Connect with us

HUKUM

Oknum Kepala Dinas di SBT Diduga Selingkuh, Mahasiswa Jakarta Akan Lapor Mendagri dan Menpan-RB

Published

on

Jakarta – Salah satu aturan disiplin PNS yakni terkait kehidupan rumah tangga adalah PNS dilarang berselingkuh. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 Perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

“Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah,” bunyi Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990.

Hal itu diketahui salah satu pejabat daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) berinisial (SR) diduga berselingkuh dengam bawahannya pada kantornya Dinas Pendidikan SBT berinisial (IE) sehinga istrinya melaporkan ke Polres SBT.

“Tindakan yang dilakukan pejabat yang berinisial (SR) adalah tindakan yang tidak baik, sudah jelas dalam UU Kode etika ASN melanggar peraturan dilarang berselingkuh. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 dan itu jelas dilanggar,” ujar Bung Fri kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).

Sesuai dengan laporan pengaduan yang beredar di tengah wartawan, dan juga keterangan pers yang disampaikan oleh kuasa hukum KK yang adalah istri sah SR dengan kronologis.

Pertama, terlapor tiba-tiba terjadi perubahan sikap, yakni mengambil langkah meninggalkan rumah pada hari Kamis 25 November 2021 tanpa alasan seperti apa? Dalam keadaan penuh kegelisahan dan penasaran penuh, tiba-tiba terdengar informasi bahwa suami dari klienya mengontrak sebuah rumah dengan alamat Jln. Pandopo depan kantor Pengadilan Negeri samping warung akila dan Sering ditemani oleh saudari (IE) yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab. Seram Bagian Timur dan merupakan staf bawahan dari suaminya (SR) karena ia diberi kepercayaan dalam jabatan sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab. SBT. Sementara (IE) adalah seorang janda yang telah menceraikan suaminya a.n. saudara (AR) akibat selingkuh dengan suaminya (SR).

Dua, bahwa walaupun demikian, informasi tersebut diatas tidak langsung begitu saja istrinya Plt. Kepala Dinas Pendidikan (SR) terima dan percaya karena (KK) tidak menyaksikan sendiri secara langsung meskipun tetap penasaran dan penuh tanya.

Namun demikian Ketika melihat sikap suami (SR) yang konon tidak lagi peduli dengan keadaan (KK) dan anak-anaknya kemudian dihubungkan dengan riwayat singkat saudari (IE) yang telah menceraikan suaminya akibat selingkuh dengan suami (KK).

Maka spontan secara naluri seorang istri merasa penasaran, curigai dan menyimpulkan bahwa boleh jadi suaminya (SR) dan staf bawahan tersebut patut dicurigai telah menunjukkan sikap tidak terpuji selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Karena itu tidak layak bila Lembaga Pendidikan itu dipimpin oleh pejabat dan menampung pegawai yang mempunyai moral yang buruk seperti mereka.

Ketiga, bahwa kecurigaan dan kesimpulan (KK) istri sah (SR) tersebut point (3) diatas ternyata benar adanya ketika (KK) ditemani sopir dan adik kandung (SR) untuk mencoba menelusuri keadaan suaminya (SR) di rumah kontrakan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIT kedapatan suami (KK) yaitu (SR) dan (IE) di dalam rumah kontrakan tersebut.

Yang akhirnya terjadi pertengkaran cek cok adu mulut antara (KK), suaminya (SR) dan (IE) tidak terhindarkan. Dalam situasi demikian terlontar kalimat dari suami (KK) yaitu (SR) yang menyatakan bahwa (SR) akan menceraikan kamu 2 (dua) kali perkataan, yang dimana disaksikan oleh beberapa orang (SA) dan (PK).

Sebagai mahasiswa dan juga masyarakat SBT, pihaknya sangat menyayangkan tindakan yang mencoreng nama baik institusi ASN, sehingga perlu ada tindakan tegas.

“Ini perbuatan tidak baik. Sudah jelas UU kode etik ASN melarang perbuatan tersebut. Maka sesuai dengan UU kode etik ASN kami akang melaporkan hal tersebut kepada Menpan RB dan juga Kemendagri agar hal yang mencoreng nama baik institusi Negara, ASN tidak terulang kembali,” tegas Bung Fri.

Diterangkan dalam regulasi tersebut, yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Sementara itu di Pasal 15 PP yang sama, pelanggaran terhadap Pasal 14 yang terkait praktik selingkuh dan kumpul kebo masuk dalam kategori pelanggaran atau hukuman disiplin berat.

PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS telah diubah menjadi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Larangan perselingkuhan oleh PNS merujuk kepada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990) yang berbunyi:

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Adapun yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

PNS yang melanggar ketentuan pasal di atas, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang kemudian telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53/2010).

Perselingkuhan merupakan tindakan yang tergolong perzinaan, menurut Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Penjatuhan hukuman disiplin berat karena selingkuh tersebut dikarenakan pelanggaran PNS terhadap kewajibannya yang salah satunya adalah untuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran yang dilakukan berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. Dan juga dapat diduga karena telah melanggar kewajiban untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk pemeriksaan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.

Namun patut dicatat, PNS juga dapat diberhentikan sementara jika ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Tindak pidana perzinaan merupakan sebuah tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan, yang artinya pelaku tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang tercemar/dirugikan.

Untuk diketahui bahwa tindak pidana perzinaan telah diatur secara khusus maupun umum dalam Undang-undang. adapun dasar hukum daripada tindak pidana Perzinaan adalah sebagai berikut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Ketua DPD Usulkan Work From Home Gantikan Wacana Cuti Ayah di RUU KIA

Published

on

YOGYAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan.

LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan.

“Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik,” kata LaNyalla yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022).

Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut.

“Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural,” tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi.

“Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja,” ujar LaNyalla.

LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi.

“Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja,” papar LaNyalla.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu.

“Cuti yang panjang dikhawatirkan malah
menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double,” urai LaNyalla.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA.

Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh.(Andi)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe Puji Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu Milik KPK

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyie menyambut baik program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk Politik Cerdas Berintegritas Terpadu 2022. Bagi Habib Aboe, program tersebut langkah awal yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia.

“Kami menyambut baik Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu yang digagas oleh KPK. Hal ini adalah langkah baik dalam upaya pencegahan korupsi di sektor politik. Upaya preventif seperti ini memang diperlukan,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Sebagai informasi, KPK gelar berupa kegiatan yang diberi nama sebagai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Di mana program ini berawal Executive Briefing buat 20 para pimpinan serta sejumlah pengurus partai politik yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut digelar hari Rabu ini di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (18/5/2022).

Habib Aboe menyampaikan, dirinya langsung hadir ke Gedung Juang Merah Putih KPK tersebut sebagai tanda serius bahwa PKS sangat mendukung program tersebut. Mengingat politik yang cerdas sebagai simbol integritas bagi para politisi menjalankan amanah rakyat Indonesia.

“Oleh karenanya, saya secara langsung datang dan tidak mewakilkan pada acara ini. Hal tersebut adalah bentuk dukungan kita terhadap program yang digagas KPK ini. Sekaligus juga komitment kita dalam upaya pencagahan tindak pidana korupsi,” jelas Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

“Sebagai partai yang lahir paska reformasi, PKS memahami betul semangat reformasi untuk memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita memiliki kesadaran bersama, bahwa korupsi adalah salah satu rintangan dari bangsa ini untuk mencapai kemajuan,” sambung politisi asal Dapil Kalimantan Selatan ini.

Ketua MKD DPR RI ini berjanji, ke depannya, PKS sebagai partai yang lahir dari rahim rakyat sangat mendukung program KPK memberantas korupsi di negeri ini. Wajar saja, akunya, PKS selalu memberikan pembekakalan kepada seluruh pengurus PKS terkait bahaya tindak pelaku korupsi bagi bangsa dan negara ini.

“Untuk selanjutnya PKS akan bersinergi dengan KPK untuk memberikan pembekalan kepada seluruh pengurus PKS. Kegiatan yang direncakan akan dilaksanakan bulan juni mendatang tersebut akan diikuti oleh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk mewujuskan amanah reformasi,” pungkas Habib Aboe. (LP)

Continue Reading

HUKUM

AMPERA Jakarta Desak KPK Ungkap Pengadaan “Kapal Fiktif” di Kabupaten SBB

Published

on

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk membentuk Tim Investigasi untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan kapal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. (lebih…)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending