Connect with us

PARLEMEN

Bamsoet Ajak Pengusaha Muda Lahirkan Inovasi Baru Bangun Perekonomian Nasional

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan pandemi Covid 19 telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Laporan Bank Dunia mencatat, pendapatan per kapita Indonesia mengalami penurunan, dari 4.050 US dollar pada tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar pada tahun 2020. Sebagai konsekuensi logis dari tergerusnya perekonomian nasional, pandemi juga telah berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin per bulan Maret 2021 menurut data BPS adalah sebesar 27,54 juta atau meningkat 1,12 juta dari Maret 2020.

“Peran dan kontribusi dunia usaha menjadi salah satu faktor penting dalam merealisasikan perencanaan pembangunan nasional sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. Para pengusaha muda, khususnya, mempunyai peran sentral dan menentukan. Khusus di DKI Jakarta, dengan jumlah lebih dari 4.000 pengusaha muda, merepresentasikan sumber daya potensial yang dapat menggeliatkan kembali perekonomian nasional, yang sempat terpuruk akibat dampak pandemi,” ujar Bamsoet dalam Pendidikan dan Pelatihan Kader Organisasi Tingkat Daerah HIPMI Jaya secara daring dan luring, di Jakarta, Kamis (23/9/21).

Turut hadir sebagai pembicara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Pendiri HIPMI Abdul Latief.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Hidang Hukum dan Keamanan DPR RI ini menjelaskan, pengusaha muda dengan segala potensi diri yang dimiliki, harus dapat mengambil peran mendorong lahirnya inovasi baru dalam membangun perekonomian nasional. Inovasi diperlukan agar dalam menghadapi persaingan global, sehingga mampu menawarkan terobosan yang lebih baik. Sebagai gambaran, Indeks Inovasi Global (Global Innovation Index) menempatkan Indonesia pada posisi ke-85 dari 131 ekonomi negara di dunia, posisi ini belum mengalami peningkatan sejak tahun 2018.

“Apalagi Indonesia saat ini sedang memasuki bonus demografi. Bahkan hingga tahun 2045, ketika usia kemerdekaan kita mencapai satu abad, yang dikenal dengan era Indonesia Emas, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 319 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persennya, atau sebanyak 223 juta jiwa adalah kelompok usia produktif,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain memaksimalkan bonus demografi, sejarah mencatat bahwa negara-negara besar dunia bisa maju karena memiliki visi pembangunan yang jelas dalam jangka panjang. Visi yang mempunyai jangkauan jauh ke depan, visi besar kenegaraan, dan bukan visi yang dibatasi oleh periodisasi pemerintahan.

“Sebagai contoh, Tiongkok tidak mungkin membangun Great Wall of China sepanjang 21 kilometer tanpa perencanaan jangka panjang yang matang. Butuh 1.800 tahun untuk mendirikan Great Wall, dan telah melampaui begitu banyak dinasti pemerintahan. Saat ini di era modern, Tiongkok tengah membangun visi besar untuk membangun Blue Economy Valley sebagai sentral ekonomi kelautan di masa depan,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, berbagai capaian Singapura, yang saat ini tumbuh menjadi negara maju di Asia Tenggara, tidaklah dicapai dengan cara instan, dan selesai hanya dalam satu periodisasi pemerintahan. Singapura mempunyai visi pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai ‘the Concept Plan’ yang telah dirumuskan sejak tahun 1971.

“The Concept Plan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pondasi, pedoman dan panduan dalam membangun struktur kota melalui pengelolaan lahan dan transportasi strategis. Artinya, butuh waktu antara 40 hingga 50 tahun bagi Singapura untuk mewujudkan visi besar kenegaraannya, hingga menjadikan Singapura seperti sekarang,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengungkapkan, bahkan nenek moyang bangsa Indonesia dahulu, dalam membangun Candi Borobudur membutuhkan waktu sekitar 50 tahun. Saat ini pun bangsa Indonesia mempunyai visi besar pembangunan nasional, salah satu contohnya adalah visi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi ini dibangun dari landasan argumen yang kuat, bahwa Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai mencapai 108 ribu kilometer (terpanjang kedua di dunia). Indonesia memiliki total luas perairan 5,8 juta kilometer persegi yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut (marine mega-biodiversity) terbesar di dunia yang kaya akan sumberdaya laut.

“Apalagi dengan posisi geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudra (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia), Indonesia adalah center of gravity perdagangan dunia, di mana lebih dari 80 persen perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, dan 40 persen diantaranya melalui perairan Indonesia,” ungkap Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menegaskan, membangun Indonesia sebagai Poros Maritim pastinya membutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang. Ini adalah sebuah visi besar yang tidak akan selesai diwujudkan oleh satu periodisasi pemerintahan. Karena itu diperlukan perencanaan yang terukur, berkesinambungan, dan dapat mengikat komitmen setiap pemangku pemerintahan. Perencanaan pembangunan ini yang dibutuhkan sebagai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“PPHN perlu dirumuskan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Selain, menghindarkan potensi pemborosan atau inefisiensi pengelolaan anggaran negara yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

PARLEMEN

Segera Anulir Penetapan UMK, Sekjen PKS: Pemerintah Harus Patuh!

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta pemerintah harus segera menganulir penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK pasca ditetapkan hasil uji materi UU Cipta Kerja oleh MK. Bagi Habib Aboe, menganulir penetapan UMK sebuah kewajiban.

“Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah paska Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian UU Cipta Kerja adalah menganulir penetapan UMK. Hal ini sejalan dengan amar putusan yang telab ditetapkan oleh MK,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Sabtu (27/11/2021).

Habib Aboe menyampaikan, salah amar putusan MK adalah penangguhan kebijakan strategis terkait UU Cipta Kerja. Dimana amar putusan MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tentu ini wajib dipatuhi dan segera dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Ketua MKD DPR RI ini, UMK adalah kebijakan strategis dan berdampak luas sebagaimana dimaksudkan oleh MK, karenanya kebijakan UMK ini harus dianulir.

“Karena UMK 2022 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Dimana aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” jelas Habib Aboe.

Ia menegaskan, pada satu sisi penetapan UMK dengan PP tersebut mendapat penolakan yanv masif dari buruh. Sedangkan pada sisi yang lain legal standing penetapan UMK tersebut dianggap MK tidak konstitusional.

Oleh karenanya, lanjut Anggota Komisi III DPR RI ini, pemerintah wajib patuh terhadap putusan MK tersebut, agar tidak menggunakan Perhitungan UMK 2022 menggunakan PP 36 Tahun 2021.

“Tentunya, seharusnya jika mengikuti amar putusan MK, pemerintah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 untuk menetapkan UMK 2022,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading

PARLEMEN

Hermanto: Maggot Pakan Mampu Turunkan Biaya Produksi Ternak

Published

on

BATUSANGKAR – Anggota DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyempatkan bertemu dengan petani Kabupaten Tanah Datar guna mensosialisasikan manfaat maggot dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Akselerasi Ekspor Budidaya Maggot di Hotel Emersia, Batusangkar, Sabtu (20/11/2021). Ia berharap ada dari peserta kegiatan ini kelak menjadi eksportir maggot.

“Maggot itu berasal dari salahsatu jenis ulat. Banyak orang jijik saat melihat ulat. Tapi kini yang terlihat jijik itulah yang kita kelola menjadi intan permata,” ujar Hermanto dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.

Maggot, jelasnya, memiliki multifungsi. Maggot merupakan alternatif pakan ternak yang kaya protein. “Penggunaan maggot sebagai pakan mampu menurunkan biaya produksi ternak,” ucap legislator dari FPKS DPR RI ini.

Maggot, lanjutnya, mampu mengurai limbah organik menjadi pupuk organik. “Ini berarti maggot berperan aktif dalam kelestarian lingkungan dan berkontribusi menyuburkan tanaman,” papar Hermanto.

Dengan demikian, katanya, budidaya maggot tidak sulit. Bahan bakunya berupa sampah organik, murah dan mudah didapat. “Kesuksesan dalam budidaya maggot tergantung kedisiplinan kita. Disiplin mengumpulkan sampah organik,” tutur Hermanto.

Dengan sentuhan sains, mengelola sampah maka memanen maggot. “Mengubah barang yang semula tidak bermanfaat menjadi bermanfaat dan menghasilkan uang,” pungkas legislator dari Komisi IV DPR RI ini.

Kegiatan bimtek terselenggara atas kerjasama Badan Karantina Pertanian dengan Komisi IV DPR. Hadir dalam kegiatan ini Koordinator Keamanan Hayati Hewani Sri Endah Ekandari, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Iswan Haryanto, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Tanah Datar Nusirwan serta 3 tokoh setempat Adib Fadil, Firdaus Agus dan Ade Raunas. (Joko)

Continue Reading

PARLEMEN

DPR Sayangkan Kembali Terjadi Kebakaran Tangki Pertamina

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yulinani Paris menyayangkan peristiwa kebakaran Tangki Pertamina, Cilacap Jawa Tengah.

“Terlalu sering kebakaran. Kami akan panggil Pertamina untuk mendapat penjelasan detil kebakaran ini. Apakah di kilang atau di bagian lain,”ujar Andi Yuliana Paris dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, Sabtu (12/11).

Politisi dari Fraksi PAN ini kembali menambahkan, harus ada audit forensik terhadap kelayakan alat. Termasuk menanyakan apakah semua alat di Kilang- Kilang memang rawan terhadap petir.

Sebagaimana diketahui telah terjadi kebakaran tangki Pertamina di Cilacap pada Sabtu (13/11) pukul 19.15 WIB. Konon, tangki 36T102 berisi Pertalite dengan level tangki 15,9 meter versus maximal level 20 meter atau sekitar volume 31.000 KL versus maximal 39.000 KL. (Ayu)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending