Connect with us

EKONOMI

Ngobrol Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bamsoet Ajak Bangkitkan Sektor Pariwisata RI

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo optimistis Indonesia mampu bergerak dari pandemi Covid-19 ke endemi Covid-19. Mengingat angka positivity rate nasional terus menunjukkan tren penurunan. Hingga 24 April kemarin, berada pada kisaran 0,6 persen. Rasio angka kesembuhan pasien Covid-19 juga mencapai lebih dari 97 persen. Tercatat hingga 20 April, tingkat keterisian tempat perawatan di rumah sakit dan tempat tidur isolasi, juga mengalami penurunan hingga 3,12 persen.

Kerja keras dan gotong royong masih diperlukan, karena kewenangan untuk mengubah status pandemi menjadi endemi dimiliki oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), dengan merujuk setidaknya pada lima indikator. Antara lain angka laju penularan kurang dari 1 persen, positivity rate kurang dari 5 persen, tingkat perawatan rumah sakit kurang dari 5 persen, rasio angka kematian kurang dari 3 persen, dan PPKM berada pada transmisi lokal level tingkat 1. Kelima indikator tersebut juga harus terjadi dalam rentang waktu enam bulan.

“Momentum perubahan status dari pandemi menjadi endemi, nantinya harus dapat dioptimalkan untuk menghidupkan dan merekonstruksi kembali aktivitas sosial masyarakat, serta menjadi stimulan membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional, termasuk pada sektor pariwisata. Terlebih Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah peringatan World Tourism Day 2022, yang akan diselenggarakan di Bali pada 27 September mendatang. Terpilihnya Indonesia dalam forum Sidang Majelis Umum Organisasi Pariwisata Dunia PBB (United Nations World Tourism Organization/UNWTO), mengisyaratkan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia dalam industri pariwisata global,” ujar Bamsoet saat memberikan Keynote Speech dalam acara Buka Puasa Bersama dan Pra-Inagurasi “NGOPEK KUY” (Ngobrol Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yuk), secara virtual di Jakarta, Senin (25/4/22).

Turut hadir antara lain, Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional Indonesia
Tourism Watch (DEN ITW) Ichwan Abdillah, Sekjen DEN ITW Adyta Raja Sibarani, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, dan Fungsionaris KADIN Indonesia Bidang Tenaga Kerja Nofel Saleh Hilabi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pariwisata adalah salah satu sektor perekonomian terbesar di dunia. Tak hanya melibatkan peredaran uang yang sangat besar, melainkan juga banyak melibatkan sektor-sektor perekonomian lainnya. Tercatat pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, jumlah wisatawan internasional mencapai 1,5 miliar orang. Sebanyak 364 juta atau sekitar 25 persen diantaranya berkunjung ke kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

“Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2019 mencapai 4,7 persen. Merosot menjadi 4,05 persen pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dan sedikit meningkat kembali menjadi 4,2 persen pada tahun 2021. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan, devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata tahun 2021 hanya mencapai 0,36 miliar US dolar. Jauh lebih rendah dari capaian tahun 2019 yang mencapai 3,3 miliar US dolar. Di tingkat global, UNWTO mencatat bahwa kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian dunia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 1,9 triliun US dollar. Jauh lebih rendah dibandingkan pada masa sebelum pandemi, yang mencapai 3,5 triliun US dollar,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini berharap kehadiran Indonesia Tourism Watch (ITW) harus dapat menjadi bagian dari solusi membangkitkan kembali pariwisata Indonesia. Untuk itu, perlu menjadi kesadaran kolektif dari segenap pemangku kepentingan bahwa faktor kesehatan masyarakat adalah kunci penting, sebagai daya dorong pemulihan bagi sektor-sektor lainnya, termasuk sektor perekonomian.

“Potensi dan kontribusi wisatawan domestik juga harus dioptimalkan. Disadari atau tidak, selama ini potensi wisatawan domestik masih terkesan dipandang sebelah mata, dan belum digarap dengan serius dan maksimal. Padahal dengan jumlah penduduk sebanyak 273 juta jiwa, wisatawan domestik adalah potensi pasar yang sangat besar. Apalagi dalam kondisi saat ini, di mana kedatangan wisatawan mancanegara belum sepenuhnya pulih, seperti sebelum masa pandemi,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pandemi juga mengajarkan pentingnya melakukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi digital, serta melakukan berbagai langkah inovasi. Mengingat Masih banyak destinasi wisata yang belum dikelola secara optimal. Menyongsong hadirnya status endemi, banyak wisatawan yang ingin berwisata sebagai sarana hiburan, setelah dua tahun lebih aktivitas sosialnya terganggu oleh pandemi.

“Momentum ini harus dapat dioptimalkan oleh industri pariwisata, dengan menyediakan sebanyak mungkin alternatif destinasi wisata, termasuk penyediaan paket wisata terintegrasi yang melibatkan lebih banyak sektor, dan tentunya dapat menarik lebih banyak wisatawan,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

EKONOMI

Metris Gelar Diskusi Milenial Preneur

Published

on

JAKARTA – Milenial Trans Institute (Metris) menggelar diskusi dengan tema Milenial Preneur: Perspektif Membangun Usaha Mandiri. Diskusi ini memantik milenial agar berjiwa wirausaha untuk membangun usaha secara mandiri. (lebih…)

Continue Reading

EKONOMI

Terhitung Hari Ini! Rudi Hartono Bangun Puji Presiden Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudi Hartono Bangun mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut aturan larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai Senin hari ini, 23 Mei 2022.

Rudi menyampaikan, Pencabutan larangan izin ekspor CPO dan minyak goreng ini disambut hangat dari banyak pihak. Rudi menilai, berarti aspirasi rakyat dalam hal ini petani sawit didengar Presiden.

“Saya mengigatkan agar Presiden memantau kinerja menterinya yang mengurusi perdagangan dan izin ekspor CPO dan minyak goreng. Kuota CPO untuk dalam negeri agar diawasi ketat, agar tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng. Semua masalah kelangkaan minyak goreng ini terjadi karena adanya permainan pejabat terkait dengan pengusaha minyak goreng,” kata Rudi pada wartawan,(22/5/2022) kemarin.

Politisi asal Dapil Sumut III ini kembali mengingatkan, rakyat jangan terus menerus menjadi korban dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Sehingga dengan pencabutan larangan ekspor ini, Rudi yakin industri sawit akan kembali menggeliat dan petani sawit dapat lebih sejahtera.

“Stok kuota DMO (Domestic Market Obligation) harus diperketat. Jadi tidak terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng jadi mahal. Kebutuhan minyak goreng dalam negeri hanya 16 juta ton. Hasil produksi kita 65 juta ton, kelebihannya masih banyak untuk diekspor,” ujar Rudi.

Konferensi pers Presiden Jokowi Kamis (19/5/2022) lalu, Presiden mengatakan ada tiga penyebab mengapa ia akhirnya membuka lagi keran ekspor CPO dan minyak goreng. Pertama, harga minyak goreng curah sudah turun dari Rp19.800 per liter menjadi Rp17.200-Rp17.600 per liter setelah CPO dilarang sejak 28 April 2022. Kedua, pasokan minyak goreng juga bertambah di pasaran dari yang hanya 64 ribu ton menjadi 211 ribu ton per bulan.

Ketiga, lanjut Jokowi mempertimbangkan belasan juta tenaga kerja yang mencari rezeki di industri sawit. Mereka terdampak karena ekspor CPO dilarang.

“Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022,” kata Jokowi. (HMS)

Continue Reading

EKONOMI

Dampak Naiknya Subdisi Energi, Mukhtarudin: Saya Setujui APBN 2022 Rp3.106 Triliun

Published

on

JAKARTA– Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022. Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.

Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin menyampaikan bahwa usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022 tersebut dikarenakan APBN saat ini tidak dapat berjalan secara efektif untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca Pandemi covid-19.

Selain itu, kata Mukhtarudin, APBN 2022 tidak cukup tersedia alokasi untuk menampung tambahan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi BBM dan listrik serta penebalan perlinsos.

“Jadi, usulan pemerintah terkait perubahan tersebut berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan,” tutur Mukhtarudin, Jumat, (20/5/2022).

Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini bilang perubahan postur APBN 2022 itu karena dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia. Sehingga, subsidi energi makin membengkak. ”

“Naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp74,9 triliun dengan rincian, subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp71,8 triliun, dan subsidi listrik Rp3,1 triliun,” beber Mukhtarudin.

Adapun perubahan yang terjadi antara lain Indonesian Crude Price (ICP) yang diasumsikan sebelumnya adalah US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel.

Pendapatan negara berubah dari Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun.

Sementara, alokasi perlindungan sosial juga naik, sehingga pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.

Mukhtarudin mengatakan untuk belanja pendidikan yang dicanangkan 20 persen dari total APBN naik pada kisaran Rp23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan SAL sebesar Rp50 triliun.

Mesti begitu, lanjut Mukhtarudin, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara. Di mama pendapatan negara diperkirakan naik Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun, atau naik sekitar Rp420 triliun.

Naiknya pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan seperti CPO dan batu bara. Dengan perubahan komposisi anggaran, defisit anggaran sepanjang tahun 2022 diperkirakan akan rendah, dari 4,89 persen dari PDB menjadi 4,3-4,5 persen dari PDB.

Lebih lanjut Mukhtarudin mengatakan bahwa Banggar DPR RI juga mendukung langkah kebijakan antisipasif yang
dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2021 untuk dapat bergerak
cepat, fleksibel, responsif dan antisipatif.

“Hal ini dilakukan semata-mata dalam merespon situasi pandemi yang
penuh ketidakpastian, maupun dalam pelaksanaan APBN tahun 2022 untuk
kebijakan antisipasif APBN menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya
beli masyarakat, dan kesehatan APBN,” pungkas Mukhtarudin. (Novi)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending