Connect with us

RAGAM

Wajar dan Etiskah Najwa Shihab Undang Ketua DPR via Medsos?

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan dirinya tak pernah diajak langsung dan diundang secara langsung oleh Najwa Shihab untuk menjadi narasumber di acara yang dipandunya, Mata Najwa. Dirinya pun saat acara berlangsung juga sedang ada kegiatan lain yang sudah terjadwal jauh-jauh hari.

“Tidak ada komunikasi langsung dari Najwa Shihab ke saya. Saya baru mengetahui setelah ramai di media sosial. Dan, saya memang tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang telah dijadwalkan sebelumnya. Pun, dari DPR RI sudah ada Fahri Hamzah yang mewakili pimpinan dewan,” ujar Bamsoet menanggapi pernyataan Najwa Shihab atas ketidakhadiran dirinya di acara Mata Najwa, di Jakarta, Kamis (26/9/19).

Sebagai orang yang pernah menggeluti dunia jurnalistik, Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini paham betul bagaimana etika mengundang seseorang untuk menjadi narasumber. Tidak bisa dadakan karena setiap orang pasti punya agenda yang sudah terjadwal sejak jauh hari. Karenanya, saat dulu menjadi wartawan, dirinya menyiapkan planning yang rapi dan jelas.

“Akun twitter saya yang di mention Najwa, sudah tidak aktif sejak tahun 2010. Saya hanya punya IG dan facebook yang adminnya dipegang staff saya. Lagipula tidak setiap detik saya melototi media sosial. Karena kantor saya di DPR RI, bukan di media sosial. Mencari saya sangat mudah, setiap hari dari pagi hingga sore selalu ngantor ke DPR RI. Jadi tidak perlu mempermalukan narasumber hanya untuk menaikan rating dan keuntungan pribadi. Banyak cara yang lebih etis dan sikap yang saling menghargai,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, saat demonstrasi mahasiswa di depan DPR RI pada 24 September 2019 kemarin, dirinya berada di DPR hingga Pukul 02.00 WIB. Menunggu situasi kondusif agar bisa berdialog secara langsung dengan mahasiswa.

“Seusai Rapat Paripurna dan konferensi pers sekitar Pukul 16.00 WIB, saya sudah jalan ke depan gerbang depan DPR RI untuk berdialog dengan mahasiswa. Tapi karena situasi yang tidak kondusif, bahkan saya juga kena gas air mata, dialog tidak bisa dilakukan. Saya standby bersama petugas keamanan sampai Pukul 02.00 WIB di DPR,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, dirinya siap kapan pun menerima mahasiswa maupun organisasi masyarakat. Dialog yang jernih dan saling mencerahkan bisa terjadi apalagi hati dan kepala dalam kondisi sejuk.

“Hampir setiap hari saya selalu menerima audiensi dari berbagai kalangan masyarakat. Jangankan BEM, mahasiswa pribadi/perseorangan saja saya terima. Kapanpun kawan-kawan mahasiswa mau berdialog, pintu ruang kerja saya di DPR RI selalu terbuka lebar,” pungkas Bamsoet.  (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RAGAM

Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Anggotanya untuk Bantu Rakyat Terdampak Covid-19

Published

on

By

Banten (31/3) – Wabah Covid-19 harus menjadi momentum untuk membangun solidaritas nasional melalui gerakan saling membantu dan gotong royong. Inilah yang saat ini sedang digaungkan oleh PKS dan Fraksi PKS DPR RI. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan sebagai legislatif kita mendesak pemerintah untuk semakin konkrit dalam mengatasi perseberan Covid-19 dan dampaknya.

“Namun demikian kita juga tidak bisa menunggu gerak pemerintah atau hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, apa yang bisa kita bantu kita bantu, kita bangun solidaritas untuk bahu membahu menolong rakyat yang terkena dampak wabah corona ini sesuai kemampuan dan kewenangan,” pesan Jazuli.

Hal itulah yang mendorong PKS dan Fraksi terus melakukan inisiatif menggalang gerakan dan bantuan secara nasional. Setelah sebelumnya mencanangkan “gerakan nasional pembagian masker dan disinfektan gratis bagi rumah ibadah”, *”gerakan pemotongan gaji dewan pusat dan daerah bulan Maret untuk APD pahlawan medis”*, menolak rapid tes untuk anggota DPR dan keluarganya. Kali ini Fraksi PKS kembali menginisiasi *”gerakan pemotongan gaji dewan pusat dan daerah bulan April untuk ‘jaring pengaman sosial PKS’* melalui bantuan langsung paket sembako”. Struktur PKS dari pusat hingga daerah juga membentuk Gerakan Tanggap Bencana (Genta) PKS.

“Gerakan jaring pengaman sosial PKS yang dicanangkan Fraksi PKS berupa pengumpulan dan pendistribusian kebutuhan pokok dan diberikan kepada masyarakat terdampak khususnya para pekerja informal dan pekerja harian yang terputus penghasilannya karena harus ikut program “di rumah saja” dan “menjaga jarak fisik”,” terang Jazuli.

Inisiatif ini semakin urgent untuk dilakukan PKS, kata Jazuli, karena pemerintah semakin ketat membatasi orang keluar rumah melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang baru diumumkan Presiden. Bahkan katanya akan diikuti darurat sipil.

“Ini artinya masyarakat tidak mampu dan rentan seperti pekerja informal dan harian akan semakin kena dampaknya. Oleh karena itu, Fraksi PKS dari pusat hingga daerah *bersepakat kembali untuk mengalokasikan gaji bulan April* untuk pengadaan paket sembako bagi mereka. Tuntu tidak akan menjangkau semua, tapi mudah-mudahan inisiatif ini bisa diikuti banyak orang sehingga menjadi gerakan sosial yang semakin besar. Setidaknya bisa dimulai dengan membantu tetangga kanan kiri yang tidak mampu atau kemampuannya turun drastis akibat wabah ini,” pungkas Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini sendiri telah menyerahkan 2,5 ton beras dan kebutuhan lainnya untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui DPD PKS di Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon. Kegiatan yang sama secara serentak dilakukan oleh seluruh anggota DPR dan DPRD PKS seluruh Indonesia. (J)

Continue Reading

RAGAM

Bamsoet: Re-Branding MPR RI Diperlukan Agar Tidak Ketinggalan Zaman

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perlu dilakukan re-branding MPR RI yang akan memasuki usia ke-75 tahun pada tahun 2020. Tujuannya, agar MPR RI bisa tampil lebih segar, menarik, dan tak ketinggalan zaman.

“Banyak kalangan, khususnya millenial, yang tak mengetahui apa itu MPR RI. Lembaga ini seperti ada dan tiada, akibat tidak punya branding yang kuat di masyarakat. Dengan melakukan re-branding akan membuka lembaran sejarah baru bagi wajah MPR RI agar menjadi lebih mengakar dan menancap di hati publik,” ujar Bamsoet saat menerima MarkPlus.Inc yang dipimpin Hermawan Kertajaya, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menyambut baik niat MarkPlus.Inc, instansi profesional terkemuka dan sangat berpengalaman di bidang konsultasi, riset pemasaran, dan media, yang ingin berkolaborasi dengan MPR RI untuk membranding MPR RI agar tampil kekinian. Terlebih, branding yang dilakukan MarkPlus.Inc diberikan secara cuma-cuma alias tidak harus dibayar.

“Kolaborasi MPR RI dengan MarkPlus.Inc yang dipimpin Pak Hermawan Kertajaya, akan membuka lembaran sejarah baru bagi wajah MPR RI agar menjadi lebih mengakar dan menancap di hati publik,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, pada prinispnya MPR RI punya positioning kuat dalam pembagian tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dalam sistem penyelenggaraan negara. Sebagai lembaga legislatif yang bergerak dalam semangat teknokratis kebangsaan, MPR RI juga berbeda dengan DPR RI yang day to day lebih banyak ke hal teknis politis, maupun DPD RI yang mengawal semangat kedaerahan.

“MPR RI juga punya Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Banyak yang tak tahu dan bahkan tak mau tahu betapa pentingnya Empat Pilar MPR RI tersebut, lantaran sosialisasi yang dilakukan selama ini terkesan jadul. Karenanya MPR RI kedepan ingin membranding sosialisasinya menjadi lebih fun, lebih fresh, dan lebih gress. Pendekatan sosialisasinya juga akan dibuat beragam. Sosialisasi ke millenial tentu berbeda dengan sosialisasi ke kalangan usahawan maupun sosialisasi ke pemuka agama,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, rencana MPR RI melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) juga merupakan penguat positioning MPR RI diantara lembaga legislatif lainnya. PPHN yang berisi Haluan Negara, tidak akan mengganggu kreatifitas presiden-wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam menjalankan Haluan Pembangunan.

“Haluan Negara lebih banyak bersifat teknokratis, sedangkan Haluan Pembangunan yang dijalankan presiden-wakil presiden bersifat teknis. PPHN akan menjadi acuan bagi presiden-wakil presiden hingga gubernur-wakil gubernur sampai walikota-wakil walikota/bupati-wakil bupati menjalankan berbagai agenda pembangunan. Sehingga terjamin integrasi dan kontinuitasnya. Sehingga antara pusat dan daerah bisa saling menguatkan, bukan seperti saat ini yang terkadang saling menegasikan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, dengan kehadiran PPHN, Indonesia akan mampu menghadapi situasi megatraden dunia. Misalnya, di saat negara maju sudah bergerak ke arah tenaga Nuklir untuk penyediaan listrik, apakah Indonesia masih tetap bergantung kepada batubara. Maupun mengenai kendaraan bermotor berbahan bakar minyak yang di berbagai negara Eropa sudah dilarang, dan beralih ke kendaraan listrik.

“China saja sejak 1953 mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN. Mereka sudah melakukan pembangunan untuk menatap China 2050. Ironis memang, disaat di Indonesia Haluan Negara sedang mengalami pro kontra, di China justru sudah menerapkan pola pembangunan serupa. China menyadari, masa depan harus dipersiapkan sejak dini. Kita juga tak boleh ketinggalan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

RAGAM

Bamsoet: Pokok-Pokok Haluan Negara Menjadi Arah Kebijakan Strategis Penyusunan Haluan Pembangunan Negara

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan setelah mengalami empat kali perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tak lagi memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Fungsi GBHN digantikan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

“Dalam Lampiran UU No. 17/2007, Bab Pendahuluan angka 4 dan 5 disebutkan: Tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Namun pada praktiknya, saat ini keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya,” ujar Bamsoet saat menjadi narasumber Focus Group Discussion ‘Rumusan dan Posisi Haluan Negara yang Dapat Diimplementasikan Saat ini’, yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI), di Jakarta, Senin (20/1/20).

Turut hadir antara lain Gubernur LEMHANAS Letnan Jenderal TNI (purn) Agus Widjojo, Sekretaris Utama LEMHANAS RI Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, Deputi Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) Ir. Bambang Prijambodo, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Firman Noor, Tenaga Profesional Bidang Politik dan Ideologi LEMHANAS RI Kisnu Haryo, dan Pakar Ilmu Politik The Habibie Center Prof. DR. Indria Samego.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain ketiadaan GBHN, desentralisasi dan penguatan otonomi daerah disisi lain juga berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional.

“Lahirnya UU. No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan, didalamnya juga belum memberikan jaminan sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Maupun keberlanjutan antara satu periode presiden ke presiden penggantinya,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, ketersebaran panduan arah pembangunan dari berbagai UU, justru malah menimbulkan kerancuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mencegah kerancuan ini di satu di sisi, dan agar pelaksanaan pembangunan bisa terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik pada sisi lainnya, maka diperlukan penataan kembali rencana pembangunan nasional dalam satu naskah haluan negara yang utuh dan komprehensif.

“Secara filosofis, sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana model GBHN adalah dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya rakyatlah melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR RI yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang merancang dan menetapkannya,” urai Bamsoet.

Mengenai polemik menghadirkan kembali GBHN, mantan Ketua DPR RI ini menegaskan berdasarkan rekomendasi MPR RI 2014-2019, nomenklatur yang digunakan adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan GBHN. Dalam pembahasan di Badan Pengkajian MPR, subtansi PPHN direkomendasikan hanya akan memuat arah kebijakan strategis yang menjadi arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.

“Subtansi PPHN yang merupakan visi antara dari visi abadi bangsa Indonesia harus mampu menggambarkan wajah Indonesia 50 bahkan 100 tahun ke depan. Selain, mampu mengantisipasi megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, perubahan geoekonomi, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia,” tutur Bamsoet.

Nantinya, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, hadirnya PPHN tidak akan mengurangi ruang kreatifitas Presiden untuk menerjemahkan ke dalam program-program pembangunan. Dengan adanya PPHN akan menjadi payung yang bersifat politik bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknoratis.

“Dengan begitu, hadirnya PPHN sama sekali tidak bertentangan dengan sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending