Connect with us

OPINI

Waspadai Manuver Politik dengan Modus Hoax

Published

on

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI

Kecenderungan menyebarluaskan berita bohong atau hoax sebagai modus melakukan manuver politik kemungkinan akan berlanjut menuju pelaksanaan agenda pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun ini.

Karena itu, masyarakat dan semua institusi penegak hukum perlu mewaspadai kecenderungan itu.

Setelah hoax tentang tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu yang telah tercoblos, tidak tertutup kemungkinan akan muncul hoax lain yang masih berkait dengan persiapan Pilpres dan Pileg 2019, utamanya hoax yang diarahkan untuk mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

Dan, sudah barang tentu hoax lain yang bertendensi mendiskreditkan pemerintah atau calon presiden petahana.

Karena itu, menjadi sangat penting bagi penegak penegak hukum untuk segera dan sigap merespons hoax seperti itu. Respons terukur dari penegak hukum menjadi keharusan agar hoax seperti itu tidak meresahkan masyarakat, dan juga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Setiap institusi yang menjadi target hoax pun hendaknya memberi reaksi yang cepat, dengan memberi penjelasan terbuka kepada semua elemen masyarakat.

Pimpinan DPR mengapresiasi reaksi cepat yang dilakukan oleh KPU dalam merespons hoax tentang container berisi surat suara yang sudah tercoblos.

Apresiasi juga patut diberikan kepada para petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang langsung merespons hoax bermuatan isu tentang tsunami maupun gempa bumi.

Sementara itu, pimpinan DPR mengimbau masyarakat untuk semakin selektif dan bijaksana dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di ruang publik. Setiap hari, ada ratusan bahkan ribuan informasi yang beredar di ruang publik. Pada era sekarang ini, lalu lintas informasi sudah diibaratkkan debu yang bertebaran.

Karena itu, sikapi setiap informasi dengan proporsional sambil berupaya melakukan konfirmasi pada institusi-institusi yang berwenang. []

OPINI

Kenapa Bawaslu Begitu Nafsu Pada Anies Baswedan?

Published

on

By

Oleh: Dr. H. Ahmad Yani, SH,MH

Sebuah pernyataan terbuka Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang dukungan Gubernur kepada pasangan Calon Presiden Nomor urut 01 adalah tamparan keras bagi Bawaslu RI.

Saya mengutip pernyataan tersebut, sebagai dasar bahwa Bawaslu RI sudah tidak netral. Dalam akun twitter Romy Mengatakan “Sudah 18 Gubernur mendukung #Jokowi2Periode … sementara di sebelah belum satupun. Insya Allah ini akan menambah signifikan kemenangan pak @jokowi dibandingkan 2014 ” Jumat (14/9/2018).

Pernyataan lain lagi di kemukakan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Indonesia Kerja (TKN KIK) Abdul Kadir Karding optimistis Joko Widodo dan Ma’aruf Amin (Jokowi – Ma’ruf) akan meraup 55 persen suara dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Angka tersebut dinilai merupakan target realistis mengingat kantong-kantong dukungan dari daerah. Ia mengklaim, saat ini, sudah ada 30 gubernur dan 359 bupati serta wali kota yang telah menyatakan dukungannya secara gamblang kepada Jokowi dan Ma’aruf Amin.

Beberapa Gubernur sudah terang-terangan menyatakan dukungan kepada Jokowi – Ma’ruf. Awal September lalu, Gubernur Papua yang juga Ketua DPP Demokrat, Lukas Enembe, menyatakan dukungan untuk Jokowi tersebut. Ia membelot dari sikap politik partainya.

Begitu pula dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pun menyatakan secara gamblang dukungan ke Jokowi-makruf.

Kalau klaim tim kampanye itu dihitung, maka masih banyak nama yang belum disebutkan, termasuk walikota dan Bupati yang Secara terbuka menyatakan dukungan kepada 01 tetapi mereka tidak dikatakan melanggar UU Pemilu. Jadi ini ironi negara hukum.

Tenyata bukan hanya Gubernur, Menteri pun, dalam acara kenegaraan bersama IMF di Bali mengangkat 1 jari. Mereka adalah Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan. Sudah dilaporkan, tapi tidak diproses. Bawaslu lagi-lagi menjadi pemain, bukan wasit. Maka sampai disini Wasit (Bawaslu) saya kasih piala pemain terbaik dalam liga pemilu Indonesia.

Akan tetapi acungan jari itu ketika tiba kepada Anies Baswedan, maka dukung mendukung itu adalah tindak pidana pemilu. Sebuah tontonan ketidakadilan yang mencolok mata, yang menggugah nurani dan melahirkan perlawanan.

Anies hanya mengangkat 2 jari kemudian diadili. Pernyataan dukungan pun tidak segamblang para Gubernur pendukung Jokowi-makruf. Lalu ia harus dikebiri oleh Penegak hukum, dalam hal ini Bawaslu.

Saya melihat ini sebagai ironi negara hukum. Semua menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik pihak tertentu, sehingga integritas penyelenggara pemilu wajib dipertanyakan.

Kenapa mereka begitu takut kepada 2 jari Anies Baswedan?

2 jari itu adalah jari kebenaran dan jari kemenangan. 2 jari itu juga akan memegang paku di bilik suara. Tidak mungkin menggunakan satu jari. Kertas suara tidak akan tercoblos kalau menggunakan satu jari. Mereka takut karena Anies lebih berpengaruh dari 30 Gubernur yang diklaim itu tadi.

Apabila tim 02 Prabowo-Sandi mengkritik cara Bawaslu ini, mereka akan mengatakan, bahwa tim 02 Prabowo-Sandi sedang mendelegitimasi pemilu. Pikiran ini kasarnya sangat picik. Sementara tontonan ketidakadilan terbuka dihadapan publik. Mereka ingin melemparkan tuduhan, tetapi mereka sendiri sedang merusak sistem hukum dan sistem demokrasi.

Lalu dimana netralitas itu? Netralitas adalah kata yang tidak baik untuk digunakan. Alasan netralitas mempertebal topeng ketidakjujuran lembaga negara. Mereka harus menegakkan hukum, bukan berdiri netral untuk menunggu dikte dari penguasa.

Kita tidak lagi berharap lagi pada netralitas. Maka jalan yang paling mungkin adalah memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada Anies Baswedan. Ia orang baik, jujur, memiliki integritas, tetapi dia akan ‘dibunuh’ karakter dan gerakannya oleh alat negara.

Dari apa yang berkembang, kesimpulan terakhir saya, meskipun ini merupakan dugaan, Bawaslu seakan-akan sudah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan untuk melegitimasi hembusan angin kecurangan dalam pemilu.

Maka kewaspadaan harus ditingkatkan, karena secara kasat mata, dapat dilihat bagaimana Bawaslu telah menjadi bagian dari pemain, bukan sebagai wasit.

Negara dibikin gaduh karena sikap lembaga negara yang tidak adil. Tapi apabila protes disampaikan maka dianggap mengacaukan pemilu, dan lain sebagainya.

Wallahualam bis shawab

Dr H Ahmad Yani,SHMH
Caleg DPR RI PBB Dapil DKI 1
Jakarta Timur.

Continue Reading

OPINI

Berikut Pidato Lengkap Ketua DPR di Paripurna Pembukaan Masa Sidang III 2018-2019

Published

on

By

PIDATO KETUA DPR RI

PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI

PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III

TAHUN SIDANG 2018–2019

SENIN, 7 JANUARI 2019

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati:

  • Para Wakil Ketua DPR;
  • Para Anggota DPR;
  • Hadirin yang berbahagia. 

Pidato kali ini saya beri judul “Tahun Politik, Tahun Prestasi Dewan”

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir kembali dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018–2019.

Ahlan Wa Sahlan, Selamat Datang kepada seluruh Anggota DPR yang telah melaksanakan kunjungan kerja dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Kiranya semua aspirasi, harapan serta masalah yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti dalam rapat-rapat dan sidang-sidang Dewan yang terhormat.

Sebelum saya lanjutkan, untuk mencairkan suasana, izinkan saya menyampaikan dua buah bait pantun:

“Masuk ke hutan pergi berburu,

Dapat sepasang rusa belang kaki.

Dengan ucapan selamat tahun baru,

Hari ini masa sidang kita mulai lagi.”

“Bunyi gendang bertalu-talu,

Penyanyi cantik penuh senyuman.

Meskipun kita menyongsong pemilu,

Tugas di DPR tetap diutamakan,”

Selanjutnya, perkenan Pimpinan DPR mengucapkan selamat Tahun Baru 2019,  mari kita jadikan Tahun 2019 sebagai puncak pencapaian prestasi DPR RI Periode 2014-2019. Untuk itu, mari kita kerahkan segala daya upaya, tenaga, waktu dan pikiran untuk memberikan yang terbaik bagi pembangunan bangsa dan negara.

Kita semua akan dicatat oleh sejarah, apabila dapat memberikan legacy dengan melahirkan undang-undang dan anggaran yang dapat membawa lompatan bagi kemajuan bangsa di masa depan. Saatnya kita merampungkan undang-undang untuk memantapkan konsolidasi demokrasi, pengelolaan sumber daya alam yang adil serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan hukum nasional yang berkeadilan serta pembangunan kebudayaan yang dapat menjamin terpeliharanya kebinnekaan kita sebagai bangsa.

 Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada kesempatan yang mulia ini, atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPR, dari lubuk hati yang paling dalam, kami menyampaikan rasa duka cita kepada para korban bencana tsunami yang terjadi di wilayah Banten dan Lampung Selatan, tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat serta musibah lainnya di beberapa wilayah Indonesia.

DPR meminta kepada Pemerintah untuk terus meningkatkan mitigasi bencana sehingga dapat memperkecil jatuhnya korban jiwa. Harus diakui manajemen bencana kita masih tergolong lemah, early warning system tidak berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat tidak mempunyai informasi mengenai bencana yang akan terjadi di wilayahnya.

DPR memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah dalam melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan dampak bencana serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sudah saatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan tata ruang dan tata kota serta penyusunan anggaran memperhatikan sungguh-sungguh kondisi Indonesia yang berada di kawasan cincin  api yang rawan dengan bencana. Ini merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi DPR dan Pemerintahan yang akan datang.

 Sidang Dewan yang Terhormat, hadirin yang saya muliakan,

Dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan ini, izinkan kami menyampaikan rencana kegiatan DPR pada Masa Persidangan III serta berbagai kegiatan Dewan lainnya.

Di bidang legislasi,  terdapat 33 (tiga puluh tiga) RUU yang masih dalam tahap pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I antara DPR dan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR, Pemerintah, maupun dari DPD. Dari 33 (tiga puluh tiga) RUU tersebut, kita targetkan 5 (lima) RUU dapat disahkan menjadi UU, yaitu:

  1. RUU tentang Perkoperasian;
  2. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  3. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
  4. RUU tentang Kebidanan; dan
  5. RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Pimpinan Dewan mengharapkan komitmen dan kerja keras dari seluruh Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan, bersama-sama dengan Pemerintah untuk merampungkan pembahasan RUU yang sudah ditetapkan untuk diselesaikan pada masa persidangan ini. Kita harus ingat, bahwa kinerja Dewan yang paling banyak di sorot oleh rakyat adalah kinerja di bidang legislasi.

Pimpinan Dewan sendiri akan selalu mencari solusi jika dalam pembahasan RUU terdapat hambatan dan kendala, baik yang datang dari Anggota, Fraksi-fraksi maupun dari pemerintah sendiri. Pimpinan Dewan akan mengawal dengan seksama setiap pembahasan RUU agar kualitasnya tetap terjaga, walaupun dikejar dengan target penyelesaian.  Kita sama sekali tidak menghendaki,  hanya karena ingin mengejar target, masalah kualitas pembahasan RUU lalu kita abaikan.  Sedikit-banyaknya judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan tolok ukur dari kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah.

Pimpinan Dewan juga mengingatkan kita semua, agar UU yang diamanatkan oleh putusan MK untuk diamandemen, hendaknya dapat diprioritaskan, antara lain seperti, UU di bidang pengelolaan sumber daya alam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan.  Kita juga mempunyai pekerjaan rumah untuk segera menyelesaikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat.

 Sidang Dewan yang Terhormat,

Di bidang anggaran, DPR memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah yang telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian dan lembaga, serta para gubernur tepat waktu, sebagai tindak-lanjut telah disahkannya UU APBN Tahun Anggaran 2019. Penyerahan DIPA tepat waktu merupakan salah satu kunci percepatan belanja Pemerintah.

DPR meminta Kementerian dan Lembaga, serta Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan negara. Sejalan dengan itu, sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing juga perlu semakin ditingkatkan.

Kita juga patut memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan divestasi PT. Freeport Indonesia yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Dewan yang Terhormat, hadirin yang saya muliakan,

Untuk bidang pengawasan, DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Hakim Konstitusi pengganti Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., dan Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM yang akan segera berakhir masa jabatannya. Keduanya merupakan unsur hakim yang mewakili DPR di Mahkamah Konstitusi, karena itu diharapkan prosesnya dapat dilakukan dengan lebih cepat.

DPR juga akan memberi pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari Negara-Negara Sahabat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan persahabatan Indonesia dengan negara-negara lain.

Terkait dengan pelaksanaan tugas Panitia Kerja yang dibentuk melalui alat kelengkapan Dewan, Tim Pemantau, dan Tim Pengawas DPR, kami meminta untuk dapat menyelesaikan tugasnya pada masa persidangan ini. Sehingga energi dan waktu kita dapat digunakan untuk menyelesaikan pembahasan RUU yang sudah dinantikan oleh rakyat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada setiap masa persidangan, DPR tidak pernah berhenti untuk meningkatkan peran diplomasi parlemen, karena itu,  DPR akan mengirim Delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang/konferensi organisasi parlemen regional maupun Kerja Sama Organisasi Internasional, yaitu:

  1. Sidang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) pada tanggal 14-17 Januari 2019 di Kamboja. Pada forum ini Indonesia akan mengusulkan draf resolusi pada Women Agenda dan menjadi co-sponsor untuk beberapa draf resolusi pada agenda lainnya.
  2. Meeting of APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs pada tanggal 12 – 14 Februari 2019 di Thailand. Sidang ini akan menghasilkan laporan dan draf resolusi yang telah dibahas untuk disampaikan dan diadopsi pada Sidang Pleno APA yang akan datang.

Disamping itu, DPR juga menerima beberapa undangan untuk menghadiri pertemuan/konferensi internasional, yaitu:

  1. Meeting of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Global Parliamentary Network pada tanggal 13-15 Februari 2019 di Perancis;
  2. The 2019 Parliamentary Hearing at the United Nations, pada tanggal 21-22 Februari 2019 di Amerika Serikat, yang membahas isu-isu global yang sedang dihadapi seperti perubahan iklim; migran dan pengungsi; pembangunan berkelanjutan; dan perlucutan senjata nuklir;
  3. The 44th Session of the Steering Committee of Parliamentary Conference on the WTO pada bulan Februari 2019 di Belgia; dan
  4. The 14th Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States pada tanggal 11-14 Maret 2019 di Maroko.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sebelum menutup pidato pembukaan ini, saya ingin mengingatkan kita semua, karena bulan-bulan ke depan adalah bukan-bulan politik, dimana para anggota Dewan yang mencalonkan kembali akan sangat disibukkan dengan perjuangan di daerah pemilihannnya masing-masing. Mari kita atur manajemen waktu kita dengan sebaik-baiknya,  gunakanlah waktu di akhir pekan secara optimal untuk turun ke dapil masing-masing. Sedangkan hari-hari kerja tetap digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai anggota Dewan yang terhormat.

Mari kita songsong Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 dengan riang gembira sebagai festival kedaulatan rakyat. Pemilu bukan ajang untuk saling melemahkan, apalagi saling menjatuhkan, melainkan ajang untuk memperkuat kebersamaan dan persaudaraan kita sebagai bangsa.

Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan suasana yang sejuk dan damai, jauh dari rasa permusuhan dan pertentangan. Kepada kedua tim kampanye Capres-Cawapres kami menghimbau hendaknya bisa menahan diri, mari kita utamakan kampanye yang berkualitas, adu gagasan, dan adu program, demi terwujudnya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepada penyelenggara Pemilu kami juga menghimbau untuk tetap menjaga netralitas, independensi, dan profesionalismenya,  supaya Pemilu 2019 benar-benar berjalan dengan jujur, adil, dan damai, sebagaimana harapan kita semua.

Keberhasilan kita menjalankan Pemilu secara damai untuk kesekian kalinya, akan menempatkan Indonesia sebagai kampium demokrasi baru yang diakui oleh dunia.

Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Pimpinan DPR dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan III DPR RI, Tahun Sidang 2018–2019, akan dimulai sejak hari ini, Senin 7 Januari 2019 sampai dengan berakhirnya masa persidangan ini.  Kepada semua Anggota Dewan, kami menyampaikan “SELAMAT BEKERJA” mari kita optimalkan masa persidangan ini dengan bekerja sekeras-kerasnya guna memperjuangkan aspirasi dan harapan seluruh rakyat Indonesia.

“Bila kembang di taman tampak layu,

Segera siram agar kembali indah.

Ajak semua masyarakat peduli pemilu,

Agar terpilih pemimpin yang amanah.”

 

“Sepasang burung terbang serasi,

Tampak melintas dibalik awan.

Pemilu ibarat pesta demokrasi,

Kompetisi jangan merusak persatuan.”

 Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

 

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

 

BAMBANG SOESATYO, S.E.,M.B.A.

 

Continue Reading

OPINI

Meloloskan Kembali Bulan Bintang Ke Senayan

Published

on

Oleh: H. Jurhum Lantong

Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Masalah pokok bagi Partai Bulan Bintang (PBB) sekarang ialah bagaimana partai warisan Masyumi ini dapat kembali berkiprah di Parlemen. Karena sebenarnya, disitulah habibat partai yang didirikan pada 17 Juli 1998 ini.

Sudah terbukti, ketika PBB berada di Senayan, pengaruh dan kepemimpinannya terasa signifikan, walaupun perolehan suaranya tidak dominan. Hal itu terjadi, karena PBB dididik secara politik untuk mewarisi spirit dan metode perjuangan Masyumi yang terkenal cerdas dan militan. (lebih…)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending