Connect with us

PARLEMEN

Oposisi PKS untuk Jaga Demokrasi yang Check and Balances agar Tetap On The Track

Published

on

JAKARTA – Presiden Jokowi mengundang ketua-ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke istana negara pekan lalu (25/8). Hal ini dibaca sebagai upaya konsolidasi partai koalisi pendukung Jokowi. Apalagi PAN juga ikut bergabung sebagai mitra baru dalam koalisi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika ditanya perihal pertemuan tersebut menyatakan biasa saja. 

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan PKS tetap memilih untuk menjadi oposisi. Bahkan melihat dan mengevaluasi jalannya pemerintahan di bawah Presiden Jokowi 7 tahun terakhir, PKS mengatakan justru semakin mantap beroposisi.

“Jangan ragukan sikap oposisi PKS. Sejak awal kami sampaikan oposisi hadir untuk menjaga demokrasi, menghadirkan check and balances agar pemerintahan tetap on the track berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami juga ingin menjaga kehormatan partai-partai yang sejak awal berjuang mendukung Pak Jokowi. Fair kan?,” tandas Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengatakan PKS konsisten memerankan oposisi yang konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan kritik yang membangun. Sayangnya, selama 7 tahun pemerintahan Pak Jokowi Indonesia belum menampakkan kemajuan signifikan. Oleh karena itu, bukan hanya PKS tetap menjadi oposisi tapi PKS justru semakin mantap beroposisi. 

“Kami melakukan evaluasi pemerintahan Pak Jokowi setiap tahun. Tiap pemerintahan tentu punya tantangannya sendiri, tapi harus tetap ada ukuran atau parameter objektif yang digunakan sebagai patokan. Dari empat bidang yang kita evaluasi, hasilnya tidak menggembirakan. Makanya kita mantap terus beroposisi secara subtantif,” terang Jazuli.

Evaluasi Fraksi PKS Terhadap Pemerintahan Jokowi

Pertama, di bidang ekonomi, PKS menilai pemerintahan saat ini belum mampu mengatasi permasalahan struktural ekonomi sehingga lebih berpihak pada rakyat atau ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Akibatnya puluhan tahun Indonesia tidak beranjak status sebagai negara berkembang. Indonesia terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap), bahkan dalam penilaian Bank Dunia (2021) negara kita turun peringkat menjadi negara berpenghasilan menengah-bawah (lower middle income country). 

Angka kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi apalagi setelah dihantam pandemi. Data BPS Maret 2021 kemiskinan di angka 10,14 % atau setara 27,54 juta. Kesenjangan atau disparitas ekonomi rakyat dan wilayah juga masih sangat lebar. Laporan TNP2K tahun 2019 mencatat 1% orang kaya Indonesia menguasai 50% aset nasional. Jika dinaikkan 10% maka aset yang dikuasi menjadi 70%. Artinya 90% orang Indonesia berebut 30% aset nasional. Selanjutnya, kebijakan importasi masih dominan dalam sejumlah komoditas khususnya di sektor pangan, manufaktur dan energi. 

Utang luar negeri terus bertambah dan menjadi beban generasi yang akan datang. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan audit LKKP 2020 telah mengingatkan bahwa utang pemerintah sudah melampaui batas dan kapasitas pengembalian dibanding potensi pendapatan. Di sisi lain, arah untuk mewujudkan kedaulatan bagi petani, nelayan, pekerja, sdm lokal, serta produk-produk dalam negeri tidak terlihat konsisten, kebijakan hulu dan hilirnya acapkali tidak nyambung. Kita negara kaya sumber daya alam, hasil bumi dan hasil laut tapi tiap tahun pemerintah masih impor beras hingga garam.

Kedua, di bidang politik dan penegakan hukum yang berkeadilan rapor pemerintah juga tidak menggembirakan. Lembaga internasional The Economist Intellegence Unit (2020) menilai terjadi penurunan indeks demokrasi Indonesia terendah selama 14 tahun terakhir. Merosot ke posisi 64 dari 167 negara. Posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara Indonesia di bawah Malaysia, Thailand, dan negara baru eks wilayah kita Timor Leste. Menurut banyak akademisi dan masyarakat sipil, hal ini tidak lepas dari iklim kebebasan berpendapat yang dirasakan ada pengekangan, ada kecenderungan perbedaan pendapat disikapi secara reaktif dan represif. 

Kelompok-kelompok kritis merasa dikriminalisasi. Ada persepsi ketidakadilan dalam perlakuan antara kelompok kritis dengan mereka yang kerap membela pemerintah. Ditambah lagi sikap dan perilaku buzzer yang agresif sehingga acapkali menimbulkan segregasi dan alienasi yang mengarah pada disharmoni sosial dan konflik terbuka. Kita juga masih tersandra kasus-kasus korupsi, konflik kepentingan pengisian jabatan publik dan BUMN, pelanggaran etik dan kepatutan, serta sejumlah praktik maladministrasi, data yang tidak vakid dan akurat, hingga maraknya kasus kebocoran data pribadi.

Ketiga, di bidang pengembangan SDM dan daya saing bangsa, peringkat kita masih di bawah dan kalah dibandingkan sejumlah negara kecil di kawasan. Indeks Pembangunan Manusia kita peringkat 107 dari 189 negara (UNDP, 2020). Daya Saing Global kita peringkat 50, kalah dengan negara-negara kecil di kawasan seperti Singapura, Malaysia, Thailand (WEF, 2019). Perguruan tinggi kita peringkatnya juga kalah dibanding PT di Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei, juga Thailand (THE, 2021). Kita juga dihantui kekhawatiran gagal dalam menangkap peluang bonus demografi dalam sepuluh tahun ke depan.

Keempat, di bidang ideologisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kita semua berharap komitmen kebangsaan makin kokoh dan tidak hanya lip service atau sloganistik. Sayangnya dalam periode pemerintahan Pak Jokowi kita justru dihadapkan pada narasi-narasi yang tidak produktif, alienatif, segregatif, bahkan terkesan menghadap-hadapkan sesama anak bangsa dan kebhinekaan. Munculnya klaim “aku pancasila, aku NKRI”, merasa paling Pancasilais dan paling NKRI sambil menunjuk kelompok yang berbeda tidak Pancasilais dan tidak NKRI. Munculnya RUU Haluan Ideologi Pancasila yang justru mereduksi sila-sila Pancasila, hingga adanya nuansa-nuansa membenturkan antara agama dan Pancasila, antara Islam dan nasionalisme. Padahal sebagai bangsa dengan banyak problematika dan tantangan kita membutuhkan persatuan, sinergi, kolaborasi dan solidaritas sosial nasional.

Visi Oposisi PKS

“PKS sebagai oposisi ingin menjadikan kedaulatan bangsa dalam berbagai dimensinya sebagai visi nasional karena ini syarat negara kita bisa maju dan keluar dari jebakan middle income trap atau negara berkembang selamanya. Untuk itu diperlukan komitmen kebangsaan yang kuat dan kerja-kerja kolektif seluruh elemen bangsa,” ungkap Jazuli.

Bagaimana ekonomi kita berdaulat, rakyat lepas dari kemiskinan, kesenjangan semakin flat, artinya tingkat ekonomi dan distribusi kekayaan semakin merata di masyarakat. Pembangunan tidak bergantung pada utang luar negeri yang terus bertambah tetapi pada kekuatan kolektif bangsa.

Lalu bagaimana SDM kita bisa berdaya di negeri sendiri, dapat bersaing di tingkat global. Petani, nelayan, umkm, pengusaha dan pekerja kita (buruh dan karyawan) menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menghadirkan kedaulatan pagan, energi, dan produk dalam negeri. 

Produk dalam negeri kita juga semakin kompetitif di pasar ekspor, sebaliknya kita mampu menekan laju importasi pangan, energi, dan produk-produk asing yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri, kita adakan sendiri dengan melimpahnya bahan baku hasil bumi, laut, sumber daya alam dan energi kita. 

Di ranah sosial politik, PKS ingin menghadirkan politik yang bermartabat dan demokrasi yang sehat dan subtantif. Perbedaan pendapat hal biasa dan dapat ditengahi dengan dialog dan musyawarah. Merangkul bukan memukul. Terus mengembangkan silaturahim kebangsaan dengan seluruh elemen  dalam rangka mengokohkan persatuan, kerjasama, sinergi dan kolaborasi. Serta mengokohkan konsensus nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama.

“Harapan-harapan tersebut belum mampu diwujudkan oleh pemerintahan Pak Jokowi selama dua periode ini, karenanya PKS semakin mantap beroposisi untuk mengawal dan mengoreksi jalannya pemerintahan. Mendorong pemerintah merealisasikan transformasi struktural ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat dan kemandirian nasional,” pungkas Jazuli. (J3)

PARLEMEN

La Nyalla Ajak Mahasiswa Optimalkan Soft Skill Era Society 5.0

Published

on

YOGYAKARTA – Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menekankan pentingnya soft skill untuk meningkatkan daya saing di era society 5.0. Terutama di bidang ekonomi dan kewirausahaan.

Hal itu dikatakan LaNyalla saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam seminar bertema “Optimalisasi Soft Skill Mahasiswa di Era Society 5.0 Guna Menciptakan Lapangan Kerja” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asyari Jombang, Kamis (23/6/2022).

“Tantangan kita di masa pemulihan ekonomi adalah kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja. Mahasiswa harus punya soft skill, salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi,” kata LaNyalla.

Menurut LaNyalla, lima perusahaan terbesar di dunia saat ini tidak ada satu pun yang bergerak di bidang industri manufaktur, properti, ritel, maupun pertambangan. Lima perusahaan itu adalah Apple, Alphabet (induk usaha Google), Microsoft, Amazon, dan Facebook.

“Sekarang perusahaan properti dengan lahan 100 hektare pun akan kalah valuasi korporasinya dibanding perusahaan digital yang kantornya hanya 0,5 hektare. Itulah mengapa penting bagi para mahasiswa, apapun cita-cita kalian, harus memiliki kesadaran digital,” tegas LaNyalla.

Ia juga meminta mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan memperbanyak aktif di organisasi untuk meningkatkan kemampuan.

“Kembangkan kemampuan diri. Ikutilah pelatihan-pelatihan, termasuk saat ini begitu mudah mencari ilmu di jagat internet. Berselancar di dunia maya jangan hanya digunakan untuk bermedia sosial saja, tetapi optimalkan untuk mengasah kemampuan diri,” ujar LaNyalla.

LaNyalla melanjutkan, semua itu akan membentuk, meningkatkan dan menjaga penguasaan soft skill yang akan menentukan karier para mahasiswa, termasuk untuk membuka usaha guna menciptakan lapangan kerja.

Dikatakan LaNyalla, setiap tahun ada lebih dari 1,7 juta sarjana lulusan dari seluruh kampus di Tanah Air.

“Gelarnya sama, usianya kurang-lebih sama, lantas apa yang membedakan? Salah satunya soal soft skill,” tutur LaNyalla.

Saat ini, ada ratusan juta pekerja yang tergantikan oleh robot atau digitalisasi. Tanpa soft skill, daya saing akan hilang. LaNyalla menegaskan jika DPD RI terus mendorong pengembangan SDM dengan berbagai kompetensi lunak atau soft skill, salah satunya di bidang digital.

“Kami ingin mendorongnya bukan hanya terpusat di kota besar, tapi di seluruh pelosok Tanah Air melalui sistem pendidikan yang baik, termasuk melalui dunia vokasi. Juga tentu saja melalui keterlibatan sektor swasta,” tegas LaNyalla.

Menurut LaNyalla, revolusi digital memaksa kita beradaptasi cepat. Ada banyak contoh kalau tidak mau berinovasi secara digital, pasti akan ditelan zaman.

“Nokia dulu sangat digdaya. Kini tak terdengar lagi ceritanya. Kita dulu antre cetak film untuk menghasilkan foto. Kini anak-anak muda, kalian semua para mahasiswa, mungkin sudah tak banyak lagi yang mengenal merek Kodak,” tutur LaNyalla.

Selain itu, perlahan tapi pasti, kemampuan otot akan diganti robot. Riset ILO atau Organisasi Pekerja Internasional menyebutkan, hampir 400 juta orang beralih pekerjaan karena dampak dari digitalisasi di berbagai bidang.

Menurutnya, kajian lembaga manajemen internasional McKinsey menyebutkan, pada 2030 diprediksi akan ada 800 juta pekerja yang diganti dengan kemampuan robotik. “Bayangkan kelak, mungkin 10 tahun lagi, di pabrik itu semua isinya sudah robot. Bisa dibayangkan betapa ngerinya dan betapa besarnya tantangan SDM kita,” tutur LaNyalla.

Hadir dalam kesempatan itu Rektor Universitas Hasyim Asyari, Prof Dr Haris Supratno, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asyari, Prof Dr Ujang Pairing, seluruh sivitas akademika dan mahasiswa Universitas Hasyim Asyari. (Anas)

Continue Reading

PARLEMEN

Ayo Hadiri Undangan Milad PKS Besok di Istora Senayan

Published

on

JAKARTA – Lepaskan Kerinduan, Putihkan Istora Senayan. Itu tema puncak acara Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ke-20 akan digelar pada Selasa (29/5/2022) besok di Istora, Senayan, Jakarta.

Seperti video yang diterima redaksi Lintas Parlemen, Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta doa dan dukungan agar kegiatan Milad PKS ke-20 kali ini berjalan lancar.

“Sahabat sekalian mohon doa dan dukungannya. Insya Alloh 29 Mei 2022 DPP PKS menggelar Puncak Acara Milad ke-20 di Istora Senayan,” kata Habib Aboe dalam video berdurasi 58 detik itu, Sabtu (28/5/2022).

Atas dasar itu, Habib Aboe mengajak seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menghadiri acara milad tersebut. Mengingat banyak kegiatan rakyat di arena Milad itu seperti pasar rakyat hingga bazar UMKM.

“Ada pasar rakyat. Ada bazar UMKM. Berbagai kegiatan lainnya untuk Anda di Jakarta dan sekitarnya mari datang dan ramaikan,” ujar Habib Aboe.

“Datang dengan tertib dan jaga kebersihan. Jaga protokol kesehatan. Untuk Anda diluar Jakarta, mari ikuti puncak milad ini secara daring. Mari lepas kerinduan, pererat silaturahmi. Kita putihkan Istora,” ajak Anggota Komisi III DPR RI ini.

Tak hanya itu, pada Milad PKS kali, Ketua MKD RI ini juga mengungkapkan akan berkumpul para tokoh nasional di momen ini. Mereka akan menyampaikan sambutan kebangsaan.

“Insyaalloh para tokoh nasional akan berkumpul. Salam hangat dari saya Habib Aboe Bakar Alhabsyi Sekjen DPP PKS,” pungkas Habib Aboe politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Continue Reading

PARLEMEN

Rugikan Peternak! DPR Ungkap Ada Penyakit Mulut dan Kuku Jelang Idul Adha

Published

on

PADANG – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyebutkan ditemukannya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha berpotensi merugikan peternak. Hewan ternak sehat milik peternak berpotensi tidak bisa dijual karena ketakutan masyarakat akibat PMK.

“Kementerian Pertanian harus mengantisipasi potensi kerugian peternak tersebut. Jangan sampai, hewan ternak sehat yang tidak terkena PMK tidak bisa dijual,” ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Momen Idul Adha, lanjutnya, sangat dinantikan oleh para peternak karena saat itu peternak bisa mendapatkan harga terbaik untuk hewan ternaknya.

“Idul Adha merupakan hari raya bagi seluruh kaum muslimin, terutama bagi peternak yang bisa menjual hewan ternaknya,” tutur legislator dari FPKS DPR RI ini.

Keuntungan penjualan saat tersebut, katanya, bisa menutupi kebutuhan peternak selama setahun.

“Peternak tentu terpukul bila hewan ternaknya yang layak untuk kurban tidak berhasil terjual saat itu,” ucap Hermanto.

“Negara harus menciptakan suasana nyaman bagi peternak agar suatu saat nanti kita bisa mewujudkan swasembada daging,” tambahnya.

Agar peternak dengan hewan ternak sehat tidak dirugikan, Hermanto minta segenap jajaran yang menangani peternakan dan kesehatan hewan dari pusat hingga daerah bekerja cepat tapi cermat dan terukur dalam menentukan skala penyebaran PMK.

“Keluarkan sertifikat gratis bagi hewan ternak layak kurban sebagai jaminan keamanan untuk peternak dan konsumen,” paparnya.

Lebih jauh Hermanto berharap agar Kementerian Pertanian bisa mendeteksi keberadaan kasus PMK di Indonesia.

“Saat ini sudah ditemukan kasus di Jawa Timur dan Aceh. Jawa Timur dan Aceh itu jaraknya jauh. Daerah diantara kedua daerah tersebut, atau daerah-daerah lain masih mungkin ada yang terjangkiti PMK,” ujarnya.

“Keberhasilan mendeteksi tersebut sangat menentukan kebijakan pergerakan hewan ternak menjelang Idul Adha,” imbuh Hermanto.

Kementerian Pertanian telah menetapkan enam daerah dilanda wabah PMK pada hewan ternak. Empat daerah di Provinsi Jawa Timur yaitu Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Mojokerto. Dua daerah lagi di Provinsi Aceh yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan saat ini pemerintah tengah berupaya menghadirkan vaksin untuk menekan penyebaran dan penularan PMK tersebut.

Hermanto mendesak agar segera dilakukan tindakan lock down untuk wilayah yang terpapar wabah PMK guna membatasi pergerakan hewan.

“Lakukan vaksinasi gratis untuk membatasi penyebaran penyakit. Dan gunakan vaksin buatan dalam negeri,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending