Connect with us

INTERNASIONAL

Timbulkan Banyak Masalah, ART Minta Pemerintah Evaluasi Moratorium TKI

Published

on

DUBAI – Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di beberapa Negara di Timur Tengah. Menurut ART, kebijakan pemerintah tersebut malah menimbulkan banyak masalah.

“Sebaiknya pemerintah mengevaluasi kembali moratorium TKI ke Timur Tengah karena malah muncul agen-agen yang memanfaatkan situasi dengan cara membuatkan visa turis bagi TKI, apalagi adanya kebijakan pemerintah Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) bahwanya visa turis bisa berubah menjadi visa amal (pekerja),” kata ART dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, ada 19 negara yang terkena moratorium TKI yang merupakan negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, dan Yordania.

ART menyarankan, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah perlu adanya perjanjian kembali dalam hal persoalan hak-hak dan perlindungan hukum bagi TKI yang berada di luar negeri.

“Terutama terkait pesoalan keterampilan bagi TKI kita yang mau di kirim ke luar negeri, perlu lagi diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya,” ujar ART.

ART menegaskan, jika pemerintah masih mempertahankan kebijakan moratorium TKI tersebut, konsekuensinya pemerintah harus menyediakan lapangan kerja yang banyak bagi rakyat Indonesia.

“konsekuensinya, lapangan kerja bagi anak bangsa harus terbuka lebar dan tersedia sebanyak-banyaknya. Tapi kalau belum mampu, maka kebijakan moratorium TKI ini sudah semestinya dicabut,” beber dia.

Selain persoalan TKI, Senator Asal Sulawesi Tengah ini juga menyoroti persoalan peluang bisnis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). ART menjelaskan bahwa peluang bisnis di UEA sangat potensial bagi pengusaha Indonesia yang mau berinvestasi di Negara tersebut, karena regulasinya mendukung untuk itu.

“Khusus persoalan bisnis sangat berpeluang buat pengusaha Indonesia yang punya keinginan untuk berinvestasi di UAE karena aturan mereka sangat terbuka buat pengusaha,” jelas ART.

Sementara kata dia, untuk Indonesia sendiri masih susah untuk menarik investor dari UEA dan Negara lainnya, karena terbentur oleh aturan yang masih tidak ramah bagi investor luar negeri.

“Mereka mau masuk ke indonesia untuk berinvestasi masih terbentur dengan berbagai aturan yang masih tumpang tindih sebaiknya pemerintah kita harus mengevaluasi kembali regulasi-regulasi yang ada tentang investasi ke negara kita sehingga para investor yang mau masuk ke negara kita jangan terlalu di persulit dengan aturan yang ada, kenapa negara mereka begitu cepat majum dikarenakan aturan-aturan yang ada di negara mereka mudah dan tidak rumit untuk berinvestasi,” jelasnya lagi.

Untuk itu, ART mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan revormasi birokrasi secara radikal, terutama menyederhanakan persoalan regulasi yang selama ini masih menghambat investor asing berinvestasi di Indonesia.

“Saya mendukung penuh gebrakan Presiden Jokowi dalam memangkas regulasi yang berbelit-belit itu,” pungkas ART.[]

 

 

INTERNASIONAL

Abu Sayyaf Culik 5 WNI, Syaiful Bahri Anshori: Kalau Perlu Prabowo Tambah Personil

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Syaiful Bahri Anshori, mengatakan bahwa penculikan WNI oleh Abu Sayyaf bukan pertama kali terjadi. Sudah berulang kali peristiwa yang dinilainya merendahkan Indonesia sebagai negara besar. Sebab itu, Syaiful meminta pemerintah untuk perketat pengawasan di daerah-daerah perairan Indonesia yang rawan.

Untuk diketahui, Operasi gabungan terus dilakukan pemerintah dalam upaya pembebasan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang diculik kelompok Abu Sayyaf di Perairan Sabah, Malaysia, Kamis (16/1/2020). Tim gabungan melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Inteljen Indonesia (BIN), hingga Badan Inteljen Strategis (BAIS).

“Harus diperketat. Kan tidak lucu, negara sebesar Indonesia dipermainkan kelompok Abu Sayyaf,” ujar Syaiful Bahri Anshori di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Lebih lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini secara khusus meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok seperti Abu Sayyaf.

“Menhan harus tegas, perketat daerah-daerah yang rawan. Kalau perlu tambah personil dan lainnya,” katanya.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini menambahkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus menempuh jalur diplomasi terhadap pemerintah Filipina atas berulang kalinya WNI disandera Abu Sayyaf.

“Kita tidak bisa ikut campur basmi Abu Sayyaf. Cara lainnya Kemenlu lakukan diplomasi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemenlu memastikan kelompok Abu Sayyaf sebagai pelaku penculikan lima WNI di Perairan Sabah, Malaysia, Kamis (16/1/2020).

“Kasus hilangnya kapal ikan milik Malaysia yang berawak 8 WNI di Perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 20.00 waktu setempat terkonfirmasi sebagai kasus penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf,” demikian bunyi keterangan tertulis Kemenlu, Selasa (21/1/2020).

Konfirmasi diperoleh Kemenlu melalui tiga WNI yang dilepas Kelompok Abu Sayyaf. Mereka memastikan kelima WNI yang disandera dibawa oleh kelompok tersebut. (jurnal babel)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Putu Supadma : GKSB Optimalkan Diplomasi Parlemen

Published

on

 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana meyakini capaian kerja diplomasi parlemen BKSAP melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) akan semakin optomal. Terlebih, saat ini jumlahnya bertambah dari 53 negara menjadi 102 negara. Dengan ini maka bisa memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi di dunia internasional.

“Kita putuskan di Rapat Pimpinan BKSAP untuk bertambah dari 53 jadi 102 negara. Ini saya apresiasi atas kerja sama temen temen Pimpinan BKSAP yang selalu mengatakan kita harus total diplomasi. Kita akan melakukan multitrack diplomacy salah satunya, disamping melakukan second track juga fast track diplomacy,” ujar Putu Supadma Rudana usai melakukan peresmian Grup Kerja Sama Bilateral yang diselenggarakan oleh BKSAP DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, (26/02/2020).

Dari keseluruhan 102 negara tersebut menyambut baik dan ingin terus meningkatkan kerja sama dan peningkatan soliditas di berbagai bidang. Putu juga mengungkapkan seluruh jajaran pimpinan BKSAP akan terus mengawal proses diplomasi ini agar bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

“Tadi saya bertemu dengan semua ambassador dan mereka semua bilang ingin terus melakukan peningkatan dialog kerja sama dan pertemuan untuk peningkatan kerja sama di segala bidang. Dalam melakukan diplomasi ini, BKSAP akan akan menjadi leader dalam berkomunikasi dengan berbagai negara di dunia. Kita ada lima pimpinan dan semua ingin bekerja keras dalam mengawal diplomasi perlemen ini,” tegas Putu.

Putu menjelaskan beberapa hal yang menjadi konsen BKSAP dalam menjalankan tugas diplomasi parlemennya yakni untuk meningkatkan pemenuhan manfaat bagi rakyat Indonesia, lalu juga terkait kerjasama perdagangan diharapkan unsur UMKM dapat menjadi pelaku aktif.

“Dan bagaimana agar kita berharap agar kepentingan bangsa dan negara kita betul-betul terwakili di tingkat internasional baik pada pertemuan multilateral maupun pertemuan bilateral dengan negara negara lain. Ini lah esensi dari diplomasi yang pada akhirnya seluas luasnya memberikan keuntungan dan manfaat bagi bangsa dan negara kita,” jelasnya.

Sejumlah negara yang menjadi mitra BKSAP, lanjut Putu juga bersikap terbuka dan siap untuk menjalin kerja sama yang baik dengan DPR RI. Ini penting guna membangun jalinan kekerabatan antara Indonesia dengan negara lain dalam menyikapi sejumlah persoalan internasional untuk dihadapi secata bersama.

“Kita menyambut baik dan mereka sangat terbuka dan senang hati. Kedepan banyak isu internasional yang kita hadapi seperti isu kelapa sawit, budaya, pariwisata, virus corona atau isu papua. Dengan adanya panja pasifik kita akan bangun kerja sama yang baik sehingga kita ketahui bahwa kita ingin bersama sama untuk menjaga perdamaian dan kedamaian dunia dan juga memikirkan keamanan kawasan baik asia maupun kawasan pasifik,” lanjutnya.

Dengan adanya GKSB ini akan menjadi momentum untuk membangun kesepahaman tentang isu-isu global tersebut. Putu mengungkapkan akan terus mengawal secara bersama-sama dan saling bersinergi dalam melakukan pembicaraan di forum internasioanal.

Turut serta dalam peresmian GKSB ini yakni Ketua DPR Puan Maharani didampingi oleh wakil-wakilnya yakni Azis Syamsuddin, Rachmat Gobel, Muhaimin Iskandar dan Sufmi Dasco Ahamd. Serta seluruh jajaran pimpinan BKSAP dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar beserta duta besar negara sahabat. (Soe)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Raja Salman Janji Akan Tamba Kuota Haji untuk Indonesia

Published

on

By

RIYADH – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, untuk menambah kuota haji jamaah Indonesia dari 231 ribu menjadi 250 ribu. Besarnya antusias dan penduduk muslim Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa, menyebabkan masa tunggu berangkat haji bisa mencapai 20 tahun lebih.

“Alhamdulillah Raja Salman sebagai pelayan dua kota suci mengatakan akan upayakan sekuat tenaga tambahan kuota haji dari 231 ribu menjadi 250 ribu untuk memenuhi permintaan aspirasi rakyat Indonesia yang sudah dianggapnya sebagai saudara kandung sendiri dan menyampaikan salam hangat untuk Presiden Jokowi.” ujar Bamsoet saat bertemu Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, di Istana Kerajaan Yamamah Riyadh Arab Saudi, Senin (23/12/19).

“Saya mengatakan kepada Raja Salman bahwa Kami memahami bukan hanya penduduk Indonesia saja yang ingin menunaikan ibadah haji, melainkan seluruh umat muslim dunia. Namun mengingat Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar dunia, kami memohon kepada Raja Salman agar kuota haji Indonesia ditambah. Penambahan itu bisa memangkas waktu tunggu setidaknya menjadi dibawah 10 tahun. Sehingga bisa mempercepat penduduk Indonesia menunaikan rukun Islam kelima, menunaikan ibadah haji,” jelas Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menilai, Arab Saudi merupakan negara mitra strategis bagi Indonesia. Bukan hanya untuk urusan politik dan ekonomi saja. Melainkan juga urusan sosial dan budaya. Banyak para tokoh agama Islam Indonesia dari berbagai organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan lainnya, menimba ilmu agama di Arab Saudi.

“Bahkan sejarah mencatat, ada tiga ulama besar Indonesia yang pernah menjadi Imam di Masjidil Haram. Yakni Syeikh Junaid Al Batawi, Imam Nawawi Al Bantani, dan Syikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Ini menandakan begitu dekatnya hubungan emosional antara Indonesia dengan Arab Saudi,” tutur Bamsoet.

Bamsoet juga menyampaikan apresiasi rakyat Indonesia atas kunjungan bersejarah Raja Salman ke Indonesia pada tahun 2017, dan sambutan hangat yang disampaikan dalam sidang Paripurna parlemen Indonesia. Indonesia juga kemudian mendapat kehormatan karena kunjungan Raja Salman di Bali bahkan di perpanjang. Hal itu menandakan dekatnya Indonesia di hati Raja Salman.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir tiga puluh menit di Istana Yamamah Riyadh itu Bamsoet menegaskan, Parlemen Indonesia sangat mendukung realisasi sebelas MOU kerjasama berbagai bidang antara Kerajaan Saudi dengan Pemerintah Indonesia. “Untuk kepentingan kedua negara, kami di MPR RI juga siap memperkuat hubungan antara ke dua negara dengan meningkatkan diplomasi parlemen, antara MPR RI bersama dengan Majelis Syura Arab Saudi,” ujar Bamsoet.

Dalam pertemuan dengan Raja Salman tersebut, Bamsoet juga menyampaikan bahwa Raja Salman menyambut baik inisiatif MPR RI yang mengajak Majelis Syuro Arab Saudi mempelopori pembentukan Forum Majelis Syura se dunia, khususnya dari negara-negara anggota OKI.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, selain membicarakan peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Arab Saudi juga menitipkan para warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, baik di proyek perluasan kawasan Masjidil Haram maupun yang bekerja di berbagai sektor industri dan jasa rumah tangga. Sebagai sesama negara berpenduduk muslim, sudah seyogyanya mengedepankan persaudaraan sesama muslim.

“Kami berharap semua warga negara kami yang bekerja disini diberlakukan secara baik, selayaknya Rasulullah memperlakukan umatnya dengan cinta dan kasih sayang. Begitupun warga Arab Saudi di Indonesia yang kami jamin keselamatan lahir dan bathinnya. Jikapun ada beberapa dinamika dan permasalahan, kita bisa kedepankan dialog untuk penyelesaiannya,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending