Connect with us

NASIONAL

Pelonggaran Ijin Industri Miras Bahayakan Bangsa

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI yang juga membidangi investasi, Amin Ak menolak keras pelonggaran ijin investasi industri minuman keras (Miras) seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Menurut Amin, berkembangnya industri Miras hingga ke daerah-daerah, baik industri kecil maupun besar menjadi ancaman bagi bangsa, terutama generasi masa depan.

“Ini apa-apaan? kita memang butuh investasi, tapi jangan asal investasi sehingga membahayakan masa depan bangsa ini,” tegas Amin.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itupun mengungkapkan sejumlah fakta yang menyebutkan bahayanya alkohol bagi kehidupan sosial, ekonomi, maupun kesehatan manusia. Ia mengatakan paling tidak 58 persen kriminalitas di Indonesia disebabkan konsumsi minuman keras.

Selain itu, merujuk data Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mencatat, lebih dari 3,5 juta kematian pada 2018 akibat minuman beralkohol. Sedangkan data Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) mengungkapkan, ada 14,4 juta anak muda Indonesia dari sekitar 63 juta anak muda mengonsumsi minuman beralkohol. Studi Genam juga mengungkapkan, remaja lebih cenderung gampang membunuh maupun melakukan aksi kriminalitas lainnya karena pengaruh minuman beralkohol.

Mabes Polri mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 225 kasus tindak pidana yang terjadi karena dipicu minuman beralkohol yang dikonsumsi pelaku di Indonesia. Di Sulawesi Utara, Polri menyebut 70% kriminalitas dipengaruhi oleh Miras.

Yang lebih memprihatinkan, merujuk hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, umur mulai minum alkohol pada usia 15-19 tahun pada pria sebesar 70 persen dan wanita 58 persen.

WHO juga menyebutkan, penggunaan alkohol merupakan faktor penyebab di lebih dari 200 penyakit dan kondisi cedera. Selain itu, konsumsi alkohol menyebabkan kematian dan kecacatan prematur, dimana pada kelompok usia 20-39 tahun sekitar 13,5% dari total kematian disebabkan oleh alkohol. Alkohol juga menyebabkan berbagai gangguan mental dan perilaku serta cedera.

Hubungan kausal terbaru telah terjalin antara minuman yang berbahaya dan kejadian penyakit menular seperti tuberkulosis serta perjalanan HIV / AIDS. Di luar konsekuensi kesehatan, penggunaan alkohol yang berbahaya membawa kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan bagi individu dan masyarakat luas.

“Ini logika yang sangat fatal, memanfaatkan kemudahan investasi dalam UU Cipta Kerja dengan melonggarkan industri miras hingga ke daerah. Tidak dilonggarkan saja, pemerintah tidak mampu kok mengontrol peredaran miras, apalagi jika industrinya makin marak?” tanya Amin gusar.

Amin pun mendesak agar Jokowi mencoret kemudahan ijin investasi Miras dalam Perpres No. 10/2021 tersebut. Amin juga mendesak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencoret Industri Miras dari Daftar Investasi Positif yang dikeluarkannya. Ia meminta Presiden jangan hanya memikirkan faktor ekonomi, namun abai dengan keselamatan masa depan bangsa ini.

“Kami tidak anti investasi tapi jangan hanya memikirkan ekonomi saja dengan mengijinkan investasi yang lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya,” kata Amin.

Ia juga mengingatkan, perpres yang diterbitkan pemerintah itu secara hierarki perundang-undangan berada di bawah undang-undang, termasuk UU Larangan Minuman Beralkohol yang kini masuk dalam daftar 33 RUU Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2021. (AM)

NASIONAL

Oknum Bawa Atribut HMI MPO Dalam Aksi 19 Mei di DPR, Formatur Cabang Jakarta Akan Tindak Tegas

Published

on

Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Jakarta yang dipimpin Hairun Tasane atau Arnold angkat bicara soal aksi yang digelar oleh Aliansi KRL – KKN pada Kamis (19/5/22) siang di gedung DPR RI, terkait ada oknum yang tidak bertanggung jawab membawa nama HMI MPO Cabang Jakarta. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Hermanto Desak Pemerintah Segera Stabilkan Harga Sawit di Tingkat Petani

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, mendesak Pemerintah segera menstabilkan harga sawit di tingkat petani. Rendahnya harga sawit yang terjadi sekarang ini membuat petani putus asa.

“Mereka hope less. Seakan tidak ada harapan lagi untuk terus mengembangkan perkebunan sawit ini,” ungkap Hermanto dalam Program Unggulan Fraksi PKS, PKS Legislative Report, saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, (17/052022) kemarin.

Harga sawit saat ini, lanjut Hermanto, benar-benar anjlok sampai titik nadirnya.

“Banyak sawit petani yang tidak terserap oleh industri. DPR mendorong Pemerintah agar harga sawit yg anjlok ini bisa segera teratasi, sehingga petani bersemangat,” ujar legislator dari FPKS DPR RI ini.

Hermanto melanjutkan, jika Pemerintah gagal mengatasi persoalan sawit ini tentu akan berakibat buruk kepada masyarakat.

“Pemerintah harus menciptakan equilibrium atau keseimbangan, bagaimana caranya agar ekspor tetap ada, di sisi lain kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi,” papar Hermanto.

“Jika keseimbangan tidak terjadi, maka setiap kebijakan yang diambil selalu akan merugikan semua pihak,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)

Continue Reading

NASIONAL

Adies Kadir Rapatkan Barisan Kader Golkar Tak Percaya Hoax Munaslub

Published

on

JAKARTA – Ketua Umum DPP Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) Adies Kadir menegaskan kader Partai Golkar masih solid bekerja  mendukung agenda kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Termasuk memenangkan Airlangga di Pilpres 2024 mendatang.

Adies yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menghimbau para kader tetap militan bekerja khususnya membantu rakyat bersama Partai Golkar hingga tanpa mengiraukan isu hoax terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang beredar di luar sana.

“Saya minta kepada seluruh kader Partai Golkar, wabil khususnya yang ada di Ormas MKGR tidak terganggu dengan isu Munaslub. Karena informasi yang beredar itu sama sekali tidak valid, tentu bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar,” jelas Adies seperti keterangan tertulisnya pada Lintas Parlemen, Kamis (12/5/2022).

Menurut Adies menggelar Munaslub tidak semudah dibayangkan. Bagi Adies sejumlah ketetapan atau syarat yang harus dilalui sebelum digelar Munaslub seperti termaktub di AD ART Partai pasal 39 ayat 3. Pada ayat 3 tentang Munaslub tersebut menegaskan sejumlah syarat Munaslub digelar.

“Dalam ayat 3 itu sangat jelas mengatur mekanisme digelarnya Munaslub. Di mana Munaslub bisa diselenggarakan jika kondisi luar biasa. Dan Munaslub digelar atas permintaan atau persetujuan sekurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi,” ungkap Adies yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Selain syarat itu, lanjut Adies, pada ayat itu disebutkan Munaslub Partai Golkar digelar jika berada pada kondisi terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ia mengaku, pengurus DPD Partai Golkar hingga di daerah masih mendukung kepemimpinan Airlangga.

“Kondisi internal juga tetap normal dan tidak menghadapi ancaman serius yang mengancam sehingga tak perlu Munaslub. Dan, tak ada sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa digelar Munaslub. Semua baik-baik saja, tak ada masalah. Sehingga, tak ada satu hal pun yang perlu kita persoalkan apalagi diributkan,” tegas Adies asal Dapil Jawa Timur I ini.

Adies mengaku, seluruh program Munas di bawah arahan Airlangga berjalan sesuai agenda dengan baik. Untuk itu, ia meminta para kader Partai Golkar tak terpancing dengan isu yang beredar tanpa dilandasi fakta.

“Ya sudah, kita harus fokus kerja saja dan jangan terpancing isu yang tak didasari oleh fakta yang valid,” terangnya.

Di akhir keterangannya, Adies juga kembali mengingatkan amanat Munas sebelumnya dengan mengusung Airlangga Hartarto sebagai Capres Partai Golkar di Pilpres 2024 mendatang.

“Agenda ini (usung Airlangga di Pilpres) merupakan amanat Munas yang wajib dijalankan oleh semua pihak di internal Partai Golkar. Jadi, siapapun yang menolak keputusan ini berarti telah menghianati hasil Munas,” ujarnya. (Adam)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending