Connect with us

HUKUM

‘TPK LoyoLantaran Tak Berhasil Menangkap Satupun Target yang Membawa Uang Negara ke Luar Negeri’

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai pengaktifan kembali tim pemburu koruptor (TKP) oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tidak diperlukan lagi. Mengingat sepak terjang tim pemburu koruptor sebelumnya tidak memberikan hasil optimal pada pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Kalau kita lihat tim pemburu koruptor yang sebelumnya kurang optimal. Setiap periode kepemimpian sepertinya hanya mampu menangkap satu buron kelas kakap, bahkan terlihat ada yang tidak produktif,” kata Habib Aboe pada Wartawan Bela Rakyat, Senin (13/7/2020).

Habib mencontohkan, misalkan saja saat Basrief Arief memimpin selama 3 tahun, tim ini menangkap mantan Direktur Bank Sertivia David Nusa Wijaya yang menjadi tersangka kasus korupsi BLBI. Saat dipimpin Muchtar Arifin, TPK menangkap tersangka kasus BLBI Adrian Kiki Irawan. Saat dipimpin Abdul Hakim Ritonga.

“TPK dinilai loyo oleh sejumlah pihak lantaran tak berhasil menangkap satupun target dan tak bisa membawa uang negara di luar negeri kembali,” ujar Habib Aboe.

“Tentunya hal ini perlu menjadi bahan evaluasi, apa kita mau mengulang lagi situasi tersebut. Sedangkan masih ada peluang untuk mengambil strategi lain dalam pemberantasan korupsi,” sambungnya.

Kalau kita lihat, lanjut politisi senior PKS ini,  problem pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ini sifatnya sistemik. Misalkan saja pada kasus Djoko Tjandra, sistem keimigrasian kita ternyata tidak mampu mendeteksi buron yang keluar masuk Indonesia.

“Sistem adminduk kita juga tidak terintegrasi, Djoko Tjandra bisa bikin Ektp dengan mudah, bahkan didampingi lurah. Ini tentunya ada problem juga pada para aparatnya,” ungkap Habib Aboe.

Disisi lain, tegasnya, ternyata status DPO dan Cekal terhadap Djoko Tjandra telah dihapus, tentunya ini permasalahan kronis. Bagaimana bisa sistem law enforcement kita seperti ini.

“Belum lagi kemampuan intel kita yang masih sangat rendah, menemukan Harun Mashiku yang ada di dalam negeri saja kita tidak bisa,” terangnya.

Menurutnya, yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi adalah political will dari pemerintah dan integritas dari para aprarat adalah kunci kesuksesan dari pemburuan para koruptor ini.

“Saya juga ingatkan akan pentingnya asset recovery, jangan sampai kita semangat memburu mereka namun tidak melakukan pengembalian asset negara. Tentunya ini bisa berdampak kantong negara semakin bolong,” pungkas Habib Aboe. (HMS)

HUKUM

Bamsoet Apresiasi Polri Berhasil Menangkap Djoko Tjandra dan Minta Aparat Buru Buron Koruptor Lain

Published

on

By

BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Kabareskrim Listio Sigit dan jajaran Polri menangkap serta membawa kembali buronan koruptor Djoko Tjandra. Terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali ini dibekuk saat bersembunyi di Malaysia. Setelah kasus Djoko Tjandra, Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu bersinergi memburu puluhan buron koruptor lainnya.

‘’Menangkap dan membawa kembali buron Djoko Tjandra patut diapresiasi karena hal itu membuktikan pimpinan Polri berhasil mengatasi berbagai hambatan. Termasuk hambatan internal, dalam tugas mencari dan menangkap buronan kakap yang lari atau bersembunyi di luar negeri. Namun, keberhasilan menangkap Djoko Tjandra belum cukup untuk memuaskan rasa keadilan bersama. Karena publik masih mencatat ada puluhan buronan koruptor yang belum ditangkap aparat penegak hukum,’’ ujar Bamsoet di Bali, Jumat (31/7/21).

Masyarakat masih ingat Djoko Tjandra menghilang serta terus bersembunyi sejak awal tahun 2000-an. Kendati berstatus buron, dia diketahui bebas keluar masuk Indonesia. Djoko Tjandra mendapatkan keleluasaan itu karena ada oknum aparat penegak hukum yang berkonspirasi dengannya. Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetio, sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus perbantuan pelarian Djoko Tjandra.

“Penetapan tersangka seorang Brigjen hingga penangkapan Djoko Tjandra, menjadi angin segar dalam mewujudkan kepolisian yang semakin profesional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selanjutnya tinggal menunggu proses persidangan, sehingga kasus tersebut bisa dituntaskan dan hukum ditegakan,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR dan mahtan Ketua DPR RI ini mengajak masyarakat mengawasi proses hukum terhadap Djoko Tjandra dan berbagai orang disekitarnya yang diduga membantu pelariannya ke Malaysia. Mengingat bola penegakan hukum selanjutnya akan berada di pengadilan, yang tak bisa disentuh ataupun di intervensi presiden maupun kekuasaan lainnya.

“Partisipasi rakyat sangat penting dalam melakukan pengawasan di peradilan. Sehingga bisa meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan kekuasaan kehakiman. Jangan sampai kepolisiannya sudah bekerja keras, malah dimentahkan di pengadilan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini juga mengapresiasi kerjasama pemerintah dan kepolisian Malaysia yang mendukung proses penangkapan Djoko Tjandra. Kejadian ini menjadi bukti betapa hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara, yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi, bisa memudahkan proses penegakan hukum terhadap berbagai buronan.

“Indonesia harus memperluas lagi perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara lainnya, khususnya Singapura yang terkenal menjadi surga persembunyian buronan asal Indonesia. Sehingga bisa semakin mempersempit celah para buron melarikan diri ke luar negeri,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

HUKUM

HMI Cabang Kuantan Singingi Tuntut Pemerintah Cabut HGU PT DPN

Published

on

Kuantan Singingi – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuantan Singingi bersama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kuantan Singingi (APMK) menggelar aksi damai menuntut pemerintah mencabut Hak Guna Usaha PT Duta Palma Nusantara dan bebaskan 5 pejuang tanah ulayat di depan Kantor Bupati, DPRD, Kejari, dan Polres Kuantan Singingi. Bahkan, PT. DPN dinilai banyak melakukan kesalahan terhadap masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Perlu Kajian Akademik terkait Relevansi Perlu Tidaknya BPIP Diatur Melalui UU

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah yang terkesan terburu buru merubah RUU HIP menjadi RUU BPIP. Di mana Pemerintah lewat Menko Polhukam secara resmi mengajukan perubahan atas RUU HIP menjadi RUU BPIP yang disampaikan di Gedung Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7/2020).

Syarief memandang langkah Pemerintah menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah membaca aspirasi dan protes masyarakat secara lebih mendalam.

“Permasalahan RUU HIP tidak terletak pada nama atau nomenklatur undang-undangnya, akan tetapi terletak pada latar belakang, proses, dan hampir keseluruhan substansi RUU HIP yang sangat jelas bermasalah,” tegas Syarief pada wartawan, Jumat (17/07/2020).

Ketidakmampuan ini memang sangat jelas ditunjukkan Pemerintah. Sebab, lanjutnya, Pemerintah hanya menolak dua poin dalam RUU HIP. Pertama, absennya TAP MPRS No XXV Tahun 1966 dan kedua, munculnya istilah Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP.

“Respon Pemerintah yang hanya menolak dua poin dalam RUU HIP telah mengesampingkan poin atau pasal bermasalah lainnya,” ungkap Syarief Hasan.

Aggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berpandangan bahwa Pemerintah seharusnya menolak secara keseluruhan RUU HIP ini. Sebab, hampir secara keseluruhan RUU ini memiliki muatan bermasalah yang dapat mendegradasi dan mendistorsi nilai-nilai Pancasila.

“Sampai Pemerintah menyampaikan sikap resminya, yang terpenting adalah saat ini DPR tidak atau belum menerima sama sekali kajian akademik dari Pemerintah yang menjadi syarat diajukannya suatu RUU sebagai bahan untuk disebarkan ke publik dan bahan pembahasan .Ini menunjukkan pula bahwa pemerintah tidak menyeriusi penolakan terhadap RUU HIP,”, sebut Syarief.

RUU HIP dan RUU BPIP, adalah dua hal yang berbeda sehingga Syarief Hasan memandang bahwa langkah ini tidak perlu dilakukan sekarang. Sebab, BPIP telah memiliki payung hukum yakni Perpres No. 7 Tahun 2018.

“Pengubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP melalui UU justru kontraproduktif di tengah penolakan keras terhadap RUU ini,” ungkap Syarief.

Menurutnya, penguatan BPIP melalui UU juga mesti dikaji lebih mendalam dan tidak bisa short cut atau jalan pintas seakan kejar tayang dan ini juga menjadi pertanyaan.

Selain itu kita sering melihat relevansi BPIP hari ini yang sering membuat pernyataan yang kontraproduktif dan penguatan BPIP dapat juga menjadi alat kekuasaan baru dalam menafsirkan Pancasila yang bisa mendistorsi Pancasila. Perlu kajian mendalam relevansi BPIP sehingga BPIP tidak seperti BP7 di masa lalu yang malah menjadi sensor berlebihan, bukan perekat kebangsaan,” ungkap Syarief.

Ditambahkan bahwa Pemerintah dan DPR RI mesti lebih berhati-hati dan matangd alam mengambil sikap.

“Tanpa UU saja, BPIP telah menimbulkan banyak kontroversial di masyarakat. Apalagi jika dikuatkan lewat UU maka akan berpotensi menimbulkan masalah baru. Yang paling penting hari ini adalah kajian akademik dibutuhkan terkait relevansi BPIP dan perlu tidaknya BPIP diatur melalui UU dan sebaiknya dilakukan oleh lembaga independent /universitas UI misalnya,” jelasnya.

゛Untuk itu sebelum ada kajian akademik tersebut sebaiknya RUU BPIP ini ditunda pembahasannya,゛tutup Syarief Hasan. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending