Connect with us

EKONOMI

Metris Gelar Diskusi Milenial Preneur

Published

on

JAKARTA – Milenial Trans Institute (Metris) menggelar diskusi dengan tema Milenial Preneur: Perspektif Membangun Usaha Mandiri. Diskusi ini memantik milenial agar berjiwa wirausaha untuk membangun usaha secara mandiri.

“Sebagai milenial mulailah dari sekarang untuk berbisnis, sebab dengan membuka usaha menjadi pondasi ekonomi di masa akan datang,” ujar Motivator Eni Lin di lokasi acara, Kedai Tempo, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur (25/5/2022).

Selain itu, pengurus KADIN DKI Jakarta ini memberikan semangat kepada milenial agar terus berwirausaha. Dengan usaha mandiri, sambungnya, membuat milenial menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia Maju.

“Usaha apapun itu, yang penting bisa dikelola secara baik dan profesional,” imbuhnya.

Adapun pembicara lainnya, Rahmat Pakaya, selaku aktivis senior memberikan pencerahan agar milenial yang aktif di berbagai organisasi untuk sembari berwirausaha. Sebab, lanjutnya, aktivis memiliki relasi dan gagasan sebagai modal untuk mulai membangun usahanya.

“Aktivis seyogyanya memiliki usaha untuk menopang kegiatan organisasinya,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Direktur Metris Irwan A.H.M mengajak milenial menggunakan waktu seefisien mungkin untuk membangun mimpi besar dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan itu, ujarnya, akan mengurangi pengangguran pasca sekolah dan kuliah.

“Ayo kita mulai dari sekarang bangun usaha mandiri,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Terhitung Hari Ini! Rudi Hartono Bangun Puji Presiden Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudi Hartono Bangun mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut aturan larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai Senin hari ini, 23 Mei 2022.

Rudi menyampaikan, Pencabutan larangan izin ekspor CPO dan minyak goreng ini disambut hangat dari banyak pihak. Rudi menilai, berarti aspirasi rakyat dalam hal ini petani sawit didengar Presiden.

“Saya mengigatkan agar Presiden memantau kinerja menterinya yang mengurusi perdagangan dan izin ekspor CPO dan minyak goreng. Kuota CPO untuk dalam negeri agar diawasi ketat, agar tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng. Semua masalah kelangkaan minyak goreng ini terjadi karena adanya permainan pejabat terkait dengan pengusaha minyak goreng,” kata Rudi pada wartawan,(22/5/2022) kemarin.

Politisi asal Dapil Sumut III ini kembali mengingatkan, rakyat jangan terus menerus menjadi korban dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Sehingga dengan pencabutan larangan ekspor ini, Rudi yakin industri sawit akan kembali menggeliat dan petani sawit dapat lebih sejahtera.

“Stok kuota DMO (Domestic Market Obligation) harus diperketat. Jadi tidak terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng jadi mahal. Kebutuhan minyak goreng dalam negeri hanya 16 juta ton. Hasil produksi kita 65 juta ton, kelebihannya masih banyak untuk diekspor,” ujar Rudi.

Konferensi pers Presiden Jokowi Kamis (19/5/2022) lalu, Presiden mengatakan ada tiga penyebab mengapa ia akhirnya membuka lagi keran ekspor CPO dan minyak goreng. Pertama, harga minyak goreng curah sudah turun dari Rp19.800 per liter menjadi Rp17.200-Rp17.600 per liter setelah CPO dilarang sejak 28 April 2022. Kedua, pasokan minyak goreng juga bertambah di pasaran dari yang hanya 64 ribu ton menjadi 211 ribu ton per bulan.

Ketiga, lanjut Jokowi mempertimbangkan belasan juta tenaga kerja yang mencari rezeki di industri sawit. Mereka terdampak karena ekspor CPO dilarang.

“Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022,” kata Jokowi. (HMS)

Continue Reading

EKONOMI

Dampak Naiknya Subdisi Energi, Mukhtarudin: Saya Setujui APBN 2022 Rp3.106 Triliun

Published

on

JAKARTA– Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022. Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.

Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin menyampaikan bahwa usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022 tersebut dikarenakan APBN saat ini tidak dapat berjalan secara efektif untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca Pandemi covid-19.

Selain itu, kata Mukhtarudin, APBN 2022 tidak cukup tersedia alokasi untuk menampung tambahan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi BBM dan listrik serta penebalan perlinsos.

“Jadi, usulan pemerintah terkait perubahan tersebut berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan,” tutur Mukhtarudin, Jumat, (20/5/2022).

Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini bilang perubahan postur APBN 2022 itu karena dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia. Sehingga, subsidi energi makin membengkak. ”

“Naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp74,9 triliun dengan rincian, subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp71,8 triliun, dan subsidi listrik Rp3,1 triliun,” beber Mukhtarudin.

Adapun perubahan yang terjadi antara lain Indonesian Crude Price (ICP) yang diasumsikan sebelumnya adalah US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel.

Pendapatan negara berubah dari Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun.

Sementara, alokasi perlindungan sosial juga naik, sehingga pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.

Mukhtarudin mengatakan untuk belanja pendidikan yang dicanangkan 20 persen dari total APBN naik pada kisaran Rp23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan SAL sebesar Rp50 triliun.

Mesti begitu, lanjut Mukhtarudin, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara. Di mama pendapatan negara diperkirakan naik Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun, atau naik sekitar Rp420 triliun.

Naiknya pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan seperti CPO dan batu bara. Dengan perubahan komposisi anggaran, defisit anggaran sepanjang tahun 2022 diperkirakan akan rendah, dari 4,89 persen dari PDB menjadi 4,3-4,5 persen dari PDB.

Lebih lanjut Mukhtarudin mengatakan bahwa Banggar DPR RI juga mendukung langkah kebijakan antisipasif yang
dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2021 untuk dapat bergerak
cepat, fleksibel, responsif dan antisipatif.

“Hal ini dilakukan semata-mata dalam merespon situasi pandemi yang
penuh ketidakpastian, maupun dalam pelaksanaan APBN tahun 2022 untuk
kebijakan antisipasif APBN menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya
beli masyarakat, dan kesehatan APBN,” pungkas Mukhtarudin. (Novi)

Continue Reading

EKONOMI

Petani Sawit Merugi, NasDem Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO Dicabut

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Rudi Hartono Bangun mendesak pemerintahsegera mencabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Menurutnya, larangan ekspor CPO dan turunannya yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut menurutnya telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya bagi petani sawit. Menurutnya jika harga sawit semakin anjlok, petani bisa kembali miskin.

“Harus dibukalah (ekspor CPO dan turunannya). Bukan untuk kepentingan pengusaha minyak goreng dan pengusaha CPO, tapi petani sawit. Jadi petani yang sekarang hasil sawitnya enggak laku, enggak diterima pabrik, busuk di pohon, busuk di mobil, itu sudah merugi beberapa bulan ini. Jadi pemerintah harus melihat itu, ini dampak kebijakannya begini, harus ada kajian kan enggak bisa sesuka-suka. Jangan petani yang jadi korban,” tegas Rudi saaat dihubungi Parlementaria, Selasa (17/5/2022).

Rudi menambahkan, saat ini petani sawit mengalami kerugian yang besar. Selain karena harga tandan buah segar (TBS) yang bisa mencapai Rp1.000 per kilogram, petani sawit kini juga mengalami kesulitan dalam menjual TBS dikarenakan pabrik-pabrik yang belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok.

“Jadi ketika menekan satu atau sekelompok pengusaha agar menormalkan CPO, jangan juga dikorbankan petani-petani kecil yang sejumlah 20 juta lagi. Akhirnya harga TBS anjlok, enggak laku di tingkat-tingkat pabrik dan tingkat-tingkat desa, kecamatan, jadi sekarang petani sawit resah, akhirnya muncullah demonstrasi. Berapa petani sawit yang rugi dari penurunan larangan ekspor? (Ini) harus dipikirkan,” imbuh politisi NasDem ini.

Untuk itu, menurut Rudi, pemerintah perlu serius menyelesaikan permasalahan CPO ini dengan menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga perlu dengan tegas menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), sehingga rantai pasok dalam negeri dapat lebih aman dan cukup. Termasuk kepada jajaran Kementerian Perdagangan untuk tidak bermain-main.

“Kebijakan DMO dan DPO kuota minyak goreng dalam negeri itu yang serius lah. Itu yang benar-benar Kementerian Perdagangan jangan main mata, kan kebutuhan kita cuma 16 juta ton dalam negeri, produksi kita 65 juta ton. Kalau 16 juta ton pemerintah betul-betul bilang setop jangan diekspor, semua aparaturnya mengawasi, itu stok aman,” tegas legislator dapil Sumatera Utara III itu. (dpr)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending