Connect with us

HUKUM

Adies Kadir: Propom Polri Maksimal Kerjanya Jika Wewenang Diperluas

Published

on

JAKARTA – Adalah Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam Polri) dibetuk sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002). Di mana sebelumnya, Propam Polri lebih dikenal dengan nama Dinas Provos atau Satuan Provos Polri organisasinya masih menyatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI kala itu.

Saat ini Propam Polri memiliki tugas berat untuk mengatur dan menegakan kedisiplinan para anggotanya. Propam Polri sebagai wadah Polri yang bertanggung jawab dalam proses pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri.

Meski posisi Propam Polri sangat strategis untuk mendisiplinkan para anggotanya menegakan hukum di Indonesia. Namun, tugas dan wewenangan Propam Polri masih sangat terbatas bahkan sangat jauh dari harapan.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir ingin agar wewenang dan tugas Propam Polri ditingkatkan atau bahkan diperluas. Alasan Adies mendukung wacana perluasan kewenangan Propam Polri untuk memberi ruang gerak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menertibkan anak bukanya di lapangan.

“Tentu kita sangat mendukung (Propam Polri) ditingkatkan bahkan diperluas kewenangannya,” kata Adies saat pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Kamis (3/2/2022) kemarin.

Adies menyampaikan, selama ini Propam Polri belum maksimal menangani para anggotanya yang melakukan pelanggaran. Itu karena Propam tidak punya wewenang lebih jauh menangani pelanggaran para anggotanya.

“Saya sangat yakin, jika wewenang atau ruang kerjanya diperlus maka Propam Polri bisa meningkatkan kualitas pembinaan di internal kepolisian. Bagi kami di Komisi III DPR, sangat menyayangkan bila kinerja Propam ini hanya dibatasi dengan penindakan pelanggaran etik serta pada tindak disiplin saja. Padahal, kita melihat Propam bisa lebih maksimal bekerja menindak anggota polisi yang nakal,” jelas Adies yang juga Wakil Ketua DPP Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mengusulkan perlu memperluasan kewenangan Propom Polri. Di mana perluasan yang dimaksud tak hanya memproses kesalahan personel Polri secara disiplin dan kode etik, juga terkait persoalan pidana.

“Kita sangat mendukung Pak Irjen Ferdy Sambo agar Propam Polri ditambahkan kewenangannya, yang tidak hanya memeriksa pelanggaran etik dan disiplin, pada personel Polri,” terang Adies.

Adies menilai, jika wewenang Propom ditambah, bisa dipastikan kepercayaan publik pada aparat kepolisian makin bertambah. Apa lagi, Propom Polri terus melaksanakan tour of duty ke sejumlah Polda untuk mengetahui pengaduan masyarakat.

“Dengan Propam Polri yang baru nanti bisa membantu personel polisi meningkatkan kepercayaan Polri pada masyarakat luas kepada para personil Polri. Saya pikir, aparat ini akan hati-hati bertindak dalam melakukan pelanggaran tindak pindana dengan wewenang diperluas ini,” ucap Adies yakin. (HMS)

HUKUM

Ketua DPD Usulkan Work From Home Gantikan Wacana Cuti Ayah di RUU KIA

Published

on

YOGYAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan.

LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan.

“Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik,” kata LaNyalla yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022).

Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut.

“Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural,” tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi.

“Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja,” ujar LaNyalla.

LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi.

“Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja,” papar LaNyalla.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu.

“Cuti yang panjang dikhawatirkan malah
menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double,” urai LaNyalla.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA.

Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh.(Andi)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe Puji Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu Milik KPK

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyie menyambut baik program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk Politik Cerdas Berintegritas Terpadu 2022. Bagi Habib Aboe, program tersebut langkah awal yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia.

“Kami menyambut baik Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu yang digagas oleh KPK. Hal ini adalah langkah baik dalam upaya pencegahan korupsi di sektor politik. Upaya preventif seperti ini memang diperlukan,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Sebagai informasi, KPK gelar berupa kegiatan yang diberi nama sebagai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Di mana program ini berawal Executive Briefing buat 20 para pimpinan serta sejumlah pengurus partai politik yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut digelar hari Rabu ini di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (18/5/2022).

Habib Aboe menyampaikan, dirinya langsung hadir ke Gedung Juang Merah Putih KPK tersebut sebagai tanda serius bahwa PKS sangat mendukung program tersebut. Mengingat politik yang cerdas sebagai simbol integritas bagi para politisi menjalankan amanah rakyat Indonesia.

“Oleh karenanya, saya secara langsung datang dan tidak mewakilkan pada acara ini. Hal tersebut adalah bentuk dukungan kita terhadap program yang digagas KPK ini. Sekaligus juga komitment kita dalam upaya pencagahan tindak pidana korupsi,” jelas Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

“Sebagai partai yang lahir paska reformasi, PKS memahami betul semangat reformasi untuk memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita memiliki kesadaran bersama, bahwa korupsi adalah salah satu rintangan dari bangsa ini untuk mencapai kemajuan,” sambung politisi asal Dapil Kalimantan Selatan ini.

Ketua MKD DPR RI ini berjanji, ke depannya, PKS sebagai partai yang lahir dari rahim rakyat sangat mendukung program KPK memberantas korupsi di negeri ini. Wajar saja, akunya, PKS selalu memberikan pembekakalan kepada seluruh pengurus PKS terkait bahaya tindak pelaku korupsi bagi bangsa dan negara ini.

“Untuk selanjutnya PKS akan bersinergi dengan KPK untuk memberikan pembekalan kepada seluruh pengurus PKS. Kegiatan yang direncakan akan dilaksanakan bulan juni mendatang tersebut akan diikuti oleh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk mewujuskan amanah reformasi,” pungkas Habib Aboe. (LP)

Continue Reading

HUKUM

AMPERA Jakarta Desak KPK Ungkap Pengadaan “Kapal Fiktif” di Kabupaten SBB

Published

on

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk membentuk Tim Investigasi untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan kapal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending