Connect with us

POLITIK

Komitmen Adies Kadir Dukung Airlangga Hartarto Presiden RI Bersama Barisan Ormas MKGR

Published

on

MALUKU – Komitmen dukungan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden di 2024 tidak pernah surut oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir meski komitmen itu sering diganggu oleh kader internal partai sendiri terkait pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Yang terbaru, Adies mempertegas lagi komitmen dukungan ke Airlangga Hartarto sebagai Capres Golkar 2024 mendatang saat pelantikan pengurus MKGR Maluku, di Provinsi Maluku, Ahad (20/2/2022) kemarin.

Pada kesempatan itu, Adies menyampaikan kembali Ormas MKGR yang dipimpinnya solid mendukung dan memenangkan Airlangga Hartarto sebagai Presiden berikutnya. Bahkan, Adies mengajak seluruh kader di akar rumput khususnya pengurus DPD Ormas MKGR di Provinsi Maluku bekerja solid mewujudkan Airlangga Hartarto Presiden RI.

“Saya yakin semua kader Partai Golkar dan MKGR di Maluku tetap solid mendukung Pak Ketum Airlangga Hartarto sebagai Presiden,” kata Adies dalam sambutannya disambut oleh hadirin dengan tepuk tangan meriah dari kader MKGR yang hadir dalam acara itu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini meminta dukungan hati kepada seluruh kader Partai Golkar dan Ormas MKGR bekerja tulus melakukan konsolidasi internal yang solid untuk Airlangga sebagai Presiden di tahun 2024.

“Sloga kami solid, masa MKGR tidak Solid, kami solid. Kami Ormas MKRG sudah mengambil keputusan mendukung Pak Ketum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden ke depan,” ujar Adies yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Tak hanya itu, Adies mengingatkan tugas berat dari Ormas MKGR berperan untuk meringankan beban masyarakat di era Pandemi Covid-19. Di mana selalu memberikan bantuan sosial kepada warga sekitar yang membutuhkan uluran tangan kader Ormas MKGR.

“Dalam membantu warga kita tidak sendiri. Ada banyak program baik dari pemerintah pusat hingga daerah. Nah, jika ini dipadukan maka warga di Maluku bisa makin sejahtera. Begitu pula sebaliknya, jika jalan sendiri maka kita bisa salah arah nantinya. Gubernur dan Bupati atau kepala daerah paling tahu, kemana bantuan ini diserahkan,” terang Adies.

“Saya sangat berharap Ormas MKGR bisa menjadi jembatan komunikasi antara Ormas dan Partai Golkar dengan pemerintah provinsi setempat. Sebab, kita dari dulu memang selalu mendukung pemerintah, apalagi Partai Golkar tidak pernah berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Kita selalu mendukung program pemerintah pro rakyat,” ungkap Adies.

Hadir dalam acara pelantikan itu yakni Gubernur Maluku Murad Ismail, Ketua DPD Ormas MKGR Maluku Rasyad Latuconsina fan sejumlah undangan lainnya.

Pada kesempatan itu pula Adies menyampaikan bahwa dukungan Ormas MKGR kepada pemerintah siapa pun yang memimpin pemerintahan saat ini. Meski di pilkada sebelumnya di Maluku, Golkar punya kandidat lain, tapi setelah terpilih, MKGR siap mendukung pejabat itu.

“Kita mendukung pemerintahan Maluku saat ini, soal urusan pertandingan (Pilkada) itu sudah selesai yang hanya terjadi saat Pilkada lalu saja. Ayo, mari kita bangun daerah kita, bangun negara kita kemajuan Maluku dan kemajuan Indonesia. Itu makna dari Ormas MKGR, karena filosofi kita adalah semangat Gotong-Royong,” pungkas Adies (FJR)

NASIONAL

PSR Beri Bantuan Sembako Untuk Masyarakat Jembrana

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Kembali turun ke masyarakat dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang berlangsung di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Putu Supadma Kembali memberikan arahan dan pentingnya bagi masyarakat untuk menjaga persatuan NKRI dan bergotong royong antar sesama.

Dalam hal gotong royong ini, Putu Supadma juga memberikan bantuan kepada masyarakat Jembrana berupa sembako yang diharapkan mampu menjadi vitamin bagi tumbuhnya perekonomian di Bali.

“Saya mengajak pentingnya masyarakat Bali untuk saling gotong royong dan saling bahu membahu. Karena kita bisa kuat jika kita Bersama dan Bersatu. Karenanya saya sedikit memberikan bantuan untuk masyarakat Jembrana berupa sembako yang diharapkan mampu menjadi vitamin dalam pemulihan ekonomi di Bali,” ujar Putu Supadma Rudana, usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Wantilan Desa Yehembang, Banjar Baler Bale Agung, Desa Yehembang, Kec Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali  pada Kamis, 21 April 2022.

Dalam kesempatan ini, Politisi Demokrat juga menyampaikan perihal pemulihan ekonomi pasca pandemic covid 19 ini yang kini mulai terdapat tanda-tanda positif. Hal ini adalah berkat kolaborasi yang intens antara DPR RI dengan pemerintah yang mulai berani melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat disaat situasi covid 19 mulai terkendali dengan baik pasca dilakukan vaksinasi dan booster.

“Kami di DPR terus mendorong agar pemerintah jangan lengah, sekali ada penurunan jumlah kasus, maka itu adalah kesempatan untuk menghidupkan Kembali perekonomian. Dan kini perlahan, wisatawan mulai datang ke Bali walaupun belum maksimal. Kita pada Maret 2022 lalu berhasil menggelar sidang IPU di Bali, itu adalah pintu masuk kepercayaan bagi turis mancanegara untuk Kembali wisata di Bali,” terang Putu.

Selain itu, PSR juga terus menggelorakan nilai dasar Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 sebagai fondasi dasar yang harus digeloarakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu diakhir kegiatan diisi oleh sesi tanya jawab oleh peserta yang hadir dan langsung dijawab oleh Putu Supadma Rudana. Bagi Putu, masukan yang datang akan menjadi catatan untuk menjadi bahan pembahasan di Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja terkait. (mh)

Continue Reading

POLITIK

PR Besar Di Pemkab Bekasi, Ini Kata Gunawan Bani Kundang

Published

on

Kabupaten Bekasi – Terkait pergantian Plt Bupati Bekasi ke PJ menuai pertanyaan publik dan para pengamat kebijakan di Kabupaten Bekasi.

Banyaknya kekosongan jabatan di tingkat Kepala Dinas menjadi polemik dan pekerjaan rumah di Pemkab Bekasi yang sampai saat ini belum diselesaikan.

Gunawan Bani Kundang salah satu tokoh masyarakat yang vokal mengamati kebijakan Pemkab Bekasi mengatakan, “Jika merujuk ke UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, sangat jelas ketika Masa Jabatan Bupati berakhir diganti oleh Penjabat Bupati (Pj). Artinya, ada atau tidaknya surat Pemprov tentang pengusulan pemberhentian Plt Bupati Bekasi tidak berpengaruh terhadap kondisi Kabupaten Bekasi saat ini. Karena apapun alasannya dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bekasi akan tetap diisi karena amanat UU, tutur Gunawan.

“Justru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digawangi Gubernur Ridwan Kamil harusnya peduli dan peka dengan kondisi Pemerintahan Kabupaten Bekasi saat ini, yang mana dengan banyaknya kekosongan jabatan eselon yang belum juga diisi karena terbentur aturan, bahwa Plt Bupati hanya dibolehkan melakukan rotasi mutasi setelah terlebih dahulu mendapat ijin dari Mendagri dan ini yang menjadi kendalanya, sebab sampai saat ini surat rekomendasi ijin rotasi mutasi belum juga turun dari Kemendagri, ungkapnya, (Rabu 06/04).

Gunawan menjelaskan, “Apalagi dengan adanya surat dari Pemprov Jabar mengenai proses pengusulan pemberhentian Plt Bupati Bekasi, terkesan pemprov lebih mementingkan (egosentris) pengisian penjabat Bupati Bekasi dibandingkan membantu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu krisis kepemimpinan di organisasi perangkat daerah (OPD), sindirnya.

Menurut saya sambung Gunawan, sebagai masyarakat yang berkeinginan roda Pemerintahan Kabupaten Bekasi berjalan efektif, tentunya Pemprov Jabar tidak boleh berdiam diri, membangun komunikasi dan koordinasi dengan Kemendagri untuk membuka sumbatan-sumbatan yang terjadi di Kabupaten Bekasi baik persoalan pengangakatan Plt Bupati menjadi Bupati maupun persoalan pengisian kekosongan jabatan eselon.
“Saya rasa penyelesaian kedua persoalan tersebut akan menjadi solusi terbaik bagi pemkab Bekasi, tuturnya.

Masih menurut Gunawan, Perlu diingat, bahwa jabatan Plt. Bupati lebih berpeluang dalam rangka menjalankan organisasi pemerintahan yang baik sebab Plt Bupati bisa diangkat menjadi Bupati definitif karena UU mengatur. Sementara jabatan Penjabat Bupati (Pj) tidak memungkinkan untuk menjadi Bupati definitif karena UU tidak mengaturnya, pungkas Pria yang juga Ketua Umum LSM Sniper Indonesia.
(CP/red)

Continue Reading

POLITIK

PSR Gelar Sosialisasi 4 Pilar, Teguhkan Penguatan Sektor Ekonomi

Published

on

Anggota DPR RI Putu Supadma Rudana saat menghadiri Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Jembrana, Bali

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana (PSR) kembali menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan untuk meneguhkan kembali Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 sebagai landasan pijak bangsa Indonesia dalam melangkah.

Dalam kesempatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Bale Banjar Terusan, Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Prov. Bali ini, Putu Supadma memaparkan sejumlah hal terkait upaya gotong royong dalam pemulihan Bali sebagai epicentrum pariwisata. Gotong royong menurut Politisi Demokrat ini adalah kunci utama dalam mengembalikan Bali seperti 2 tahun lalu.

“Pandemi telah melumpuhkan ekonomi di Bali. Tapi saat ini kita sedang upaya untuk mengembalikan itu. Kita di pusat telah sukses menggela IPU 144 di Bali, mengundang ketua parlemen di dunia untuk datang ke Bali. Ini memberikan keyakinan pada dunia bahwa Bali sudah siap pulih. Dan kesuksesan IPU 144 adalah berkat gotong royong,” ujar Putu Supadma Rudana usai menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan pada tanggal 27 Maret 2022 lalu.

Selain itu, PSR sapaan akrabnya juga mengajak masyarakat Bali, terutama tokoh masyarakat, influencer dan netizen untuk dapat menggelorakan kembali Bali sebagai epicentrum pariwisata di media sosial. Karena dengan platform itu bisa menjadi jembatan bagi warga negara Internasional untuk kembali wisata ke Bali. Lalu juga para pegiat UMKM untuk dapat kembali bersiap-siap menyambut para wisatawan mancanegara.

“Semua lini harus digelorakan, bahwa Bali sudah siap kembali. Semangat kebangsaan kita harus kita curahkan dalam pemulihan ekonomi ini. Saya yakin jika kita bersama-sama akan selalu kuat dalam menyikapi berbagai tantangan,” jelas Putu.

Hadir dalam kesempatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini yakni masyarakat Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang cukup antusis menyambut kehadiran Wakil Ketua BKSAP DPR RI tersebut. Tersematkan sejumlah harapan masyarakat Jembrana agar PSR yang juga duduk di Komisi VI DPR RI dapat memberikan solusi terhadap mahalnya harga minyak goreng.

“Semua aspirasi kita tampung dan akan saya follow up di Komisi VI, terutama yang menyangkut minyak goreng. Kita memahami bahwa saat ini masyarakat sangat menjerit, dan kami akan tindaklanjuti saat rapat dengan pemerintah,” tutup Putu. (mh)

 

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending