Connect with us

NASIONAL

Berdalih Campur Urusan Sipil, Negara Haram Kembalikan Dwi Fungsi ABRI

Published

on

Malang – Wacana penempatan perwira menengah dan tinggi ke dalam jabatan sipil (restrukturisasi) yang diwacanakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuai banyak kritik dan penolakan. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpegang pada doktrin DwiFungsi ABRI yang sudah dihapus pasca reformasi.

Latar belakang konsep DwiFungsi ABRI sendiri pertama kali dilontarkan Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution ketika menjabat Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 1958. A.H Nasution memperkenalkan konsep “Jalan Tengah”. Jalan Tengah sendiri membuka jalan bagi prajurit angkatan bersenjata untuk berpolitik, bahkan mencampuri urusan sipil dengan dalih “stabilitas nasional”.

Saat itu, ABRI juga menduduki jabatan-jabatan strategis, seperti Menteri, Gubernur, Bupati, serta berada didalam parlemen. ABRI juga melakukan kontrol penuh dan mengintervensi terhadap proses politik pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum (pemilu).

Agenda Reformasi 1998 / Reformasi TNI sejatinya sudah digaungkan. Selama ini prajurit TNI sudah punya koridor kerja yang diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Semangat Undang-Undang itu adalah memastikan bahwa prajurit TNI kembali menjadi alat pertahanan dan keamanan negara. Tidak ada dwifungsi lagi seperti zaman Orde Baru.

Saya berharap TNI bisa memahami jernih dan berpikir holistik bahwa sejatinya mereka (TNI) tidak boleh masuk lagi pada pos-pos sipil itu tertuang dalam Pasal 47 UU TNI yang dimana hanya boleh masuk pos-pos yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Masuknya TNI di jabatan-jabatan tersebut juga atas permintaan pimpinan institusi itu. Artinya, TNI pasif menerima permintaan. Bukan malah meminta.

Tak hanya itu penempatan perwira TNI di kementerian atau institusi sipil bakal menghambat upaya reformasi peradilan militer. Pasti akan terjadi tarik menarik yurisdiksi antara peradilan militer dan umum. Pun dengan pasal 155 hingga pasal 159 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sebetulnya menutup pintu rapat bagi Prajurit TNI untuk menduduki jabatan ASN. Penempatan Perwira TNI ke birokrasi sipil jelas akan melemahkan demokrasi dan langkah mundur bagi reformasi yang selama ini kita perjuangkan selama 21 tahun.

Siapapun kamu, apapun profesimy, apapun pilihan presiden dan politikmu, ayo tolak Dwi Fungsi ABRI !

Oleh : Reza Zia Ulhaq 

  • Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat (HMI Koorkom) Brawijaya

NASIONAL

Oknum Bawa Atribut HMI MPO Dalam Aksi 19 Mei di DPR, Formatur Cabang Jakarta Akan Tindak Tegas

Published

on

Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Jakarta yang dipimpin Hairun Tasane atau Arnold angkat bicara soal aksi yang digelar oleh Aliansi KRL – KKN pada Kamis (19/5/22) siang di gedung DPR RI, terkait ada oknum yang tidak bertanggung jawab membawa nama HMI MPO Cabang Jakarta. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Hermanto Desak Pemerintah Segera Stabilkan Harga Sawit di Tingkat Petani

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, mendesak Pemerintah segera menstabilkan harga sawit di tingkat petani. Rendahnya harga sawit yang terjadi sekarang ini membuat petani putus asa.

“Mereka hope less. Seakan tidak ada harapan lagi untuk terus mengembangkan perkebunan sawit ini,” ungkap Hermanto dalam Program Unggulan Fraksi PKS, PKS Legislative Report, saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, (17/052022) kemarin.

Harga sawit saat ini, lanjut Hermanto, benar-benar anjlok sampai titik nadirnya.

“Banyak sawit petani yang tidak terserap oleh industri. DPR mendorong Pemerintah agar harga sawit yg anjlok ini bisa segera teratasi, sehingga petani bersemangat,” ujar legislator dari FPKS DPR RI ini.

Hermanto melanjutkan, jika Pemerintah gagal mengatasi persoalan sawit ini tentu akan berakibat buruk kepada masyarakat.

“Pemerintah harus menciptakan equilibrium atau keseimbangan, bagaimana caranya agar ekspor tetap ada, di sisi lain kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi,” papar Hermanto.

“Jika keseimbangan tidak terjadi, maka setiap kebijakan yang diambil selalu akan merugikan semua pihak,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)

Continue Reading

NASIONAL

Adies Kadir Rapatkan Barisan Kader Golkar Tak Percaya Hoax Munaslub

Published

on

JAKARTA – Ketua Umum DPP Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) Adies Kadir menegaskan kader Partai Golkar masih solid bekerja  mendukung agenda kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Termasuk memenangkan Airlangga di Pilpres 2024 mendatang.

Adies yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menghimbau para kader tetap militan bekerja khususnya membantu rakyat bersama Partai Golkar hingga tanpa mengiraukan isu hoax terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang beredar di luar sana.

“Saya minta kepada seluruh kader Partai Golkar, wabil khususnya yang ada di Ormas MKGR tidak terganggu dengan isu Munaslub. Karena informasi yang beredar itu sama sekali tidak valid, tentu bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar,” jelas Adies seperti keterangan tertulisnya pada Lintas Parlemen, Kamis (12/5/2022).

Menurut Adies menggelar Munaslub tidak semudah dibayangkan. Bagi Adies sejumlah ketetapan atau syarat yang harus dilalui sebelum digelar Munaslub seperti termaktub di AD ART Partai pasal 39 ayat 3. Pada ayat 3 tentang Munaslub tersebut menegaskan sejumlah syarat Munaslub digelar.

“Dalam ayat 3 itu sangat jelas mengatur mekanisme digelarnya Munaslub. Di mana Munaslub bisa diselenggarakan jika kondisi luar biasa. Dan Munaslub digelar atas permintaan atau persetujuan sekurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi,” ungkap Adies yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Selain syarat itu, lanjut Adies, pada ayat itu disebutkan Munaslub Partai Golkar digelar jika berada pada kondisi terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ia mengaku, pengurus DPD Partai Golkar hingga di daerah masih mendukung kepemimpinan Airlangga.

“Kondisi internal juga tetap normal dan tidak menghadapi ancaman serius yang mengancam sehingga tak perlu Munaslub. Dan, tak ada sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa digelar Munaslub. Semua baik-baik saja, tak ada masalah. Sehingga, tak ada satu hal pun yang perlu kita persoalkan apalagi diributkan,” tegas Adies asal Dapil Jawa Timur I ini.

Adies mengaku, seluruh program Munas di bawah arahan Airlangga berjalan sesuai agenda dengan baik. Untuk itu, ia meminta para kader Partai Golkar tak terpancing dengan isu yang beredar tanpa dilandasi fakta.

“Ya sudah, kita harus fokus kerja saja dan jangan terpancing isu yang tak didasari oleh fakta yang valid,” terangnya.

Di akhir keterangannya, Adies juga kembali mengingatkan amanat Munas sebelumnya dengan mengusung Airlangga Hartarto sebagai Capres Partai Golkar di Pilpres 2024 mendatang.

“Agenda ini (usung Airlangga di Pilpres) merupakan amanat Munas yang wajib dijalankan oleh semua pihak di internal Partai Golkar. Jadi, siapapun yang menolak keputusan ini berarti telah menghianati hasil Munas,” ujarnya. (Adam)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending