Connect with us

RAKYAT

Hermanto: Ayo Optimalkan Ruang Laut untuk Kesejahteraan Nelayan Lokal

Published

on

PANGKALAN – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak Pemerintah agar menambah anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajemen dalam mengelola ruang laut Kepulauan Riau terutama yang berbatasan dengan negara tetangga. Bentuknya berupa pengembangan kapal tangkap, modernisasi teknologi tangkap, peningkatan kualitas SDM nelayan serta peningkatan pengawasan laut dan ikan.

“Upaya tersebut dalam rangka mengambil manfaat optimal ruang laut untuk kesejahteraan nelayan lokal khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Sekaligus juga menjaga NKRI dari pencurian ikan dan sumberdaya laut lainnya oleh nelayan negara asing”, papar Hermanto kepada wartawan di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Jumat (21/2).

Ia mengungkapkan, 98 persen wilayah Propinsi Kepulauan Riau merupakan laut. Adapun yang 2 persen merupakan darat berbentuk pulau-pulau. Hamparan laut yang luas tersebut, berbatasan langsung dengan lima negara tetangga. “Sayangnya, pemerintah belum optimal menggali potensi sumberdaya kekayaan laut dan ikan di kawasan tersebut karena minimnya anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan”, ujar legislator FPKS ini.

Dalam Kunjungan Spesifik tersebut, rombongan Komisi 4 DPR mendengar langsung keluhan jajaran PSDKP Batam bahwa kapal patroli dan perlengkapan senjata untuk melakukan pengawasan sangat minim dan jauh tidak sebanding dengan kawasan laut yang harus dikawal. Kondisi ini sangat membuka peluang bagi nelayan asing masuk ke kawasan ZEE Indonesia. Kawasan yang kerap kali dimasuki kapal nelayan asing adalah Laut Natuna dan Cina Selatan.

“Di kedua laut tersebut petugas sering memergoki kapal nelayan asing dan tidak jarang pula terjadi insiden bentrokan. Karena itu penambahan armada kapal dan persenjataan modern untuk melindungi petugas sudah sangat urgen dan mendesak,” pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat 1 ini. (joko)

RAKYAT

Dolfi Leslessy Terpilih Sebagai Ketua Pada Mubes ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil

Published

on

Namlea – Musyawarah Besar Ke-3 Asrama Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dengan mengusung tema “Transformasi Digital Pendidikan Anak-Anak Adat”. Acara tersebut digelar di Asrama KAT Jalan Baru Pandopo Wakil, Selasa (14/06/2022). (lebih…)

Continue Reading

RAKYAT

Diduga pelaku pemukulan di Cafe Mutiara Merupakan Suami Dari Mamih

Published

on

BEKASI – Perkembangan Berita pada 24 April 2022 kini memasuki babak baru, dimana cafe yang masih membandel buka di bulan suci Ramadhan itu memakan korban penganiyaan di (THM) tersebut,

Aksi kriminal dialami W (36), warga Serang Baru di halaman parkir Cafe M (THM) di Kali Malang Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu pagi (24/4).

Menurut keterangan korban (W), dirinya dianiaya oleh beberapa orang saat berada di halaman parkir Cafe.

Kini lambat laun perkembangan dari kasus penganiayaan tersebut pelakunya sudah terendus dan jelas, dari keempat pelaku salah satunya terindikasi Suami dari yang punya Cafe dan oknum dari salah satu Ormas.

Waktu kejadian menurut keterangan saksi istri dari korban,
Pelaku sempat kabur dan berebutan kunci motor dan tidak berhasil kabur dengan naik kendaraan rekannya, dan motor tersebut kini jadi barang bukti di unit Reskrim Polsek Tambun, saya hafal betul muka yang menganiaya suami saya pungkas saksi istri korban.

Menurut Korban W, sudah ada yang datang dan meminta permasalahan pemukulan dengan kekeluargaan tanpa melibatkan pihak ketiga,
akan tetapi korban W bersikukuh bahwa perkara ini saya sudah limpahkan ke kuasa hukum dan silahkan menghubungi pengacara saya.

Saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu, (30/4/2022). Pengacara yang ditunjuk korban merupakan pengacara LBH IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi, Nurhasan SH dan Hadromi SH, Mengatakan bahwa hingga saat ini kami belum pernah menerima telepon dari siapapun untuk meminta Kekeluargaan. Pungkasnya.

Bahwa kami tetap akan memproses kasus ini sampai terang benderang apa motif pelaku hingga tega memukuli klien kami sampai babak belur dan Klien kami minta agar mereka para pelaku harus merasakan bagaimana jika sudah masuk hotel prodeo alias di bui.

Dengan adanya kasus ini, penganiayaan atau pemukulan terhadap korban W, kami para kuasa akan kami sangkakan pasal 170 KUHP subsider 351 ayat 1 dan 4 dengan ancaman hukuman Lima tahun Penjara Pungkas Nurhasan yang juga Sekjen IWO Indonesia DPD kabupaten Bekasi.
(CP/red)

Continue Reading

RAKYAT

Kabid Kajian GPI Maluku Apresiasi Gubernur MI Atas Upaya Penurunan Angka Kemiskinan

Published

on

JAKARTA – Ketua Bidang Kajian dan Kaderisasi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Provinsi Maluku, Mustakim Rumasukun, menilai penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dimasa kepemimpinan Gubernur Murad Ismail pelan-pelan mulai meningkat. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending