Connect with us

NASIONAL

Ancam Perang Lawan Mafia Ilegal Fishing, Petisi Merah Putih Siap Geruduk Kementerian KKP

Published

on

JAKARTA – Petisi Merah Putih yang tergabung dalam Aktivis Mahasiswa dan Pemuda Selamatkan Indonesia (AMPSI) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan praktek kejahatan pemalsuan dokumen izin tangkap di perairan Arafura, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi. Dugaan ini muncul terkait kerugian negara mencapai 100 triliun per tahun.

Koordinator Petisi Merah Putih, Irwan A.H.M menuturkan, kerugian akibat penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan melanggar regulasi di laut Indonesia sangatlah besar.

Namun, menurutnya, besarnya potensi perikanan Indonesia ini menyebabkan kondisi demikian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ikan dan nelayan tradisional untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Laut Indonesia merupakan perairan yang sangat ramai dihadiri kapal-kapal ikan, baik kapal ikan Indonesia maupun kapal-kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan.

Selama pandemi melanda sejak tahun 2019, tentunya Negara kita kehilangan pajak dari sektor perikanan akibat dari kurangnya pengawasan yang ketat.

Selain itu, masyarakat pribumi yang berprofesi sebagai nelayan belum menjadi tuan di rumahnya sendiri. Pasalnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), terjadi Mobilisasi Kapal Ikan Asing (KIA) seperti KIA Tiongkok dan KIA Vietnam yang terkenal melakukan pelanggaran di laut kita.

“Rompon dan Pajeko Asing bertebaran yang membuat nelayan pesisir Obi sulit mendapatkan ikan hingga mereka menggelar unjuk rasa,” ujar Irwan dalam keterangan persnya, Jumat (20/5/22).

Ada pun poin penting yang akan disampaikan Petisi Merah Putih pada saat aksi dan konferensi perrs di depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), antara lain:

1. Hentikan Praktek Kejahatan Transfer Ikan Tanpa Izin;
2. Hentikan Praktek Kejahatan Penggunaan Dokumen Palsu;
3. Hentikan Praktek Kejahatan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Jaring Terlarang (Pukat Harimau);
4. Hentikan Praktek Kejahatan Mengangkut Jaring Yang Terlarang;
5. Hentikan Praktek Kejahatan Pelanggaran Berlayar Tanpa Dispensasi Bendera Kapal;
6. Hentikan Praktek Kejahatan Berlayar tanpa dokumen keimigrasian dan Tenaga Kerja Asing Ilegal.

“Maka Petisi Merah Putih Aktivis Mahasiswa dan Pemuda Selamatkan Indonesia sebagai agen of control atas kinerja pemerintah dan sekaligus penyambung suara rakyat menyampaikan dukungan kepada Bapak Irjen Pol. (Purn) Firli Bahuri selaku Pimpinan KPK RI. Komitmen kami agar KPK dapat membongkar Jaringan Sindikat Mafia Ilegal Fishing,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Program Dr. Salim Menyapa Indonesia: Perjuangkan Kesejahteraan Peternak

Published

on

JAWA TENGAH – Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri menyapa masyarakat Jawa Tengah dalam rangkaian “Program Dr. Salim Menyapa Indonesia”. Salah satu agenda yang dihelat “Rembuk Peternak Bersama Dr. Salim”, Kamis 23/6/2022. 

Hadir dalam acara ini Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua BPW PKS Jatijaya Abdul Fikri Fakih, Anggota DPR RI Jawa Tengah Buchori Yusuf dan Hamid Noor Yasin, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Ketua DPW PKS Jateng Muhammad Haris serta jajaran DPTW membersamai Kelompok Peternak Jawa Tengah. Turut hadir memberikan sambutan atas nama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno.

Dalam sambutannya Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, mengucapkan terima kasih kepada PKS yang peduli terhadap peternak Jawa Tengah termasuk dalam memberikan penyuluhan atas penyakit mulut dan kuku (PMK) yang saat ini merebak. Sumarno juga menjelaskan besarnya potensi ternak dan tanaman pangan di Jawa Tengah yang masih bisa dioptimalkan.  

Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim dan jajaran PKS dalam kesempatan tersebut lebih banyak mendengar aspirasi dan keluh kesah para peternak terutama kondisi ekonomi dan peternakan mereka yang terdampak PMK. Mereka umumnya mengeluhkan menurunnya produksi yang berimbas pada turunnya penghasilan (income) secara drastis. Sementara obat-obatan dan penanganan kesehatan hewan masih sangat terbatas.

Merespon hal tersebut, Dr. Salim mengatakan bahwa kehadirannya adalah bentuk kecintaan dan dukungan penuh kepada para peternak di Jawa Tengah. Juga bentuk kepedulian dan simpati atas musibah yang dihadapi peternak dengan adanya wabah PMK yang membawa dampak luas dan serius.

Dr. Salim juga menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan petani dan peternak. “Problem kita hari ini masih sering impor untuk produk pangan. Padahal kita bisa penuhi sendiri kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, PKS akan terus berjuang mewujudkan bukan hanya ketanahan pangan tapi kedaulatan pangan,” tegas Dr. Salim. 

Menurut Menteri Sosial RI 2009-2014 ini kalau Indonesia bisa berdaulat dalam komoditas pangan kita bisa menyelesaikan banyak masalah dalam negeri. Petani dan peternak kita akan sejahtera. “Potensinya ada. Tinggal keseriusan dan keberpihakan  negara terhadap para petani dan peternak,” tandasnya.

Dr. Salim menyampaikan keprihatinannya atas wabah PMK yang menggerus ekonomi peternak di Jawa Tengah. Berdasarkan pengakuan sejumlah peternak sejak wabah merebak penghasilan mereka turun drastis dari 2 juta perbulan hingga nyaris tanpa penghasilan. Produksi susu sapi berkurang drastis menjadi 50 persen bahkan tidak keluar sama sekali. Sapi yang disiapkan untuk dijual saat Idhul Adha juga nyaris tidak ada karena sapinya pada sakit dan kurus. Sekarang mereka justru punya hutang ke pabrik tahu untuk makanan ternak. Dari aspirasi yang disampaikan, mereka membutuhkan bantuan sapi, modal, obat-obatan, vitamin, pakan, kandang, sembako, dll.

Dr. Salim langsung merespon aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen PKS untuk membantu mereka. “Saya perintahkan anggota Fraksi PKS dari pusat hingga daerah untuk all out melakukan advokasi, pendampingan, dan memberikan bantuan untuk mereka. Carikan progran bantuan yang cepat untuk membantu karena mereka ada yang sudah tidak mendapatkan income sama sekali,” tegasnya.

Di akhir acara Dr. Salim menyerahkan paket bantuan untuk para peternak seraya mendoakan agar wabah PMK segera dapat diatasi dan peternak bisa normal kembali dalam mengembangkan usahnya. PKS juga mengadakan simulasi pengobatan PMK dengan memanfaatkan teknologi nano (nanoteknologi). (Jaz)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua DPD RI Minta RUU Koperasi Lindungi Pelaku UMKM

Published

on

BANDUNG – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perkoperasian.

LaNyalla pun meminta RUU tersebut menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM dari segala kendala maupun ancaman yang datang.

Sebab, hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih menjadi tempat termudah bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dan permodalan.

“Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah 50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi financial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP,” ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6/2022).

Namun terkadang keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak perekonomian, faktanya malah mematikan usaha. Dimana ada KSP yang menetapkan bunga maupun biaya administrasi
yang besar dan tidak rasional. Misalnya dengan
pinjaman 40 juta dengan tenor 4 tahun, nasabah hanya menerima 30 juta dan pengembalian menjadi 70 juta.

“Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman,” ucap dia.

Kondisi lapangan seperti itulah, kata LaNyalla, yang harus dicermati dan dituangkan dengan tepat dalam RUU Perkoperasian nantinya.

“Saya setuju terkait
dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS
(Lembaga Penjamin Simpanan) khusus
koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana
atas praktik-praktik yang merugikan nasabah. Karena fakta itu tadi, banyak KSP bermasalah, namun tetap beroperasi. Dalam kondisi ini aparat kepolisian harus bisa melakukan tindakan,” katanya.

Draf RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Asep)

Continue Reading

NASIONAL

Jelang 2024, Habib Aboe Ajak Aleg Perempuan PKS Tingkatkan Kinerja

Published

on

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen DPP PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menitip sejumlah pesan ke Anggota Legislatif (Aleg) DPRD se-Indonesia. Secara rinci, Habib Aboe menyampaikan 4 pesan agar diperjuangkan di lembaga legislatif masing-masing di daerah.

“Para Aleg perempuan PKS perlu tingkatkan lagi kinerjanya. Perlu gesit menyelesaikan tugas-tugas kedewanan dengan semangat di DPRD masing-masing. Seperti kita tahu, anggota dewan itu kerap berhadapan banyak tantangan dan seperti itu dunia politik,” kata Habib Aboe saat beri materi di acara Bimteknas Aleg Perempuan PKS DPRD Se-Indonesia di Millennium Hotel, Jakarta Pusat, Tanah Abang, Kamis (23/06/2022) kemarin.

“Kita di PKS punya 200 Aleg perempuan se-Indonesia. Tentu dengan 200 Aleg itu menjadi energi sekaligus formasi luar biasa. Mari kita terus optimis melanjutkan nilai perjuangan ini,” sambung Habib Aboe penuh semangat.

Pada kesempatan itu Habib Aboe memuji langkah panitia menggelar Bimteknas (Bimbingan Teknis Nasional). Bagi Habib Aboe, Bimteknas ini menjadi terobosan PKS yang patut dilanjutkan untuk berbagi cerita perjuangan sesama Aleg sekaligus upaya meningkatkan koneksi.

Ketua MKD DPR RI ini menyampaikan keempat ‘oleh-oleh DPP PKS’ buat Aleg sebagai bekal Aleg Perempuan PKS berjuang di lembaga legislatif daerah masing-masing.

“Pesan pertama, di bidang legislasi aleg perempuan perlu menyatukan perjuangkan isu perempuan sebagai produk legislasi. Sebagai contoh, fasilitas cuti melahirkan perlu diperjuangkan. Yang kedua, Aleg perempuan PkS wajib aktif memperjuangkan sejumlah hak perempuan. Dan, bila ada masalah dari perempuan langsung segera diadvokasi”, papar Habib Aboe.

Pesan ketiga, lanjut Habib Aboe, Aleg perempuan sangat perlu mengembangkan keterlibatan kaum perempuan di tengah keluarga. Baginya, keterlibatan tersebut untuk menguatkan pondasi negara melalui jalur keluarga.

“Maksudnya, para Aleg PKS tak sekedar mengadvokasi persoalan masyarakatnya saja, termasuk mengurus urusan publik. Tapi para Aleg wajib mendorong dirinya lebih sejahtera untuk majukan ekonomi keluarga,” pesan Habib Aboe.

Pesan keempat Anggota Komisi III DPR RI ini, di mana Aleg perempuan PKS bisa membangun basis sosial yang tinggi buat dirinya dengan cara membuat sejumlah kegiatan sosial termasuk gelar kegiatan yang produktif.

“Tentu dengan semangat, silahkan para Aleg perempuan PKS berinovasi dengan membuat sejumlah kegiatan kreatif yang dinamis di tengah masyarakat,” terang politisi senior PKS asal Dapil Kalimantan Selatan ini. (Arman)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending