Connect with us

HUKUM

Habib Aboe: Kami Dukung Kapolri Tindak Polisi Nakal untuk Tingkatkan Kedisiplinan

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo akan menindak pemimpin kepolisian yang tidak mampu mengurus bawahanya sebagai pimpinan di institusi Polri sebagai teladan bagi anggotanya.

“Kita mendukung sikap tegas Kapolri, saya kira memang itu yang dibutuhkan saat ini. Ketika banyak dinamika oknum anggota yang negatif, memang diperlukan kepemimpinan yang kuat agar meningkatkan kedisiplinan personel,” kata Habib Aboe saat Listyo menyampaikan arahan pada bawahannya menutup pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri Angkatan ke-66, Kamis (28/10/2021).

Menurut Habib Aboe, pesan kuat dari Kapolri itu, diharapkan akan lebih mampu mengelola personelnya dengan baik. Sehingga akan dapat dihindarkan berbagai peluang tindakan indisipliner setiap unit kerja dalam tubuh Polri.

Ketua MKD DPR RI ini menjelaskan, ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tindakan indisipliner oleh anggota. Pertama, lanjutnya, dapat dilakukan pembinaan spiritualitas, misalkan saja melalui pengajian rutin atau ceramah rohani.

“Melalui cara ini diharapkan akan bisa meningkatkan integritas dan kinerja personel,” ujar Habib Aboe.

Kedua, sambungnya, dapat di optimalisasi mekanisme pengawasan di internal kepolisian. Dengan demikian meningkatkan kepatuhan personel terhadap prosedur dan aturan internal.

Bagi Habib Aboe, melalui pengawasan internal kepolisian tersebut diharapkan akan bisa meningkatkan kedisiplinan anggota.

“Kepatuhan terhadap prosedur dan kedisiplinan yang tinggi diyakini akan membuat kinerja Polri akan semakin lebih baik lagi,” terang Habib Aboe. (HMS)

HUKUM

RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Maman Imanul Haq: Negara Hadir Hentikan Kejahatan Seksual

Published

on

JAKARTA – Anggota DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyambut gembira pengesahan RUU Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU inisiatif DPR. Meski tidak lantas menjadi UU, setidak-tidaknya kata politisi PKB ini, inisiatif ini menjadi kado awal tahun bagi masyarakat Indonesia.

Buat Kiai Maman, begitu sapaan akrabnya, kejahatan seksual bukan hanya pidana biasa. Kejahatan seksual juga meruapakan kejahatan yang merenggut nilai-nilai kemanusiaan. Tidak pandang bulu, korban kejahatan seksual merambah ke hampir semua kalangan, anak-anak baik perempuan maupun laki-laki, perempuan dewasa, lansia, hingga para penyandang disabilitas.

“Negara harus hadir untuk melindungi seluruh warga negaranya. Kita tidak ingin pidana kekerasan seksual terus terjadi. Tidak cukup hanya mengutuk pelaku, namun kita negara harus membangun sistem pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual,” kata Kiai Maman kepada media, Selasa (18/1).

Dalam RUU TPKS yang disahkan menjadi RUU Inisiatif pada Rapat Parpurna DPR RI siang ini, setidaknya memiliki instrumen yang komprehensif untuk menghadapi pelaku kejahatan seksual. RUU ini memberikan kepastian hukum dalam upaya melakukan pencegahan, mekanisme penanganan kasus, hingga perlindungan terhadap korban kejahatan seksual.

Kiai Maman menambahkan, di tengah eskalasi peningkatan kasus kejahatan seksual, diperlukan keseriusan dari semua pihak untuk memerangi para predator seksual. Sebagai pembuat undang-undang, DPR bersama pemerintah, berkewajiban untuk membuat payung hukum agar aparat negara nantinya memiliki kewenangan penuh melakukan kegiatan yang dianggap perlu dalam pencegahan dan perlindungan atas kejahatan seksual.

Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi ini menegaskan bahwa kejahatan seksual itu adalah musuh bersama. Tidak hanya milik instrumen pemerintah dan DPR saja, oleh sebabnya ia meminta dukungan dari seluruh pihak untuk mengawal RUU TPKS ini sampai disahkan menjadi UU.

Untuk diketahui, setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif, RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan sebagai undang-undang (UU). Usai menetapkannya menjadi RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah Presiden memberikan balasan surat, barulah DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah. (Jo)

Continue Reading

HUKUM

PB HMI MPO Apresiasi Polri Atas Penanganan Kasus Cuitan Ferdinand Hutahaean

Published

on

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO Ahmad Latupono atau Anyong mengapresiasi pihak kepolisian dalam memproses kasus cuitan Ferdinand Hutahaean. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia Apresiasi Kinerja Polri Dalam Memberantas Pelaku Intoleran

Published

on

Jakarta – Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia mengapresiasi langkah tepat dan cepat Polda Jawa Barat dalam melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Habib Bahar bin Smith (HBS), Senin (3/1/22). (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending