Connect with us

HUKUM

Mercuri Beredar di Gunung Botak, FORMAT BURU Jakarta Desak Kapolri Copot Kapolres Buru

Published

on

Jakarta – Forum Mahasiswa Adat Buru Jakarta (FORMAT BURU JAKARTA) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membuka tambang emas Gunung Botak secara legal sebagai tambang rakyat. Dan juga mendesak Kapolri agar mencopot Kapolres Buru karena diduga melindungi penjual sianida dan mercuri di area tambang emas Gunung Botak.

“Dimana kita tahu bahwa tambang rakyat adalah salah satu potensi untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Adapun statement yang disampaikan lansung oleh Presiden Joko Widodo bahwasanya tambang emas yang masuk dalam skala kecil akan diprioritaskan sebagai tambang rakyat,” ujar Ketua FORMAT Buru Jakarta, Budi Nurlatu dalam keterangannya, Sabtu (29/1).

Menindaklanjuti statement tersebut, kata Budi, maka pihaknya berharap pemerintah pusat dapat prioritaskan tambang emas Gunung Botak sebagai tambang rakyat dan menyikapi keluhan masyarakat adat Kabupaten Buru sejak tahun 2015 sampai saat ini dapat terealisasi.

Kemudian terkait dengan persoalan tambang emas illegal Gunung Botak, lanjutnya, pihaknya mengecam keras pengunaan mercury dan sianida serta menduga kuat adanya praktek pungli yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah pertambangan emas illegal Gunung Botak.

“Sebagai pucuk pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kabupaten telah gagal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yaitu mengayomi dan melindungi masyarakat!!,” ungkapnya.

Melihat persoalan ini, ujar Budi, seharusnya pihak kepolisian segera tangkap dan menghentikan para aktor yang menyelundupkan bahan kimia berbahaya tersebut di wilayah pertambangan. Namun, sambungnya, hal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan tegas, maka hal ini sama saja dengan mendukung tindakan kriminal.

“Pada hal sudah jelas tahu bahwa mercury dan sianida jenis B3 adalah bahan kimia berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan keracunan terhadap manusia serta dapat menyebabkan kematian,” tandasnya.

Melihat persoalan ini, bebernya, yang sudah berjalan begitu lama namun tidak ada tindakan tegas yang diambil Kapolres Kabupaten Buru untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Maka kami menduga kuat Kapolres Kab Buru dengan sengaja membekap para oknum yang menjual bahan kimia berbahaya jenis B3 tersebut,” ujarnya.

Diketahui bahwa bahan kimia berbahaya tersebut sudah lama digunakan oleh para mafia pertambangan emas dan begitu leluasa masuk dan beredar di wilayah pertambang emas Gunung Botak, Pulau Buru.

Adapun persoalan diatas, kata Budi, pihaknya mengecam keras tindakan para mafia atau pengusaha tong dan rendaman yang juga diduga kuat ada tindakan pembekapan dan indikasi pungli yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga para aktor pengusaha tersebut sampai sekarang dengan leluasa melakukan pengolahan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya tanpa diproses hukum.

“Karena tidak mungkin rendaman dan tong dalam pengolahan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut. Justru ke dua wadah pengolahan tersebut yang paling banyak memakai bahan kimia berbahya berupa mecury dan sianida jenis B3,” pungkasnya.

Maka dari itu, ujar Budi, sangat disayangkan karena sampai saat ini hal berbahaya tersebut terus beredar di wilayah pertambangan emas Gunung Botak dan di tempat pengolahan emas lainya yang ada wilayah Kabupaten Buru tanpa adanya tindakan hukum dari pihak penegakan hukum yang ada di Kab Buru (Kapolres Kabupaten Buru).

“Maka sudah jelas ada transaksi gelap yang dilakukan oleh pengusaha tong dan rendaman dengan pihak kepolisian di wilayah Kab Buru untuk menyelundupkan mercury dan sianida tanpa ada proses hukum,” bebernya.

Persoalan ini juga telah melanggar Peraturan Menteri Perdangangan No 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang melarang impor, perdagangan dan penggunaan mercury dan sianida di sektor pertambangan. Persoalan ini yang sudah berjalan begitu lama tanpa ada proses hukum oleh penegak hukum setempat (Kapolres Kab Buru).

Untuk itu, Forum Mahasiswa Adat Buru Jakarta (FORMAT BURU JAKARTA) memberikan kepercayaan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran lainnya yang berwewenang dalam menyelesaikan persoalan ini, agar tidak terjadi lagi di wilayah pertambangan emas, Pulau Buru.

Maka melihat persoalan di atas, Forum Mahasiswa Adat Buru Jakarta (FORMAT BURU JAKARTA) menyampaikan tuntutan kami sebagai berikut :

1. Meminta Kapolri untuk segera mengevaluasi Kapolda Maluku karena dinilai lalai dalam mengkoordinir jajarannya dalam melakukan pengawasan sehingga masuknya bahan kimia berbahaya berupa mercury & sianida jenis B3 dengan leluasa di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

2. Mendesak Kapolri segera intruksikan Kapolda Maluku untuk copot Kapolres Kab. Buru karena diduga kuat dengan sengaja membek-up para penjual mercury dan sianida di area tambang emas Gunung Botak.

3. Usut tuntas para aktor yang melakukan pengolahan emas menggunakan mercury dan sianida di wilayah pertambangan emas gunung botak, Pulau Buru.

4. Segera tangkap para oknum pengusaha tong dan rendaman yang terlibat dibalik masuknya mercury dan sianida di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru.

5. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membuka tambang emas Gunung Botak secara legal sebagai tambang rakyat. (Mj)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Ketua DPD Usulkan Work From Home Gantikan Wacana Cuti Ayah di RUU KIA

Published

on

YOGYAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan.

LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan.

“Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik,” kata LaNyalla yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022).

Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut.

“Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural,” tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi.

“Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja,” ujar LaNyalla.

LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi.

“Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja,” papar LaNyalla.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu.

“Cuti yang panjang dikhawatirkan malah
menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double,” urai LaNyalla.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA.

Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh.(Andi)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe Puji Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu Milik KPK

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyie menyambut baik program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk Politik Cerdas Berintegritas Terpadu 2022. Bagi Habib Aboe, program tersebut langkah awal yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia.

“Kami menyambut baik Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu yang digagas oleh KPK. Hal ini adalah langkah baik dalam upaya pencegahan korupsi di sektor politik. Upaya preventif seperti ini memang diperlukan,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Sebagai informasi, KPK gelar berupa kegiatan yang diberi nama sebagai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Di mana program ini berawal Executive Briefing buat 20 para pimpinan serta sejumlah pengurus partai politik yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut digelar hari Rabu ini di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (18/5/2022).

Habib Aboe menyampaikan, dirinya langsung hadir ke Gedung Juang Merah Putih KPK tersebut sebagai tanda serius bahwa PKS sangat mendukung program tersebut. Mengingat politik yang cerdas sebagai simbol integritas bagi para politisi menjalankan amanah rakyat Indonesia.

“Oleh karenanya, saya secara langsung datang dan tidak mewakilkan pada acara ini. Hal tersebut adalah bentuk dukungan kita terhadap program yang digagas KPK ini. Sekaligus juga komitment kita dalam upaya pencagahan tindak pidana korupsi,” jelas Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

“Sebagai partai yang lahir paska reformasi, PKS memahami betul semangat reformasi untuk memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita memiliki kesadaran bersama, bahwa korupsi adalah salah satu rintangan dari bangsa ini untuk mencapai kemajuan,” sambung politisi asal Dapil Kalimantan Selatan ini.

Ketua MKD DPR RI ini berjanji, ke depannya, PKS sebagai partai yang lahir dari rahim rakyat sangat mendukung program KPK memberantas korupsi di negeri ini. Wajar saja, akunya, PKS selalu memberikan pembekakalan kepada seluruh pengurus PKS terkait bahaya tindak pelaku korupsi bagi bangsa dan negara ini.

“Untuk selanjutnya PKS akan bersinergi dengan KPK untuk memberikan pembekalan kepada seluruh pengurus PKS. Kegiatan yang direncakan akan dilaksanakan bulan juni mendatang tersebut akan diikuti oleh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk mewujuskan amanah reformasi,” pungkas Habib Aboe. (LP)

Continue Reading

HUKUM

AMPERA Jakarta Desak KPK Ungkap Pengadaan “Kapal Fiktif” di Kabupaten SBB

Published

on

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk membentuk Tim Investigasi untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan kapal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending