Connect with us

EKONOMI

Efektivitas Kebijakan Ekonomi & Keberhasilan Vaksinasi Covid-19 Kunci Keberhasilan Pemulihan Ekonomi Nasional

Published

on

Jakarta – Pemerintah dalam APBN 2021 beserta sejumlah lembaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar di level 4 hingga 6 persen. Meski demikian potensi pertumbuhan ini masih berisiko tertarik kebawah akibat risiko dari pandemi yang terus mengalami kenaikan bahkan melebihi 1 juta kasus.

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menilai ada dua kunci kebijakan yang bisa berpengaruh pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun ini yaitu program vaksinasi dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. Menurutnya, pemulihan ekonomi akan bergantung pada keberhasilan kedua aspek tersebut.

“Selain keberhasilan vaksinasi yang akan menyasar pada 70 persen penduduk, pemerintah harus mengubah cara kerja dalam penanganan pandemi agar ekonomi bisa segera pulih,” ujar Junaidi dalam rilis yang diterima di Jakarta. Rabu, (27/1/2021)

Dalam menjaga daya tahan ekonomi di tengah pandemi, lanjut Junaidi, Pemerintah diminta untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonominya dengan mendongkrak faktor permintaan yang sangat krusial khususnya demand untuk konsumsi baik rumah tangga, pemerintah maupun untuk kebutuhan investasi berbagai sektor ekonomi. Ia mengatakan peran belanja APBN, belanja PEN, belanja BUMN, serta penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan sangat penting untuk dipacu.

Selain itu, Legislator Fraksi PKS ini menilai ada kejanggalan dalam postur APBN 2021 yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas keempat setelah infrastruktur, perlindungan sosial dan pendidikan. Pagu anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 417,4 triliun sementara pagu sektor kesehatan hanya 169,7 triliun. Mestinya anggaran kesehatan menjadi perhatian dan isu utama karena resesi ekonomi tahun lalu diakibatkan masalah kesehatan.

“Dalam situasi ini pemerintah menunjukkan sense of crisis yang rendah, bahkan anggaran kesehatan tidak ada separuhnya dari anggaran infrastruktur,” kata Junaidi.

Terkait keberlanjutan Program Ekonomi Nasional (PEN) 2021, Politisi dari Dapil Lampung II ini menegaskan bahwa PEN 2021 hendaknya direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran. Lambatnya ekseskusi dan realisasi menjadi catatan penting pada PEN 2020 yang harus segera diatasi. (Hadi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Dampak Naiknya Subdisi Energi, Mukhtarudin: Saya Setujui APBN 2022 Rp3.106 Triliun

Published

on

JAKARTA– Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022. Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.

Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin menyampaikan bahwa usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022 tersebut dikarenakan APBN saat ini tidak dapat berjalan secara efektif untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca Pandemi covid-19.

Selain itu, kata Mukhtarudin, APBN 2022 tidak cukup tersedia alokasi untuk menampung tambahan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi BBM dan listrik serta penebalan perlinsos.

“Jadi, usulan pemerintah terkait perubahan tersebut berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan,” tutur Mukhtarudin, Jumat, (20/5/2022).

Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini bilang perubahan postur APBN 2022 itu karena dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia. Sehingga, subsidi energi makin membengkak. ”

“Naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp74,9 triliun dengan rincian, subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp71,8 triliun, dan subsidi listrik Rp3,1 triliun,” beber Mukhtarudin.

Adapun perubahan yang terjadi antara lain Indonesian Crude Price (ICP) yang diasumsikan sebelumnya adalah US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel.

Pendapatan negara berubah dari Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun.

Sementara, alokasi perlindungan sosial juga naik, sehingga pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.

Mukhtarudin mengatakan untuk belanja pendidikan yang dicanangkan 20 persen dari total APBN naik pada kisaran Rp23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan SAL sebesar Rp50 triliun.

Mesti begitu, lanjut Mukhtarudin, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara. Di mama pendapatan negara diperkirakan naik Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun, atau naik sekitar Rp420 triliun.

Naiknya pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan seperti CPO dan batu bara. Dengan perubahan komposisi anggaran, defisit anggaran sepanjang tahun 2022 diperkirakan akan rendah, dari 4,89 persen dari PDB menjadi 4,3-4,5 persen dari PDB.

Lebih lanjut Mukhtarudin mengatakan bahwa Banggar DPR RI juga mendukung langkah kebijakan antisipasif yang
dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2021 untuk dapat bergerak
cepat, fleksibel, responsif dan antisipatif.

“Hal ini dilakukan semata-mata dalam merespon situasi pandemi yang
penuh ketidakpastian, maupun dalam pelaksanaan APBN tahun 2022 untuk
kebijakan antisipasif APBN menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya
beli masyarakat, dan kesehatan APBN,” pungkas Mukhtarudin. (Novi)

Continue Reading

EKONOMI

Petani Sawit Merugi, NasDem Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO Dicabut

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Rudi Hartono Bangun mendesak pemerintahsegera mencabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Menurutnya, larangan ekspor CPO dan turunannya yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut menurutnya telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya bagi petani sawit. Menurutnya jika harga sawit semakin anjlok, petani bisa kembali miskin.

“Harus dibukalah (ekspor CPO dan turunannya). Bukan untuk kepentingan pengusaha minyak goreng dan pengusaha CPO, tapi petani sawit. Jadi petani yang sekarang hasil sawitnya enggak laku, enggak diterima pabrik, busuk di pohon, busuk di mobil, itu sudah merugi beberapa bulan ini. Jadi pemerintah harus melihat itu, ini dampak kebijakannya begini, harus ada kajian kan enggak bisa sesuka-suka. Jangan petani yang jadi korban,” tegas Rudi saaat dihubungi Parlementaria, Selasa (17/5/2022).

Rudi menambahkan, saat ini petani sawit mengalami kerugian yang besar. Selain karena harga tandan buah segar (TBS) yang bisa mencapai Rp1.000 per kilogram, petani sawit kini juga mengalami kesulitan dalam menjual TBS dikarenakan pabrik-pabrik yang belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok.

“Jadi ketika menekan satu atau sekelompok pengusaha agar menormalkan CPO, jangan juga dikorbankan petani-petani kecil yang sejumlah 20 juta lagi. Akhirnya harga TBS anjlok, enggak laku di tingkat-tingkat pabrik dan tingkat-tingkat desa, kecamatan, jadi sekarang petani sawit resah, akhirnya muncullah demonstrasi. Berapa petani sawit yang rugi dari penurunan larangan ekspor? (Ini) harus dipikirkan,” imbuh politisi NasDem ini.

Untuk itu, menurut Rudi, pemerintah perlu serius menyelesaikan permasalahan CPO ini dengan menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga perlu dengan tegas menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), sehingga rantai pasok dalam negeri dapat lebih aman dan cukup. Termasuk kepada jajaran Kementerian Perdagangan untuk tidak bermain-main.

“Kebijakan DMO dan DPO kuota minyak goreng dalam negeri itu yang serius lah. Itu yang benar-benar Kementerian Perdagangan jangan main mata, kan kebutuhan kita cuma 16 juta ton dalam negeri, produksi kita 65 juta ton. Kalau 16 juta ton pemerintah betul-betul bilang setop jangan diekspor, semua aparaturnya mengawasi, itu stok aman,” tegas legislator dapil Sumatera Utara III itu. (dpr)

Continue Reading

EKONOMI

Ngobrol Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bamsoet Ajak Bangkitkan Sektor Pariwisata RI

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo optimistis Indonesia mampu bergerak dari pandemi Covid-19 ke endemi Covid-19. Mengingat angka positivity rate nasional terus menunjukkan tren penurunan. Hingga 24 April kemarin, berada pada kisaran 0,6 persen. Rasio angka kesembuhan pasien Covid-19 juga mencapai lebih dari 97 persen. Tercatat hingga 20 April, tingkat keterisian tempat perawatan di rumah sakit dan tempat tidur isolasi, juga mengalami penurunan hingga 3,12 persen.

Kerja keras dan gotong royong masih diperlukan, karena kewenangan untuk mengubah status pandemi menjadi endemi dimiliki oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), dengan merujuk setidaknya pada lima indikator. Antara lain angka laju penularan kurang dari 1 persen, positivity rate kurang dari 5 persen, tingkat perawatan rumah sakit kurang dari 5 persen, rasio angka kematian kurang dari 3 persen, dan PPKM berada pada transmisi lokal level tingkat 1. Kelima indikator tersebut juga harus terjadi dalam rentang waktu enam bulan.

“Momentum perubahan status dari pandemi menjadi endemi, nantinya harus dapat dioptimalkan untuk menghidupkan dan merekonstruksi kembali aktivitas sosial masyarakat, serta menjadi stimulan membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional, termasuk pada sektor pariwisata. Terlebih Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah peringatan World Tourism Day 2022, yang akan diselenggarakan di Bali pada 27 September mendatang. Terpilihnya Indonesia dalam forum Sidang Majelis Umum Organisasi Pariwisata Dunia PBB (United Nations World Tourism Organization/UNWTO), mengisyaratkan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia dalam industri pariwisata global,” ujar Bamsoet saat memberikan Keynote Speech dalam acara Buka Puasa Bersama dan Pra-Inagurasi “NGOPEK KUY” (Ngobrol Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yuk), secara virtual di Jakarta, Senin (25/4/22).

Turut hadir antara lain, Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional Indonesia
Tourism Watch (DEN ITW) Ichwan Abdillah, Sekjen DEN ITW Adyta Raja Sibarani, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, dan Fungsionaris KADIN Indonesia Bidang Tenaga Kerja Nofel Saleh Hilabi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pariwisata adalah salah satu sektor perekonomian terbesar di dunia. Tak hanya melibatkan peredaran uang yang sangat besar, melainkan juga banyak melibatkan sektor-sektor perekonomian lainnya. Tercatat pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, jumlah wisatawan internasional mencapai 1,5 miliar orang. Sebanyak 364 juta atau sekitar 25 persen diantaranya berkunjung ke kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

“Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2019 mencapai 4,7 persen. Merosot menjadi 4,05 persen pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dan sedikit meningkat kembali menjadi 4,2 persen pada tahun 2021. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan, devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata tahun 2021 hanya mencapai 0,36 miliar US dolar. Jauh lebih rendah dari capaian tahun 2019 yang mencapai 3,3 miliar US dolar. Di tingkat global, UNWTO mencatat bahwa kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian dunia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 1,9 triliun US dollar. Jauh lebih rendah dibandingkan pada masa sebelum pandemi, yang mencapai 3,5 triliun US dollar,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini berharap kehadiran Indonesia Tourism Watch (ITW) harus dapat menjadi bagian dari solusi membangkitkan kembali pariwisata Indonesia. Untuk itu, perlu menjadi kesadaran kolektif dari segenap pemangku kepentingan bahwa faktor kesehatan masyarakat adalah kunci penting, sebagai daya dorong pemulihan bagi sektor-sektor lainnya, termasuk sektor perekonomian.

“Potensi dan kontribusi wisatawan domestik juga harus dioptimalkan. Disadari atau tidak, selama ini potensi wisatawan domestik masih terkesan dipandang sebelah mata, dan belum digarap dengan serius dan maksimal. Padahal dengan jumlah penduduk sebanyak 273 juta jiwa, wisatawan domestik adalah potensi pasar yang sangat besar. Apalagi dalam kondisi saat ini, di mana kedatangan wisatawan mancanegara belum sepenuhnya pulih, seperti sebelum masa pandemi,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pandemi juga mengajarkan pentingnya melakukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi digital, serta melakukan berbagai langkah inovasi. Mengingat Masih banyak destinasi wisata yang belum dikelola secara optimal. Menyongsong hadirnya status endemi, banyak wisatawan yang ingin berwisata sebagai sarana hiburan, setelah dua tahun lebih aktivitas sosialnya terganggu oleh pandemi.

“Momentum ini harus dapat dioptimalkan oleh industri pariwisata, dengan menyediakan sebanyak mungkin alternatif destinasi wisata, termasuk penyediaan paket wisata terintegrasi yang melibatkan lebih banyak sektor, dan tentunya dapat menarik lebih banyak wisatawan,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending