Connect with us

NASIONAL

PB HMI MPO Gelar Trapolnas di Jayapura

Published

on

Jayapura – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO menggelar pembukaan Training Politik Nasional (Trapolnas) di Hotel Horizon Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Senin (13/12/21) malam. Kegiatan ini mengambil tema Ikhtiar dan Konsolidasi Politik HMI Menuju Indonesia Berkeadilan.

Ketua Umum PB HMI MPO Periode 2020-2022, Ahmad Latupono, mengungkapkan bahwa ditengah hiruk pikuk perpolitikan nasional, HMI mengambil peran sumbangsih pemikiran. Maka dari itu, lanjutnya, HMI melalui Trapolnas diharapkan mampu menghasilkan gagasan positif bagi negara.

“Bicara soal kemanusiaan dan HAM tentu HMI akan menerima itu sebagai aspirasi masyarakat, karena mereka bersosialisasi dan konsolidasi membangun ikatan yang tidak terlepas dari merah putih,” kata Ahmad Latupono dalam sambutannya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Wakapolda Papua Brigjen Pol. Eko Rudi Sudarto, menyampaikan 3 konsep kehidupan yaitu habitus, arena dan kapital. Konsep habitus yaitu jadikanlah habitus sebagai pelajaran andaikan manusia sebagai gelas yang kosong, agar semua ilmu dapat masuk dan siap menghadapi apapun.

“Saya setuju jika kita semua harus tau politik, di semua struktur pasti ada politiknya contoh yang paling sederhana adalah terdapat politik di keluarga,” pungkasnya.

Wakapolda Papua ini menambahkan, konsep arena, HMI bukan sembarang organisasi dan termasuk struktur besar yang terdapat pengurus HMI yang disebut struktur kecil, serta struktur paling kecil adalah agen-agen atau rekan-rekan yang hadir sekarang.

Lanjutnya, yang terakhir yaitu konsep kapital, pihaknya selalu percaya diri walaupun salah tapi hal tersebut merupakan tanggung jawab. Kalau mampu mempertahankan argumen, sambungnya, maka paling tidak dapat dikatakan benar.

“Konsep kapital ekonomi adalah suatu materil yang terlihat, konsep kapital sosial adalah jaringan atau teman, kapital simbolik adalah sesuatu yang dapat ditampilkan seperti jabatan, logo dan lain sebagainya ada yang dapat dikejar ada pula yang datang sendiri serta konsep kapital yang paling saya sarankan untuk dikejar adalah kapital budaya yang berisi tentang pengetahuan dan skill,” jelasnya.

Kemudian, para tamu hadirin didampingi Ketua Umum PB HMI MPO Ahmad Latupono secara resmi membuka kegiatan Training Politik Nasional PB HMI MPO yang ditandai dengan pemukulan Tifa.

Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bapedda Provinsi Papua MB Setiyo Wahyudi, Asisten II Wailkota Jayapura, Nur Jainudin Konu, Rektor Universitas Yapis Papua Muhdi Ibrahim, Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua H. Idrus Al-Hamid, Ketua HMI Badko Maluku Papua Raya Riski Ibrahim, PMII Cabang Jayapura, PMKRI Cabang Jayapura, BEM Universitas Cendrawasih, dan lain sebagainya. Peserta kegiatan ini berasal dari HMI MPO Cabang se-Indonesia dan kegiatan akan berlansung dari tanggal 13-17 Desember 2021.

NASIONAL

Program Dr. Salim Menyapa Indonesia: Perjuangkan Kesejahteraan Peternak

Published

on

JAWA TENGAH – Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri menyapa masyarakat Jawa Tengah dalam rangkaian “Program Dr. Salim Menyapa Indonesia”. Salah satu agenda yang dihelat “Rembuk Peternak Bersama Dr. Salim”, Kamis 23/6/2022. 

Hadir dalam acara ini Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua BPW PKS Jatijaya Abdul Fikri Fakih, Anggota DPR RI Jawa Tengah Buchori Yusuf dan Hamid Noor Yasin, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Ketua DPW PKS Jateng Muhammad Haris serta jajaran DPTW membersamai Kelompok Peternak Jawa Tengah. Turut hadir memberikan sambutan atas nama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno.

Dalam sambutannya Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, mengucapkan terima kasih kepada PKS yang peduli terhadap peternak Jawa Tengah termasuk dalam memberikan penyuluhan atas penyakit mulut dan kuku (PMK) yang saat ini merebak. Sumarno juga menjelaskan besarnya potensi ternak dan tanaman pangan di Jawa Tengah yang masih bisa dioptimalkan.  

Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim dan jajaran PKS dalam kesempatan tersebut lebih banyak mendengar aspirasi dan keluh kesah para peternak terutama kondisi ekonomi dan peternakan mereka yang terdampak PMK. Mereka umumnya mengeluhkan menurunnya produksi yang berimbas pada turunnya penghasilan (income) secara drastis. Sementara obat-obatan dan penanganan kesehatan hewan masih sangat terbatas.

Merespon hal tersebut, Dr. Salim mengatakan bahwa kehadirannya adalah bentuk kecintaan dan dukungan penuh kepada para peternak di Jawa Tengah. Juga bentuk kepedulian dan simpati atas musibah yang dihadapi peternak dengan adanya wabah PMK yang membawa dampak luas dan serius.

Dr. Salim juga menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan petani dan peternak. “Problem kita hari ini masih sering impor untuk produk pangan. Padahal kita bisa penuhi sendiri kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, PKS akan terus berjuang mewujudkan bukan hanya ketanahan pangan tapi kedaulatan pangan,” tegas Dr. Salim. 

Menurut Menteri Sosial RI 2009-2014 ini kalau Indonesia bisa berdaulat dalam komoditas pangan kita bisa menyelesaikan banyak masalah dalam negeri. Petani dan peternak kita akan sejahtera. “Potensinya ada. Tinggal keseriusan dan keberpihakan  negara terhadap para petani dan peternak,” tandasnya.

Dr. Salim menyampaikan keprihatinannya atas wabah PMK yang menggerus ekonomi peternak di Jawa Tengah. Berdasarkan pengakuan sejumlah peternak sejak wabah merebak penghasilan mereka turun drastis dari 2 juta perbulan hingga nyaris tanpa penghasilan. Produksi susu sapi berkurang drastis menjadi 50 persen bahkan tidak keluar sama sekali. Sapi yang disiapkan untuk dijual saat Idhul Adha juga nyaris tidak ada karena sapinya pada sakit dan kurus. Sekarang mereka justru punya hutang ke pabrik tahu untuk makanan ternak. Dari aspirasi yang disampaikan, mereka membutuhkan bantuan sapi, modal, obat-obatan, vitamin, pakan, kandang, sembako, dll.

Dr. Salim langsung merespon aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen PKS untuk membantu mereka. “Saya perintahkan anggota Fraksi PKS dari pusat hingga daerah untuk all out melakukan advokasi, pendampingan, dan memberikan bantuan untuk mereka. Carikan progran bantuan yang cepat untuk membantu karena mereka ada yang sudah tidak mendapatkan income sama sekali,” tegasnya.

Di akhir acara Dr. Salim menyerahkan paket bantuan untuk para peternak seraya mendoakan agar wabah PMK segera dapat diatasi dan peternak bisa normal kembali dalam mengembangkan usahnya. PKS juga mengadakan simulasi pengobatan PMK dengan memanfaatkan teknologi nano (nanoteknologi). (Jaz)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua DPD RI Minta RUU Koperasi Lindungi Pelaku UMKM

Published

on

BANDUNG – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perkoperasian.

LaNyalla pun meminta RUU tersebut menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM dari segala kendala maupun ancaman yang datang.

Sebab, hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih menjadi tempat termudah bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dan permodalan.

“Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah 50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi financial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP,” ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6/2022).

Namun terkadang keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak perekonomian, faktanya malah mematikan usaha. Dimana ada KSP yang menetapkan bunga maupun biaya administrasi
yang besar dan tidak rasional. Misalnya dengan
pinjaman 40 juta dengan tenor 4 tahun, nasabah hanya menerima 30 juta dan pengembalian menjadi 70 juta.

“Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman,” ucap dia.

Kondisi lapangan seperti itulah, kata LaNyalla, yang harus dicermati dan dituangkan dengan tepat dalam RUU Perkoperasian nantinya.

“Saya setuju terkait
dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS
(Lembaga Penjamin Simpanan) khusus
koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana
atas praktik-praktik yang merugikan nasabah. Karena fakta itu tadi, banyak KSP bermasalah, namun tetap beroperasi. Dalam kondisi ini aparat kepolisian harus bisa melakukan tindakan,” katanya.

Draf RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Asep)

Continue Reading

NASIONAL

Jelang 2024, Habib Aboe Ajak Aleg Perempuan PKS Tingkatkan Kinerja

Published

on

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen DPP PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menitip sejumlah pesan ke Anggota Legislatif (Aleg) DPRD se-Indonesia. Secara rinci, Habib Aboe menyampaikan 4 pesan agar diperjuangkan di lembaga legislatif masing-masing di daerah.

“Para Aleg perempuan PKS perlu tingkatkan lagi kinerjanya. Perlu gesit menyelesaikan tugas-tugas kedewanan dengan semangat di DPRD masing-masing. Seperti kita tahu, anggota dewan itu kerap berhadapan banyak tantangan dan seperti itu dunia politik,” kata Habib Aboe saat beri materi di acara Bimteknas Aleg Perempuan PKS DPRD Se-Indonesia di Millennium Hotel, Jakarta Pusat, Tanah Abang, Kamis (23/06/2022) kemarin.

“Kita di PKS punya 200 Aleg perempuan se-Indonesia. Tentu dengan 200 Aleg itu menjadi energi sekaligus formasi luar biasa. Mari kita terus optimis melanjutkan nilai perjuangan ini,” sambung Habib Aboe penuh semangat.

Pada kesempatan itu Habib Aboe memuji langkah panitia menggelar Bimteknas (Bimbingan Teknis Nasional). Bagi Habib Aboe, Bimteknas ini menjadi terobosan PKS yang patut dilanjutkan untuk berbagi cerita perjuangan sesama Aleg sekaligus upaya meningkatkan koneksi.

Ketua MKD DPR RI ini menyampaikan keempat ‘oleh-oleh DPP PKS’ buat Aleg sebagai bekal Aleg Perempuan PKS berjuang di lembaga legislatif daerah masing-masing.

“Pesan pertama, di bidang legislasi aleg perempuan perlu menyatukan perjuangkan isu perempuan sebagai produk legislasi. Sebagai contoh, fasilitas cuti melahirkan perlu diperjuangkan. Yang kedua, Aleg perempuan PkS wajib aktif memperjuangkan sejumlah hak perempuan. Dan, bila ada masalah dari perempuan langsung segera diadvokasi”, papar Habib Aboe.

Pesan ketiga, lanjut Habib Aboe, Aleg perempuan sangat perlu mengembangkan keterlibatan kaum perempuan di tengah keluarga. Baginya, keterlibatan tersebut untuk menguatkan pondasi negara melalui jalur keluarga.

“Maksudnya, para Aleg PKS tak sekedar mengadvokasi persoalan masyarakatnya saja, termasuk mengurus urusan publik. Tapi para Aleg wajib mendorong dirinya lebih sejahtera untuk majukan ekonomi keluarga,” pesan Habib Aboe.

Pesan keempat Anggota Komisi III DPR RI ini, di mana Aleg perempuan PKS bisa membangun basis sosial yang tinggi buat dirinya dengan cara membuat sejumlah kegiatan sosial termasuk gelar kegiatan yang produktif.

“Tentu dengan semangat, silahkan para Aleg perempuan PKS berinovasi dengan membuat sejumlah kegiatan kreatif yang dinamis di tengah masyarakat,” terang politisi senior PKS asal Dapil Kalimantan Selatan ini. (Arman)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending