Connect with us

EKONOMI

‘Upah Minimum Buruh di Era Jokowi Menurun Tiap Tahunnya’

Published

on

Jakarta ‐ Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyatakan persentase peningkatan upah minimum buruh di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menurun setiap tahunnya.

Koordinator KPBI Jakarta Abdul Hafiz mengatakan hal ini terjadi akibat penetapan upah minimum diserahkan kepada mekanisme pasar, yang disesuaikan dengan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

“Akibatnya, penyesuaian upah terus menurun dari 11 persen pada 2016, 8,25 persen pada 2017, 8,7 persen pada 2018, dan 8,03 persen pada 2019,” kata Abdul dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (25/11).

Di sisi lain, Abdul menilai mekanisme penetapan upah minimum tidak sepadan dengan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

“Akibatnya, daya beli buruh semakin menurun dan terjadi pemiskinan sistemis,” kata Abdul.

Abdul juga menolak mekanisme penetapan upah dan hubungan kerja yang mengacu pada PP No.78 Tahun 2015. Menurut dia, seharusnya penetapan upah mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hanya saja penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) memang merujuk pada PP No.78 Tahun 2015. Kementerian Tenaga Kerja bahkan membuat surat edaran, Kepala Daerah yang menetapkan UMP/UMK tidak sesuai dengan PP 78/2015 bisa diberhentikan.

“Buruh mendesak mekanisme penetapan upah dikembalikan pada survei harga (KHL) dan perundingan di Dewan Pengupahan sesuai UU 13 Tahun 2003 ,” ujar Abdul.

Sesuai dengan UU 13 Tahun 2003, penetapan upah minimum berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan/atau Dewan Pengupahan setelah dilakukan survey pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Abdul menganggap pemerintah melalui PP 78 menyuburkan praktek outsourcing, kontrak, dan magang. Hal ini semakin mempersulit buruh mendapatkan status pekerja tetap.

“Pemerintah membiarkan mekanisme pasar mendominasi hubungan ketenagakerjaaan melalui PP Pengupahan 78 Tahun 2015 dan menutup mata pada praktek kontrak kerja,” kata Abdul.

Menurut Abdul sistem itu tidak adil terhadap buruh karena penuh dengan ketidakpastian. Abdul menyebut sistem kerja ini membuat perusahaan punya banyak cara untuk menyelamatkan diri ketika terlilit masalah, dengan mengorbankan buruh.

“Kontrak, outsourcing, dan pemagangan semakin menjauhkan status karyawan tetap dari para buruh. Akibatnya, pengusaha semena-mena melakukan PHK dan menghambat pertumbuhan serikat buruh,” kata Abdul.

Abdul menekankan status magang sering disalah gunakan oleh perusahaan untuk membayar upah buruh di bawah Upah Minimum Provinsi.

“Status kerja disulap menjadi magang dan upah berganti menjadi uang saku. Tidak hanya itu, buruh magang juga bisa di-PHK sewaktu-waktu,” kata Abdul. (cnn/kabarakyat)

EKONOMI

PKS: Tunggakan Pembayaran BPJS Ancaman Serius Jaminan Kesehatan Rakyat oleh Negara

Published

on

By

Jakarta – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa prihatin dengan besarnya tunggakan pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit yang belum diselesaikan. Sampai akhir 2018 diperkirakan hutang BPJS mencapai 8,02 triliun.

Hal ini mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit dan yang lebih bahaya mengancam layanan kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan dimana taruhannya adalah nyawa pasien.

“Sudah banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka di ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS. Rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS. Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya,” kata Jazuli seperti keterangannya pada wartawan, Sabtu (8/12/2018).

Hal ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Akibat pasien yang tidak tertangani atau setidaknya tidak terlayani sebagaimana mestinya menyebabkan angka kematian meningkat. Ini lampu merah bagi kita. Jika negara gagal memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (failed state).

“Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan,” Jazuli mengingatkan.

Oleh karena itu, Anggota Komisi I DPR ini berharap Pemerintah segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait upaya penyelesaian masalah tunggakan pembayaran BPJS ini secara komprehensif dengan solusi yang bersifat jangka panjang dengan melihat faktor-faktor penyebab sesungguhnya.

“Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena dampaknya,” tandasnya.

Untuk itu, Fraksi PKS DPR akan benar-benar mengawal dan mengawasi upaya dan langkah serius Pemerintah dalam menyelesaikan permasalan krusial ini. Fraksi PKS turut mengkaji permasalahan ini dan merekomendasikan langlah konstruktif kepada Pemerintah.

“Jika pemerintah tidak juga sigap menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif, Fraksi PKS DPR bisa jadi akan mengusulkan penggunaan Hak DPR dengan membentuk Pansus BPJS. Hal ini semata-mata untuk mengurai permasalahan dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara,” pungkas Jazuli. (J3)

Continue Reading

EKONOMI

Melimpahnya Produksi Pertanian di Jatim, Begini Penjelasan Anna Luthfie

Published

on

Sidoarjo – Politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN), Anna Luthfie berkata, dilihat dari aspek postur anggaran, keberpihakan pemerintah terhadap alokasi ke sektor pertanian masih rendah.

“Artinya, pemerintah belum sepenuh hati menjadikan sektor pertanian sebagai roda ekonomi paling dasar bagi masyarakat, khususnya di Jawa Timur,” ucap Anna saat ditemuinya di Sidorjo. Sabtu, (08/12).

Tambah Anna, stok pangan di Jatim dalam statistik terus menunjukkan optimisme memenuhi kebutuhan pangan nasional. Tapi, pertanyaannya apakah melimpahnya produksi pertanian di Jawa Timur memberikan kontribusi positif bagi petani, meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Pertanyaan tersebut tentu masih relevan dalam kondisi menciptakan ketahanan pangan,” tegas Calon Legislatif DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sidoarjo nomor urut 1 ini.

Masih dengan Anna, pertanian menjadi potensi luar biasa selain sektor UMKM. Tentu ini harus diimbangi dengan kebijakan politik pemerintah. Ada dua solusi strategis kebijakan politik di sektor pertanian. 

Pertama, politik anggaran yang berpihak untuk sektor pertanian. Peran Kepala Daerah, Gubernur Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur serta stakeholder lainnya menjadi penting untuk terus mendorong politik anggatan yang berpihak ke sektor pertanian. 

“Dengan penganggaran yang cukup tentu dapat memperkaya berbagai program peningkatan kuantitas serta kualitas di sektor pertanian,” tambah Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jatim tersebut.

Kedua, inovasi pada tahap pasca panen. Sentuhan teknologi pasca panen tentu harapannya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. 

“Ini sekaligus menjawab persoalan bagaimana menumbuhkan ketertarikan generasi muda di sektor pertanian. Yaitu dengan menunjukkan prospek keuntungan secara ekonomi apabila sektor pertanian ini dikelola dengan serius,” tutupnya. (ari)

Continue Reading

EKONOMI

Di Era Jokowi, Ini 10 BUMN dengan Utang Tertinggi

Published

on

By

Jakarta – Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan direksi badan usaha milik negara (BUMN). Rapat membahas soal utang milik perusahaan plat merah.

Berdasarkan informasi yang dipaparkan dalam RDP di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (3/12/2018) itu, ada 10 BUMN dengan utang terbesar, mulai dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga Pupuk Indonesia. Berikut adalah rinciannya:

1. BRI menanggung utang Rp 1.008 triliun
2. Bank Mandiri menanggung utang Rp 997 triliun
3. BNI menanggung utang Rp 660 triliun
4. PLN menanggung utang Rp 543 triliun
5. Pertamina menanggung utang Rp 522 triliun
6. BTN menanggung utang Rp 249 triliun
7. Taspen menanggung utang Rp 222 triliun
8. Waskita Karya menanggung utang Rp 102 triliun
9. Telekomunikasi Indonesia menanggung utang Rp 99 triliun
10. Pupuk Indonesia menanggung utang Rp 76 triliun.

Total utang dari 10 BUMN tersebut adalah Rp 4.478 triliun atau 84,9% dari total utang BUMN yang senilai Rp 5.271 triliun. Sementara utang dari BUMN lain adalah Rp 793 triliun.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, BUMN BUMN ini masih memiliki kesanggupan membayar utang dengan aman.

“Dari 10 BUMN dengan utang terbesar dapat disimpulkan relatif menunjukkan kesanggupan membayar utang jangka panjang dan pendek serta dapat dikatakan aman,” jelasnya. (detik/kabarakyat)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending