya butuh satu syarat saja. Apa itu? Tarik dukungannya dari Jokowi. Simple, kata para pendukung Prabowo.

Dari tiga pertanyaan di atas, jawaban Prabowo tegas. Bersama NU Prabowo siap menjaga Pancasila dan mempertahankan NKRI. No khilafah, apalagi PKI. No banget. Itulah TNI. Prabowo adalah TNI. Darahnya NKRI. Anda masih ragu? Kebangetan! Kata pendukung Prabowo.

Mencermati ketegasan Prabowo atas tiga pertanyaan Kiai Hasib, nampak jelas, ternyata Prabowo itu punya kesamaan ritual dengan orang NU. Tidak hanya itu, Prabowo juga telah memberi jaminan menteri agama dari kader NU. Dari jawaban Prabowo itu, tak salah jika ada yang menyimpulkan bahwa ternyata Prabowo itu NU.

Jakarta,18/11/2018

Sumber: kanigoro.com

POLITIK

Sepekan Jelang Kongres KNPI di Aceh, Dukungan Senior Pemuda Pancasila untuk Haris Pertama

Published

on

By

Jakarta – Menanggapi perhelatan Kongres Pemuda/KNPI yang akan digelar di Aceh bulan Desember 2018, Senior Pemuda Pancasila Gunung Hutapea menyatakan dukungannya kepada Haris Pertama untuk menjadi Ketua Umum DPP KNPI periode 2018-2021.

“Selain memiliki Visi yang jelas dan rasional, Haris juga sangat menghormati senior-senior KNPI yang ada, dia sambangi langsung tidak gunakan tangan lain,” ujar Gunung saat diwawancarai via selulur di Jakarta, Rabu (05/12/2018).

Menurut Gunung, nilai-nilai Pancasila terangkum dalam Visi besar Haris Pertama yang pernah disampaikan kepadanya.

“Panjang lebar Haris paparkan Visinya, saya resapi dan tergambar mengandung nilai ke Pancasila-an. Keinginan dan tekad mempersatukan seluruh elemen kepemudaan sangat besar terasa, itu yang pemuda butuhkan saat ini,” urai Gunung.

Selain hal tersebut, sebagai senior Gunung juga berharap Kongres KNPI XV di Aceh nanti dapat melahirkan gagasan yang orisinil dari pemuda se Nusantara agar jelas posisi Pemuda dalam partisipasinya terhadap pembangunan.

“Selain menetapkan Haris Pertama sebagai Ketum terpilih, saya juga harap kongres menelurkan rumusan posisi pemuda Indonesia yang bermanfaat dan berpartisipasi terhadap pembangunan,” tegas Gunung.

Diharapkan Kongres Pemuda/KNPI XV dapat dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memberikan motivasi kepada pemuda Indonesia. (adam)

Continue Reading

HUKUM

KIPP Jatim Kritisi Kinerja Timsel Calon Anggota KPU Jatim Periode 2019-2024

Published

on

Surabaya – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menyampaikan kritikan terkait kinerja Tim Seleksi (Timsel) dalam melakukan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur periode 2019-2024.

Menurut Koordinator Pemantau KIPP Jatim, Novli Thyssen mengatakan, kritikan dari masyarakat terkait dengan kinerja Tim Seleksi (Timsel) adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau proses seleksi calon penyelenggara pemilu yang diharapkan dari proses seleksi tersebut melahirkan calon anggota KPU Jawa Timur yang berintegritas dan berkualitas dalam mengelolah kepemiluan di Jawa Timur.

“Dalam proses seleksi calon anggota KPU Jawa Timur khususnya pada tahapan seleksi administrasi yang dilaksanakan, pihaknya menemukan ketidakprofesionalan dan ketidaktransparan KPU dan Timsel dalam proses seleksi,” terang Novli Thyssen kepada awak media. Sabtu, (08/12).

Dalam rilisannya Novli, dirinya menyampaikan empat poin penting soal ketidakprofesionalan dan ketidaktransparan KPU dan Timsel dalam proses seleksi.

  1. Tim seleksi tidak terbuka mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan aturan skoring yang dipergunakan untuk menentukan lolos tidaknya calon peserta anggota KPU Jatim dalam seleksi administrasi.
  1. Tim seleksi tidak terbuka mengumumkan hasil skor yang didapat tiap masing-masing peserta seleksi. Sehingga tiap peserta tidak mengetahui berapa skor yang didapat dalam proses seleksi administrasi.
  1. Dengan tidak diumumkan secara terbuka hasil skor tiap masing-masing peserta, Timsel melanggar asas asas keterbukaan. Dan menimbulkan adanya “dugaan hubungan kepentingan tertentu antara Timsel dengan peserta yang lolos administrasi”. Dugaan ini dapat dibuktikan dari hasil temuan KIPP Jatim, banyak peserta yang punya pengalaman pernah menjadi penyelenggara pemilu tidak lolos seleksi, terkalahkan dengan peserta lain yang nota bene nya pernah punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Pertanyaanya adalah, apa yang menjadi pembeda antara calon yang tidak lolos seleksi dengan calon yang lolos seleksi jika kedua-duanya mempunyai skor yang sama karena sama-sama mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu?. Indikator penilaian lain inilah yang tidak pernah diumumkan secara terbuka dan transparan oleh Timsel, sehingga “muncul dugaan adanya kepentingan tertentu antara Timsel dengan peserta yang lolos seleksi”.
  1. Jika pengalaman kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu dibutuhkan dan menjadi prioritas utama dalam menyeleksi calon anggota KPU Jawa Timur, hal tersebut sama dengan KPU membatasi hak konstitusi warga negara yang ingin berpartisipasi dalam seleksi calon anggota KPU Jawa Timur, terkhusus bagi para peserta yang notabene nya adalah relawan pemantau atau expert pemilu yang sebelumnya tidak pernah menjadi penyelenggara pemilu tapi kemampuan pemahaman kepemiluan mereka sangat tidak diragukan bahkan kemampuan mereka lebih dibandingkan dengan para pemegang predikat penyelenggara pemilu. Mereka, para relawan pemantau pemilu atau para expert pemilu dengan sendirinya akan tersingkirkan dari arena seleksi karna bobot nilai skor pengalaman sebagai penyelenggara pemilu yang tidak mereka miliki. (ari)

Continue Reading

POLITIK

Al Washliyah Banten Sesalkan Dukungan Al Washliyah Sumut ke Jokowi-Ma’ruf

Published

on

By

Tangerang – Al Washliyah Provinsi Banten menyayangkan adanya deklarasi dukungan terhadap Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin yang dikeluarkan Al Washliyah Sumatera Utara pada Rabu (05/12) kemarin di Medan.

Sejatinya para pengurus organisasi yang lahir 1930 ini melihat kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan sesaat.

“Kami sangat menyayangkan adanya deklarasi dukungan kepada capres nomor urut 01 yang dilakukan PW Al Washliyah Sumut bersama dengan pengurus daerahnya. Hal ini telah melanggar AD/ART yang di dalamnya sangat jelas tertulis bahwa Al Washliyah organisasi yang independen,” kata Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Banten Edi Sunaryo Budiyanto yang didampingi Sekretarisnya Muhammad Nizam Harahap di Tangerang pada Kamis (06/11/2018) kemarin.

Ketua Al Washliyah Banten itu mendapat informasi dari video yang beredar di masyarakat. Dalam video tersebut terlihat Al Washliyah Sumut tengah mengeluarkan dukungan kepada capres Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin dalam acara HUT ke-88 Al Washliyah.

Menurut Edi para pengurus Al Washliyah jangan mudah tergiur dengan kepentingan sesaat dengan mengorbankan yang lebih maslahat. Sebagai organisasi yang lahir dan besar di Medan, seharusnya para pengurus Al Washliyah Sumut memberikan contoh yang baik kepada wilayah lainnya.

Diingatkan Edi, dulu Al Washliyah pernah mengeluarkan dukungan kepada capres menjelang Pemilu, namun setelah itu Al Washliyah tidak memperoleh apa pun dari dukungan tersebut. Ditambah lagi saat ini Ormas Islam lainnya belum mengeluarkan dukungan terhadap dua calon presiden yang akan bertarung pada 17 April mendatang.

Dia juga meminta PB Al Washliyah segera bersikap atas kejadian ini. Saat ini warga Al Washliyah tengah heboh atas keputusan Al Washliyah Sumut yang mengeluarkan dukungan kepada Capres dan Cawapres nomor urut 01.

“PB Al Washliyah harus cepat menyikapi kondisi internal yang untuk menenangkan warga Al Washliyah,” pinta Edi Sunaryo. (rilis)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending