Connect with us

NASIONAL

Hadiri Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, Ini Aspirasi Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara

Published

on

JAKARTA – Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura terus bergerak aktif untuk terlibat dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Terbaru, Sultan Kutai Kartanegara beserta Sekertaris Kesultanan dan perwakilan kerabat hadir dalam acara Dialog Nasional Ke-7 Pemindahan Ibu Kota Negara di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Acara ini digelar oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan FISIP UI pada hari selasa (25/2/2020).

Dalam acara tersebut, turut hadir puluhan organisasi nasional, komunitas masyarakat adat, Lembaga Adat Paser, dan pejabat pemerintah dari tingkat Kementerian hingga Bupati Penajam Paser Utara.

Acara dimulai dengan sesi dialog umum yang diisi oleh beberapa pembicara, antara lain Punky Sumadi selaku Deputi bidang Pendudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati selaku Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, hingga Billy Mambassar selaku Staf Ahli Presiden. Dalam sesi dialog, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura hadir sebagai tamu undangan beserta dengan masyarakat adat lainnya.

Usai sesi dialog, acara dilanjutkan dengan diskusi pakar khusus untuk para akademisi, birokrat, serta masyarakat adat. Salah satu topik diskusi yang diangkat adalah Strategi Mitigasi Konflik Pertanahan dari Perspektif Sosial, dengan pembicara Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Antropolog FISIP UI, Perwakilan Bappenas, hingga Direktur Eksekutif Institute Ecososc dan beberapa akademisi lainnya. Diskusi ini merupakan forum tematik yang bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai masalah dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Kesultanan Kutai Kartanegara turut hadir dalam diskusi ini diwakili oleh Aji Said Iqbal selaku mahasiswa FISIP UI sekaligus Kerabat Kesultanan.

Dalam diskusi tersebut, Aji Said Iqbal menyuarakan beberapa aspirasi dari Kerabat Kesultanan. Aspirasi pertama, menurut Iqbal, adalah kepastian hukum terkait status tanah yang berada di lahan IKN. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat setempat guna menjaga kelestarian institusi sosial budaya, serta didapatkannya hak-hak masyarakat adat.

“Utamanya bagi masyarakat adat pemilik hak atas tanah, seperti Grand Sultan dan tanah adat lainnya,” ujarnya.

Iqbal melanjutkan, bahwa pemerintah perlu memberikan perlindungan ekonomi-politik bagi masyarakat setempat selama proses pembangunan ibukota baru. Perlindungan ekonomi-politik ini, menurut Aji, perlu dilakukan agar masyarakat tidak dipermainkan oleh spekulan serta pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari agenda besar negara ini.

“Seperti contohnya, pengusaha-pengusaha yang sudah menjual tanah tanpa landasan hukum yang jelas, serta pihak-pihak tertentu yang mengaku-ngaku sebagai pemilik pranata adat tertentu. Mungkin bapak ibu tidak tahu, tapi kami di daerah sudah menghadapi berbagai oknum, dari spekulan tanah hingga Kerajaan palsu seperti Labok yang mengaku-ngaku memiliki tanah di wilayah tertentu. Kalau dibiarkan, hal seperti ini dapat memicu konflik etnis di masyarakat,” terangnya.

Tuntutan ketiga, menurut Iqbal, adalah digunakannya research-based policy dalam pembangunan IKN. Ia menuntut kepada Bappenas dan pemerintah agar menghasilkan kebijakan publik berdasarkan penelitian ilmiah, baik dari segi politik, antropologi, maupun hukum, alih-alih menghasilkan kebijakan pesanan dan hanya mementingkan faktor ekonomi.

“Investasi memang penting, tapi jangan sampai kebijakan publik dimanfaatkan oleh pesanan oknum-oknum tertentu. Gunakan kebijakan publik berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang valid, sehingga usul akademik tidak berhenti di tataran normative,” lanjutnya.

Menurut Iqbal, sudah banyak kajian-kajian dari para akdemisi yang relevan untuk digunakan sebagai acuan pembangunan IKN di Kalimantan Timur, terutama dalam konteks pembangunan sosial-budaya. Iqbal mengambil contoh, apabila pembangunan institusi sosial-budaya memerlukan rujukan dari perspektif politik-historis, pemerintah dapat menggunakan disertasi Prof. Burhan Djabier Magenda yang berjudul “East Kalimantan: The Decline of Commercial Aristocracy”, serta disertasi dari Prof. Rikardo Simarmata yang berjudul “Law and Reality in Delta” terkait hukum agraria dan pelaksanaannya di wilayah Delta Mahakam. Dengan menggunakan rujukan ilmiah, Aji berharap pemerintah dapat menghasilkan pilihan rasional yang memihak kepada masyarakat adat, alih-alih menghasilkan kebijakan publik dalam pembangunan IKN dengan ‘pesanan’ oknum-oknum tertentu.

Sebagai penutup, Iqbal berharap masyarakat adat diberikan hak jawab dan hak bicara dalam diskusi-diskusi selanjutnya, terutama apabila membahas pembangunan sosial-budaya di kawasan IKN. Menurutnya, masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi audiens dalam proses pembangunan IKN. Pembangunan IKN yang inklusif harus melibatkan masyarakat adat secara riil dan partisipatoris.

“Hari ini contohnya, masyarakat adat jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk mendengarkan dialog dan diskusi, tapi sedikit diberi hak bicara. Padahal, merekalah pakar di bidang budaya mereka sendiri. Oleh karenanya, saya berharap pemerintah memberikan panggung bagi masyarakat adat yang representatif agar suara mereka didengar dan dilibatkan dalam pembangunan” tutupnya disambut tepuk tangan peserta diskusi,” tutupnya.[]

NASIONAL

Program Dr. Salim Menyapa Indonesia: Perjuangkan Kesejahteraan Peternak

Published

on

JAWA TENGAH – Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri menyapa masyarakat Jawa Tengah dalam rangkaian “Program Dr. Salim Menyapa Indonesia”. Salah satu agenda yang dihelat “Rembuk Peternak Bersama Dr. Salim”, Kamis 23/6/2022. 

Hadir dalam acara ini Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua BPW PKS Jatijaya Abdul Fikri Fakih, Anggota DPR RI Jawa Tengah Buchori Yusuf dan Hamid Noor Yasin, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Ketua DPW PKS Jateng Muhammad Haris serta jajaran DPTW membersamai Kelompok Peternak Jawa Tengah. Turut hadir memberikan sambutan atas nama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno.

Dalam sambutannya Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, mengucapkan terima kasih kepada PKS yang peduli terhadap peternak Jawa Tengah termasuk dalam memberikan penyuluhan atas penyakit mulut dan kuku (PMK) yang saat ini merebak. Sumarno juga menjelaskan besarnya potensi ternak dan tanaman pangan di Jawa Tengah yang masih bisa dioptimalkan.  

Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim dan jajaran PKS dalam kesempatan tersebut lebih banyak mendengar aspirasi dan keluh kesah para peternak terutama kondisi ekonomi dan peternakan mereka yang terdampak PMK. Mereka umumnya mengeluhkan menurunnya produksi yang berimbas pada turunnya penghasilan (income) secara drastis. Sementara obat-obatan dan penanganan kesehatan hewan masih sangat terbatas.

Merespon hal tersebut, Dr. Salim mengatakan bahwa kehadirannya adalah bentuk kecintaan dan dukungan penuh kepada para peternak di Jawa Tengah. Juga bentuk kepedulian dan simpati atas musibah yang dihadapi peternak dengan adanya wabah PMK yang membawa dampak luas dan serius.

Dr. Salim juga menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan petani dan peternak. “Problem kita hari ini masih sering impor untuk produk pangan. Padahal kita bisa penuhi sendiri kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, PKS akan terus berjuang mewujudkan bukan hanya ketanahan pangan tapi kedaulatan pangan,” tegas Dr. Salim. 

Menurut Menteri Sosial RI 2009-2014 ini kalau Indonesia bisa berdaulat dalam komoditas pangan kita bisa menyelesaikan banyak masalah dalam negeri. Petani dan peternak kita akan sejahtera. “Potensinya ada. Tinggal keseriusan dan keberpihakan  negara terhadap para petani dan peternak,” tandasnya.

Dr. Salim menyampaikan keprihatinannya atas wabah PMK yang menggerus ekonomi peternak di Jawa Tengah. Berdasarkan pengakuan sejumlah peternak sejak wabah merebak penghasilan mereka turun drastis dari 2 juta perbulan hingga nyaris tanpa penghasilan. Produksi susu sapi berkurang drastis menjadi 50 persen bahkan tidak keluar sama sekali. Sapi yang disiapkan untuk dijual saat Idhul Adha juga nyaris tidak ada karena sapinya pada sakit dan kurus. Sekarang mereka justru punya hutang ke pabrik tahu untuk makanan ternak. Dari aspirasi yang disampaikan, mereka membutuhkan bantuan sapi, modal, obat-obatan, vitamin, pakan, kandang, sembako, dll.

Dr. Salim langsung merespon aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen PKS untuk membantu mereka. “Saya perintahkan anggota Fraksi PKS dari pusat hingga daerah untuk all out melakukan advokasi, pendampingan, dan memberikan bantuan untuk mereka. Carikan progran bantuan yang cepat untuk membantu karena mereka ada yang sudah tidak mendapatkan income sama sekali,” tegasnya.

Di akhir acara Dr. Salim menyerahkan paket bantuan untuk para peternak seraya mendoakan agar wabah PMK segera dapat diatasi dan peternak bisa normal kembali dalam mengembangkan usahnya. PKS juga mengadakan simulasi pengobatan PMK dengan memanfaatkan teknologi nano (nanoteknologi). (Jaz)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua DPD RI Minta RUU Koperasi Lindungi Pelaku UMKM

Published

on

BANDUNG – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perkoperasian.

LaNyalla pun meminta RUU tersebut menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM dari segala kendala maupun ancaman yang datang.

Sebab, hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih menjadi tempat termudah bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dan permodalan.

“Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah 50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi financial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP,” ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6/2022).

Namun terkadang keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak perekonomian, faktanya malah mematikan usaha. Dimana ada KSP yang menetapkan bunga maupun biaya administrasi
yang besar dan tidak rasional. Misalnya dengan
pinjaman 40 juta dengan tenor 4 tahun, nasabah hanya menerima 30 juta dan pengembalian menjadi 70 juta.

“Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman,” ucap dia.

Kondisi lapangan seperti itulah, kata LaNyalla, yang harus dicermati dan dituangkan dengan tepat dalam RUU Perkoperasian nantinya.

“Saya setuju terkait
dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS
(Lembaga Penjamin Simpanan) khusus
koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana
atas praktik-praktik yang merugikan nasabah. Karena fakta itu tadi, banyak KSP bermasalah, namun tetap beroperasi. Dalam kondisi ini aparat kepolisian harus bisa melakukan tindakan,” katanya.

Draf RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Asep)

Continue Reading

NASIONAL

Jelang 2024, Habib Aboe Ajak Aleg Perempuan PKS Tingkatkan Kinerja

Published

on

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen DPP PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menitip sejumlah pesan ke Anggota Legislatif (Aleg) DPRD se-Indonesia. Secara rinci, Habib Aboe menyampaikan 4 pesan agar diperjuangkan di lembaga legislatif masing-masing di daerah.

“Para Aleg perempuan PKS perlu tingkatkan lagi kinerjanya. Perlu gesit menyelesaikan tugas-tugas kedewanan dengan semangat di DPRD masing-masing. Seperti kita tahu, anggota dewan itu kerap berhadapan banyak tantangan dan seperti itu dunia politik,” kata Habib Aboe saat beri materi di acara Bimteknas Aleg Perempuan PKS DPRD Se-Indonesia di Millennium Hotel, Jakarta Pusat, Tanah Abang, Kamis (23/06/2022) kemarin.

“Kita di PKS punya 200 Aleg perempuan se-Indonesia. Tentu dengan 200 Aleg itu menjadi energi sekaligus formasi luar biasa. Mari kita terus optimis melanjutkan nilai perjuangan ini,” sambung Habib Aboe penuh semangat.

Pada kesempatan itu Habib Aboe memuji langkah panitia menggelar Bimteknas (Bimbingan Teknis Nasional). Bagi Habib Aboe, Bimteknas ini menjadi terobosan PKS yang patut dilanjutkan untuk berbagi cerita perjuangan sesama Aleg sekaligus upaya meningkatkan koneksi.

Ketua MKD DPR RI ini menyampaikan keempat ‘oleh-oleh DPP PKS’ buat Aleg sebagai bekal Aleg Perempuan PKS berjuang di lembaga legislatif daerah masing-masing.

“Pesan pertama, di bidang legislasi aleg perempuan perlu menyatukan perjuangkan isu perempuan sebagai produk legislasi. Sebagai contoh, fasilitas cuti melahirkan perlu diperjuangkan. Yang kedua, Aleg perempuan PkS wajib aktif memperjuangkan sejumlah hak perempuan. Dan, bila ada masalah dari perempuan langsung segera diadvokasi”, papar Habib Aboe.

Pesan ketiga, lanjut Habib Aboe, Aleg perempuan sangat perlu mengembangkan keterlibatan kaum perempuan di tengah keluarga. Baginya, keterlibatan tersebut untuk menguatkan pondasi negara melalui jalur keluarga.

“Maksudnya, para Aleg PKS tak sekedar mengadvokasi persoalan masyarakatnya saja, termasuk mengurus urusan publik. Tapi para Aleg wajib mendorong dirinya lebih sejahtera untuk majukan ekonomi keluarga,” pesan Habib Aboe.

Pesan keempat Anggota Komisi III DPR RI ini, di mana Aleg perempuan PKS bisa membangun basis sosial yang tinggi buat dirinya dengan cara membuat sejumlah kegiatan sosial termasuk gelar kegiatan yang produktif.

“Tentu dengan semangat, silahkan para Aleg perempuan PKS berinovasi dengan membuat sejumlah kegiatan kreatif yang dinamis di tengah masyarakat,” terang politisi senior PKS asal Dapil Kalimantan Selatan ini. (Arman)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending