Connect with us

HUKUM

Yusril Yakinkan Jokowi Untuk Bebaskan Abubakar Baasyir

Published

on

Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga Penasehat Hukum Jokowi Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra berhasil meyakinkan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Ustadz Abubakar Baasyir dari LP Teroris Gunung Sindur, Bogor.

Abubakar Baasyir sudah mendekam dalam LP selama sembilan tahun dari pidana lima belas tahun yang dijatuhkan kepadanya. Sudah saatnya Baasyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Baasyir harus dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan.

Baasyir kini telah berusia 81 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang makin menurun. Jokowi menegaskan kepada Yusril bahwa beliau sangat prihatin dengan keadaan Ustadz Abubakar dan karena itu meminta Yusril untuk menelaah, berdialog dan bertemu Abubakar Baasyir di LP Gunung Sindur.

Semua pembicaraan dengan Baasyir dilaporkan Yusril ke Jokowi, sehingga beliau yakin bahwa cukup alasan untuk membebaskan Baasyir dari penjara. “Saya sangat menghormati para ulama. Saya tidak ingin ada ulama yang berlama-lama berada dalam lembaga pemasyarakatan,” ucapnya.

Karena itu Presiden Jokowi segera memerintahkan jajarannya untuk membebaskan Baasyir. Penangkapan Baasyir dengan tuduhan terorisme terjadi pada masa pemerintahan SBY. Pembebasan Baasyir akan dilakukan secepatnya sambil membereskan administrasi pidanya di LP. Baasyir sendiri minta waktu setidaknya tiga hari untuk membereskan barang-barangnya yang ada di sel penjara. Setelah bebas, Baasyir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim.

Ustadz Abubakar Baasyir mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah atas pembebasannya ini dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil inisiatif pembebasan dirinya. Kepada juru rawat yang memeriksa kakinya yang sakit, Baasyir mengatakan “Pak Yusril ini saya kenal sejak lama. Beliau ini orang berani, sehingga banyak yang memusuhinya. Tetapi saya tahu, beliau menempuh jalan yang benar,” kata Baasyir.

Yusril datang ke LP Gunung Sindur ditemani Dr. Yusron Ihza dan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor. Ia didaulat untuk menjadi imam dan khatib Jum’at di Mesjid LP. Keluarga Ustadz Abubakar Baasyir juga datang dari Solo. Hadir pula pengacara Abubakar Baasyir Achmad Michdan yang turut bersyukur atas bebasnya Baasyir.  (Bd)

HUKUM

Sudah 700 Hari Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Selesai Temukan Pelaku Penyiraman

Published

on

Jakarta – 700 hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Novel Baswedan terjadi. Hingga kini polisi belum juga bisa mengungkap siapa pelaku dan dalang dibalik penyiraman air keras tersebut pada 11 April 2017.

Dalam menyikapi hal tersebut, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) menyampaikan sikap dengan melakukan longmarch dan aksi demontrasi di setiap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. 

“Hari ini kami melakukan aksi di tiga titik yaitu kantor DPP PDIP, DPP Demokrat, dan DPP PPP untuk mendesak para Ketua Umum Partai Politik (Parpol) agar menyampaikan ke fraksi-fraksinya yang ad di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi III untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dan mempertanyakan perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel. Bahkan ada dugaan keterlibatan Jendral Polisi dalam kasus tersebut,” ungkap Abd. Rahmatullah Rorano Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI). Jumat, (05/4/2019).

Rorano menambhkan, selama proses pengungkapan kasus ini berjalan, terdapat berbagai macam kejanggalan. Salah satunya ialah rilis sketsa wajah terduga pelaku yang berbeda antara Markas Besar (Mabes) Polri & Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Selain itu beberapa terduga pelaku yang ditangkap tetapi kemudian di bebaskan.

“Desakan ini bukan hanya untuk Parpol, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo agar tegas dan komitmen dalam penegakan hukum sebagaimana nawacita yang selama in beliau sampaikan di berbagai forum publik. 

Sehingga apabila dalam proses kedepannya aksi ini tidak mendapat respon, maka kami meminta Presiden Jokowi segera untuk mencopot Kapolri,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Menyimpang, Dana Desa Aeng Panas Sumenep Tak Kunjung Selesai

Published

on

Sumenep – Lambannya pengerjaan proyek dana desa tahun anggaran 2018 di desa Aeng Panas, kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep yang ditengarai tidak tepat waktu dan diduga telah menyimpang dari prosedur yang ada kini semaki memanas.  

Pasalnya dari dua item kegiatan tahun anggaran 2018 tersebut selain pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu, juga administrasi dari dua kegiatan tersebut menjadi persoalan yang baru, dikarenakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari dua kegiatan tersebut selesai terebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan.   

Aktifis Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur), Wani, mengecam salah fatal ketika kegitan 2018 dikerjakan tahun 2019, lebih-lebih jika SPJ sampai deselasikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. 

“Jadi itu sudah salah total karena selain peksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu,  tambah fatal lagi ketika SPJ itu bisa selesai terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan, jadi itu kan sudah ngawur dan pastinya itu sudah ada kerja sama antar pihak desa, pihak pendamping dan yang lainnya,  karena tidak mungkin hal itu bisa sampai terjadi ketika tidak ada kerja sama antar kelembagaan tersebut,” tegas Wani melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Rabu, (20/3/2019).

Pihaknya juga mengecam, seluruh pihak yang berwenang dalam hal kegiatan dana desa di desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, untuk bersama-sama mempertanggung jawabkan hal itu.

Terpisah, Arif Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) kecamatan Pragaan ketika dimintai komentarnya via telepon, membenarkan bahwa, kegiatan di desa Aeng Panas tersebut memang program tahun anggaran 2018 namun memang baru dilaksanakan pada bulan 2 tahun 2019, dan ia pun mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut memang selesai terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2018 berkisar pada bulan Desember tahun 2018.

“Ia mas pengerjaan Dana Desa (DD) di desa Aeng Panas yang dua titik itu SPJnya memang sudah selesai sekitar bulan Desember 2018 dan pekerjaannya memang baru dikerjakan 2019 ini, namun mohon maaf mas itu diluar sepengetahuan saya, karena saya tidak hanya memantau yang desa Aeng Panas mas, tapi juga ada desa yang lain, jadi itu merupakan keteledoran saya,” ungkapnya melalui via telepon.

Namun berbeda dengan Rofik Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, pihaknya mengaku kegiatan di dua titik di desa Aeng Panas tersebut memang dikerjakan pada bulan 2  tahun 2019 namun berkaitan dengan SPJ dari dua titik kegitan tersebut menurutnya belum selesai.

Padahal sebelumnya, Arif Pendamping Desa (PD) kecamatan paragaan Saat dikonfirmasi oleh wartawan TeraDesa.com melalui via teleponnya mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut sudah selesai pada Desember 2018 (sebelum pekerjaan dilakukan).

Selain itu, dilansir dari pernyataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD)  kabupaten Sumenep, Masuni menyampaikan bahwa pada awal bulan Maret 2019, hanya ada empat desa saja di kabupaten sumenep ini yang belum menyetorkan SPJ, namun desa Aeng Panas tidak termasuk dari empat desa yang belum menyetorkan SPJ terdebut. (ari)

Continue Reading

HUKUM

LKBHMI PB HMI Akan Laporkan PT Daka Grup

Published

on

Jakarta –LKBHMI PB HMI akan melaporkan PT Daka Grup ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena melakukan aktivitas pertambangan ilegal.

Perusahaan yang beroperasi di desa dingin, kecamatan Lasolo Kepulauan, kabupaten Konawe Utara provinsi Sulwesi Tenggara (Sultra) akan dilaporkan karena dalam melakukan aktiviatas penambangan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang mana hal itu merupakan syarat bagi perusahaan dalam melakukan penambangan dikawasan hutan milik negara.

“Jadi, perusahaan tersebut, walaupun belum memiliki izin, namun telah beberapa kali melakukan pengapalan, tidak hanya sampai disitu, perusahaan ini juga tidak mempunyai izin penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jadi, memang perusahaan ini telah nyata-nyata dan menginjak-injak aturan yang ada,” ungkap La Ode Erlan selaku Seketaris Umum Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Sekum Bakornas LKBHMI PB HMI) melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Selasa, (02/4/2019).

Aktifitas pertambangan yang dilakukan dikawasan hutan milik negara tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan hutan, melanggar UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan. 

“Jadi, sudah sangat jelas bahwa aktifitas pertambangan tidak bisa dilakukan tanpa adanya izin terlebih dahulu,” tegas La Ode.

Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) 43/2008 pasal 2 peraturan menteri kehutanan nomor: P.43/Menhut-II//2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan yang mengatur bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar izin Menteri.

“Akibat dari aktifitas pertambangan ini telah terjadi pencemaran lingkungan yang mana limbah beracun tersebut sudah berserakan di bibir pantai boedingin kecamatan la solo kabupaten konawe utara,” imbuhnya.

La Ode menambahkan bahwa, perusahaan yang tidak mengantongi IPPKH sebagai mana diatur dalam pasal 78 ayat 6 Undang-Undang (UU) Kehutanan dapat diberi sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar.

“Jadi, pemerintah daerah jangan coba bermain-main dan mencoba menutup-nutupi aktifitas pertambangan ini, karena kami mendapat informasi ada tokoh elit Sultra yang menjadi aktor intelektual ilegal mining tersebut,” tandasnya. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending