Connect with us

HUKUM

Aksi Jilid 4 HIPPMA SBT Jakarta Kembali Desak KPK RI Periksa Bupati SBT

Published

on

JAARTA – Aksi Jilid 4 sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Seram Bagian timur (HIPPMA SBT- Jakarta) kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (11/02/2022) siang.

Koordinator Aksi Amri, dugaan kasus korupsi anggaran Covid -19 senilai 6,2 Miliyar yang melibatkan Kepala BPBD dan Kepala Dinas Koperindag Kab. Seram Bagian Timur dan juga dugaan korupsi lainya.

Dalam orasi di depan KPK ia mendesak, KPK segerah tangkap dan penjarakan Kepala BPBD SBT dan Kepala Dinas Koperindag Atas Dugaan Kasus Korupsi Anggaran Covid 19.

“Kasus dugaan korupsi senilai 6,2 Miliyar ini angka yang fantastik terhadap negri SBT yang baru berdiri sekita 17 tahun ini, jika di bangun untuk pendidikan atau pun ekonomi maka SBT akan sejatra,” ujarnya.

Amri juga berharap kepada, komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk terjun langsung ke kabupaten Seram Bagian Timur Sehingga dapat mengetahui berbagai persoalan hukum yang tarjadi di SBT.

“Harapan kami kepada KPK untuk turun ke kabupaten Seram Bagiam Timut (SBT) agar kpk tau segalah bentuk sisistem penegak hukum yang di terapkan oleh lembaga penegak hukum di Kab. SBT yang di nilai bobrok”, ujarnya

Pria yang akrab disapa Amri ini juga meminta BPK RI audit anggaran APBD Kab. SBT yang tidak transparan dalam segala bentuk pengelolaannya.

“Kamis selaku Aktivis mahasiswa yang berasal dari Kab. SBT yang berdomisili saat ini di DKI Jakarta mewakili seluruh masyarakat SBT meminta kepada penegak hukum atau BPK RI dan juga KPK RI untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Kab SBT,” ujarnya.

Sebab, kata Amri sejauh ini pihaknya menilai tidak ada keterbukaan dalam pengelolaan anggaran APBD oleh pemerintah daerah dan juga dinas terkait, pasalnya semua serba tertutup.

Dalam orasi Ambri juga medesak KPK segera panggil dan periksa Bupati SBT dalam dugaan kasus korupsi anggaran solar cell, kasus OTT Bandara Halim dan anggaran Covid 19 Kab. SBT.

“Kami mendesak KPK segara panggil dan periksa Bupati SBT karena diduga kuat Bupati terlibat didalam dugaan kasus tersebut yang sampai saat ini belum ada langka tegas dari penegak hukum. Kejaksaan Negri (Kejari) SBT maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan rentetan kasus tersebut,” tegasnya.

Selain itu kata Ambri, pihaknya juga mendesak KPK segera periksa Kadis Pendidikan dan Kadis Kominfo Kab. SBT atas dugaan kasus korupsi anggaran Perjalanan Dinas Fiktif.

“Karena diduga kepala dinas pendidikan dan kepala dinas kominfo Kab. SBT melakukan laporan fiktif perjalan dinda pada tahun anggaran 2020 yang merugikan uang negara senilai 917 sekian, hal tersebut belum diusut tuntas oleh Kejari SBT.

“Sehingga kami mendesak kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) segera panggil dan periksa kepala dinas pendidikan plt sidik Rumalowak dan kepala dinas kominfo M Syukur Kilwarany. atas kasus perjalan dinas fiktif tersebut,” tutupnya.

HUKUM

Ketua DPD Usulkan Work From Home Gantikan Wacana Cuti Ayah di RUU KIA

Published

on

YOGYAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan.

LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan.

“Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik,” kata LaNyalla yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022).

Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut.

“Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural,” tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi.

“Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja,” ujar LaNyalla.

LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi.

“Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja,” papar LaNyalla.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu.

“Cuti yang panjang dikhawatirkan malah
menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double,” urai LaNyalla.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA.

Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh.(Andi)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe Puji Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu Milik KPK

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyie menyambut baik program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk Politik Cerdas Berintegritas Terpadu 2022. Bagi Habib Aboe, program tersebut langkah awal yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia.

“Kami menyambut baik Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu yang digagas oleh KPK. Hal ini adalah langkah baik dalam upaya pencegahan korupsi di sektor politik. Upaya preventif seperti ini memang diperlukan,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Sebagai informasi, KPK gelar berupa kegiatan yang diberi nama sebagai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Di mana program ini berawal Executive Briefing buat 20 para pimpinan serta sejumlah pengurus partai politik yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut digelar hari Rabu ini di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (18/5/2022).

Habib Aboe menyampaikan, dirinya langsung hadir ke Gedung Juang Merah Putih KPK tersebut sebagai tanda serius bahwa PKS sangat mendukung program tersebut. Mengingat politik yang cerdas sebagai simbol integritas bagi para politisi menjalankan amanah rakyat Indonesia.

“Oleh karenanya, saya secara langsung datang dan tidak mewakilkan pada acara ini. Hal tersebut adalah bentuk dukungan kita terhadap program yang digagas KPK ini. Sekaligus juga komitment kita dalam upaya pencagahan tindak pidana korupsi,” jelas Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

“Sebagai partai yang lahir paska reformasi, PKS memahami betul semangat reformasi untuk memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita memiliki kesadaran bersama, bahwa korupsi adalah salah satu rintangan dari bangsa ini untuk mencapai kemajuan,” sambung politisi asal Dapil Kalimantan Selatan ini.

Ketua MKD DPR RI ini berjanji, ke depannya, PKS sebagai partai yang lahir dari rahim rakyat sangat mendukung program KPK memberantas korupsi di negeri ini. Wajar saja, akunya, PKS selalu memberikan pembekakalan kepada seluruh pengurus PKS terkait bahaya tindak pelaku korupsi bagi bangsa dan negara ini.

“Untuk selanjutnya PKS akan bersinergi dengan KPK untuk memberikan pembekalan kepada seluruh pengurus PKS. Kegiatan yang direncakan akan dilaksanakan bulan juni mendatang tersebut akan diikuti oleh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk mewujuskan amanah reformasi,” pungkas Habib Aboe. (LP)

Continue Reading

HUKUM

AMPERA Jakarta Desak KPK Ungkap Pengadaan “Kapal Fiktif” di Kabupaten SBB

Published

on

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk membentuk Tim Investigasi untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan kapal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending