Connect with us

HUKUM

UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Empat Pilar Kebangsaan

Published

on

Lampung – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) Junaidi Auly menjelaskan bahwa setiap Undang-Undang agar memperhatikan pilar kebangsaan seperti nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

“Idealnya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan pilar kebangsaan, undang-undang harusnya dapat memperkuat dan mendukung nilai-nilai pancasila dan UUD 1945” ujar Junaidi dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Desa Rama Indra, Seputih Raman, Lampung Tengah. Senin (9/11/2020)

Junadi menjelaskan bahwa sila kelima dalam pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia seharusnya dapat dijadikan rujukan dalam UU Cipta Kerja pada setiap klaster.

“Jangan sampai UU Cipta Kerja mendorong ekonomi yang tidak berkeadilan sosial termasuk didalamnya pada klaster ketenagakerjaan,” ungkap Junaidi.

Politisi asal Lampung ini berharap kedepan DPR dan pemerintah dalam merumuskan dan membahas UU harus mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara dengan mempertimbangkan berbagai pendapat, aspirasi, pemikiran, dan tanggapan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik dan penolakan secara luas yang mengancam persatuan. (hadi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Sekjen PBB Yakin Polisi Bisa Rampungkan Dugaan Kasus UU Kekarantinaan

Published

on

By

KabaRakyat.com | BANDUNG – Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mendukung langkah Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat dalam menuntaskan dugaan kasus pelanggaran UU Kekarantinaan. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Ada 2 Alasan PPP Tolak RUU HIP Dimasukan Prolegnas 2021

Published

on

By

JAKARTA – PPP atau Partai Persatuan Pembangunan meminta Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) agar dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021. Apa alasan PPP? 

 Sekjen PPP Arsul Sani menjelaskan,  menyikapi pembicaraan tingkat pertama antara Baleg DPR RI dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkumham, PPP menyatakan bahwa secara substantif, RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) tersebut harus di-drop atau dikeluarkan dari Prolegnas lima tahunan dan tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021endatang.

“Setidaknya ada dua alasan untuk itu. Pertama, Pemerintah pada 3 masa sidang lalu merespon RUU HIP dg merubah substansi RUU ini menjadi RUU kelembagaan saja yakni RUU BPIP. Respon ini tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yg disampaikan Pemerintah kpd DPR,” papar Arsul pada Lintas Parlemen, Kamis (26/11/2020).

Arsul menyampaikan, dari keseluruhan DIM tersebut maka substansi RUU yang dikehendaki Pemerintah menjadi merubah total materi muatan RUU HIP.

Oleh karena itu, lanjutnya, PPP berpendapat tidak relevan lagi untuk mencamtumkan RUU HIP dalam Prolegnas 2021.

Alasan kedua, sambung Wakil Ketua MPR ini, secara subtansi atau materiel, RUU HIP ini ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat. Syarat diterima sosiologis dan filosofis yang seyogianya ada padasebuah UU menjadi tidak terpenuhi oleh RUU HIP.

“PPP mencatat tidak ada yang mendukung jika RUU dibahas dg substansi kontroversial seperti yang ada dalam RUU HIP,” ujar alumni HMI ini. 

“Karena itulah PPP meminta DPR dan Pemerintah tidak meneruskan pencantuman RUU HIP dlm Prolegnas. Namun PPP menghormati hak fraksi manapun atau Pemerintah untuk mengajukan RUU BPIP. Inipun seyogianya disosialisasikan dan dibuka dulu ruang konsultasi publiknya,” pungkas Arsul. (AS)

Continue Reading

HUKUM

Sering Salah Ketik UU, Perlukah Pusat Legislasi Nasional?

Published

on

By

Jakarta – Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya sangat mendukung langkah Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab kesalahan ketik pada UU Cipta Kerja. Bagi Willy, hukuman perlu ditegakkan  agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi di masa akan datang.

“Kalau namanya kesalahan ya tetap sebuah kesalahan. Kesalahan perlu ada punishment yang diberikan agar hal semacam ini tidak lagi terulang. Saya pikir, dari langkah dari Kemensetneg sudah sangat benar. Dan langkah Kemensetneg ini bagian dari pertanggungjawaban publik agar kesalahan serupa tak terjadi lagi,” kata Wakil kepada wartawan, Kamis (5/11/2020) kemarin.

Salah ketik terkait UU Cipta Kerja menjadi bulan-bulanan di media sosial. Netizen salah ketik UU Ciptak Kerja bukan bukan hanya sekali ini terjadi.

Namun, menurut Willy salah ketik hanyalah kesalahan teknik. Dan kesalahan ketik itu tidak akan mempengaruhi substansi dari UU itu, meski UU Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

“(Salah Ketik) memang tidak berefek pada substansi UU itu. Kalau kita perhatikan, mestinya merujuk pada pasal yang ada bunyinya. Sementara ini seperti menemui zonk, tidak ada bunyi apa-apa pada pasal yang dimaksud salah ketik. Ini menandakan bahwa ini benar-benar human error atau kesalahan teknis belaka,” terangnya.

Untuk itu, Willy menjelaskan, ranah pengecekan UU Cipta Kerja itu sudah menjadi domain Setneg setelah diserahkan oleh DPR RI. Alasan itu Willy pun menyinggung soal Pusat Legislasi Nasional yang sempat disebutkan oleh Presiden Jokowi.

“Kejadian salah ketik ini mengingatkan saya kembali tentang sebuah lembaga yang menjadi pusat legislasi nasional yang dulu pernah diungkapkan Pak Presiden Jokowi. Saya pikir kebutuhan akan lembaga ini menjadi sangat penting melihat kejadian ini. Lembaga itu, tidak hanya untuk mencegah kesalahan teknis semacam ini yang menjadi mustahil terjadi. Namun lebih dari itu, supaya produk legislasi kita perlahan semakin tertata rapi,” ujar Willy.

Sebagai informasi, sebelumnya terkait salah ketik pada isi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ramai mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah seorang pejabat Sekretariat Negara (Setneg) dikenai sanksi disiplin sebagai pertanggung jawabannya. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending