Connect with us

PARLEMEN

Bamsoet: KADIN dan Kejakgung Akan Berikan Edukasi Hukum Kepada Para Pengusaha

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengungkapkan, KADIN bersama Kejaksaan Agung akan membuat Nota Kesepahaman untuk bekerjasama memberikan edukasi kepada asosiasi usaha yang berada di bawah naungan KADIN di berbagai daerah terkait pelaksanaan Omnibus Law UU. No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekaligus memberikan edukasi tentang berbagai peraturan di kejaksaan yang terkait dengan penegakan hukum dalam bidang usaha.

KADIN dan Kejaksaan Agung juga akan membuat Tim Kerja. Dari KADIN diwakili Wakil Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum Reginald FM Engelen, sementara dari Kejaksaan Agung diwakili Staf Umum Jaksa Agung Kuntadi. Tim Kerja KADIN – Kejaksaan Agung berfungsi untuk memonitoring pelaksanaan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di berbagai daerah agar investor lokal maupun luar negeri bisa berinvestasi sesuai ketentuan, tanpa mendapatkan hambatan serta kriminalisasi dari berbagai oknum sipil maupun aparat yang tidak bertanggungjawab

“Tim Kerja KADIN – Kejaksaan Agung juga akan memberikan bantuan konsultasi dan koordinasi terhadap dunia usaha yang mendapatkan kriminalisasi. Sehingga bisa mewujudkan iklim investasi yang sehat dan kondusif, agar para investor yang berinvestasi di Indonesia bisa semakin banyak. Sehingga, pada akhirnya bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memulihkan perekonomian nasional,” ujar Bamsoet usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (24/2/22).

Turut hadir antara lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dan Staf Umum Jaksa Agung Kuntadi.

Sementara dari Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia yang hadir antara lain, Sekretaris Kepala Badan Junaidi Elvis, Wakil Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum Reginald FM Engelen, Kepala Hubungan KADIN dengan Kejaksaan/Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, serta para anggota Hubungan KADIN dengan Kejaksaan antara lain Suprianus Kondolia, Ronny Sapulette, dan Berry Purba.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, KADIN juga mendukung langkah Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin menegakan restorative justice (keadilan restoratif) dalam upaya penyelesaian perkara diluar jalur peradilan. Bahkan, restorative justice kini telah menjadi brand kejaksaan, yang mengacu pada Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020. Sambutan dari masyarakat terhadap pelaksanaan keadilan restoratif ini juga sangat positif.

“Dalam menjalankan keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana tetap melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sudah 300 lebih perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif, antara lain pencemaran nama baik Bupati Kepulauan Sangihe, perkara penadahan, pencurian, penganiayaan, hingga perkara pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Penerapannya mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) tanpa ke meja hijau/pengadilan. Sehingga bisa meminimalisir over capacity Lapas yang selama ini menjadi momok bagi Lapas di Indonesia.

“Tidak semua perkara bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif. Syarat seseorang bisa mendapatkan keadilan restoratif antara lain, tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan, Kerugian di bawah Rp 2,5 juta, serta adanya kesepakatan antara pelaku dan korban,” pungkas Bamsoet. (dwi)

PARLEMEN

La Nyalla Ajak Mahasiswa Optimalkan Soft Skill Era Society 5.0

Published

on

YOGYAKARTA – Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menekankan pentingnya soft skill untuk meningkatkan daya saing di era society 5.0. Terutama di bidang ekonomi dan kewirausahaan.

Hal itu dikatakan LaNyalla saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam seminar bertema “Optimalisasi Soft Skill Mahasiswa di Era Society 5.0 Guna Menciptakan Lapangan Kerja” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asyari Jombang, Kamis (23/6/2022).

“Tantangan kita di masa pemulihan ekonomi adalah kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja. Mahasiswa harus punya soft skill, salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi,” kata LaNyalla.

Menurut LaNyalla, lima perusahaan terbesar di dunia saat ini tidak ada satu pun yang bergerak di bidang industri manufaktur, properti, ritel, maupun pertambangan. Lima perusahaan itu adalah Apple, Alphabet (induk usaha Google), Microsoft, Amazon, dan Facebook.

“Sekarang perusahaan properti dengan lahan 100 hektare pun akan kalah valuasi korporasinya dibanding perusahaan digital yang kantornya hanya 0,5 hektare. Itulah mengapa penting bagi para mahasiswa, apapun cita-cita kalian, harus memiliki kesadaran digital,” tegas LaNyalla.

Ia juga meminta mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan memperbanyak aktif di organisasi untuk meningkatkan kemampuan.

“Kembangkan kemampuan diri. Ikutilah pelatihan-pelatihan, termasuk saat ini begitu mudah mencari ilmu di jagat internet. Berselancar di dunia maya jangan hanya digunakan untuk bermedia sosial saja, tetapi optimalkan untuk mengasah kemampuan diri,” ujar LaNyalla.

LaNyalla melanjutkan, semua itu akan membentuk, meningkatkan dan menjaga penguasaan soft skill yang akan menentukan karier para mahasiswa, termasuk untuk membuka usaha guna menciptakan lapangan kerja.

Dikatakan LaNyalla, setiap tahun ada lebih dari 1,7 juta sarjana lulusan dari seluruh kampus di Tanah Air.

“Gelarnya sama, usianya kurang-lebih sama, lantas apa yang membedakan? Salah satunya soal soft skill,” tutur LaNyalla.

Saat ini, ada ratusan juta pekerja yang tergantikan oleh robot atau digitalisasi. Tanpa soft skill, daya saing akan hilang. LaNyalla menegaskan jika DPD RI terus mendorong pengembangan SDM dengan berbagai kompetensi lunak atau soft skill, salah satunya di bidang digital.

“Kami ingin mendorongnya bukan hanya terpusat di kota besar, tapi di seluruh pelosok Tanah Air melalui sistem pendidikan yang baik, termasuk melalui dunia vokasi. Juga tentu saja melalui keterlibatan sektor swasta,” tegas LaNyalla.

Menurut LaNyalla, revolusi digital memaksa kita beradaptasi cepat. Ada banyak contoh kalau tidak mau berinovasi secara digital, pasti akan ditelan zaman.

“Nokia dulu sangat digdaya. Kini tak terdengar lagi ceritanya. Kita dulu antre cetak film untuk menghasilkan foto. Kini anak-anak muda, kalian semua para mahasiswa, mungkin sudah tak banyak lagi yang mengenal merek Kodak,” tutur LaNyalla.

Selain itu, perlahan tapi pasti, kemampuan otot akan diganti robot. Riset ILO atau Organisasi Pekerja Internasional menyebutkan, hampir 400 juta orang beralih pekerjaan karena dampak dari digitalisasi di berbagai bidang.

Menurutnya, kajian lembaga manajemen internasional McKinsey menyebutkan, pada 2030 diprediksi akan ada 800 juta pekerja yang diganti dengan kemampuan robotik. “Bayangkan kelak, mungkin 10 tahun lagi, di pabrik itu semua isinya sudah robot. Bisa dibayangkan betapa ngerinya dan betapa besarnya tantangan SDM kita,” tutur LaNyalla.

Hadir dalam kesempatan itu Rektor Universitas Hasyim Asyari, Prof Dr Haris Supratno, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asyari, Prof Dr Ujang Pairing, seluruh sivitas akademika dan mahasiswa Universitas Hasyim Asyari. (Anas)

Continue Reading

PARLEMEN

Ayo Hadiri Undangan Milad PKS Besok di Istora Senayan

Published

on

JAKARTA – Lepaskan Kerinduan, Putihkan Istora Senayan. Itu tema puncak acara Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ke-20 akan digelar pada Selasa (29/5/2022) besok di Istora, Senayan, Jakarta.

Seperti video yang diterima redaksi Lintas Parlemen, Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta doa dan dukungan agar kegiatan Milad PKS ke-20 kali ini berjalan lancar.

“Sahabat sekalian mohon doa dan dukungannya. Insya Alloh 29 Mei 2022 DPP PKS menggelar Puncak Acara Milad ke-20 di Istora Senayan,” kata Habib Aboe dalam video berdurasi 58 detik itu, Sabtu (28/5/2022).

Atas dasar itu, Habib Aboe mengajak seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menghadiri acara milad tersebut. Mengingat banyak kegiatan rakyat di arena Milad itu seperti pasar rakyat hingga bazar UMKM.

“Ada pasar rakyat. Ada bazar UMKM. Berbagai kegiatan lainnya untuk Anda di Jakarta dan sekitarnya mari datang dan ramaikan,” ujar Habib Aboe.

“Datang dengan tertib dan jaga kebersihan. Jaga protokol kesehatan. Untuk Anda diluar Jakarta, mari ikuti puncak milad ini secara daring. Mari lepas kerinduan, pererat silaturahmi. Kita putihkan Istora,” ajak Anggota Komisi III DPR RI ini.

Tak hanya itu, pada Milad PKS kali, Ketua MKD RI ini juga mengungkapkan akan berkumpul para tokoh nasional di momen ini. Mereka akan menyampaikan sambutan kebangsaan.

“Insyaalloh para tokoh nasional akan berkumpul. Salam hangat dari saya Habib Aboe Bakar Alhabsyi Sekjen DPP PKS,” pungkas Habib Aboe politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Continue Reading

PARLEMEN

Rugikan Peternak! DPR Ungkap Ada Penyakit Mulut dan Kuku Jelang Idul Adha

Published

on

PADANG – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyebutkan ditemukannya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha berpotensi merugikan peternak. Hewan ternak sehat milik peternak berpotensi tidak bisa dijual karena ketakutan masyarakat akibat PMK.

“Kementerian Pertanian harus mengantisipasi potensi kerugian peternak tersebut. Jangan sampai, hewan ternak sehat yang tidak terkena PMK tidak bisa dijual,” ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Momen Idul Adha, lanjutnya, sangat dinantikan oleh para peternak karena saat itu peternak bisa mendapatkan harga terbaik untuk hewan ternaknya.

“Idul Adha merupakan hari raya bagi seluruh kaum muslimin, terutama bagi peternak yang bisa menjual hewan ternaknya,” tutur legislator dari FPKS DPR RI ini.

Keuntungan penjualan saat tersebut, katanya, bisa menutupi kebutuhan peternak selama setahun.

“Peternak tentu terpukul bila hewan ternaknya yang layak untuk kurban tidak berhasil terjual saat itu,” ucap Hermanto.

“Negara harus menciptakan suasana nyaman bagi peternak agar suatu saat nanti kita bisa mewujudkan swasembada daging,” tambahnya.

Agar peternak dengan hewan ternak sehat tidak dirugikan, Hermanto minta segenap jajaran yang menangani peternakan dan kesehatan hewan dari pusat hingga daerah bekerja cepat tapi cermat dan terukur dalam menentukan skala penyebaran PMK.

“Keluarkan sertifikat gratis bagi hewan ternak layak kurban sebagai jaminan keamanan untuk peternak dan konsumen,” paparnya.

Lebih jauh Hermanto berharap agar Kementerian Pertanian bisa mendeteksi keberadaan kasus PMK di Indonesia.

“Saat ini sudah ditemukan kasus di Jawa Timur dan Aceh. Jawa Timur dan Aceh itu jaraknya jauh. Daerah diantara kedua daerah tersebut, atau daerah-daerah lain masih mungkin ada yang terjangkiti PMK,” ujarnya.

“Keberhasilan mendeteksi tersebut sangat menentukan kebijakan pergerakan hewan ternak menjelang Idul Adha,” imbuh Hermanto.

Kementerian Pertanian telah menetapkan enam daerah dilanda wabah PMK pada hewan ternak. Empat daerah di Provinsi Jawa Timur yaitu Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Mojokerto. Dua daerah lagi di Provinsi Aceh yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan saat ini pemerintah tengah berupaya menghadirkan vaksin untuk menekan penyebaran dan penularan PMK tersebut.

Hermanto mendesak agar segera dilakukan tindakan lock down untuk wilayah yang terpapar wabah PMK guna membatasi pergerakan hewan.

“Lakukan vaksinasi gratis untuk membatasi penyebaran penyakit. Dan gunakan vaksin buatan dalam negeri,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending