Connect with us

OPINI

Tumbuhkan Intelektual Melalui Nyangkruk Bagi Kaum Milenial

Published

on

Surabaya – Nyangkruk merupakan sebuah budaya yang bisa dibilang melekat pada bangsa Indonesia. Pada awalnya Nyangkruk merupakan sarana bertegur sapa, bertanya kabar dan bertukar cerita ketika bertemu. Nyangkruk bisa terjadi di mana saja, baik itu di bawah pohon maupun pos ronda. Namun orang-orang lebih sering nyangkruk di sebuah warung kopi. Orang datang ke warung kopi untuk bertemu satu sama lain, kemudian terjadilah sebuah interaksi sosial berupa pembicaraan ringan. Pembicaraan pun beragam, mulai dari hasil pertandingan sepak bola semalam, curhatan tentang kekasih, atau berita perselingkuhan yang baru saja terjadi. Tidak jarang pula pembicaraan tersebut berubah menjadi perdebatan, meskipun perdebatan yang dibahas adalah hal yang remeh temeh. Tentu pembahasan akan berbeda ketika mahasiswa yang sedang nyangkruk. Ketika mahasiswa nyangkruk pembahasan akan terasa lebih bernilai dan berbobot. Karena topik-topik yang dibicarakan mahasiswa sering kali membahas tentang sosial, ekonomi, kebijakan politik, dan lain sebagainya. Warung kopi telah menjadi media anak bangsa. Tempat dimana satu individu dengan indivu lain bertemu yang kemudian nyangkruk dan berinteraksi sesama mereka.

Belakangan ini, perkembangan teknologi telah memasuki seluruh sendi kehidupan masyarakat. Mulai dari hiburan, pendidikan, hingga perekonomian. Warung kopi pun tak luput dari perkembangan zaman. Hampir dari setiap warung kopi telah menyajikan Wi-Fi gratis dalam menu sajiannya. Seiring berjalannya waktu, budaya ngobrol ketika nyangkruk mulai beralih. Orang-orang lebih senang memainkan gawai mereka ketimbang ngobrol satu sama lain. Mereka lebih suka membuka sosial media dan bermain game daripada berbincang dengan orang yang duduk di sebelahnya. Topik pembicaraan yang dibahas lebih sering hanya berkaitan dengan game yang dimainkan. Padahal ketika nyangkruk bisa terjadi diskusi-diskusi panjang yang tentunya dapat menambah wawasan baru.

Dalam pergeseran budaya nyangkruk masyarakat perlu menyadari, bahwa terkadang gawai yang kita pegang dapat melenakan kita. Sebab sebagaimana yang telah disampaikan oleh Jean Baudrillard bahwa segala sesuatu yang menarik minat manusia ditayangkan oleh media secara ideal. Sehingga batas antara simulasi dan kenyataan menjadi tercampur aduk dan susah dibedakan. Teknologi telah menyamarkan jarak. Masyarakat tidak sadar akan pengaruh simulasi dan tanda. Hal ini membuat mereka ingin mencoba hal baru yang ditawarkan oleh situasi simulasi.

Banyak pengguna gawai yang telah merasakan asiknya keadaan simulasi yang tentunya tidak dapat kita lakukan di dunia nyata. Akibatnya mereka lupa akan dunia sekitar mereka. Mereka lupa bahwa ia datang ke warung kopi untuk nyangkruk, untuk bertemu dengan kawan, menanyai kabar mereka, dan saling bertukar cerita.

Salah satu hal yang perlu disoroti dalam pergeseran budaya nyangkruk ini sebagian besar justru karena pemuda-pemudi bangsa. Tentu mahasiswa termasuk di dalamnya. Ironis memang, ketika mahasiswa yang seharusnya menjadi agent of change malah menjadi agent of game. Dalam sejarah bangsa Indonesia, erat kaitannya gejolak dinamika bangsa yang terjadi dengan para mahasiswa. Sebab dalam jiwa mahasiswa masih tersimpan jiwa idealisme yang tinggi. Sehingga sering kali mahasiswa melakukan aksi meneriakkan tuntutan-tuntutan apa yang sekiranya ia anggap ideal. Tan Malaka, salah seorang bapak pendiri Republik Indonesia mengatakan “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda”. Dalam hal ini, Mahasiswa seharusnya menjadi penggerak perubahan bukan jangan hanya asik dengan gawai yang digenggamnya.

Teknologi memang telah berkembang pesat, dan dalam segala sesuatu pasti terdapat baik buruknya. Perlu adanya pemanfaatan teknologi ke arah yang lebih positif. Bukan berarti game adalah hal yang negatif, sebab ketika bermain game terdapat kemampuan bisa diasah. Tetapi jangan sampai ketika menggunakan handphone, kita lupa akan lingkungan sekitar kita. Sehingga kita lupa akan tanggung jawab moral kita sebagai mahasiswa.

Dalam pemanfaatan teknologi yang lebih baik, kita sebenarnya dapat mengakses berita dengan lebih mudah dan cepat. Berita-berita inilah yang kemudian seharusnya digunakan sebagai bahan obrolan para Mahasiswa ketika nyangkruk. Selain itu dengan menggunakan handphone kita juga dapat mengakses buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Sehingga kita dapat saling bertukar informasi dimana pun dan kapan pun. Seharusnya, ketika kita menggunakan teknologi, pembahasan tidak akan habis. Dialektika berpikir pun akan mengalir. Wawasan akan terbuka semakin lebar dan ketika menemui masalah kita dapat memanfaatkan hasil-hasil diskusi selama nyangkruk. Kedepannya, kita mampu menjadi seorang Problem Solver ketika bermasyarakat.

Perlu adanya sebuah gerakkan yang dilakukan secara bersama ketika kita ingin merubah sebuah budaya. Baik itu dari kalangan mahasiswa ataupun yang lain. Memang tidaklah mudah dalam melawan sebuah arus yang sangat deras. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran bersama para mahasiswa, bahwa pemuda Bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai jumud dalam berpikir. Semoga para mahasiswa tetap menjadi Iron Stock bangsa, bukan malah Iron that follow the stream.

Oleh : M. T. Shabri (Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya)

NASIONAL

Berdalih Campur Urusan Sipil, Negara Haram Kembalikan Dwi Fungsi ABRI

Published

on

Malang – Wacana penempatan perwira menengah dan tinggi ke dalam jabatan sipil (restrukturisasi) yang diwacanakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuai banyak kritik dan penolakan. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpegang pada doktrin DwiFungsi ABRI yang sudah dihapus pasca reformasi.

Latar belakang konsep DwiFungsi ABRI sendiri pertama kali dilontarkan Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution ketika menjabat Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 1958. A.H Nasution memperkenalkan konsep “Jalan Tengah”. Jalan Tengah sendiri membuka jalan bagi prajurit angkatan bersenjata untuk berpolitik, bahkan mencampuri urusan sipil dengan dalih “stabilitas nasional”.

Saat itu, ABRI juga menduduki jabatan-jabatan strategis, seperti Menteri, Gubernur, Bupati, serta berada didalam parlemen. ABRI juga melakukan kontrol penuh dan mengintervensi terhadap proses politik pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum (pemilu).

Agenda Reformasi 1998 / Reformasi TNI sejatinya sudah digaungkan. Selama ini prajurit TNI sudah punya koridor kerja yang diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Semangat Undang-Undang itu adalah memastikan bahwa prajurit TNI kembali menjadi alat pertahanan dan keamanan negara. Tidak ada dwifungsi lagi seperti zaman Orde Baru.

Saya berharap TNI bisa memahami jernih dan berpikir holistik bahwa sejatinya mereka (TNI) tidak boleh masuk lagi pada pos-pos sipil itu tertuang dalam Pasal 47 UU TNI yang dimana hanya boleh masuk pos-pos yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Masuknya TNI di jabatan-jabatan tersebut juga atas permintaan pimpinan institusi itu. Artinya, TNI pasif menerima permintaan. Bukan malah meminta.

Tak hanya itu penempatan perwira TNI di kementerian atau institusi sipil bakal menghambat upaya reformasi peradilan militer. Pasti akan terjadi tarik menarik yurisdiksi antara peradilan militer dan umum. Pun dengan pasal 155 hingga pasal 159 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sebetulnya menutup pintu rapat bagi Prajurit TNI untuk menduduki jabatan ASN. Penempatan Perwira TNI ke birokrasi sipil jelas akan melemahkan demokrasi dan langkah mundur bagi reformasi yang selama ini kita perjuangkan selama 21 tahun.

Siapapun kamu, apapun profesimy, apapun pilihan presiden dan politikmu, ayo tolak Dwi Fungsi ABRI !

Oleh : Reza Zia Ulhaq 

  • Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat (HMI Koorkom) Brawijaya

Continue Reading

NASIONAL

Merajalela Politisasi Simbol Dalam Pemilu 2019

Published

on

Surabaya – Riuh ramai pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) semakin kencang dirasakan publik hari-hari ini. Terlebih demokrasi simbolik yang berkembang telah membawa kita ke jurang perpecahan antar warga negara. 

Realitas ini ditandai dengan adanya perluasan arena dan penguatan institusi demokrasi tetapi minus kapasitas demokrasi. Diperparah politisasi simbol / labeling yang diidentikkan kepada pasangan calon tertentu dalam pilpres maupun pileg. 

Dalam narasi demokratisasi Indonesia hari ini telah mampu membangun dan mengembangkan kebebasan sipil ditandai perluasan arena dan ghiroh partisipasi politik publik yang terus meningkat. Akan tetapi, di satu sisi partisipasi publik yang tinggi dalam politik tidak diimbangi dengan perilaku demokrasi yang baik dan kapasitas lembaga demokrasi yang menampung, menyalurkan dan merespon aspirasi publik. 

Implikasinya adalah hak-hak politik dan kebebasan sipil diekspresikan dalam bentuk tindak kekerasan seperti persekusi dan pembubaran sepihak terhadap lawan politik.

Kebebasan sipil dalam berekspresi, mengungkapkan pendapat sejatinya dijamin oleh Undang-undang Dasar. Fenomena labelling atas ekspresi publik kian membuat keruh politik negeri ini. 

Sebagai contoh, salam satu atau dua jari kemudian seakan dimiliki oleh pihak pihak tertentu. Padahal tidak semua simbol yang diekspresikan publik mengarah ke sana. 

Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan demokrasi kita pasca reformasi lebih terfokus  kepada penguatan institusi negara tetapi lemah dalam pembangunan kapasitas negara. Ini ditunjukkan dengan banyaknya institusi demokrasi seperti KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas lembaga demokrasi yang baik dan pembangunan perilaku demokrasi dikalangan penyelenggara negara dan masyarakat yang cenderung terabaikan. Dalam kondisi seperti ini tidak salah jika yang sedang kita rasakan adalah “demokrasi simbolik” (struktur dan prosedur). 

Sementara ”yang menggerakkan ”jasad demokrasi” yang terbangun masih sangat kental diisi nilai dan perilaku ”kontra-demokrasi” yang ditunjukkan oleh, antara lain, masih dominannya praktik kekerasan dan politik transaksional. Kondisi seperti ini sangatlah menguntungkan bagi mereka yang berpaham otoritarianisme. 

Kebutuhan mendesak dan harus dipenuhi dalam waktu dekat adalah membangun dan menghadirkan ”keberadaban demokrasi”  di kalangan penyelenggara negara, politisi, dan masyarakat. 

Dengan fondasi kepentingan nasional tidak boleh dikalahkan oleh perbedaan pandangan dalam politik. Semakin dewasa dalam bersikap sebagai warga bangsa yang baik dan taat pada perintah konstitusi. Karena dengan penguatan itulah “ruh demokrasi” akan ditemukan oleh bangsa ini.

Oleh : Andik Setiawan – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya

Continue Reading

NASIONAL

Politik Gagasan Sebagai Diskursus Demokrasi Hari Ini

Published

on

Surabaya – Diskursus politik gagasan merupakan ekspresi atas ketidakpuasan para kaum intelektual dengan keadaan politik hari ini yang menuhankan kekuasaan. Para aktor politik seolah melupakan anugerah dari Tuhan berupa nalar yang sehat untuk menuju pada kebenaran transendental. Akibatnya, politik dalam definisi terburuk hanyalah proses untuk merebut, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Black campaign dan “politik adu domba” menjadi pilihan paling logis untuk memikat konstituen. Tentu saja hal ini bukan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa yang telah meletakkan fondasi berbangsa dan bernegara dengan mempertandingkan secara intelek gagasan dan konsep yang dimiliki.

Politik gagasan sangat diperlukan mengingat hari ini terjadi surplus kebencian dan minus gagasan karena seorang pemimpin bukan hanya dapat menawarkan janji politik, namun pemimpin perlu mengemukakan jalan pikiran yang brilian. Adu gagasan diperlukan untuk menilai seberapa sanggup dan pantas seorang pemimpin menjadi problem solver. Setidaknya, seorang pemimpin yang berintelektual dapat ditinjau dari rekam jejaknya. Rekam jejak yang baik akan menghasilkan trust dari rakyat kepada pemimpin, sehingga pemimpin tidak hanya dapat menggenggam hati rakyat, namun juga menjadi genggaman hati rakyat. Harapan tersebut tidaklah berlebihan mengingat seorang pemimpin menjadi panutan yang bertanggung jawab atas moralitas publik.

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang menjamin kebebasan berpikir membutuhkan partisipasi gagasan dari rakyat sebagai tuan dari demokrasi setidaknya dalam memilih pemimpin. Sebab, di pundak pemimpinlah dipikul amanat atas hak politik rakyat sebagaimana Jean Jacques Rousseau menteorisasikan dalam teori kontrak social. Demokrasi akan mengalami kelumpuhan apabila rakyat menolak untuk berpasrtisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, partisipasi intelektual niscaya akan mengantarkan rakyat untuk menjadi pelopor dan penikmat kemajuan peradaban.

Oleh : Bero Santoso *Mahasiswa Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarga-negaraan (PMP-Kn) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending