Connect with us

EKONOMI

7 Catatan Kritis PKS atas Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020

Published

on

JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI menggelar konferensi pers menyikapi Pembahasan RUU Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020 (Senin, 6/9) dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan didampingi Ecky Awal Mucharram (Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekku/Anggota Banggar), Sukamta (Wakil Ketua Fraksi Bidang Polhukam), Anis Byarwati (Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan/Pimpinan BAKN), dan Suryadi (Wakil Sekretaris Fraksi PKS).

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS menjelaskan sikap dan mengajukan mengajukan nota keberatan atau minderheids nota yang berisi 28 catatan kritis dan tajam atas kinerja anggaran pemerintah tahun 2020. 

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan sebenarnya Fraksi PKS bisa menolak laporan APBN 2020 tapi demi kemaslahatan yang lebih besar Fraksi PKS mengajukan nota keberatan.

“PKS memberikan minderheids nota berisi 28 catatan kritis, tajam, dan mendasar. Kami meminta agar seluruh catatan kritis PKS diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja APBN ke depan. Kenapa kami sangat kritis karena di masa pandemi pemerintah tidak hanya bersandar pada UU APBN yang disepakati bersama DPR tapi juga Perppu yang diteken Presiden dan kami tolak dulu. Sehingga PKS harus memastikan tidak ada penyelewengan dan abuse of power dalam pengelolaan uang rakyat,” ungkap Jazuli.

Fraksi PKS, lanjut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, berusaha keras menjaga agar APBN benar-benar berpihak pada rakyat. Manajemen pengelolaan APBN semakin kredibel dan akuntabel. Tidak ada korupsi dan kebocoran dalam pelaksanaan anggaran, termasuk juga dalam penerimaan pendapatan.

Fraksi PKS juga berharap pemerintah efektif dan efisien dalam mewujudkan APBN pro rakyat sebaliknya menekan anggaran yang tidak terserap (silpa). Apalagi sebagiannya diperoleh dari utang luar negeri pemerintah. Di tengah pandemi covid anggaran harus dibelanjakan secara optimal untuk mengatasi dampak pandemi dan menyelamatkan rakyat, bukan malah tidak terserap.

“Fraksi PKS menyoroti fundamental APBN kita yang tidak sehat saat ini. Mulai dari membengkaknya utang pemerintah dan bunganya tiga kali lipat batas yang direkomendasikan dan menjadi beban generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Kesinambungan fiskal yang mengkhawatirkan. Tingginya silpa atau anggaran yang tidak terserap. Hingga rendahnya kinerja pendapatan pemerintah. Ini yang kita soroti secara tajam dalam laporan pertanggungjawaban APBN 2020 sehingga kita ajukan minderheids nota,” jelas Jazuli.

Catatan Kritis Fraksi PKS Terhadap RUU Pertanggungjawab APBN 2020

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Ecky Awal Mucharram mengungkapkan secara umum kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2020 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak tidak optimalnya penanganan pandemi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat. Ecky memaparkan sejumlah catatan kritis Fraksi PKS terkait RUU Tentang Pertanggung-jawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 yang akan segera disahkan.

Pertama, Fraksi PKS berpendapat buruknya kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang dan diperparah pada masa pandemi Covid-19. Tercatat total utang Pemerintah pada tahun 2020 mencapai Rp6.080,08 triliun atau 39,4 persen terhadap PDB. Tingginya utang juga diiringi dengan melonjaknya beban bunga yang dibayarkan. Nilai ini menjadi sejarah baru bahwa akumulasi utang, persentase peningkatan dalam satu tahun anggaran, dan rasio utang terhadap PDB tahun 2020 menjadi yang tertinggi. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan Penerimaan Negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang. 

Kedua, Fraksi PKS berpendapat pemerintah menghadapi persoalan serius terkait dengan kesinambungan fiskal. Realisasi keseimbangan primer pada 2020 tercatat sebesar negatif Rp633,61 triliun. 

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat adanya pengendalian intern yang lemah dalam pengelolaan pembiayaan investasi Pemerintah. Lebih rendahnya realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya.

Keempat, Fraksi PKS berpendapat realisasi defisit anggaran sebesar sebesar Rp947,70 triliun atau 91,19 persen dari estimasi APBN sebesar Rp1.039,21 triliun. Lebih rendahnya realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya. 

Kelima, Fraksi PKS berpendapat Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan realisasi program. Pada 2020 tercatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,59 triliun atau mencapai 9,46 persen dari total realisasi anggaran belanja.

Keenam, Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi BPK guna memperkuat realisasi pendapatan negara.  Fraksi PKS menilai realisasi pendapatan negara masih perlu dioptimalkan, walaupun di tengah Pandemi yang terjadi. 

Ketujuh, Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan adanya beberapa pelaporan transaksi pajak yang belum lengkap menyajikan hak negara minimal sebesar Rp 21,57 Triliun dan USD 8,26 juta. Tahun 2019 mencapai 9,76%, dan tahun 2020 hanya mencapai 8,30%,” pungkasnya.

Diakhir pemaparan, Ecky mengatakan, Fraksi PKS berpendapat resesi ekonomi tahun 2020 telah menyebabkan indikator’indikator sosial memburuk. Rakyat yang rentan miskin dan hampir miskin yang semakin menunjukan peningkatan. 

“Jumlah pengangguran tahun 2020 juga memecahkan rekor dengan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 2,67 juta orang, sehingga total TPT menjadi sebanyak 9,77 juta jiwa atau 7,07% dari angka angkatan kerja.  Pada 2020 pengangguran usia muda Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Pengangguran usia muda di Indonesia meroket di angka 20,5%, padahal rata-rata pengangguran angkatan kerja muda di Dunia sebesar 13,7%,” tutup Ecky. (J3)

EKONOMI

Tolak APBN Danai Kereta Cepat, Jazuli: Prioritas Utama APBN Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Rakyat

Published

on

JAKARTA – Fraksi PKS menolak dana APBN digunakan untuk mendanai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sebagaimana bunyi Perpres terbaru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Perpres 93/2021). Menurut Jazuli ada tiga alasan yang melatari penolakan Fraksinya.

“Pertama, prioritas utama APBN saat ini adalah penanganan covid dan pemulihan dampaknya bagi rakyat kecil. Beban penanganan covid sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” ungkap Jazuli.

Kedua, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, bentuk inkonsistensi Presiden sendiri karena dulu mengatakan proyek ini murni investasi dan tidak menggunakan dana APBN bahkan sekadar untuk jaminan. Konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat. Proyek kereta cepat sejak perencanaannya sudah menimbulkan polemik dan dinilai cacat oleh banyak pihak. “Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?,” tanya Jazuli heran.

“Ketiga, saya dengar ada kesalahan kalkulasi investasi. Kalau salah kenapa jadi beban negara dan APBN? Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Kita tahu APBN  sudah sangat tertekan dan hutang negara terus membengkak di periode pemerintahan ini, jangan terus bebani APBN, makin tak sehat nanti bisa kolaps. Warning ini tidak main-main,” tandas Jazuli.

Dengan berkaca dari pengelolaan proyek kereta cepat ini wajar jika Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur, apalagi proyek-proyek yang mangkrak. Wajar juga jika Fraksi PKS makin khawatir proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran.

“Untuk itu kita perintahkan anggota Fraksi di Komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat dan terkesan ugal-ugalan karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan,” pungkas Jazuli. (J3)

Continue Reading

EKONOMI

Fintech Alternatif Pembiayaan Rakyat Unbankable, Capai Transaksi Rp100 Triliun

Published

on

JAKARTA – Peningkatan jumlah peminjam atau nasabah, dan peningkatan nilai pinjaman Fintech dengan mekanisme P2P lending memberi bukti tentang tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa pembiayaan. Masyarakat memilih dan menjadikan Fintech P2P lending sebagai alternatif atau jalan keluar karena kebutuhan akan jasa pembiayaan itu tak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional. Namun hal tersebut perlu diwaspadai oleh lembaga otoritas keuangan akan dampak turunannya. Baik terhadap masyarakat pengguna maupun perbankan.
 
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Agustus 2021, penyaluran pinjaman atau pembiayaan melalui mekanisme P2PLending sudah mencapai nilai Rp 101,51 triliun. Penyaluran pinjaman tertinggi terjadi pada Juli 2021 dengan total Rp 15,66 triliun dan sedikit menurun pada Agustus tahun ini dengan total penyaluran Rp 14,95 triliun.
 
Pertumbuhan tahunannya juga terbilang tinggi. Sampai dengan Agustus 2021, realisasi jasa pembiayaan fintech P2P lending tumbuh dengan 70,36 persen menjadi Rp 26,10 triliun. Sedangkan pertumbuhan tahunan kredit perbankan per Juli 2021 tercatat 0,5 persen.
                                        Data OJK juga menunjukan peningkatan signifikan minat masyarakat memanfaatkan Fintech dengan mekanisme P2P (peer to peer) lending untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Pada periode Januari-Agustus 2021 misalnya, mekanisme pembiayaan P2P lending dimanfaatkan oleh tidak kurang dari 237,63 juta entitas.  
 
Rangkaian data ini, menurut Bamsoet, menjelaskan bahwa potensi pasar pembiayaan di dalam negeri itu riel dan sangat besar. Bahkan, di tengah krisis kesehatan, kebutuhan akan jasa pembiayaan itu tetap tinggi.  

“Berkat perkembangan teknologi finansial yang menghadirkan ragam aplikasi, masyarakat yang butuh jasa pembiayaan kini tidak lagi mengandalkan perbankan,’’ ujarnya.
 
Pilihan masyarakat yang jatuh pada fintech P2P lending lebih disebabkan mekanisme dan prosesnya dibuat sederhana, cepat serta efisien. P2P lending adalah sistem atau plaform yang menghubungkan calon penerima pembiayaan dengan penyedia pembiayaan melalui teknologi.
 
Kelompok investor sebagai penyedia pembiayaan tidak melihat faktor atau syarat bankable dari calon penerima pembiayaan. Di perbankan, seseorang harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan status bankable agar bisa mendapatkan pembiayaan. Kalau tidak memenuhi persyaratan, yang bersangkutan akan masuk dalam kelompok nasabah unbankable.
 
Pada mekanisme P2P Lending, proses menyetujui sebuah proyek pembiayaan berlangsung singkat selama aspek legalitas proyek terpenuhi dan berkepastian. ‘’Karena mekanisme P2P lending terbilang baru, tentu banyak aspek masih harus dibenahi. Efektivitas aspek pengawasan harus ditingkatkan untuk melindungi investor dan masyarakat sebagai nasabah,’’ kata Bamsoet. (DWI)

Continue Reading

EKONOMI

Ketua DPRD Sumbar Supardi Harap Bank Nagari Tunjang Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

By

Kabarakyat, PADANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi asal fraksi Partai Gerindra mengatakan, Perda nomor 3 tahun 2006 fungsi Bank Nagari disamping penyimpan dana daerah, diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Sumbar.

“Pandemi covid 19 memberikan dampak kepada UMKM di provinsi Sumbar khususnya kabupaten 50 kota,” ujar Supardi saat penandatangan MoU Pengembangan digitalisasi ekonomi daerah antara Pemerintah 50 kota dengan Bank Nagari, di 50 Kota, Jumat, 24 September 2021.

Menurut Supardi, pihaknya mengapresiasi Bank Nagari, karena ada juga si mamak program Bank Nagari dengan bunga yang lebih rendah lagi.

“Diharapkan tumbuhnya ekonomi Sumbar, tumbuhnya ekonomi sumbar ditandai dengan tumbuh UMKM, karena diberikan Rp 32 Milyar penyertaan modal kabupaten 50 kota kepada Bank Nagari,” ujar Supardi merupakan politisi Partai besutan Prabowo Subianto bakal calon kuat Wali Kota Payakumbuh ini.

Lanjut Supardi, dengan sistem digitalisasi ini kedepan pelaksanaan transaksi keuangan semakin optimal.

“Kita tidak lagi mgemakai uang kas melain transaksi non tunai,” ujar Supardi.

Tampak acara Bupati Kabupaten 50 Kota, Safarudin Datuak Bandaro Rajo, Ketua DPRD prov. Sumatera Barat Supardi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama A, Kepala OJK Sumbar Yusri, Direktur Utama PT Bank Nagari M. Irsyad, Komisaris Utama PT. Bank Nagari, Benny Warlis, Jajaran Direksi dan Komisaris PT. Bank Nagari dan Sekda Kab 50 Kota Widia Putra .

Selain MoU juga dilakukan launching E-Retribusi tempat rekreasi – dinas pariwisata dan olahraga, E-retribusi KIR – dinas perhubungan KUR super mikro MARANDANG (Melawan rentenir daerah minang) BALABO, TAPELIKO DAN WARUNG PAMAN dan penyerahan CSR Bank Nagari Tahun 2020. (Yuliadi)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending