Connect with us

TEKNOLOGI

Catatan Ketua MPR: Kecenderungan Positif Cegah Gelombang III

Published

on

SETELAH melalui puncak penularan gelombang kedua, tantangan bersama berikutnya adalah mencegah dan menghindari gelombang ketiga penularan COVID- 19. Kecenderungan positif dalam pengendalian pandemi COVID-19 di dalam negeri sekarang ini harus dipertahankan dan dirawat  dengan tetap bersikap waspada, berhati-hati dan konsisten mematuhi protokol kesehatan (Prokes).
 
Penurunan jumlah kasus COVID-19 dan turunnya tingkat keterisian rumah sakit atau BOR (bed occupancy rate) pada rumah sakit rujukan COVID-19 akhir-akhir ini jangan sampai membuat pemerintah dan masyarakat lengah atau ceroboh. Sepanjang tahun kedua ini, perkembangan pandemi masih menghadirkan ketidakpastian. Vaksinasi corona yang telah dilaksanakan di banyak negara memang sangat bermanfaat, tetapi vaksin itu sendiri belum menyelesaikan masalah. Faktanya, penularan virus corona yang menyebabkan lonjakan jumlah pasien masih terjadi di banyak negara.
 
Data terkini memang memperlihatkan bahwa Indonesia sudah melalui puncak penularan COVID-19 sepanjang gelombang kedua Pandemi di dalam negeri. Boleh jadi, pekan Ketiga Juli 2021 menggambarkan puncak penularan. Pada 14 Juli 2021, ada 54.517 tambahan kasus baru. Keesokan harinya, 15 Juli 2021, bertambah lagi 56.757 kasus. Dan pada 16 Juli 2021, tambahan kasus baru mencapai 54.000.
 
Pekan kedua Agustus 2021, tambahan jumlah kasus per hari sudah memasuki level di bawah 30.000-an kasus. Per Sabtu (14/8) kemarin, data resmi pemerintah melaporkan tambahan 28.598 kasus baru Covid-19 yang tersebar di 34 provinsi. Konsekuensi dari menurunnya jumlah kasus baru adalah berkurangnya tekanan pada sektor jasa layanan kesehatan.
 
Beberapa hari lalu, Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa BOR untuk ruang isolasi di rumah sakit di seluruh provinsi, per 12 Agustus 2021, tidak ada lagi yang mencapai 80 persen. Namun, khusus ruang Intensive Care Unit (ICU), BOR rumah sakit pada beberapa provinsi masih di atas 80 persen. Antara lain Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Riau.
 
Kecenderungannya layak disebut positif karena pulau Jawa yang sebelumnya sempat berstatus sebagai episentrum wabah corona di dalam negeri mulai menampakan perubahan yang menjanjikan. Data menunjukan bahwa angka atau jumlah kasus penularan di Jawa sejak Juli mulai melandai. Karena alasan itulah pemerintah dan Satgas COVID-19 mendorong semua pemerintah daerah di luar Jawa meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih keras untuk menekan penularan.
 
Jika saja kencenderungan di pulau Jawa bisa dibuat lebih baik lagi, upaya pemulihan pada sejumlah aspek, terutama aspek ekonomi, bisa dimulai. Produktivitas pulau Jawa masih menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
 
Kecenderungan positif dalam pengendalian pandemi COVID-19 di dalam negeri sekarang ini harus dipertahankan dan dirawat, antara lain dengan tetap bersikap waspada, berhati-hati dan konsisten mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Kesadaran bersama akan hal ini sangatlah penting, karena semua elemen masyarakat dihadapkan pada tantangan berikutnya, yakni mencegah dan menghindari gelombang ketiga penularan COVID-19.
 
Hingga kini, Pandemi COVID-19 pada tingkat global sekali pun masih menghadirkan ketidakpastian. Durasi pandemi ini belum bisa dihitung. Karena itu, ketidapastian dan ketidaktentuan itu harus disikapi dengan cerdas dan bijaksana oleh semua elemen masyarakat. Semangat dan tujuan utamanya adalah menghindar dari gelombang ketiga.
 
Pada puncak penularan gelombang kedua, tersaji dengan gamblang ragam permasalahan dan banyak kisah memilukan. Rumah sakit rujukan tidak mampu menampung dan melayani semua pasien akibat besarnya lonjakan kasus COVID-19. Jumlah dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) jauh lebih sedikit dibanding tambahan jumlah pasien.
 
Akibatnya, tidak sedikit pasien yang tidak tertolong atau terlambat mendapatkan pertolongan dari dokter dan Nakes. Juga di puncak gelombang kedua itu, penanganan pasien COVID-19 diwarnai dengan stok obat-obatan yang menipis dan keluhan banyak manajemen rumah sakit karena kehabisan oksigen.
 
Siapa pun tentu tidak ingin tragedi serupa terulang lagi. Semua orang harus mau belajar dari puncak penularan COVID-19 pada gelombang kedua yang menghadirkan ragam ekses yang nyata itu. Kini, data-data resmi menjelaskan bahwa Indonesia telah melalui puncak penularan gelombang kedua. Akan tetapi, ancaman dari COVID-19 tidak berkurang dengan sendirinya. Virus corona yang terus bermutasi masih menghadirkan ancaman. Ancaman yang tidak terlihat itu memaksa orang lanjut usia, kaum muda, remaja hingga anak bayi sekalipun melindungi diri dengan Prokes.
 
Benar bahwa ada kegelisahan sebagian publik karena faktor penerapan pembatasan sosial. Bahkan ada yang menuntut pelonggaran atas PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sayangnya, pada saat yang sama, semua pihak harus mengakui dan menerima fakta bahwa pandemi ini belum berakhir. Pada tingkat global, durasi pandemi yang tidak menentu ditunjukan oleh kurva penularan yang fluktuatif; menurun di kawasan tertentu, tetapi melonjak di kawasan lain.
 
Bahkan, karena tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, sejumlah negara sudah menyatakan siap berdampingan hidup dengan virus corona. Namun, kesiapan itu harus didukung oleh sistem layanan kesehatan publik yang efektif merespons pasien yang terinfeksi COVID-19. Salah satu tolok ukur kemampuan itu adalah mencegah atau meminimalisir jumlah kematian pasien COVID-19.  Jika kematian akibat infeksi COVID-19 masih tinggi, itu pertanda sistem layanan kesehatan publik negara bersangkutan belum efektif.
 
Karena itu, setiap negara didorong untuk tidak gegabah dalam melonggarkan Prokes atau PPKM. Dalam konteks ini, pengalaman buruk Amerika Serikat (AS), Israel serta Inggris layak dijadikan contoh kasus pembelajaran. Pekan keempat April 2021, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pemerintah AS melonggarkan aturan prokes Covid-19.
 
Karena sudah banyak warga AS yang menerima vaksinasi, peraturan yang mewajibkan penggunaan masker di luar ruangan tidak lagi diwajibkan. Sebelumnya, Israel  juga mengumumkan kebijakan pelonggaran yang sama. Inggris pun cenderung melonggarkan ketentuan Prokes selama berlangsungnya turnamen sepak bola Piala Eropa 2020.
 
Akibat pelonggaran Prokes itu, AS, Inggris dan Israel kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19.  Memasuki pekan kedua Agustus 2021, jumlah tambahan kasus baru per hari di AS bisa mencapai 100.000 kasus.  Rumah sakit di beberapa negara bagian  AS sempat kewalahan karena lonjakan jumlah pasien itu. Di Israel, kendati 80 persen warga dewasa sudah menerima vaksinasi, pelonggaran Prokes justru menyebabkan terjadinya lonjakan kasus baru COVID-19.
 
Banyak negara sudah belajar dari pengalaman AS, Israel dan Inggris itu, dan semuanya tidak ingin gegabah melonggarkan Prokes. Untuk menghindari gelombang ketiga penularan COVID-19, Indonesia pun tidak boleh gegabah melonggarkan Prokes. Apalagi, persentase penduduk yang sudah divaksinasi belum proporsional.
 
Puncak penularan COVID-19 gelombang kedua di dalam negeri dengan banyak cerita pilu itu hendaknya mendorong semua elemen masyarakat semakin cerdas dan bijaksana menyikapi ancaman virus Corona. Pengendalian pandemi sudah menunjukan kecenderungan positif, dan kecenderungan ini menjadi modal awal bersama untuk mencegah musibah berikutnya. Biasakan mematuhi Prokes agar Indonesia terhindar dari gelombang ketiga penularan COVID-19. []

TEKNOLOGI

Bamsoet: Drone Official IMI E-Hang 216 dan POLRI Bantu Petakan Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, drone tanpa pilot e-Hang 216 yang merupakan official aircraft IMI telah dioperasikan membantu Polri dan berbagai stakeholders lainnya untuk memotret dan memetakan wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dari mulai melihat lokasi yang masih hancur berantakan akibat erupsi Gunung Semeru, hingga memantau daerah mana saja yang akses jalannya masih belum bisa dilalui transportasi darat.

“Sebaran awan panas erupsi Gunung Semeru sangat berdampak pada dua kecamatan. Antara lain Kecamatan Pronojiwo pada Desa Pronojiwo, Oro-oro Ombo, Sumberurip, serta Dusun Curah Kobokan di Desa Supiturang; dan Kecamatan Candipuro pada Dusun Kamarkajang di Desa Sumberwuluh, Desa Sumbermujur, dan Desa Tambahrejo. Untuk melihat lebih detail kondisi terkini dari berbagai lokasi terdampak, Polri dan juga IMI serta berbagai stakeholders lainnya menggunakan e-Hang 216,” ujar Bamsoet usai menerima Executive Chairman of Prestige Aviation Rudy Salim, di Jakarta, Kamis (13/1/22),

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dengan menggunakan drone tanpa awak eHang 216, pemetaan wilayah terdampak menjadi lebih mudah dilakukan. Menjadi lebih efektif dan efisien. Sekaligus biaya yang dikeluarkan sangat murah, karena eHang 216 berteknologi listrik dengan konsumsi daya yang sangat hemat energi.

“Penggunaan drone tanpa awak menjadi terobosan baru dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Sangat membantu dalam membuat analisis dampak bencana. Analisis dapat dengan cepat dan mudah dilakukan setelah foto atau video udara dihasilkan dari lokasi bencana untuk membantu pengambil kebijakan melakukan sebuah keputusan cepat,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, erupsi Gunung Semeru pada awal Desember 2021 lalu telah menyisakan dampak korban jiwa, kerusakan fisik maupun pengungsian. Berdasarkan data Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru per 21 Desember 2021, mencatat total warga yang meninggal dunia akibat erupsi mencapai 51 jiwa. Sementara pengungsi mencapai 10.395 jiwa, yang tersebar di 410 titik pengungsian. Pengungsian terkonsentrasi di 3 kecamatan, yaitu Pasirian 17 titik dengan 1.746 jiwa, Candipuro 21 titik 4.645 jiwa dan Pronojiwo 8 titik 1.077 jiwa.

“Apresiasi perlu diberikan kepada BNPB dan berbagai pihak lainnya yang terus bergerak cepat menanggulangi dampak erupsi Gunung Semeru. Termasuk juga peran dari berbagai kelompok masyarakat yang hingga hari ini tidak pernah berhenti memberikan bantuan. Dengan kerja keras berbagai pihak, semoga pemulihan akibat bencana erupsi Gunung Semeru bisa berlangsung dengan cepat sehingga saudara sebangsa tidak perlu lagi mengalami kesulitan,” pungkas Bamsoet. (Dwi )

Continue Reading

TEKNOLOGI

Gegara Ini Polda Kalsel Dipuji Sekjen PKS

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Sekjen DPP PKS Habib Aboe Alhabsyi mengapresiasi kinerja Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung program Pemerintah vaksinasi Covid-19. Bagi Habib Aboe, langkah Polda Kalsel itu patut ditiru Polda lain di sejumlah daerah di Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Polda Kalsel yang terus banyak membantu pemerintah dalam mensukseskan program vaksinasi Covid-19. Siang ini saya bersama Kapolda Kalsel meninjau langsung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Polres Banjar Baru,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Kamis (23/12/2021).

Yang lebih membanggakan, menurut Habib Aboe, target vaksinasi Covid-19 sudah mencapai presentasi 60 persen. Angka yang baik, bagi Habib Aboe.

“Alhamdulillah, saya mendapat data vaksinasi di kalsel saat ini telah mencapai 61 persen. Tentunya capaian yang baik ini karena dukungan aktif dari jajaran Polda Kalsel. Apa yang dilakukan ini sudah baik, terus perlu dipertahankan dan ditingkatkan,” terang Ketua MKD DPR RI ini.

Untuk itu, ia mengingatkan, dalam melaksanakan proses vaksinasi selalu menggunakan pendekatan persuasif. Masyarakat perlu diedukasi agar memahami fungsi dan manfaat dari vaksin itu sendiri.

“Jangan sampai mereka merasa dipaksa untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 ini,” tegasnya.

Keberhasilan vaksinasi Covid-19 tersebut atas keterlibatan semua pihak. Tentunya dalam proses edukasi ini para Babinkamtibmas akan menjadi ujung tombaknya.

“Mereka bisa memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat. Agar ada kesadaran untuk melakukan vaksinasi,” pungkas Habib Aboe. (DP)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet: MPR Terbuka Bagi Aspirasi Masyarakat Terkait PPHN

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, MPR RI terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Bahkan dalam waktu dekat MPR RI akan menyelenggarakan diskusi publik secara berkala guna menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal seputar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sekaligus menepis berbagai hoax terkait perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden maupun penambahan periodisasi presiden menjadi 3 periode. Kick off diskusi akan diselenggarakan akhir September 2021 bekerjasama dengan berbagai kalangan, terutama dengan media atau pers.

“Sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus watchdog dalam penyelenggaraan pemerintahan, pers tidak hanya menjadi media bagi publik dalam mendapatkan informasi. Melainkan juga menjadi media pendidikan, sekaligus kontrol sosial. Melalui diskusi publik dengan melibatkan insan pers, rakyat bisa menyuarakan aspirasinya seputar PPHN,” ujar Bamsoet saat berdiskusi dengan Tribunnews.com Group di Jakarta, Jumat (3/9/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, langkah MPR RI periode 2019-2024 menyiapkan kehadiran PPHN, tidak lain sebagai bentuk menjalankan amanat rekomendasi dari MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Dari berbagai aspirasi publik yang diserap MPR RI, terlihat dengan jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, guna mencegah negara tanpa arah. Keberadaan PPHN sangat penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Sekaligus memperkuat sistem presidensial di era desentralisasi, serta menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang otentik, konstitusional, kuat dan stabil dan berwibawa,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, keberadaan PPHN juga akan memperkokoh integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasar kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika. Saat ini MPR RI melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan sedang melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu dalam menyelesaikan Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) beserta naskah akademiknya. 

“Ditargetkan selesai pada awal tahun 2022. Sehingga pada tahun 2022, pimpinan MPR RI sudah bisa menyampaikan hasil kajian tersebut kepada para pimpinan partai politik, kelompok DPD, Ormas, civitas akademika, hingga stakeholder terkait lainnya seperti dunia usaha, untuk membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, mengenai pilihan tentang bentuk hukum yang akan dipilih untuk PPHN. Apakah cukup dengan UU atau TAP-MPR agar tidak bisa diterpedo oleh Perppu, sangat tergantung kepada keputusan dan kesepakatan partai-partai politik yang ada di parlemen dan kelompok DPD. (dwi)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending