Connect with us

PENDIDIKAN

Alasan Fraksi PKS DPR RI Minta Nadiem Cabut Permendikbudristek No 30 Tahun 2021

Published

on

Jakarta (08/11) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menyoroti Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

Saat memberikan keterangan pers bersama pimpinan Fraksi PKS, Fahmy pun tak lupa mengucapkan selamat atas terpilihnya Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Senin, (08/11).

“Kami mengucapkan selamat, kepada Panglima TNI Andika. Kami mendukung sepenuhnya. Semoga sukses menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Fahmy, yang tidak kalah pentingnya, selain mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara dari berbagai ancaman, yakni pentingnya ketahanan moral dan peradaban bangsa.

“Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua, pentingnya ketahan Moral dan Peradaban Bangsa. Ada ancaman serius yang tidak disadari, di depan mata kita. Kementerian Pendidkan & Kebudayaan-Ristek telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No 30 tahun 2021 tentang ‘Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi’, terang Anggota DPR asal Dapil Jabar V ini.

Peraturan Menteri ini, imbuh Fahmy, hadir begitu saja di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) yang sedang dibahas di DPR.

“Terbitnya Permen ini menimbulkan keresahan, kegelisahan dan kegaduhan di kalangan masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah ormas, kata Fahmy, seperti Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Universitas NU Yogyakarta, Aliansi Indonesia Cinta Keluarga, Persaudaraan Muslimah Indonesia, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi se Indonesia, para dosen dan akademisi di berbagai kampus mempertanyakan keberadaan Peraturan Mendikbud-Ristek ini ! Mengapa ..?

“Saya yakin maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri ini ingin menghilangkan Kekerasan Seksual di Dunia Kampus, namun sayangnya Peraturan ini sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila (a-susila) yang sangat mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktek perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis (LGBT),” terang Fahmy.

Peraturan ini, katanya, hanya berlaku apabila timbulnya korban akibat paksaan, atau melakukan interaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.

“Dengan perkataan lain, bila terjadi hubungan seksual suka sama suka, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dilakukan di luar ikatan pernikahan,  Peraturan ini membiarkan, mengabaikan, dan menganggap normal ! Bahkan, peraturan ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk ‘legalisasi’ perbuatan asusila seksual yang dilakukan tanpa paksaan (suka sama suka) di kalangan Perguruan Tinggi. Pertanyaan kritisnya adalah: Apakah Peraturan ini ingin mencegah dan melarang perzinahan dengan paksaan, tetapi mengizinkan perzinahan dengan kesepakatan !?,” tanya Fahmy miris.

Bagaimana mungkin, imbuhnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu Peraturan yang dapat ditafsirkan mengabaikan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan sekaligus menabrak nilai-nilai luhur adat dan budaya kita sebagai bangsa yang beradab ?!
 
“Oleh sebab itu, Permendikbud Ristek No 30/2021 ini harus dicabut dan segera direvisi dan dilengkapi. ! Permendikbud ini harus sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menugaskan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandas Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, tambah Fahmy, Pemerintah wajib menyelenggarakan Pendidikan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

“Peraturan ini hendaknya dapat dijadikan instrumen untuk membangun iklim kehidupan sosial yang beradab, bermoral, menjunjung tinggi etika dan nilai agama dan Pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi,” pungkasnya.

“Kami meminta Kemedikbud-Ristek Pemerintah dan mengajak dan melibatkan semua pihak untuk bersama-sama bahu-membahu mencegah dan melindungi semua pelajar dan mahasiswa kita dari segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan segala bentuk perbuatan asusila seksual yg dilarang Agama dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan amanah UUD 1945,” tutup Fahmy. (Hh)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PENDIDIKAN

Kodipest Dukung Pesantren Tingkatkan Kualitas SDM dengan Edukasi Literasi Teknologi Hadapi Era Society 5.0.

Published

on

JAKARTA – Tokoh Muda NU, KH. Maman Imanulhaq mempresentasikan program KodiPest (Konten Digital Pesantren) dalam acara Indo-China Digital Information Exchange Conference, di Hotel Doubletree by Hilton Jakarta, Selasa (14/12).

Bekerja sama dengan PT. CAIH Infotech Indonesia, program ini dicetuskan sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan talenta digital Indonesia.

Anggota Komisi Agama DPR RI ini menegaskan bahwa KodiPest akan  mengembangkan ekosistem pesantren yang berakar kuat pada nilai tradisi keislaman yang berjalan seiring dengan perkembangan iptek global.

Kiai Maman menambahkan, Kodipest akan mendukung pesantren-pesantren untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia (SDM) dan memberikan penguatan edukasi literasi teknologi, agar para santri terlibat aktif di era Society 5.0.

” Transformasi digital di semua bidang adalah sebuah keniscayaan di mana pesantren harus terlibat aktif memfasilitasi perkembangan potensi dan kekuatan ekonomi pesantren seperti UMKM, start up, halal centre, digital farming dan seterusnya agar bisa berkolaborasi dengan kekuatan ekonomi lain, baik di tingkat lokal, nasional dan global,”, tutur tokoh pluralisme yang dikenal dekat dengan Presiden RI ke 4, KH. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur ini.

Kiai Maman yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan itu menjelaskan, KodiPest adalah program yang mencakup pembuatan ekosistem konten digital di pesantren, mulai dari pembinaan dan pelatihan produksi konten positif-berkualitas bagi para santri, inkubasi talenta, serta kurasi konten. Sehingga, lanjut ia, hasil akhir dari konten-konten tersebut bisa didistribusikan melalui media Platform OTT layaknya Netflix namun khusus untuk lingkungan pesantren.

“KodiPest akan memfasilitasi dakwah kekinian dengan media digital tanpa mengesampingkan prinsip pesantren sebagai pembentukan moral bangsa dan mencetak pemuda berkarakter dari segi agama maupun ilmu pengetahuan secara berkelanjutan,” imbuh Kiai Maman.

Politisi PKB itu menambahkan, melalui KodiPest, santri dapat berkontribusi dalam menanamkan budaya pesantren yang humanis, damai, dan toleransi. Terlebih, digitalisasi juga akan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

“Program KodiPest merupakan wujud nyata dari tujuan Digital Conference guna memperkuat lingkup kerjasama Indonesia-China dalam menjalankan tugas prioritas transformasi digital dari G20,” kata Kiai Maman yang bersama Lorreta Thamrin menjadi Founder Kodipest.

Untuk diketahui, acara Indo-China Digital Information Exchange Conference dihadiri nama-nama beken, diantaranya yakni Wakil Ketua DPD RI, senator termuda Sultan Baktiar Najamudin, Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun, Dirjen Big Data Development Bureau of Guangxi Zhuang Autonomous Region China, dan CEO dari China-ASEAN Information Harbor Co. Ltd.

Dalam kesempatan itu, KodiPest memperoleh dukungan dari sejumlah sponsor seperti Xiaomi Indonesia, Whale Cloud, Ide Indonesia Entrepreneurs, dan lainnya. (MM)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Pusat Sambangi DPRD Fraksi NasDem

Published

on

JAKARTA – Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (NasDem) Jakarta Pusat sambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai NasDem di dampingi DPD Partai Nasdem Jakarta Pusat bahas sinergitas program kerja Liga Mahasiswa Nasdem Jakarta Pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta, di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jl. Kebon Sirih (15/12)

Dalam kunjungannya Liga Mahasiswa Nasdem diterima oleh penasehat fraksi partai NasDem M Hariadi Anwar. Ia memberikan apresiasi atas terbentuknya Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Pusat.

Menurutnya, peran Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Pusat  harus dapat merangkul setiap Mahasiswa di berbagai kampus wilayah DKI Jakarta dengan cara melakukan aktivitas dan program-program yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa.

“Saya apresiasi atas terbentuknya Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Pusat semoga Liga Mahasiswa NasDem dapat merangkul mahasiswa di tiap-tiap kampus dengan kegiatan yang dapat menarik minat mahasiswa”, – ucap M Hariadi Anwar

Haidir Anwar Anggota DPRD Komisi E menilai, Liga Mahasiswa NasDem harus mampu mendidik mahasiswa untuk melek politik, sebab semua hal yang terjadi di dunia ini akibat politik,

“LMN harus menyasar mahasiswa untuk melek politik, kesadaran politik harus dibangun sejak dini”,- ucap DPRD KOMISI E Pendidikan dan Kesehatan

Ketua Umum Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Pusat Danick Danoko mengucapkan terimakasih atas sambutan yang ramah dari DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Nasdem. Ia mengatakan, sinergitas antara mahasiswa dengan Pemerintah akan tetap menjadi mitra kritis.

“Saya ucapkan terimakasih atas jamuan dari DPRD Fraksi Partai NasDem DKI Jakarta. Disini sangat ramah dan terbuka”,

Lanjut,  “Sinergitas program ini dalam upaya Liga Mahasiswa NasDem Jakarta Pusat sebagai upaya penguatan mitra strategis antara mahasiswa dengan pemerintah,” ucap Danick Danoko.

Danick Danoko berharap, hasil dari silaturahmi ini dapat menjadi pertemuan yang dapat memberikan efek jangka panjang bagi penguatan partai NasDem.

“Silaturahmi ini kami harapkan menjadi pertemuan yang positif untuk efek jangka panjang bagi penguatan Partai”,-tutup Danick. (D3)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Komisi Pendidikan PB HMI MPO Dorong Kemendikbud Bentuk Tim Investigasi Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswi

Published

on

Bogor – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) melalui Komisi Pendidikannya mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk Tim Investigasi guna mendalami dan membongkar skandal maraknya kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi di beberapa Perguruan Tinggi di tanah air. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending