JAKARTA – Milenial Trans Institute (Metris) menggelar diskusi dengan tema Milenial Preneur: Perspektif Membangun Usaha Mandiri. Diskusi ini memantik milenial agar berjiwa wirausaha untuk membangun usaha secara mandiri. (lebih…)

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudi Hartono Bangun mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut aturan larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai Senin hari ini, 23 Mei 2022.

Rudi menyampaikan, Pencabutan larangan izin ekspor CPO dan minyak goreng ini disambut hangat dari banyak pihak. Rudi menilai, berarti aspirasi rakyat dalam hal ini petani sawit didengar Presiden.

“Saya mengigatkan agar Presiden memantau kinerja menterinya yang mengurusi perdagangan dan izin ekspor CPO dan minyak goreng. Kuota CPO untuk dalam negeri agar diawasi ketat, agar tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng. Semua masalah kelangkaan minyak goreng ini terjadi karena adanya permainan pejabat terkait dengan pengusaha minyak goreng,” kata Rudi pada wartawan,(22/5/2022) kemarin.

Politisi asal Dapil Sumut III ini kembali mengingatkan, rakyat jangan terus menerus menjadi korban dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Sehingga dengan pencabutan larangan ekspor ini, Rudi yakin industri sawit akan kembali menggeliat dan petani sawit dapat lebih sejahtera.

“Stok kuota DMO (Domestic Market Obligation) harus diperketat. Jadi tidak terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng jadi mahal. Kebutuhan minyak goreng dalam negeri hanya 16 juta ton. Hasil produksi kita 65 juta ton, kelebihannya masih banyak untuk diekspor,” ujar Rudi.

Konferensi pers Presiden Jokowi Kamis (19/5/2022) lalu, Presiden mengatakan ada tiga penyebab mengapa ia akhirnya membuka lagi keran ekspor CPO dan minyak goreng. Pertama, harga minyak goreng curah sudah turun dari Rp19.800 per liter menjadi Rp17.200-Rp17.600 per liter setelah CPO dilarang sejak 28 April 2022. Kedua, pasokan minyak goreng juga bertambah di pasaran dari yang hanya 64 ribu ton menjadi 211 ribu ton per bulan.

Ketiga, lanjut Jokowi mempertimbangkan belasan juta tenaga kerja yang mencari rezeki di industri sawit. Mereka terdampak karena ekspor CPO dilarang.

“Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022,” kata Jokowi. (HMS)

JAKARTA– Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022. Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.

Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin menyampaikan bahwa usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022 tersebut dikarenakan APBN saat ini tidak dapat berjalan secara efektif untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca Pandemi covid-19.

Selain itu, kata Mukhtarudin, APBN 2022 tidak cukup tersedia alokasi untuk menampung tambahan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi BBM dan listrik serta penebalan perlinsos.

“Jadi, usulan pemerintah terkait perubahan tersebut berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan,” tutur Mukhtarudin, Jumat, (20/5/2022).

Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini bilang perubahan postur APBN 2022 itu karena dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia. Sehingga, subsidi energi makin membengkak. ”

“Naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp74,9 triliun dengan rincian, subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp71,8 triliun, dan subsidi listrik Rp3,1 triliun,” beber Mukhtarudin.

Adapun perubahan yang terjadi antara lain Indonesian Crude Price (ICP) yang diasumsikan sebelumnya adalah US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel.

Pendapatan negara berubah dari Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun.

Sementara, alokasi perlindungan sosial juga naik, sehingga pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.

Mukhtarudin mengatakan untuk belanja pendidikan yang dicanangkan 20 persen dari total APBN naik pada kisaran Rp23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan SAL sebesar Rp50 triliun.

Mesti begitu, lanjut Mukhtarudin, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara. Di mama pendapatan negara diperkirakan naik Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun, atau naik sekitar Rp420 triliun.

Naiknya pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan seperti CPO dan batu bara. Dengan perubahan komposisi anggaran, defisit anggaran sepanjang tahun 2022 diperkirakan akan rendah, dari 4,89 persen dari PDB menjadi 4,3-4,5 persen dari PDB.

Lebih lanjut Mukhtarudin mengatakan bahwa Banggar DPR RI juga mendukung langkah kebijakan antisipasif yang
dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2021 untuk dapat bergerak
cepat, fleksibel, responsif dan antisipatif.

“Hal ini dilakukan semata-mata dalam merespon situasi pandemi yang
penuh ketidakpastian, maupun dalam pelaksanaan APBN tahun 2022 untuk
kebijakan antisipasif APBN menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya
beli masyarakat, dan kesehatan APBN,” pungkas Mukhtarudin. (Novi)