Connect with us

HUKUM

Diduga Terlibat Korupsi Dana Bansos Covid-19 SBT, HIPPMA SBT- Jakarta: Desak KPK Tangkap dan Penjarakan Bupati Mukti Keliobas

Published

on

Jakarta – Aksi Jilid III puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Seram Bagian Timur (HIPPMA SBT- Jakarta) menyambangi dan menggelar aksi depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (27/1/2022) siang.

Koordinator aksi, Amri mengungkapkan, menindaklanjuti kasus dugaan korupsi anggaran Covid -19 senilai 6,2 miliar yang melibatkan Kepala BPBD dan Kepala Dinas Koperindag Kab. Seram Bagian Timur harus diusus tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Terkait kasus dugaan penyelewengan dana bansos Covid-19 senilai 6,2 miliar yang dikelola oleh kepala Dikoperindag Kabupaten Seram Bagian Timur Adam Rumbalifar diduga melibatkan Usman Keliobas harus diusut tuntas sebab anggaran yang dikelola tersebut adalah milik rakyat bukan milik pribadi dan kelompoknya,” tegas Amri.

“Karena itu sangat jelas menyalahi aturan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tambahnya.

Lebi lanjut Amri mengatakan, kasus dugaan korupsi anggaran Covid-19 ini sebetulnya sudah terjadi dua tahun yang lalu, namun hingga kini belum ada kejelasan dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur.

“Sebetulnya kasus ini sudah terjadi pada dua tahun yang lalu, bahkan Kejaksaan Negeri Kab. Seram Bagian Timur (SBT) juga sudah dua kali melakukan pemeriksaan. Namun hingga kini belum juga Jaksa mengetahui siapa aktor dibalik penyelewengan anggaran bansos senilai Rp 6.2 miliar tersebut,” ungkapnya.

Pria yang sering disapa Amri ini sangat bingung dengan sikap Kejari SBT yang tidak mampu mengungkapkan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Mustahil!! Lembaga sekelas Kejaksaan Negeri Kab. Seram Bagian Timur (SBT) tidak mampu dan berdaya dalam mengungkapkan kasus Adam Rumbalifar dan Usman Keliobas yang diduga merugikan uang negara sebesar 6,2 miliar tersebut,” tuturnya.

Selain itu, kata Amri, juga menduga ada keterlibatan Bupati SBT Mukti Keliobas dalam dugaan korupsi anggaran covid-19 tersebut. Pasalnya total anggaran bansos COVID 19 yang dikelola Kepala Diskoperindag Kab. SBT dan Kepala BPBD sekitar 6,2 miliar tepat pada momentum kepentingan politik MK saat Pilkada serentak 2020 di Kab. SBT.

“Dalam hal ini Bupati SBT MK juga diduga terlibat, karena Anggaran tersebut diduga digunakan oleh Kepala Dinas Koperindag dan Kepala BPBD untuk membantu kepentingan politik Mukti Keliobas pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 di Kab. SBT,” ungkapnya.

Secara politis, ungkapnya, jabatan yang diduduki Adam Rumbalifar dan Usman Keliobas adalah jabatan politik dan juga keberpihakan politiknya kepada Bupati Mukti Keliobas. Hal itu, sambungnya, pihaknya menduga Adam Rumbalifar dan Usman Keliobas diduga menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan politik Mukti Keliobas pada pilkada 2020, sehingga diduga Usman Keliobas dan Adam Rumbalifar mendapatkan perlindungan hukum dari kekuasaan mengakibatkan kasus tersebut belum terungkap oleh Kejaksan SBT hingga saat ini.

“KPK segera panggil periksa Bupati SBT Mukti Keliobas, Usman Keliobas dan Adam Rumbalifar yang diduga merugikan uang negara sebesar Rp 6,2 miliyar,” pintanya.

Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Seram Bagian timur (HIPPMA SBT-Jakarta) menyampaikan poin tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak KPK untuk segera panggil dan periksa Bupati SBT Mukti Keliobas, Usman Keliobas dan Adam Lumbalifar atas dugaan kasus korupsi dana Covid-19 tersebut.

2, Mendesak KPK tangkap dan penjarakan Bupati SBT Mukti Keliobas, Usman Keliobas dan Adam Lumbalifar jika fakta dan buktinya telah dipenuhi. (Mj)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Ketua DPD Usulkan Work From Home Gantikan Wacana Cuti Ayah di RUU KIA

Published

on

YOGYAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan.

LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan.

“Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik,” kata LaNyalla yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022).

Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut.

“Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural,” tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi.

“Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja,” ujar LaNyalla.

LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi.

“Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja,” papar LaNyalla.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu.

“Cuti yang panjang dikhawatirkan malah
menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double,” urai LaNyalla.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA.

Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh.(Andi)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe Puji Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu Milik KPK

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyie menyambut baik program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk Politik Cerdas Berintegritas Terpadu 2022. Bagi Habib Aboe, program tersebut langkah awal yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia.

“Kami menyambut baik Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu yang digagas oleh KPK. Hal ini adalah langkah baik dalam upaya pencegahan korupsi di sektor politik. Upaya preventif seperti ini memang diperlukan,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Sebagai informasi, KPK gelar berupa kegiatan yang diberi nama sebagai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Di mana program ini berawal Executive Briefing buat 20 para pimpinan serta sejumlah pengurus partai politik yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut digelar hari Rabu ini di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (18/5/2022).

Habib Aboe menyampaikan, dirinya langsung hadir ke Gedung Juang Merah Putih KPK tersebut sebagai tanda serius bahwa PKS sangat mendukung program tersebut. Mengingat politik yang cerdas sebagai simbol integritas bagi para politisi menjalankan amanah rakyat Indonesia.

“Oleh karenanya, saya secara langsung datang dan tidak mewakilkan pada acara ini. Hal tersebut adalah bentuk dukungan kita terhadap program yang digagas KPK ini. Sekaligus juga komitment kita dalam upaya pencagahan tindak pidana korupsi,” jelas Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

“Sebagai partai yang lahir paska reformasi, PKS memahami betul semangat reformasi untuk memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita memiliki kesadaran bersama, bahwa korupsi adalah salah satu rintangan dari bangsa ini untuk mencapai kemajuan,” sambung politisi asal Dapil Kalimantan Selatan ini.

Ketua MKD DPR RI ini berjanji, ke depannya, PKS sebagai partai yang lahir dari rahim rakyat sangat mendukung program KPK memberantas korupsi di negeri ini. Wajar saja, akunya, PKS selalu memberikan pembekakalan kepada seluruh pengurus PKS terkait bahaya tindak pelaku korupsi bagi bangsa dan negara ini.

“Untuk selanjutnya PKS akan bersinergi dengan KPK untuk memberikan pembekalan kepada seluruh pengurus PKS. Kegiatan yang direncakan akan dilaksanakan bulan juni mendatang tersebut akan diikuti oleh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk mewujuskan amanah reformasi,” pungkas Habib Aboe. (LP)

Continue Reading

HUKUM

AMPERA Jakarta Desak KPK Ungkap Pengadaan “Kapal Fiktif” di Kabupaten SBB

Published

on

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk membentuk Tim Investigasi untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan kapal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending