Connect with us

RAKYAT

China Maju Karena Terapkan Model GBHN yang Kini Pro-Kontra di Indonesia

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai jika di Indonesia saat ini tengah ramai pro kontra rencana MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, di China justru sudah menerapkan model serupa sejak 1953.

China merumuskan pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjangnya melalui lembaga National Development and Reform Commision/NDRC (Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional). Perencanaan program kerja kementerian serta pemerintah daerah di China juga harus mengacu pada perencanaan yang telah dibuat NDRC. Sehingga menjamin terwujudnya harmoni pembangunan.

“Tak heran jika dalam Kongres Partai Komunis China ke-19 pada Oktober 2017 lalu, sebagai forum yang menentukan kepemimpinan China serta arah pembangunan China, Presiden China Xi Jinping selama 3 jam lebih berbicara jauh mengenai Visi China hingga tahun 2050. Tak hanya membahas rencana sosial dan ekonomi, visi China 2050 juga bertekad menjadi super power di sepakbola, ditandai dengan rencana pembentukan 20.000 pusat pelatihan sepakbola dan 70.000 lapangan baru, sehingga bisa melahirkan 50 juta pemain sepak bola profesional. Sebuah rencana kerja yang konkret dan terukur, tak mengawang-awang,” jelas Bamsoet usai menerima Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/20).

Turut hadir dari MAHUTAMA antara lain Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, Prof. Zaenal Arifin Hoessein, dan Zulhidayat, MH.

Melihat berbagai keberhasilan pembangunan di berbagai sektor yang telah dilakukan China melalui model pembangunan semacam Pokok-Pokok Haluan Negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyambut hangat dukungan Pengurus Pusat Muhammadiyah dan juga Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) atas rencana kerja MPR RI melakukan perubahan terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara. MPR RI akan memanfaatkan waktu golden time hingga 2023 untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan lainnya.

“Selain dukungan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, PP Muhammadiyah dan MAHUTAMA juga mengusulkan penguatan kedudukan MPR RI dan menghidupkan kembali Utusan Golongan sebagai Anggota MPR RI. Seperti apa penerapannya, apakah bisa dilakukan atau tidak, biarkan mewarnai ruang dialektika publik terlebih dahulu. Sehingga nanti kita bisa menarik benang merah dan mengambil kesimpulan,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang & Industri (KADIN Indonesia) ini menambahkan, MAHUTAMA juga mengusulkan usulan menarik yang patut dielaoborasi lebih jauh. Usulan tersebut adalah perlunya memberlakukan doktrin Struktur Dasar (basic structure doctrine) dalam konstitusi negara, sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara seperti India, Malaysia, dan Singapura.

“Doktrin Struktur Dasar menyangkut ketentuan yang tak dapat diubah, baik oleh MPR RI sendiri maupun oleh Mahkamah Konstitusi. Di UUD NRI 1945, kita hanya mempunyai satu ketentuan yang tak bisa diubah, yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 ayat 5. Sedangkan negara seperti India, memiliki 17 doktrin Struktur Dasar seperti Supremasi Konstitusi, Negara Hukum, Prinsip Pemisahan Kekuasaan, Perlindungan HAM, hingga Sistem pemerintahan parlementer,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RAKYAT

Dolfi Leslessy Terpilih Sebagai Ketua Pada Mubes ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil

Published

on

Namlea – Musyawarah Besar Ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dengan mengusung tema “Transformasi Digital Pendidikan Anak-Anak Adat”. Acara tersebut digelar di Asrama KAT Jalan Baru Pandopo Wakil, Selasa (14/06/2022). (lebih…)

Continue Reading

RAKYAT

Diduga pelaku pemukulan di Cafe Mutiara Merupakan Suami Dari Mamih

Published

on

BEKASI – Perkembangan Berita pada 24 April 2022 kini memasuki babak baru, dimana cafe yang masih membandel buka di bulan suci Ramadhan itu memakan korban penganiyaan di (THM) tersebut,

Aksi kriminal dialami W (36), warga Serang Baru di halaman parkir Cafe M (THM) di Kali Malang Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu pagi (24/4).

Menurut keterangan korban (W), dirinya dianiaya oleh beberapa orang saat berada di halaman parkir Cafe.

Kini lambat laun perkembangan dari kasus penganiayaan tersebut pelakunya sudah terendus dan jelas, dari keempat pelaku salah satunya terindikasi Suami dari yang punya Cafe dan oknum dari salah satu Ormas.

Waktu kejadian menurut keterangan saksi istri dari korban,
Pelaku sempat kabur dan berebutan kunci motor dan tidak berhasil kabur dengan naik kendaraan rekannya, dan motor tersebut kini jadi barang bukti di unit Reskrim Polsek Tambun, saya hafal betul muka yang menganiaya suami saya pungkas saksi istri korban.

Menurut Korban W, sudah ada yang datang dan meminta permasalahan pemukulan dengan kekeluargaan tanpa melibatkan pihak ketiga,
akan tetapi korban W bersikukuh bahwa perkara ini saya sudah limpahkan ke kuasa hukum dan silahkan menghubungi pengacara saya.

Saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu, (30/4/2022). Pengacara yang ditunjuk korban merupakan pengacara LBH IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi, Nurhasan SH dan Hadromi SH, Mengatakan bahwa hingga saat ini kami belum pernah menerima telepon dari siapapun untuk meminta Kekeluargaan. Pungkasnya.

Bahwa kami tetap akan memproses kasus ini sampai terang benderang apa motif pelaku hingga tega memukuli klien kami sampai babak belur dan Klien kami minta agar mereka para pelaku harus merasakan bagaimana jika sudah masuk hotel prodeo alias di bui.

Dengan adanya kasus ini, penganiayaan atau pemukulan terhadap korban W, kami para kuasa akan kami sangkakan pasal 170 KUHP subsider 351 ayat 1 dan 4 dengan ancaman hukuman Lima tahun Penjara Pungkas Nurhasan yang juga Sekjen IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi.
(CP/red)

Continue Reading

RAKYAT

Kabid Kajian GPI Maluku Apresiasi Gubernur MI Atas Upaya Penurunan Angka Kemiskinan

Published

on

JAKARTA – Ketua Bidang Kajian dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Provinsi Maluku, Mustakim Rumasukun, menilai penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dimasa kepemimpinan Gubernur Murad Ismail pelan-pelan mulai meningkat. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending