Connect with us

INTERNASIONAL

Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah batalkan Calling Visa untuk Israel

Published

on

JAKARTA – Pemerintah RI tetap bersikukuh untuk menerbitkan Calling Visa bagi Israel melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan akan memperketat prosesnya.

Melihat kebijakan itu Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan agar Pemerintah membuat peraturan harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan meminta kebijakan itu untuk dibatalkan.

“Pemerintah jelas keliru ketika calling visa untuk Israel diberikan, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Paragraf pertama jelas dan tegas menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, Palestina masih diduduki Israel, itu jelas penjajahan” tegas Kharis dalam keterangan Pers kepada Media senin 30 November 2020.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyayangkan langkah Kemenkumham yang bertolak belakang dengan Kemenlu RI.

“saya masih ingat dan selalu ingat perkataan Ibu Menlu “Kita selalu dekat di hati, di setiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, isu Palestina, is always there,” sikap Menlu sudah bagus namun begitu Menkumham didalam mengambil langkah terbitkan calling visa seperti menampar muka sendiri” jelas Kharis.

Perlu diketahui pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan layanan visa elektronik bagi orang asing subyek Calling Visa sejak tahun 2012. Pemerintah telah menetapkan delapan negara calling visa, yaitu Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria dan Somalia.

Menurut legislator asal Solo ini dalam politik luar negerinya, negara Israel itu negara penjajah yang telah teramat banyak melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan yang menyebabkan rakyat Palestina kehilangan tanah airnya dan kehilangan kedaulatannya sebagai individu, sebagai warga negara, dan sebagai bangsa.

“Sebagai salah satu wakil rakyat Indonesia yang gandrung akan keadilan dan kemanusiaan saya minta agar Pemerintah membatalkan pemberian calling visa kepada Israel,” tutup Kharis. (Fajar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

INTERNASIONAL

Warga Malaysia Lecehkan RI, Komisi I DPR RI: Saya Minta Kasus Ini Diselesaikan Secara Baik-baik dengan Kedua Negara

Published

on

By

JAKARTA –  Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Syaiful Bahri Ansori ikut angkat suara terkait pelecehan lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Malaysia. Syaiful meminta pelaku ditangkap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya.

“Pelaku perlu ditanyakan secara detail maksud tujuan melakukan penghinaan dan pelecehan itu,” kata Syaiful pada wartawan, Rabu (30/12/2020).

Politisi PKB asal daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember ini menegaskan agar hukum yang berlaku tetap ditegakan. Sementara kasus hukumnya tetap berjalan terhadap tersangka.

“Saya minta kasus ini diselesaikan secara baik-baik dengan kedua negara. Penegak hukum kita harus cari tahu motivasinya, dan mereka menyanyikan dengan melecehkan Pancasila itu untuk apa? Jika sudah jelas, baru bisa diselesaikan secara hukum atau kekeluargaan? Jadi kasus pelecehan ini harus diselesaikan secara komprehensif, tidak parsial dan setengah-setengah karena ini menyangkut masalah ideologi Indonesia,” ujar mantan Ketua Umum PMII ini.

Ketua Ikatan Alumni UIN Sunan Kalijaga (IKA SUKA) Yogyakarta ini menyampaikan, kasus ini harus dibuka ke publik agar semua terang benderang. Ia juga berharap kasus serupa tak terjadi lagi dikemudian hari.

“Saya harap kasus ini diselesaikan dengan baik dan memberikan efek jera sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari. Saya yakin dengan cara seperti itu semua akan clear, dan harus lebih terbuka, tidak boleh dengan cara sembunyi-sembunyi, biar semua tahu dan tak terjadi lagi hal serupa,” terang Syaiful.

Sebagai informasi, akun Youtube atas nama MY Asean telah mengunggah load sebuah konten video tidak pantas dengan hinaan dengan memparodikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahkan lirik lagu Indonesia Raya diubah dengan kalimat-kalimat memancing emosi, sangat provokatif dengan penuh hinaan. Parahnya lagi, ada lirik menghina Presiden Jokowi serta Presiden pertama sekaligus Proklamator RI, Soekarno.

MY Asean dengan bangga menggunakan bendera Malaysia sebagai foto profilnya membuat video itu berdurasi 1 menit 31 detik. Dalam akunnya judulnya diberi nama ‘Indonesia Raya Instrumental (Parody + Lyrics Video,’ yang diawali dengan suara ayam berkokok.

Dalam video itu menampilkan latar bendera Merah Putih dengan diplesetkan logo burung Garuda Pancasila dengan logo ayam. Dan di sisi kanan dan kiri ada gambar yang ditampilkan sebagai karakter kartun bocah yang sedang kencing. (HMS)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Karantina Total, Dubes Panama: Para Pejabat Setempat Berupaya Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Setelah melakukan lockdown pada 24-27 Desember dan 30 Desember 2020 hingga 1 Januari 2021 memdatang, pemerintah Panama kembali memperpanjang karantina total paska kenaikan rata-rata per hari 2735 kasus. (lebih…)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Pelecehan Lagu Indonesia Raya, Sekjen PBB Minta Pihak Malaysia Ungkap Pelakunya

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Video berisi parodi lagu Indonesia Raya yang cenderung melecehkan diunggah oleh akun Youtube My Asean dari Malaysia. Video ini pun kini viral dan menjadi perbincangan masyarakat luas. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending