Connect with us

EKONOMI

Fintech Alternatif Pembiayaan Rakyat Unbankable, Capai Transaksi Rp100 Triliun

Published

on

JAKARTA – Peningkatan jumlah peminjam atau nasabah, dan peningkatan nilai pinjaman Fintech dengan mekanisme P2P lending memberi bukti tentang tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa pembiayaan. Masyarakat memilih dan menjadikan Fintech P2P lending sebagai alternatif atau jalan keluar karena kebutuhan akan jasa pembiayaan itu tak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional. Namun hal tersebut perlu diwaspadai oleh lembaga otoritas keuangan akan dampak turunannya. Baik terhadap masyarakat pengguna maupun perbankan.
 
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Agustus 2021, penyaluran pinjaman atau pembiayaan melalui mekanisme P2PLending sudah mencapai nilai Rp 101,51 triliun. Penyaluran pinjaman tertinggi terjadi pada Juli 2021 dengan total Rp 15,66 triliun dan sedikit menurun pada Agustus tahun ini dengan total penyaluran Rp 14,95 triliun.
 
Pertumbuhan tahunannya juga terbilang tinggi. Sampai dengan Agustus 2021, realisasi jasa pembiayaan fintech P2P lending tumbuh dengan 70,36 persen menjadi Rp 26,10 triliun. Sedangkan pertumbuhan tahunan kredit perbankan per Juli 2021 tercatat 0,5 persen.
                                        Data OJK juga menunjukan peningkatan signifikan minat masyarakat memanfaatkan Fintech dengan mekanisme P2P (peer to peer) lending untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Pada periode Januari-Agustus 2021 misalnya, mekanisme pembiayaan P2P lending dimanfaatkan oleh tidak kurang dari 237,63 juta entitas.  
 
Rangkaian data ini, menurut Bamsoet, menjelaskan bahwa potensi pasar pembiayaan di dalam negeri itu riel dan sangat besar. Bahkan, di tengah krisis kesehatan, kebutuhan akan jasa pembiayaan itu tetap tinggi.  

“Berkat perkembangan teknologi finansial yang menghadirkan ragam aplikasi, masyarakat yang butuh jasa pembiayaan kini tidak lagi mengandalkan perbankan,’’ ujarnya.
 
Pilihan masyarakat yang jatuh pada fintech P2P lending lebih disebabkan mekanisme dan prosesnya dibuat sederhana, cepat serta efisien. P2P lending adalah sistem atau plaform yang menghubungkan calon penerima pembiayaan dengan penyedia pembiayaan melalui teknologi.
 
Kelompok investor sebagai penyedia pembiayaan tidak melihat faktor atau syarat bankable dari calon penerima pembiayaan. Di perbankan, seseorang harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan status bankable agar bisa mendapatkan pembiayaan. Kalau tidak memenuhi persyaratan, yang bersangkutan akan masuk dalam kelompok nasabah unbankable.
 
Pada mekanisme P2P Lending, proses menyetujui sebuah proyek pembiayaan berlangsung singkat selama aspek legalitas proyek terpenuhi dan berkepastian. ‘’Karena mekanisme P2P lending terbilang baru, tentu banyak aspek masih harus dibenahi. Efektivitas aspek pengawasan harus ditingkatkan untuk melindungi investor dan masyarakat sebagai nasabah,’’ kata Bamsoet. (DWI)

EKONOMI

Metris Gelar Diskusi Milenial Preneur

Published

on

JAKARTA – Milenial Trans Institute (Metris) menggelar diskusi dengan tema Milenial Preneur: Perspektif Membangun Usaha Mandiri. Diskusi ini memantik milenial agar berjiwa wirausaha untuk membangun usaha secara mandiri. (lebih…)

Continue Reading

EKONOMI

Terhitung Hari Ini! Rudi Hartono Bangun Puji Presiden Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudi Hartono Bangun mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut aturan larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai Senin hari ini, 23 Mei 2022.

Rudi menyampaikan, Pencabutan larangan izin ekspor CPO dan minyak goreng ini disambut hangat dari banyak pihak. Rudi menilai, berarti aspirasi rakyat dalam hal ini petani sawit didengar Presiden.

“Saya mengigatkan agar Presiden memantau kinerja menterinya yang mengurusi perdagangan dan izin ekspor CPO dan minyak goreng. Kuota CPO untuk dalam negeri agar diawasi ketat, agar tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng. Semua masalah kelangkaan minyak goreng ini terjadi karena adanya permainan pejabat terkait dengan pengusaha minyak goreng,” kata Rudi pada wartawan,(22/5/2022) kemarin.

Politisi asal Dapil Sumut III ini kembali mengingatkan, rakyat jangan terus menerus menjadi korban dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Sehingga dengan pencabutan larangan ekspor ini, Rudi yakin industri sawit akan kembali menggeliat dan petani sawit dapat lebih sejahtera.

“Stok kuota DMO (Domestic Market Obligation) harus diperketat. Jadi tidak terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng jadi mahal. Kebutuhan minyak goreng dalam negeri hanya 16 juta ton. Hasil produksi kita 65 juta ton, kelebihannya masih banyak untuk diekspor,” ujar Rudi.

Konferensi pers Presiden Jokowi Kamis (19/5/2022) lalu, Presiden mengatakan ada tiga penyebab mengapa ia akhirnya membuka lagi keran ekspor CPO dan minyak goreng. Pertama, harga minyak goreng curah sudah turun dari Rp19.800 per liter menjadi Rp17.200-Rp17.600 per liter setelah CPO dilarang sejak 28 April 2022. Kedua, pasokan minyak goreng juga bertambah di pasaran dari yang hanya 64 ribu ton menjadi 211 ribu ton per bulan.

Ketiga, lanjut Jokowi mempertimbangkan belasan juta tenaga kerja yang mencari rezeki di industri sawit. Mereka terdampak karena ekspor CPO dilarang.

“Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022,” kata Jokowi. (HMS)

Continue Reading

EKONOMI

Dampak Naiknya Subdisi Energi, Mukhtarudin: Saya Setujui APBN 2022 Rp3.106 Triliun

Published

on

JAKARTA– Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022. Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.

Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin menyampaikan bahwa usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022 tersebut dikarenakan APBN saat ini tidak dapat berjalan secara efektif untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca Pandemi covid-19.

Selain itu, kata Mukhtarudin, APBN 2022 tidak cukup tersedia alokasi untuk menampung tambahan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi BBM dan listrik serta penebalan perlinsos.

“Jadi, usulan pemerintah terkait perubahan tersebut berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan,” tutur Mukhtarudin, Jumat, (20/5/2022).

Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini bilang perubahan postur APBN 2022 itu karena dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia. Sehingga, subsidi energi makin membengkak. ”

“Naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp74,9 triliun dengan rincian, subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp71,8 triliun, dan subsidi listrik Rp3,1 triliun,” beber Mukhtarudin.

Adapun perubahan yang terjadi antara lain Indonesian Crude Price (ICP) yang diasumsikan sebelumnya adalah US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel.

Pendapatan negara berubah dari Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun.

Sementara, alokasi perlindungan sosial juga naik, sehingga pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.

Mukhtarudin mengatakan untuk belanja pendidikan yang dicanangkan 20 persen dari total APBN naik pada kisaran Rp23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan SAL sebesar Rp50 triliun.

Mesti begitu, lanjut Mukhtarudin, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara. Di mama pendapatan negara diperkirakan naik Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun, atau naik sekitar Rp420 triliun.

Naiknya pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan seperti CPO dan batu bara. Dengan perubahan komposisi anggaran, defisit anggaran sepanjang tahun 2022 diperkirakan akan rendah, dari 4,89 persen dari PDB menjadi 4,3-4,5 persen dari PDB.

Lebih lanjut Mukhtarudin mengatakan bahwa Banggar DPR RI juga mendukung langkah kebijakan antisipasif yang
dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2021 untuk dapat bergerak
cepat, fleksibel, responsif dan antisipatif.

“Hal ini dilakukan semata-mata dalam merespon situasi pandemi yang
penuh ketidakpastian, maupun dalam pelaksanaan APBN tahun 2022 untuk
kebijakan antisipasif APBN menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya
beli masyarakat, dan kesehatan APBN,” pungkas Mukhtarudin. (Novi)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending