Connect with us

HUKUM

‘TPK LoyoLantaran Tak Berhasil Menangkap Satupun Target yang Membawa Uang Negara ke Luar Negeri’

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai pengaktifan kembali tim pemburu koruptor (TKP) oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tidak diperlukan lagi. Mengingat sepak terjang tim pemburu koruptor sebelumnya tidak memberikan hasil optimal pada pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Kalau kita lihat tim pemburu koruptor yang sebelumnya kurang optimal. Setiap periode kepemimpian sepertinya hanya mampu menangkap satu buron kelas kakap, bahkan terlihat ada yang tidak produktif,” kata Habib Aboe pada Wartawan Bela Rakyat, Senin (13/7/2020).

Habib mencontohkan, misalkan saja saat Basrief Arief memimpin selama 3 tahun, tim ini menangkap mantan Direktur Bank Sertivia David Nusa Wijaya yang menjadi tersangka kasus korupsi BLBI. Saat dipimpin Muchtar Arifin, TPK menangkap tersangka kasus BLBI Adrian Kiki Irawan. Saat dipimpin Abdul Hakim Ritonga.

“TPK dinilai loyo oleh sejumlah pihak lantaran tak berhasil menangkap satupun target dan tak bisa membawa uang negara di luar negeri kembali,” ujar Habib Aboe.

“Tentunya hal ini perlu menjadi bahan evaluasi, apa kita mau mengulang lagi situasi tersebut. Sedangkan masih ada peluang untuk mengambil strategi lain dalam pemberantasan korupsi,” sambungnya.

Kalau kita lihat, lanjut politisi senior PKS ini,  problem pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ini sifatnya sistemik. Misalkan saja pada kasus Djoko Tjandra, sistem keimigrasian kita ternyata tidak mampu mendeteksi buron yang keluar masuk Indonesia.

“Sistem adminduk kita juga tidak terintegrasi, Djoko Tjandra bisa bikin Ektp dengan mudah, bahkan didampingi lurah. Ini tentunya ada problem juga pada para aparatnya,” ungkap Habib Aboe.

Disisi lain, tegasnya, ternyata status DPO dan Cekal terhadap Djoko Tjandra telah dihapus, tentunya ini permasalahan kronis. Bagaimana bisa sistem law enforcement kita seperti ini.

“Belum lagi kemampuan intel kita yang masih sangat rendah, menemukan Harun Mashiku yang ada di dalam negeri saja kita tidak bisa,” terangnya.

Menurutnya, yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi adalah political will dari pemerintah dan integritas dari para aprarat adalah kunci kesuksesan dari pemburuan para koruptor ini.

“Saya juga ingatkan akan pentingnya asset recovery, jangan sampai kita semangat memburu mereka namun tidak melakukan pengembalian asset negara. Tentunya ini bisa berdampak kantong negara semakin bolong,” pungkas Habib Aboe. (HMS)

HUKUM

Jokowi Minta Gunakan 4 Kriteria Ini Cari Pengganti Idham Azis

Published

on

By

JAKARTA – Isu pergantian pimpinan Polri jelang Kapolri Idham Aziz akan memasuki masa pensiun semakin hangat dibicarakan. Sejumlah nama pun beredar ke publik.

Dekan Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin DR. Muammar Bakri saat ditemui di ruangan kerjanya mengatakan ada empat kriteria calon Kapolri pengganti Idham Aziz. Di antaranya, figur yang muncul tersebut harus bersih dipercaya oleh rakyat menegakan hukum di negeri ini.

“Pertama, figur yang diinginakan rakyat yakni bersih dari kasus hukum selama berkarir di lembaga kepolisian,” kata Muammar, Rabu (30/12/2020).

Seperti diwartakan, bursa nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Aziz makin menghangat dan terus menggeliat di tengah isu banyaknya calon yang muncul.

Sementara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) segera menyodorkan calon kepala Polri (kapolri) sebagai rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Bagi Muammar, yang terpenting dari nama-nama yang disodorkan tersebut memiliki empat kriteria sehingga polisi semakin dipercaya oleh masyarakat.

“Kriteria kedua, yakni nasionalis. Pimpinan penegak hukum yang mengayomi semua agama dan kelompok, tidak penting dia dari kalangan mayoritas atau minoritas sepanjang mampu menjamin rasa aman bagi warga negara dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri,” terang Muammar.

Adapun kriteria ketiga menurut Muammar, yakni sosok kapolri kedepan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan politik praktis. Karena baginya, akan merusak marwah institusi bayangkara.

“Empat, loyal terhadap presiden, jika ada calon kapolri yang dalam proses suksesi menggunaan tangan-tangan pengusaha maupun politisi untuk memuluskan karirnya maka otomatis Ketika menjabat kapolri pasti loyalitasnya akan semu, membangun loyalitas kerja terhadap pimpinan jika seseorang tidak ada balas jasa dengan orang lain,” pungkas Muammar.

Sementara informasi beredar ke awak media, Wanjakti tengah menggodok 10 nama-nama perwira tinggi dengan pangkat Komjen sebagai calon kandidat Kapolri. Enam orang di antaranya yakni komjen di internal Polri dan empat lainnya bertugas di luar struktur Polri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 11 ayat (6) huruf B menjelaskan, Kapolri yang baru sebelum dipilih dilihat dari dua aspek, yaitu kepangkatan dan jenjang karier di lembaga kepolisian. (Nas)

Continue Reading

HUKUM

Dua Wamen Jadi Menteri, Kabarnya Jokowi Akan Lantik 9 Wakil Menteri yang Kosong?

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memilih enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dan akan dilantik Rabu (23/12). Lalu, kapan Jokowi melantik wakil menteri (wamen) untuk beberapa pos kementerian?. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Kabareskrim Polri Diharap Turun Tangan Usut “Industri Hukum” di Polda Sulsel

Published

on

By

KabaRakyat.com | Jakarta – Politisi Partai Bulan Bintang, R. Wijaya Dg Mappasomba yang sekaligus Juru Bicara Rajamuddin meminta ketegasan Kabareskrim Polri agar menindak oknum penyidik Polres Bulukumba dan penyidik Polda Sulawesi Selatan yang bekerja tidak berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dimana Rajamuddin bersama kawannya Suhardi Hammado melalui kuasa hukumnya telah mengadukan oknum penyidik tersebut di Bareskrim Polri dan berharap agar keadilan dan kepastian hukum tetap ditegakkan. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending