Bogor – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) melalui Komisi Pendidikannya mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk Tim Investigasi guna mendalami dan membongkar skandal maraknya kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi di beberapa Perguruan Tinggi di tanah air. (lebih…)

Jakarta (08/11) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menyoroti Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

Saat memberikan keterangan pers bersama pimpinan Fraksi PKS, Fahmy pun tak lupa mengucapkan selamat atas terpilihnya Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Senin, (08/11).

“Kami mengucapkan selamat, kepada Panglima TNI Andika. Kami mendukung sepenuhnya. Semoga sukses menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Fahmy, yang tidak kalah pentingnya, selain mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara dari berbagai ancaman, yakni pentingnya ketahanan moral dan peradaban bangsa.

“Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua, pentingnya ketahan Moral dan Peradaban Bangsa. Ada ancaman serius yang tidak disadari, di depan mata kita. Kementerian Pendidkan & Kebudayaan-Ristek telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No 30 tahun 2021 tentang ‘Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi’, terang Anggota DPR asal Dapil Jabar V ini.

Peraturan Menteri ini, imbuh Fahmy, hadir begitu saja di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) yang sedang dibahas di DPR.

“Terbitnya Permen ini menimbulkan keresahan, kegelisahan dan kegaduhan di kalangan masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah ormas, kata Fahmy, seperti Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Universitas NU Yogyakarta, Aliansi Indonesia Cinta Keluarga, Persaudaraan Muslimah Indonesia, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi se Indonesia, para dosen dan akademisi di berbagai kampus mempertanyakan keberadaan Peraturan Mendikbud-Ristek ini ! Mengapa ..?

“Saya yakin maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri ini ingin menghilangkan Kekerasan Seksual di Dunia Kampus, namun sayangnya Peraturan ini sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila (a-susila) yang sangat mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktek perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis (LGBT),” terang Fahmy.

Peraturan ini, katanya, hanya berlaku apabila timbulnya korban akibat paksaan, atau melakukan interaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.

“Dengan perkataan lain, bila terjadi hubungan seksual suka sama suka, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dilakukan di luar ikatan pernikahan,  Peraturan ini membiarkan, mengabaikan, dan menganggap normal ! Bahkan, peraturan ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk ‘legalisasi’ perbuatan asusila seksual yang dilakukan tanpa paksaan (suka sama suka) di kalangan Perguruan Tinggi. Pertanyaan kritisnya adalah: Apakah Peraturan ini ingin mencegah dan melarang perzinahan dengan paksaan, tetapi mengizinkan perzinahan dengan kesepakatan !?,” tanya Fahmy miris.

Bagaimana mungkin, imbuhnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu Peraturan yang dapat ditafsirkan mengabaikan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan sekaligus menabrak nilai-nilai luhur adat dan budaya kita sebagai bangsa yang beradab ?!
 
“Oleh sebab itu, Permendikbud Ristek No 30/2021 ini harus dicabut dan segera direvisi dan dilengkapi. ! Permendikbud ini harus sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menugaskan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandas Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, tambah Fahmy, Pemerintah wajib menyelenggarakan Pendidikan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

“Peraturan ini hendaknya dapat dijadikan instrumen untuk membangun iklim kehidupan sosial yang beradab, bermoral, menjunjung tinggi etika dan nilai agama dan Pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi,” pungkasnya.

“Kami meminta Kemedikbud-Ristek Pemerintah dan mengajak dan melibatkan semua pihak untuk bersama-sama bahu-membahu mencegah dan melindungi semua pelajar dan mahasiswa kita dari segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan segala bentuk perbuatan asusila seksual yg dilarang Agama dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan amanah UUD 1945,” tutup Fahmy. (Hh)

MAJALENGKA – Tanggal 19 Agustus 2021, tepat 1 tahun para wirabangsa yang tergabung dalam Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) berdiri. Seremonial hari ulang tahun (HUT) KITA pertama digelar langsung di 3 titik dengan puncak acara yang digelar di Pondok Pesantren Al Mizan Jatiwangi, Majalengka.

Dalam perayaan ulang tahun pertamanya, KITA juga melaunching 2 program sekaligus. Yang pertama adalah Kodipest (Konten Digital Pesantren). Kodipest bakal menyasar komunitas pesantren di Jawa Barat yang akan membina para santri untuk membuat konten-konten digital yang menarik dan membawa pesan yang bermanfaat untuk masyarakat.

Selain itu, KITA juga meluncurkan STOVIA (Sekolah Transbudi Omni-Vaksin Imunitas Alam). STOVIA adalah sekolah alternatif ihwal Omni-Vaksin dan imunitas publik melalui pendekatan transbudi dengan membangkitkan imunitas akal, pribadi, dan komunitas yang menghidupkan vaksin akal budi untuk memperkuat akal tubuh. Tujuannya mencapai keseimbangan hayat untuk pencerahan akal-jiwa.

Ketua Umum KITA, KH Maman Immanulhaq dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukurnya atas 1 tahun perjalanan KITA. Dalam perjalanannya, KITA begitu heroik memperjuangkan nilai-nilai persatuan Indonesia di tengah masifnya kelompok dan paham-paham radikal.

“Kerja keras itu kemudian mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Joko Widodo. Sesuai nafasnya KITA untuk merapatkan Indonesia, KITA punya kekuatan yang besar yakni kekuatan narasi,” ujar KH Maman Immanulhaq dalam acara yang bertema Aksi Merdeka dari Virus Akal Budi, Kamis (19/8/2021).

Seremonial HUT KITA kemudian ditutup dengan refleksi 1 tahun perjalanan KITA dari Ketua Majelis Hikmah, Taufik Rahzen yang memberikan khazanah sejarah bangsa serta cerita perjalanannya dalam menghadapi pandemi dari masa ke masa.

Usai seremonial HUT ke-1 KITA di Al Mizan, para wirabangsa kemudian berangkat menuju Makam Sunan Gunung Jati untuk napak tilas perjuangan Walisongo dan ziarah budaya ke Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Rangkaian perayaan hari lahir KITA dilanjutkan dengan “Refleksi Kebudayaan KITA” di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, pesantren tertua di Jawa Barat.

Esoknya (20/8), KITA mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh serta Kontemplasi Hijrah di Komunitas Natar Subang. (HM)