Connect with us

RAKYAT

Aspirasi Rakyat Menolak RUU HIP jadi RUU BPIP Sangat Kuat

Published

on

HULU SUNGAI SELATAN – Salah satu tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyerap aspirasi konstituennya atau suara rakyat. Termasuk aspirasi rakyat menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila.

“Aspirasi masyarakat yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila sangat kuat, karenanya Fraksi PKS terus menyuarakan agar RUU tersebut di dorp,” demikian disampaikan Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat menjawab pertanyaan peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kandangan, Hulu Sungai Selatan (18/7) mengenai sikap Fraksi PKS saat ini.

Habib Aboe Bakar menyampaikan bahwa lembaga legislatif seperti DPR merupakan lembaga perwakilan yang memiliki fungsi menyambung aspirasi masyarakat.

“Jika rakyat sudah menyampaikan aspirasi penolakan melalui ormas, organisasi kepemudaan, organisasi kewahasiswaan dan lain sebagainya, tentunya kita harus mendengarkannya. Fraksi PKS selama ini berkomitmen untuk selalu memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk dalam isu RUU HIP ini,” terang anggota MPR RI dari dapil Kalsel 1 tersebut.

Lebih lanjut, Habib Aboe Bakar menjelaskan bahwa aspirasi penolakan itu sangat deras karenanya tidak dapat diabaikan. “Kita sudah terima aspirasi masyarakat yang langsung datang ke DPR, banyak sekali aksi-aksi di daerah yang juga digelar untuk menolak RUU HIP ini, termasuk juga sebelumnya ada sikap dari MUI, Muhammadiyah, NU, Persis dan lain sebainya, tentunya itu semua tidak bisa diabaikan,” papar Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

“Saya sudah pernah menyampaikan secara langsung saat paripurna agar RUU ini di drop dari pembahasan. Karena ini sudah menjadi aspirasi publik yang sangat kuat, kita tidak boleh tutup mata,” tandas Ketua MKD DPR RI tersebut. Laebih lanjut Aboe Bakar mengajak agar pimpinan DPR dan Pemerintah agar duduk bersama mendengarkan masukan rakyat agar tidak lagi melanjutkan pembahasan RUU HIP ini.

Seperti diwartakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani bersama Menkopolhukam Mahfud MD dan piminan MPR beserta jajaran menteri pemerintah saat konferensi pers terkait dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diubah menjadi RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020) kemarin.

Dan Puan Maharani saat itu langsung telah menerima usulan pemerintah terkait dengan penggantian Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). DPR dan pemerintah sepakat RUU HIP itu memicu kontroversi karena diubah menjadi RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). (AB)

RAKYAT

Dolfi Leslessy Terpilih Sebagai Ketua Pada Mubes ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil

Published

on

Namlea – Musyawarah Besar Ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dengan mengusung tema “Transformasi Digital Pendidikan Anak-Anak Adat”. Acara tersebut digelar di Asrama KAT Jalan Baru Pandopo Wakil, Selasa (14/06/2022). (lebih…)

Continue Reading

RAKYAT

Diduga pelaku pemukulan di Cafe Mutiara Merupakan Suami Dari Mamih

Published

on

BEKASI – Perkembangan Berita pada 24 April 2022 kini memasuki babak baru, dimana cafe yang masih membandel buka di bulan suci Ramadhan itu memakan korban penganiyaan di (THM) tersebut,

Aksi kriminal dialami W (36), warga Serang Baru di halaman parkir Cafe M (THM) di Kali Malang Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu pagi (24/4).

Menurut keterangan korban (W), dirinya dianiaya oleh beberapa orang saat berada di halaman parkir Cafe.

Kini lambat laun perkembangan dari kasus penganiayaan tersebut pelakunya sudah terendus dan jelas, dari keempat pelaku salah satunya terindikasi Suami dari yang punya Cafe dan oknum dari salah satu Ormas.

Waktu kejadian menurut keterangan saksi istri dari korban,
Pelaku sempat kabur dan berebutan kunci motor dan tidak berhasil kabur dengan naik kendaraan rekannya, dan motor tersebut kini jadi barang bukti di unit Reskrim Polsek Tambun, saya hafal betul muka yang menganiaya suami saya pungkas saksi istri korban.

Menurut Korban W, sudah ada yang datang dan meminta permasalahan pemukulan dengan kekeluargaan tanpa melibatkan pihak ketiga,
akan tetapi korban W bersikukuh bahwa perkara ini saya sudah limpahkan ke kuasa hukum dan silahkan menghubungi pengacara saya.

Saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu, (30/4/2022). Pengacara yang ditunjuk korban merupakan pengacara LBH IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi, Nurhasan SH dan Hadromi SH, Mengatakan bahwa hingga saat ini kami belum pernah menerima telepon dari siapapun untuk meminta Kekeluargaan. Pungkasnya.

Bahwa kami tetap akan memproses kasus ini sampai terang benderang apa motif pelaku hingga tega memukuli klien kami sampai babak belur dan Klien kami minta agar mereka para pelaku harus merasakan bagaimana jika sudah masuk hotel prodeo alias di bui.

Dengan adanya kasus ini, penganiayaan atau pemukulan terhadap korban W, kami para kuasa akan kami sangkakan pasal 170 KUHP subsider 351 ayat 1 dan 4 dengan ancaman hukuman Lima tahun Penjara Pungkas Nurhasan yang juga Sekjen IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi.
(CP/red)

Continue Reading

RAKYAT

Kabid Kajian GPI Maluku Apresiasi Gubernur MI Atas Upaya Penurunan Angka Kemiskinan

Published

on

JAKARTA – Ketua Bidang Kajian dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Provinsi Maluku, Mustakim Rumasukun, menilai penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dimasa kepemimpinan Gubernur Murad Ismail pelan-pelan mulai meningkat. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending