Connect with us

PARLEMEN

Partai NasDem Tegas, Pastikan Revisi UU Pemilu

Published

on

JAKARTA – Partai Nasdem memastikan terus mendesak pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nasdem menyatakan Pilkada yang digelar serentak pada 2024 akan melahirkan banyak pelaksana tugas kepala daerah, sementara pemilu adalah wadah untuk melahirkan pemimpin yang dipilih masyarakat bukan pelaksana tugas .

Menurut Sekretaris Fraksi Nasdem Saan Mustopa menegaskan bahwa pembahasan revisi undang-undang (RUU) Pemilu penting untuk dilakukan terutama terkait kondisi pandemi Covid-19 yang memerlukan aturan mengenai pelaksanaan pemilihan di masa pandemi.

“Kita juga harus berkaca dari pengalaman Pilpres 2019 dampak polarisasi bahkan berakibat ke politik identitas, agama dan sebagainya. Ituyang mengkhawatirkan sebab terasa sampai sekarang, ” tegas Saan dalam Focus Group Disscusion Nasdem di Komplek Parlemen DPR RI.

Ketua Bid Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Taufik Basari menyatakan ada masalah jumlah sumber daya manusia yang bisa dicalonkan menjadi pejabat sementara (Pjs) gubernur jika tak ada Pilkada sebelum 2024.

Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menunjuk sebanyak 24 orang untuk menjabat sebagai Pjs gubernur di 24 provinsi yang masa jabatan pasangan gubernur dan wakil gubernurnya berakhir pada 2022 serta 2023.

“Sumber daya manusia jumlah terbatas untuk mencari orang dengan kualitas memimpin provinsi, kan harus selektif sekali, pasti akan ada keterbatasan sumber daya manusia,” ungkap politisi yang juga bertugas di Baleg dan Komisi III ini.

Diketahui, Mendagri biasanya menempatkan seorang Eselon I di Kementeriannya atau lembaga lain untuk mengisi posisi Pj. Gubernur. Sementara, jumlah Eselon I di Kemendagri terbatas.

Tobas sapaan akrab Taufik Basari ini pun juga menilai masa jabatan Pjs gubernur yang berpotensi akan berlangsung selama satu hingga dua tahun akan menjadi masalah tersendiri dan merugikan rakyat.

Senada dengan Nasdem , Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menilai bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebaiknya direvisi. Jika tidak, pada 2024 akan terjadi penumpukan pemilihan yang berpotensi menimbulkan korban dari penyelenggara pemilu.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dalam pro kontra revisi Undang-Undang Pemilu. Titi berpendapat, KPU sebagai penyelenggara Pemilu semestinya tidak hanya menyatakan siap menjalankan perintah undang-undang tanpa memberikan pencerahan terkait revisi UU Pemilu.

“KPU ini terlalu sering mengatakan siap, siap apa saja perintah undang-undang. Padahal, justru KPU harus memberikan insight atau pencerahan kepada kita,”

Titi mencontohkan, bila pemilu dan pilkada digelar serentak pada 2024, KPU semestinya menjelaskan variabel-variabel apa saja yang dapat membuat mereka siap menyelenggarakan hal itu. Begitu juga sebaliknya jika akhirnya pelaksanaan pilkada dinormalisasi menjadi pada 2022 dan 2023, terpisah dengan pemilu.

“Kesiapan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyelenggara? Ini tradisi yang harus dibangun oleh penyelenggara kita, tidak kemudian bisa dikatakan, mohon maaf ya, seolah-olah membeo saja begitu,” ujar Titi.

Terkait nasib draf revisi UU Pemilu itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan pembahasannya sudah selesai di tingkat Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Untuk diketahui, RUU Pemilu sudah disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. (RH)

PARLEMEN

La Nyalla Ajak Mahasiswa Optimalkan Soft Skill Era Society 5.0

Published

on

YOGYAKARTA – Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menekankan pentingnya soft skill untuk meningkatkan daya saing di era society 5.0. Terutama di bidang ekonomi dan kewirausahaan.

Hal itu dikatakan LaNyalla saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam seminar bertema “Optimalisasi Soft Skill Mahasiswa di Era Society 5.0 Guna Menciptakan Lapangan Kerja” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asyari Jombang, Kamis (23/6/2022).

“Tantangan kita di masa pemulihan ekonomi adalah kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja. Mahasiswa harus punya soft skill, salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi,” kata LaNyalla.

Menurut LaNyalla, lima perusahaan terbesar di dunia saat ini tidak ada satu pun yang bergerak di bidang industri manufaktur, properti, ritel, maupun pertambangan. Lima perusahaan itu adalah Apple, Alphabet (induk usaha Google), Microsoft, Amazon, dan Facebook.

“Sekarang perusahaan properti dengan lahan 100 hektare pun akan kalah valuasi korporasinya dibanding perusahaan digital yang kantornya hanya 0,5 hektare. Itulah mengapa penting bagi para mahasiswa, apapun cita-cita kalian, harus memiliki kesadaran digital,” tegas LaNyalla.

Ia juga meminta mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan memperbanyak aktif di organisasi untuk meningkatkan kemampuan.

“Kembangkan kemampuan diri. Ikutilah pelatihan-pelatihan, termasuk saat ini begitu mudah mencari ilmu di jagat internet. Berselancar di dunia maya jangan hanya digunakan untuk bermedia sosial saja, tetapi optimalkan untuk mengasah kemampuan diri,” ujar LaNyalla.

LaNyalla melanjutkan, semua itu akan membentuk, meningkatkan dan menjaga penguasaan soft skill yang akan menentukan karier para mahasiswa, termasuk untuk membuka usaha guna menciptakan lapangan kerja.

Dikatakan LaNyalla, setiap tahun ada lebih dari 1,7 juta sarjana lulusan dari seluruh kampus di Tanah Air.

“Gelarnya sama, usianya kurang-lebih sama, lantas apa yang membedakan? Salah satunya soal soft skill,” tutur LaNyalla.

Saat ini, ada ratusan juta pekerja yang tergantikan oleh robot atau digitalisasi. Tanpa soft skill, daya saing akan hilang. LaNyalla menegaskan jika DPD RI terus mendorong pengembangan SDM dengan berbagai kompetensi lunak atau soft skill, salah satunya di bidang digital.

“Kami ingin mendorongnya bukan hanya terpusat di kota besar, tapi di seluruh pelosok Tanah Air melalui sistem pendidikan yang baik, termasuk melalui dunia vokasi. Juga tentu saja melalui keterlibatan sektor swasta,” tegas LaNyalla.

Menurut LaNyalla, revolusi digital memaksa kita beradaptasi cepat. Ada banyak contoh kalau tidak mau berinovasi secara digital, pasti akan ditelan zaman.

“Nokia dulu sangat digdaya. Kini tak terdengar lagi ceritanya. Kita dulu antre cetak film untuk menghasilkan foto. Kini anak-anak muda, kalian semua para mahasiswa, mungkin sudah tak banyak lagi yang mengenal merek Kodak,” tutur LaNyalla.

Selain itu, perlahan tapi pasti, kemampuan otot akan diganti robot. Riset ILO atau Organisasi Pekerja Internasional menyebutkan, hampir 400 juta orang beralih pekerjaan karena dampak dari digitalisasi di berbagai bidang.

Menurutnya, kajian lembaga manajemen internasional McKinsey menyebutkan, pada 2030 diprediksi akan ada 800 juta pekerja yang diganti dengan kemampuan robotik. “Bayangkan kelak, mungkin 10 tahun lagi, di pabrik itu semua isinya sudah robot. Bisa dibayangkan betapa ngerinya dan betapa besarnya tantangan SDM kita,” tutur LaNyalla.

Hadir dalam kesempatan itu Rektor Universitas Hasyim Asyari, Prof Dr Haris Supratno, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asyari, Prof Dr Ujang Pairing, seluruh sivitas akademika dan mahasiswa Universitas Hasyim Asyari. (Anas)

Continue Reading

PARLEMEN

Ayo Hadiri Undangan Milad PKS Besok di Istora Senayan

Published

on

JAKARTA – Lepaskan Kerinduan, Putihkan Istora Senayan. Itu tema puncak acara Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ke-20 akan digelar pada Selasa (29/5/2022) besok di Istora, Senayan, Jakarta.

Seperti video yang diterima redaksi Lintas Parlemen, Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta doa dan dukungan agar kegiatan Milad PKS ke-20 kali ini berjalan lancar.

“Sahabat sekalian mohon doa dan dukungannya. Insya Alloh 29 Mei 2022 DPP PKS menggelar Puncak Acara Milad ke-20 di Istora Senayan,” kata Habib Aboe dalam video berdurasi 58 detik itu, Sabtu (28/5/2022).

Atas dasar itu, Habib Aboe mengajak seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menghadiri acara milad tersebut. Mengingat banyak kegiatan rakyat di arena Milad itu seperti pasar rakyat hingga bazar UMKM.

“Ada pasar rakyat. Ada bazar UMKM. Berbagai kegiatan lainnya untuk Anda di Jakarta dan sekitarnya mari datang dan ramaikan,” ujar Habib Aboe.

“Datang dengan tertib dan jaga kebersihan. Jaga protokol kesehatan. Untuk Anda diluar Jakarta, mari ikuti puncak milad ini secara daring. Mari lepas kerinduan, pererat silaturahmi. Kita putihkan Istora,” ajak Anggota Komisi III DPR RI ini.

Tak hanya itu, pada Milad PKS kali, Ketua MKD RI ini juga mengungkapkan akan berkumpul para tokoh nasional di momen ini. Mereka akan menyampaikan sambutan kebangsaan.

“Insyaalloh para tokoh nasional akan berkumpul. Salam hangat dari saya Habib Aboe Bakar Alhabsyi Sekjen DPP PKS,” pungkas Habib Aboe politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Continue Reading

PARLEMEN

Rugikan Peternak! DPR Ungkap Ada Penyakit Mulut dan Kuku Jelang Idul Adha

Published

on

PADANG – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyebutkan ditemukannya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha berpotensi merugikan peternak. Hewan ternak sehat milik peternak berpotensi tidak bisa dijual karena ketakutan masyarakat akibat PMK.

“Kementerian Pertanian harus mengantisipasi potensi kerugian peternak tersebut. Jangan sampai, hewan ternak sehat yang tidak terkena PMK tidak bisa dijual,” ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Momen Idul Adha, lanjutnya, sangat dinantikan oleh para peternak karena saat itu peternak bisa mendapatkan harga terbaik untuk hewan ternaknya.

“Idul Adha merupakan hari raya bagi seluruh kaum muslimin, terutama bagi peternak yang bisa menjual hewan ternaknya,” tutur legislator dari FPKS DPR RI ini.

Keuntungan penjualan saat tersebut, katanya, bisa menutupi kebutuhan peternak selama setahun.

“Peternak tentu terpukul bila hewan ternaknya yang layak untuk kurban tidak berhasil terjual saat itu,” ucap Hermanto.

“Negara harus menciptakan suasana nyaman bagi peternak agar suatu saat nanti kita bisa mewujudkan swasembada daging,” tambahnya.

Agar peternak dengan hewan ternak sehat tidak dirugikan, Hermanto minta segenap jajaran yang menangani peternakan dan kesehatan hewan dari pusat hingga daerah bekerja cepat tapi cermat dan terukur dalam menentukan skala penyebaran PMK.

“Keluarkan sertifikat gratis bagi hewan ternak layak kurban sebagai jaminan keamanan untuk peternak dan konsumen,” paparnya.

Lebih jauh Hermanto berharap agar Kementerian Pertanian bisa mendeteksi keberadaan kasus PMK di Indonesia.

“Saat ini sudah ditemukan kasus di Jawa Timur dan Aceh. Jawa Timur dan Aceh itu jaraknya jauh. Daerah diantara kedua daerah tersebut, atau daerah-daerah lain masih mungkin ada yang terjangkiti PMK,” ujarnya.

“Keberhasilan mendeteksi tersebut sangat menentukan kebijakan pergerakan hewan ternak menjelang Idul Adha,” imbuh Hermanto.

Kementerian Pertanian telah menetapkan enam daerah dilanda wabah PMK pada hewan ternak. Empat daerah di Provinsi Jawa Timur yaitu Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Mojokerto. Dua daerah lagi di Provinsi Aceh yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan saat ini pemerintah tengah berupaya menghadirkan vaksin untuk menekan penyebaran dan penularan PMK tersebut.

Hermanto mendesak agar segera dilakukan tindakan lock down untuk wilayah yang terpapar wabah PMK guna membatasi pergerakan hewan.

“Lakukan vaksinasi gratis untuk membatasi penyebaran penyakit. Dan gunakan vaksin buatan dalam negeri,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending