Connect with us

RAKYAT

Bambang Purwanto: Bantuan Alsintan Pemerintah untuk Sejahterakan Petani

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menilai petani sebagai garda terdepan dalam memasok ketahanan pangan Nasional sejak dulu hingga saat ini perlu mendapatkan perhatian Pemerintah agar produksi pangan dapat berjalan secara optimal. Bagi Bambang, kesejahteraan petani lebih penting.

“Bahkan Pemerintah telah menggelontorkan alsintan agar tenaga kerja petani lebih efisien sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pangan Nasional dengan memanfaatkan SDA serta SDM. Itu untuk petani meningkatkan kesejahteraan para petani,” kata Bambang pada wartawan Lintas Parlemen, Sabtu (9/1’2021).

Namun, lanjut Bambang, hingga saat ini para petani masih mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi serta pestisida, juga tata air yang kurang berfungsi diluar kemampuan petani.

“Dampak dari semua itu hasil panen para petani tidak optimal,” ujar Bambang.

“Akibatnya bila ditinjau dari biaya produksi dan hasil tdk seimbang, kalau hal ini berjalan secara terus menerus tentu byk petani tanaman pangan alih profesi ke tanaman lain karena dianggap tidak efisien ( hasil reses). Apalagi hasil Kunker ke Kalsel beberapa saat yg lalu tepatnya tanggal 15 Desember 2020 mendapatkan informasi kebijakan penetapan luas baku lahan sawah yang semula dilakukan olah BPS saat ini dilakukan oleh ATR/BPN perubahan kebijakan ini tentu akan berdampak terhadap luasan lahan sawah,” jelasnya.

Menurut Bambang, jika ATR/ BPN yang melakukan penetapan luas baku lahan maka hanya lahan yang berstatus sertifikat hak milik. Sementara di sejumlah tempat termasuk di Kalsel banyak lahan petani masih berstatus SKT ( Surat Keterangan Tanah ) dari Kepala Desa/ Lurah bahkan masih ada yang tidak memiliki surat.

“Tapi sudah mereka kerjakan secara turun temurun. Seperti di Kalsel data berdasarkan kerjasama dg BPS Luas Baku Sawah 447.872 ha sementara data ATR/ BPN 291.145 ha sehingga selisih 156.730 ha., perubahan luas baku lahan sawah ini tentu akan berdampak terhadap distribusi sarana produksi dari Pemerintah,” papar Bambang.

“Manakala perubahan seperti ini yang terjadi di semua daerah terutama luar Jawa maka bisa dibayangkan berapa juta ha luas lahan sawah yg tdk akan mendapatkan perhatian dari Pemerintah,” tegasnya.

Untuk itu, Bambang menyampaikan, masalah pupuk dan tata air belum selesai akan muncul masalah lain. Sehingga perlu perlu kebijakan baru dari Pemerintah, diawali dari informasi dan data yang akurat dan masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

“Sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula agar tidak berdampak buruk terhadap para petani yang kita anggap sebagai garda terdepan ketahanan pangan Nasional,” pungkas Bambang. (MR)

RAKYAT

Dolfi Leslessy Terpilih Sebagai Ketua Pada Mubes ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil

Published

on

Namlea – Musyawarah Besar Ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dengan mengusung tema “Transformasi Digital Pendidikan Anak-Anak Adat”. Acara tersebut digelar di Asrama KAT Jalan Baru Pandopo Wakil, Selasa (14/06/2022). (lebih…)

Continue Reading

RAKYAT

Diduga pelaku pemukulan di Cafe Mutiara Merupakan Suami Dari Mamih

Published

on

BEKASI – Perkembangan Berita pada 24 April 2022 kini memasuki babak baru, dimana cafe yang masih membandel buka di bulan suci Ramadhan itu memakan korban penganiyaan di (THM) tersebut,

Aksi kriminal dialami W (36), warga Serang Baru di halaman parkir Cafe M (THM) di Kali Malang Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu pagi (24/4).

Menurut keterangan korban (W), dirinya dianiaya oleh beberapa orang saat berada di halaman parkir Cafe.

Kini lambat laun perkembangan dari kasus penganiayaan tersebut pelakunya sudah terendus dan jelas, dari keempat pelaku salah satunya terindikasi Suami dari yang punya Cafe dan oknum dari salah satu Ormas.

Waktu kejadian menurut keterangan saksi istri dari korban,
Pelaku sempat kabur dan berebutan kunci motor dan tidak berhasil kabur dengan naik kendaraan rekannya, dan motor tersebut kini jadi barang bukti di unit Reskrim Polsek Tambun, saya hafal betul muka yang menganiaya suami saya pungkas saksi istri korban.

Menurut Korban W, sudah ada yang datang dan meminta permasalahan pemukulan dengan kekeluargaan tanpa melibatkan pihak ketiga,
akan tetapi korban W bersikukuh bahwa perkara ini saya sudah limpahkan ke kuasa hukum dan silahkan menghubungi pengacara saya.

Saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu, (30/4/2022). Pengacara yang ditunjuk korban merupakan pengacara LBH IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi, Nurhasan SH dan Hadromi SH, Mengatakan bahwa hingga saat ini kami belum pernah menerima telepon dari siapapun untuk meminta Kekeluargaan. Pungkasnya.

Bahwa kami tetap akan memproses kasus ini sampai terang benderang apa motif pelaku hingga tega memukuli klien kami sampai babak belur dan Klien kami minta agar mereka para pelaku harus merasakan bagaimana jika sudah masuk hotel prodeo alias di bui.

Dengan adanya kasus ini, penganiayaan atau pemukulan terhadap korban W, kami para kuasa akan kami sangkakan pasal 170 KUHP subsider 351 ayat 1 dan 4 dengan ancaman hukuman Lima tahun Penjara Pungkas Nurhasan yang juga Sekjen IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi.
(CP/red)

Continue Reading

RAKYAT

Kabid Kajian GPI Maluku Apresiasi Gubernur MI Atas Upaya Penurunan Angka Kemiskinan

Published

on

JAKARTA – Ketua Bidang Kajian dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Provinsi Maluku, Mustakim Rumasukun, menilai penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dimasa kepemimpinan Gubernur Murad Ismail pelan-pelan mulai meningkat. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending